p-Index From 2021 - 2026
7.319
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL ILMU PEMERINTAHAN JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Jurnal Empirika Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ARISTO Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains) JURNAL GOVERNANSI Jurnal Agregasi Journal of Humanities and Social Studies Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Sospol : Jurnal Sosial Politik Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Moderat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Governance Innovation Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik International Journal of Demos Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Cakrawala Repositori Imwi MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan International Journal of Business, Economics, and Social Development Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Journal of Law, Poliitic and Humanities Penamas Eduvest - Journal of Universal Studies Research Horizon NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan International Proceedings of Nusantara Raya IIJSE Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi
Claim Missing Document
Check
Articles

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DALAM MEMBINA KERUKUNAN BERAGAMA OLEH PEMERINTAH KOTA BANDUNG Novie Indrawati Sagita
Penamas Vol 31 No 1 (2018): Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/penamas.v31i1.180

Abstract

Abstract Under Law No. 23 of 2014, mentioned that one of the government's business is general government affairs. The general government affairs is the authority of the president that organized by the head of the region as a leader of administrative work areas. One of the general government affairs is fostering inter-ethnic harmony, inter-religious, racial and other groups in order to achieve security and stability of local, regional, and national levels. Since the 2014 presidential elections, many dissatisfied group trying to disrupt the stability of the national government. They blew the issues of intolerance of religious differences, including in the city of Bandung. At the end of 2016, a Moslem organization intimidate Christians worship activities at Sabuga, Bandung. And then, there was an incident that organization known hacking attack against members of the FPI. Issues of religious difference that spread in the community and intolerant actions can potentially bring social conflict and disintegration. This study used a qualitative method. The analysis is done by integrating the primary data obtained by observation and interview, mass media, expert opinions, and other sources of relevant literature. Research results indicate that the Government of Bandung City quickly enough in addressing the issue of religious intolerance. The coordination and synergy among regional leaders who joined in ‘Forkopimda’ both in the city level and district level is very good to anticipate and prevent the symptoms of social conflict. Therefore, it is necessary for the effective working program of ‘Forkopimda’ by forming a task force. The task force is constantly monitoring the situation, security and social order, so when it is known there will be a plan of action that has potential of social conflict, the local government can overcome early on.
SOSIALISASI DAN LITERASI POLITIK BAGI GENERASI MILENIAL JAWA BARAT Diah Fatma Sjoraida; Novie Indrawati Sagita; S. Kunto Adiwibowo; Aat Ruchiat Nugraha
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 9: February 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i9.4821

Abstract

Milenial adalah generasi yang usianya berkisar antara 24 hingga 39 tahun. Telah dipastikan bahwa generasi ini berpartisipasi dalam semua jenis pemilihan parlemen. Jelang pemilihan umum 2024, generasi milenial menjadi sumber suara yang cukup menentukan bagi para elit politik maupun elit partai untuk dapat membawa mereka ke kursi parlemen maupun keukuasaan. Oleh sebab itu, kami tim pengabdian pada masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran melaksanakan pemberian sosialisasi dan literasi politik sebagai wujud pembekalan pengetahuan bagi pemilih pemula di Jawa Barat. Kegiatan ini memberikan dampak yang cukup baik secara pengetahuan bagi pemilih pemula agar dapat menentukan pilihannya dan tidak terhasut ole informasi-informasi hoaks seputar politik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (STUDI TENTANG PUSAT PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG PADA TAHUN 2021-2022) Jessi Lea Febrian; Novie Indrawati Sagita
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 2 (2023): Volume 5 Nomor 2, September 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i2.3261

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kebijakan perlindungan perempuan dalam merespon tingginya kasus kekerasan yang terjadi di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung sudah merealisasikan kebijakan perlindungan perempuan melalui program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Bandung Nomor 64 Tahun 2020. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang penerapan program Puspel PP dengan menggunakan pisau analisis teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menawarkan enam komponen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah masih adanya kendala dalam aspek standar keberhasilan yang tidak konkret, anggaran terbatas, karakteristik SDM yang masih kompleks, dan tidak meratanya pemahaman masyarakat mengani program ini.
Inovasi Pelayanan Publik Di Dki Jakarta Studi Inovasi Layanan Antar Jemput Bermotor (AJIB) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dki Jakarta Tahun 2021 Lintang Hanum Sulistyowati; Novie Indrawati Sagita
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 5 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i5.430

