Articles
<![CDATA[Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Sanusi]]>;
<![CDATA[Pradini Imso, Lorent]]>;
<![CDATA[Pratama, Erwin Aditya]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2019): Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (704.405 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v7i1.3
<![CDATA[Jaksa adalah pegawai pemerintah yang berkecimpung di bidang hukum, bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Dalam bahasa Belanda disebut officer van justitie, dalam bahasa inggris disebut public prosecutor. jaksa sebagai salah satu penegak hukum mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan strategi pembangunan hukum yang telah dijamin dalam undang– undang. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menjamin kemandirian kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, sesuai yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2). Akan tetapi dalam ketentuan selanjutnya kedudukan kejaksaan tidak dapat terlepas dari lembaga eksekutif. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya kejaksaan seringkali dihadapkan pada persoalan kemandirian dalm pencapaian tugas, karena bagaimanapun kejaksaan tidak dapat melepaskan diri dari bayang-bayang lembaga eksekutif, hal inilah yang menyebabkan kejaksaan sering dianggap tidak profesional. Menghindari dominasi tunggal Presiden dalam menentukan jabatan Jaksa Agung, maka harus dilakukan dengan melibatkan lembaga lain seperti DPR atas persetujuan dari seluruh rakyat. Menyadari bahwa kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, maka pengertian kekuasaan kehakiman yang dijabarkan dalam UUD 1945 hasil amandemen perlu ditinjau kembali. Keterpaduan dalam kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan kontrol satu sama lain. Maka dari itu sangat diperlukan untuk meletakkan kekuasaan penyelidikan dan penuntutan dalam bab kekuasaan kehakiman didalam UUD 1945 apabila di kemudian hari dilakukan amandemen kelima.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tegal ]]>
<![CDATA[Taufik, Moh]]>;
<![CDATA[Sugiarto, Imawan]]>;
<![CDATA[Pratama, Erwin Aditya]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2019): November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (744.235 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v7i2.72
<![CDATA[Isu tentang peran negara, hukum dan kebijakan publik tidak akan pernah lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UUDN RI 1945 terutama di dalam pembukaan dan penjelasannya disebutkan bahwa keadilan dan kesejahteraan merupakan cita cita bersama seluruh elemen yang berada dalam yang disebut negara. Negara harus mampu menciptakan perlindungan bagi warganya. Undang Undang no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial menjabarkan secara konkrit tentang kehadiran negara. Khususnya dalam pasal 19 dan 20 yang khusus membahas kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran negara, hukum dan kebijakan publik melalui studi kasus tentang implementasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan konsep tentang negara kesejahteraan, hukum dan keadilan, kebijakan publik, dan kemiskinan. Bahan penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, sementara narasumber dalam penelitian ini adalah Bupati tegal, Sekretaris daerah, Ketua dan Anggota komisi 4 DPRD, Bappeda Kabupaten Tegal, Dinas Sosial, dan Dinas Permades Kabupaten Tegal. Keberhasilan dan efektivitas program kemiskinan sangat ditentukan oleh keterpaduan data dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program , dalam hal ini peran dinas yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan akan berjalan maksimal jika dibuat Peraturan Daerah sebagai Individual Norma dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tegal.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli ]]>
<![CDATA[nuridin, nuridin]]>;
<![CDATA[Wildan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Pratama, Erwin Aditya]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (579.91 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v8i2.91
<![CDATA[Buying and selling is something that is already familiar to us. Buying and selling in this case the sale and purchase of land rights often occurs in the community, but in its implementation the community has not been too understanding in terms of land registration procedures due to legal acts of sale and purchase. The lack of understanding from the community resulted in disputes in the future such as the rise of disputes over land rights resulting from the transfer of rights to land that had not yet been registered. This writing uses a normative juridical research method, where this study refers to the provisions of applicable laws and regulations. The results of the study show that legal actions through buying and selling must be officially registered with the local Land Office. The purpose of registering the transfer of land rights is to obtain legal guarantees for the parties regarding ownership of the land rights. So that there is a need for further understanding of the importance of registration of land rights due to buying and selling.]]>
<![CDATA[Dapatkah Putusan Perkara Pidana Dijadikan Sebagai Dasar Peninjauan Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Hartoyo, Dwijoyo]]>;
<![CDATA[Rizkianto, Kus]]>;
<![CDATA[Mahardika, Dinar]]>;
<![CDATA[Pratama, Erwin Aditya]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2021): Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/diktum.v9i1.94
