Claim Missing Document
Check
Articles

The Implementation of Protection and Empowerment of Female Migrant Workers (Study on The Independent Women Program of Perempuan Berdikari (Pe-Ri) in Indramayu Regency in 2021-2024) Cahyono, Cahyono; Ibrahim, Ibrahim; Redjo, Samugyo Ibnu; Sagita, Novie Indrawati
ARISTO Vol 14 No 1 (2026): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v14i1.10587

Abstract

Empowering Indramayu migrant workers has an important and strategic role in increasing economic development and human resources. In reality, the role of empowering post-migrants through the Pe-Ribe Independent Women Program has not yet been maximally carried out by the regional government of Indramayu Regency. The method used in this research is qualitative. The collection is carried out. Interview techniques will be used as a tool in qualitative research. Information that is not recorded in documents, information from relevant events and personalities, namely interactive model analysis. The research results show that the implementation of protection and empowerment of former migrants in Indramayu Regency has not been optimal in the field, especially the issue of business capital assistance for former migrants, facilities are inadequate for implementation.
Evaluasi Kebijakan Dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak : Studi Pada Forum Anak Kota Tasikmalaya 2022-2024 Aprilia, Fitriyani; Kartini, Dede Sri; Sagita, Novie Indrawati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.584-592

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengakuan dan dukungan sistemik terhadap peran strategis anak, yang mencerminkan kelemahan pemerintah dalam memenuhi hak partisipasi anak. Hal ini terlihat dari terbatasnya regulasi, kurangnya pelibatan anak dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi mereka. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya belum optimal. Kebijakan belum efektif karena aspirasi anak tidak terakomodasi dengan baik dan belum adanya Perda KLA. Penggunaan anggaran belum efisien, dan fasilitator belum mendapatkan pelatihan memadai. Pemerataan partisipasi belum tercapai, terutama bagi kelompok Anak yang  Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dalam Forum Anak. Responsivitas DPPKBP3A juga dinilai rendah dan anak-anak belum dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan langkah komprehensif untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan efisiensi program, dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan berpartisipasi secara aktif dan bermakna, tanpa terkecuali
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Prevalensi Stunting Di Kota Bandung Tahun 2023 Ramli, Dady; Sagita, Novie Indrawati; Sutisna, Jajang
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.311-321

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting di Kota Bandung yang mencapai 19,4% pada tahun 2022 - jauh di atas target 14%. Untuk menurunkan angka tersebut dan memenuhi target, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk intervensi yang tepat sasaran, program-program inovatif, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kerangka teori yang digunakan adalah Strategi Pemerintah Geoff Mulgan, yang dianalisis melalui lima dimensi: tujuan, lingkungan, arah, tindakan, dan pembelajaran. Temuan penelitian menunjukkan beberapa masalah dalam strategi pengurangan stunting di Kota Bandung. Hal ini mencakup keterbatasan kemampuan di antara organisasi lokal dalam Tim Percepatan Pengurangan Stunting, yang memengaruhi komunikasi, koordinasi, dan penggunaan anggaran yang efektif. Selain itu, terdapat ketidakakuratan dalam pencatatan pengukuran balita oleh petugas kesehatan masyarakat, distribusi program makanan tambahan yang tidak merata, serta upaya komunikasi dan edukasi yang kurang optimal oleh tim terkait. Faktor-faktor ini telah menghambat kota ini untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14%.
PELAKSANAAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING DI DISDUKCAPIL PROVINSI DKI JAKARTA Hasanah, Ayunia; Sagita, Novie Indrawati; Afrilia, Ufa Anita
Responsive Vol 8, No 3 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i3.64079

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Warga Negara Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Fokus penelitian ini adalah mengetahui proses pelaksanaan serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada pemohon asing. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan bagi Warga Negara Asing telah berjalan sesuai prosedur, namun masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas layanan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sistem digital, seperti aplikasi layanan daring yang belum optimal digunakan melalui perangkat telepon genggam dan sistem yang belum terintegrasi dengan basis data kependudukan. Selain itu, sistem belum mengakomodasi kebutuhan Warga Negara Asing pemegang izin tinggal jangka panjang tanpa sponsor. Kurangnya sosialisasi serta keterbatasan dalam penggunaan format dokumen juga menjadi penghambat. Berdasarkan analisis dengan teori implementasi kebijakan, aspek organisasi dan interpretasi sudah terpenuhi, tetapi aspek aplikasi memerlukan perbaikan agar pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif. This study aims to analyze the implementation of the Certificate of Residence service for Foreign Nationals at the Population and Civil Registration Office of the Special Capital Region of Jakarta Province. The focus of this research is to examine the process of service implementation and the quality of services provided to applicants from abroad. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies. The results show that the administration services for foreign nationals have been carried out according to established procedures; however, several obstacles still affect the effectiveness of service delivery. These obstacles include limitations in digital systems, such as online service applications that are not yet fully optimized for mobile device use, and systems that are not integrated with the population database. In addition, the system does not yet accommodate the needs of foreign nationals holding long-term residence permits without sponsors. The lack of public outreach and restrictions on the required document formats also hinder the service process. Based on the analysis using the policy implementation theory, the organizational and interpretative aspects have been fulfilled, but the application aspect still requires improvements to achieve more effective, efficient, and responsive public services.
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM LAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KELURAHAN AMPEL KOTA SURABAYA Krishna, Izha Ayu; Sagita, Novie Indrawati; Centia, Selvi
Responsive Vol 8, No 3 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i3.63955