Abstract

Munculnya berbagai inovasi layanan publik, seperti layanan penjemputan lisensi AJIB dari Jakarta Capital Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP), telah menambah dimensi baru dalam improvisasi layanan publik. AJIB bertujuan untuk menyederhanakan proses lisensi, mengurangi waktu dan biaya, serta mengeliminasi perantara. Studi ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi inovasi layanan AJIB berdasarkan indikator pengukuran inovasi layanan menurut Delafrooz et al. (2013). Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Analisis data melibatkan reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan teknik verifikasi mencakup triangulasi sumber data, member check, dan referensi materi. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi AJIB telah berhasil dalam hal menyediakan kemudahan teknologi. Interaksi dengan pelanggan cukup memuaskan, dengan kegiatan sosialisasi rutin yang dilakukan melalui media sosial atau langsung ke lapangan terkait AJIB, meskipun distribusi penuh ke masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Pengembangan layanan baru dengan unit layanan bergerak AJIB Mobile Service Unit (MSU) berjalan lancar, menunjukkan ekspansi layanan baru. Sistem pengiriman layanan efektif, seperti yang terbukti dari layanan maksimum yang diberikan oleh petugas AJIB kepada masyarakat.
Perencanaan Target Dalam Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung: Meli Savitri Winata; Novie Indrawati Sagita
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 5 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i5.431

Abstract

Kota bandung sebagai salahsatu daerah yang memiliki potensi pajak BPHTB yang selalu terkait dengan masalah perencanaan target. Perencanaan target seharusnya didasarkan pada kondisi sebenarnya agar target yang ditetapkan dapat sesuai dengan potensi. Tujuan penelitian ini menciptakan perencanaan target yang sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga realisasi penerimaan BPHTB tercapai. Menggunakan teori perencanaan target dari Robbins dan Coulter (2016:227) ditinjau berdasarkan lima faktor: melihat kembali misi dan tujuan organisasi, mengevaluasi sumber daya yang tersedia, menentukan target secara individu atau dengan memasukkan dari pihak lain, menetapkan dan melegalkan target serta menginformasikan kepada pihak-pihak yang perlu untuk mengetahuinya, dan mereview tercapai atau tidaknya target. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi lapangan dan studi pustaka dengan jumlah informan empat orang yang ditentukan dengan teknik purposive. Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Hubberman serta analisis SWOT. Teknik validasi data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan perencanaan BPHTB belum sesuai dengan potensi sebenarnya sehingga realisasi penerimaan BPHTB pada BPPD Kota Bandung tidak mencapai target. Berdasarkan teori menunjukan bahwa terdapat faktor yang belum berjalan dengan optimal, yaitu faktor Mengevaluasi Sumber Daya, Menentukan Target Secara Individu atau Dengan Masukan Dari Pihak Lain, dan Mereview Hasil Tercapai atau Tidaknya Target.
The Implementation of Green Politics by the Government and WWF Indonesia in Aspects of Issue and Policy Orientation Sinta Apriyani; Utang Suwaryo; Novie Indrawati Sagita
ARISTO Vol 12, No 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v12i1.7026

Abstract

The issue of the environmental crisis is increasingly getting the attention of the world community. in addition to the government, the community may also contribute to protecting the environment and saving the earth. moreover, this study used a qualitative approach. a literature study is the data collection technique that was employed. the results of research activities conducted by wwf indonesia obtained outcomes that aligned with the main activities achieved based on the planning that was implemented, regulations formed from activities, and interventions involving stakeholders. thus, the government and wwf indonesia have an impact on each other when it comes to the issue orientation aspect of implementing green politics. furthermore, initiatives from wwf indonesia have the potential to shed light on forest sustainability on the island of kalimantan. however, the environmental movement encompasses more than merely the aspect of realizing policy. every environmentally committed institution also serves the wider community by providing education pertaining to the environment. according to the program table, the program’s implementation for the working period has ended, so it is currently required to clarify the follow-up on which program will be implemented next. this condition also indicates that there was no turning point for the relevant sector government when the responsibility devolved to WWF indonesia, and ultimately, this program was discontinued.
STRATEGI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020-2021 Nisa Azizah; Nandang Alamsah Deliarnoor; Novie Indrawati Sagita
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 13 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v13i2.3558