<![CDATA[The purpose of this paper is to review the decision of the Constitutional Court made due to the criminal act of bribery on constitutional judges. Based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 in article 24 C and Article 10 paragraph (1) of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court states that the Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and last level whose decision is final, namely a decision that immediately obtains permanent legal force since it is pronounced and no legal remedy can be taken. However, what would be the legal consequences if the Constitutional Court's decision was made on the basis of the criminal act of bribery. This research is a conceptual study that examines the thoughts of reviewing the Constitutional Court's decision on the existence of a bribery crime. The results of this study include (1) the legal consequences if the decision of the Constitutional Court is made on the basis of the criminal act of bribery is Null and Void with all its consequences, and (2) The decision of the criminal case may be used as a basis for review of the decision of the Constitutional Court.]]>
<![CDATA[Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Peralihan Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Indriasari, Evy]]>;
<![CDATA[Pratama, Erwin Aditya]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/diktum.v10i1.95
<![CDATA[The purpose of the study is to examine conceptually how the transfer of land katas rights and the reconstruction of the transfer of land ha katas are in accordance with the value of justice. The reconstruction of the transfer of land rights refers to article 3d of Government Regulation Number 41 of 1964 concerning the Implementation of Land Division and Compensation Providers which states that it is prohibited to carry out all forms of transferring new rights to agricultural land which results in the landowner concerned owning a plot of land outside the Regency where he resides. However, this provision actually hinders the current transfer of agricultural land rights. This is because one of the parties did not obtain their rights, namely not being able to bind the sale and purchase in the Sale and Purchase Deed and automatically the registration of land to obtain certificates as a proof of their land rights could not be implemented so that the provisions of Article 3d of Government Regulation Number 41 of 1964 concerning the Implementation of Land Division and Compensation Must be immediately revised because they are not in accordance with the value of justice.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Peserta Asuransi Sosial BPJS Kesehatan ]]>
<![CDATA[Hartati, Suci]]>;
<![CDATA[Haryadi, Toni]]>;
<![CDATA[Hartati, Oemi]]>;
<![CDATA[Pratama, Erwin Aditya]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2021): Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/diktum.v9i1.96
<![CDATA[Law No. 24 of 2011 stipulates that National Social Security will be organized by BPJS, which consists of BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan. Then, Article 47 of BPJS Kesehatan Regulation Number 1 of 2014 concerning the Implementation of Health Insurance, BPJS Kesehatan Participants are entitled to good, safe, and quality health services. The purpose of the study was to examine the fulfillment of the rights of BPJS participants in health services at the Brebes Regency Regional Hospital. The purpose of the study was to examine the fulfillment of the rights of BPJS participants in health services at the Brebes Regency Regional Hospital. The research method uses a type of field research, the research approach uses a socio-legal approach. Research data comes from primary data, research analysis using qualitative analysis. Based on the results of the research conducted by the author, it was obtained that the legal protection of patients participating in BPJS Kesehatan as service consumers at the Brebes Regency Hospital is good, this can be proven by: : (1) The fullness of the information needed by patients regarding their illness when given health services, (2) The implementation of security, safety and comfort guarantees when provided health services, and (3) Patients are treated equally and when given health services by doctors / health workers.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pendayagunaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek ]]>
<![CDATA[Aryani, Fajar Dian]]>;
<![CDATA[Pratama, Erwin Aditya]]>;
<![CDATA[Indriasari, Evy]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2021): Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (672.042 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v6i2.98
<![CDATA[Various forms of administrative legislation and/or economic administration laws that "involve" criminal law in Indonesia are quite numerous. One example is Law No. 20 of 2016 on Brands And Geographic Indications. The problem of criminal law in the field of administrative law as well as economic law, especially in the enforcement and protection of intellectual property rights has not shown action in line with the spirit of the establishment of the law. One form of violation of the law that is currently developing in Indonesia is the duplication of copyright. But so far efforts to provide legal protection for copyright holders appear to be inadequate. Even in the process of implementing law enforcement, it is not uncommon for copyright infringement cases to be down the road. Seeing problems in the enforcement of economic criminal law, especially in the field of intellectual property rights, gives rise to alternative discourse on resolving criminal disputes in the field of intellectual property rights, especially against brand rights violations. Whether the criminal activity in the field of the brand can be solved outside the Court That in Penal Mediation there are parties involved in the process of handling it, namely Victims, Perpetrators, Community and Community Leaders (village chiefs/ chiefs) or other parties (Law Enforcement) as neutral persons to be used as Mediators to help the parties in dispute to reach a settlement in the form of voluntary agreement on some or all of the disputed issues. The mediator's job is to make the parties forget the legal framework and encourage them to engage in the communication process. As mediators in criminal cases can be raised by the investigators themselves, therefore the Investigator in the implementation of Penal Mediation must be neutral, or impartial to either party to the dispute.]]>
<![CDATA[Pemasyarakatan Narapidana Narkotika dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum ]]>
<![CDATA[Rahantoknam, Wiska Watubtaran Rengmas]]>;
<![CDATA[Pratama, Erwin Aditya]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (692.606 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v8i2.101
<![CDATA[Assimilation is part of the development process as well as the right of narcotics inmates inside the Penitentiary to mingle directly with the community outside the prison. In the application of assimilation often narcotics inmates commit irregularities that violate the rule of law, irregularities are carried out to obtain narcotics for addicts and for dealers to operate narcotics trafficking from inside prisons, this event indicates that the legal awareness of inmates undergoing the process of assimilation has not shown a success. The problems examined include First, how is the implementation of assimilation for narcotics inmates in Class II A Kendal Correctional Institution. Second, whether narcotics inmates are given special supervision while undergoing the process of assimilation. Third, how is the success rate of coaching narcotics inmates at the stage of assimilation in realizing legal awareness? This research uses the socio-legal approach method, data obtained through interviews and observations, then data processed descriptively analytically. The results showed that the implementation of assimilation of narcotics inmates was carried out in prisons as a preventive effort so as not to fall back on narcotics. Assimilation in prisons is carried out by involving people from outside prisons to carry out activities with narcotics inmates in various aspects such as education, sports, and the arts. Supervision is carried out strictly with certain restrictions by officers, inmate guardians, and also prison intelligence so that inmates do not feel intervened during the assimilation. The level of legal awareness shown by narcotics inmates at Kendal correctional institutions showed positive results in which they showed compliance with the rule of law in general and the rules of the potentiation and did not commit any violations in the process of assimilation.]]>
<![CDATA[Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Melalui Internet ]]>
<![CDATA[Muliadin, Mus]]>;
<![CDATA[Aryani, Fajar Dian]]>;
<![CDATA[Indriasari, Evy]]>;
<![CDATA[Pratama, Erwin Aditya]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (613.785 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v8i2.102
<![CDATA[The development of cybercrime as a new form of crime in the cybersex world has been galvanized globally as a dark shadow of technological advances in the field of communication and information. because it allows for new forms of exploitation, new opportunities for criminal activity, and even new forms of crime. One of the cybercrime problems that is also very troubling and gets the attention of various circles, is the cybercrime problem in the field of decency. The research approach uses a normative juridical approach, the data consists of secondary data obtained through literature studies, and the data is analyzed analytically. Cybersex is a new form of adultery so clear legal arrangements are needed to be able to anticipate it. In addition to these penal efforts, non-penal (integral/systemic) should be put forward to overcome cybersex. Cybersex can be done by law enforcement with the positive laws that exist at this time by carrying out legal construction. Besides, the regulation by Positive Law of Indonesia is still spread in various laws and regulations and there are still some shortcomings so that in the future anticipatory policies of criminal law must be dating.]]>
<![CDATA[Maju Mundur Transformasi Aturan Mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wagner, Ivan]]>;
<![CDATA[Pratama, Erwin Aditya]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (629.958 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v8i2.103
<![CDATA[Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has been legally enacted. The government claims that Law Job Creation is to improve the investment climate, especially in the global conditions that are being hit by the Covid-19 pandemic and are predicted to have a correlation with job creation for the peoples. However, from the time the law was proposed, discussed, endorsed, until it was signed, this law has resulted in problems, one of which is about Environmental Impact Assessment (EIA). The research questions formulated are: First, what is the historical trail of the birth and development of the EIA instrument? Second, based on the historical traces of its birth and development, is Law Job Creation a forward movement or is it a backward movement on the discourse of environmental protection? By focusing on the legal history side of EIA, using a socio-legal approach method, it can be conveyed that the traces of regulation on EIA from global discourse to national regulations are actually capable of capturing a value-based transformative vision of environmental awareness and justice. However, the transformation process was mostly carried out by the interests of foreign funding institutions that carried a vision of economic interests that reduced a value-based transformative vision. Law Job Creation is the next milestone in the transformation of regulations regarding EIA and environmental permits. If the vision for the transformation of environmental regulations is about a value-based vision towards a more environmentally aware and environment justice, it is clear that Law Job Creation is like bringing back to the starting point again.]]>