Abstract

Problems in the field show that the strategy for developing and structuring tourism areas carried out by the Regional Government of Pangandaran Regency is still not effective. This is shown through the arrangement of tours that are carried out more specifically the most favorite tourist destinations. Where the street vendors who are now in the core zone have been moved to the back, but because the transfer of traders does not follow the path of tourists, the interaction of traders with tourists is difficult. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, with data collection techniques through literature and field studies which include interviews, observation and documentation with informants from both the Tourism and Culture Office internal, the management of tourist attractions, visitors to tourist attractions, community leaders, and as well as the people in Panngandaran Regency. Data analysis techniques are carried out through data collection, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the strategy of the Department of Tourism and Culture in managing tourism in Pangandaran Regency in 2020-2021 is still not effective, this can be seen from the following three dimensions; (1) The strategy implemented by the Tourism and Culture Office in managing tourism in Pangandaran Regency for 2020-2021 has not met the first indicator, namely strategy formulation. (2) The strategy implemented by the Tourism and Culture Office in managing tourism in Pangandaran Regency for 2020-2021 has not met the second indicator, namely the implementation of the strategy. (3) The strategy implemented by the Tourism and Culture Office in managing tourism in Pangandaran Regency for 2020-2021 has not fulfilled the third indicator, namely the assessment of the strategy. Key words; Strategy, Department of Tourism and Culture, Tourism Management
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DALAM MEMBINA KERUKUNAN BERAGAMA OLEH PEMERINTAH KOTA BANDUNG Novie Indrawati Sagita
Penamas Vol 31 No 1 (2018): Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/penamas.v31i1.180

Abstract

Abstract Under Law No. 23 of 2014, mentioned that one of the government's business is general government affairs. The general government affairs is the authority of the president that organized by the head of the region as a leader of administrative work areas. One of the general government affairs is fostering inter-ethnic harmony, inter-religious, racial and other groups in order to achieve security and stability of local, regional, and national levels. Since the 2014 presidential elections, many dissatisfied group trying to disrupt the stability of the national government. They blew the issues of intolerance of religious differences, including in the city of Bandung. At the end of 2016, a Moslem organization intimidate Christians worship activities at Sabuga, Bandung. And then, there was an incident that organization known hacking attack against members of the FPI. Issues of religious difference that spread in the community and intolerant actions can potentially bring social conflict and disintegration. This study used a qualitative method. The analysis is done by integrating the primary data obtained by observation and interview, mass media, expert opinions, and other sources of relevant literature. Research results indicate that the Government of Bandung City quickly enough in addressing the issue of religious intolerance. The coordination and synergy among regional leaders who joined in ‘Forkopimda’ both in the city level and district level is very good to anticipate and prevent the symptoms of social conflict. Therefore, it is necessary for the effective working program of ‘Forkopimda’ by forming a task force. The task force is constantly monitoring the situation, security and social order, so when it is known there will be a plan of action that has potential of social conflict, the local government can overcome early on.
PERAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI ONLINE PERIZINAN TRANSPARAN INFORMATIF SISTEMATIS (OPTIMIS) DAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020-2022 Fatmawati, Siti Sarah; Deliarnoor, Nandang Alamsah; Sagita, Novie Indrawati
Jurnal Academia Praja Vol 7 No 2 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v7i2.2831

Abstract

The phenomenon of the Role of the One-Stop Integrated Service Investment Office in Improving Public Services through the Online Application for Transparent Informative Systematic Licensing (OPTIMIS) and Online Single Submission (OSS) in Bogor Regency is not as expected which is considered not optimal. The purpose of the research is to know and analyze the role of the One-Stop Open Service Investment Office in improving the quality of public services and to find out the factors that become obstacles. The theory used in the study, namely: Role Theory from Biddle and Thomas in Sarwono (2015: 216-217), namely: Expectation, Norm, Performance, Evaluation & Sanction. This research uses qualitative methods with interview techniques on key informants: Head of Operational Licensing Services, Head of Complaints and Services, Head of Data and Control, Head of Information, Consultation and Complaints Section, Head of Information System Development Section, Service Staff, and Service Recipients totaling 9 informants. The sampling technique used purposive sampling. Research results: The role of the One-Stop Integrated Service Investment Office has made efforts to improve Public Services through the Online Application for Transparent Informative Systematic Licensing (OPTIMIS) and Online Single Submission (OSS) in Bogor Regency. However, there are inhibiting factors for building comfort, the application system still crashes, login errors, networks, and requirements on the system that cannot upload application files, the settlement process exceeds the SOP, complaints of SK printing errors, complaints of printing errors, and lack of responsiveness to complaints.
The Quality of E-Government in Population Service in Bandung 2021 Mulyadi, Annisa Meidina; Suwaryo, Utang; Sagita, Novie Indrawati
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i5.2618

Abstract

This study explains the quality of e-government in population service in Bandung City. E-Government is an activity or activity utilizing tools in the form of information technology in helping implement a government system so that it can run more efficiently. However, e-Government  are still not running optimally. The theory used in this study is the e-Government Quality (e-GovQual). This study uses a qualitative descriptive research method. The data sources used are primary data and secondary data. As well as data collection techniques carried out by researchers, namely observation, in-depth interviews, and documentation. Based on the research that has been done, it is concluded that the quality of e-government at the Bandung City Population and Civil Registration Office is still not running optimally, indicated by data leaks and cybersecurity systems that are not yet qualified and services that can only be accessed via Android. Also, the features in the application cannot be used in real-time, but are opened only if there are human resource (HR) constraints in e-government management, which are also still very limited.
Co-Authors Aat Ruchiat Nugraha Aay Kandar Nurdiansyah Adinda FA, Jovanscha Qisty Adinda, Jovanscha Qisty Afifah, Dian Fitriani Afifah, Salli Nur Agus Taryana Ainaa Maulidya Zahra Anggarwati, Aryn Putri Aprilia, Fitriyani Apriyani, Sinta Azhara, Ratu Raisya Aghnia Azi, Julli Dwi Azkiya, Hafidha Br Barus, Lidya Yuninda Bubun, Hermenegildo Cahyono Cahyono Choirunnisa, Indah Sevtyaning Dariesta, Theresia Jasmine Dede Sri Kartini Deliarnoor, Nandang A. Deliarnoor, Nandang Alamsah Desi Yunita Devitasari, Rivanti Diah Fatma Sjoraida Dini Yuliani Efendi, Hartatik Fathony, M. Ridwan Fatmawati, Siti Sarah Fitriya, Rifa Shakira Gun Gun Gunawan, Gun Gun Hakim, Tiyan Rahmanul Hasanah, Ayunia Herviani, Dini Ibrahim Ibrahim Ibrahim Indriani, Rhaisa Ismail, Febriadi Jajang Sutisna Jessi Lea Febrian Kartini, Dede Sri Krishna, Izha Ayu Lidya Yuninda Br Barus Lintang Hanum Sulistyowati Mahendrawati, Laela Maya Novita Sari Meli Savitri Winata Mubai, Nahdatun Nisa Mulyadi, Annisa Meidina Mulyawan , Rahman Muradi - Nahdatun Nisa Mubai Nandang Alamsah Deliarnoor Nandang Alamsah Deliarnoor Nandang Alamsah Deliarnoor Nandang Alamsah Deliarnoor Nandang Alamsyah Delianoor Nandang Nandang Nisa Azizah Novita Sari, Maya Parulian, Rambey Solihin Putra, Tubagus Haikal Gilang Mandala Rahman Mulyawan Ramli, Dady Ria Arifianti Ripka Hawar, Angela Risma Pitriani Nuryana Rizki Ananda Ramadhan S. Kunto Adiwibowo Sabrina, Vania Vinka Samugyo Ibnu Redjo Sandjaya, Teguh Sari, Anisa Putri Sekarwati, Siti Fadias Selvi Centia Senmei Wardhatul Nur Simbolon, Sherly Desinta Sinta Apriyani Trisnati, Dinda U. Tria Andari Ufa Anita Afrilia Utang Suwaryo Utang Suwaryo Windra, Pirma Wisnumulya, Dicky Zakaria, Muhammad Aldodo Zamzami, Mochamad Fachri Rizky Zuliyantini, Zuliyantini