Abstract

Identitas Kependudukan Digital merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Identitas Kependudukan Digital sebagai bagian dari kebijakan e-Government di Kelurahan Ampel, Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan tiga permasalahan utama dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital, yaitu: (1) belum adanya integrasi lintas sektor antara Identitas Kependudukan Digital dengan instansi pelayanan publik dan swasta, (2) keterbatasan infrastruktur dan kapasitas teknis pelayanan yang berdampak pada lamanya proses aktivasi, serta (3) rendahnya literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data. Permasalahan ini dianalisis menggunakan teori keberhasilan e-Government dari Indrajit yang mencakup elemen support, capacity, dan value. Ditemukan bahwa lemahnya dukungan kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan resistensi masyarakat menjadi hambatan utama pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di tingkat kelurahan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi integratif, peningkatan sarana pelayanan, serta strategi edukasi publik berbasis komunitas untuk mempercepat transformasi digital layanan administrasi kependudukan. The Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital) is an innovation in population administration services based on information technology developed by the Ministry of Home Affairs. This study analyzes the implementation of Digital Population Identity  as part of the e-Government policy in Ampel Subdistrict, Surabaya City. A qualitative descriptive method was used through observation, interviews, and documentation during an internship. The findings reveal three main challenges: (1) the lack of cross-sectoral integration between Digital Population Identity  and public/private institutions, (2) limited technical infrastructure and service capacity, and (3) low digital literacy and public trust in data security. These issues are analyzed using Indrajit's e-Government success framework, focusing on support, capacity, and value. The study finds that weak policy coordination, limited resources, and community resistance hinder the local implementation of Digital Population Identity  . It recommends strengthening integrative regulations, improving service infrastructure, and adopting community-based digital literacy programs to accelerate the digital transformation of population administration services.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah (Studi Pada Kawasan Pesisir Pantai Kesenden Kota Cirebon Tahun 2023) Choirunnisa, Indah Sevtyaning; Sagita, Novie Indrawati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.1110-1122

Abstract

Sampah masih menjadi masalah serius di banyak daerah di Indonesia, termasuk di kawasan pesisir Pantai Kesenden, Kota Cirebon. Penumpukan sampah di wilayah ini menghambat aktivitas nelayan. Selain itu, ditemukan beberapa TPS liar di bekas tambak udang yang kering, yang diduga sengaja digunakan untuk pembangunan tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kawasan tersebut pada tahun 2023. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, yang meliputi empat variabel: kondisi lingkungan, hubungan antarorganisasi, sumber daya organisasi, dan kemampuan agen pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif menurut Creswell, serta mengumpulkan data primer dan sekunder. Validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Kesenden belum efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi program pengurangan sampah yang belum optimal, fasilitas pengelolaan sampah yang terbatas, partisipasi masyarakat yang rendah, komunikasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang kurang masif, serta anggaran pengelolaan sampah yang sangat terbatas, yaitu hanya 0,90% dari total APBD Kota Cirebon
Evaluation of E-Government System Policies in Timor-Leste From 2017 To 2023 Bubun, Hermenegildo; Suwaryo, Utang; Sagita, Novie Indrawati
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 7 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i7.1592

Abstract

Information and communication technology is increasingly developing in the current era, the government is required to issue a policy to prepare and develop it in the government. In this case, the implementation of e-government system policies in Timor-Leste through the central agency of information and communication technology aims to digitize government activities and services towards a modern government and ensure a transparent, effective, and efficient government. In this study descriptive qualitative research methods. Data collection is carried out by interviews, observation, and documentation with the determination of informants determined by purposive techniques or methods. This study shows that the implementation of the e-government system policy in Timor-Leste is still not effective or optimal because there are still factors that become obstacles to its implementation. Furthermore, the central agency of Tic Timor. I.P. still lacks human resources in the field of IT or adequate technical personnel, lacks facilities, and slow or unstable internet networks. The conclusion in the research obtained from the results of this study is that the Timor-Leste government through the central agency Tic Timor. I.P. has tried to develop an e-government policy system but there are still many shortcomings such as human resources in the field of informatics and technology, and low internet networks. The input suggestion given by the researcher is that the government needs to increase the capacity of supervisors and human resources to develop and accelerate the implementation of e-government policies in various government agencies at the central and regional levels.
Faktor-Faktor Penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam Proses Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 Sekarwati, Siti Fadias; Sagita, Novie Indrawati; Centia, Selvi
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 2 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i2.482

Abstract

AbstrakInspektorat Daerah merupakan salah satu unit yang melakukan pengawasan terhadap dana desa demi terwujudnya pengelolaan yang akuntabel dan transparan.  Inspektorat Daerah berperan sebagai Aparat Intern Pemerintah atau APIP yang melakukan reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, serta bentuk pengawasan lainnya. Objek penelitian adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumjang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor kendala Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam proses pengawasan pengelolaan dana desa. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa terdapat beberapa faktor baik internal dan eksternal yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa secara efektif. Faktor internal sendiri disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia pada perangkat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dan pengurangan anggaran sejak tahun 2020. Sementara itu, faktor eksternal disebabkan oleh kurangnya koordinasi dengan pihak kecamatan dan sistem fraud risk control yang menimbulkan beberapa permasalahan baru dari pihak luar inspektorat. Sehingga masih banyak hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Kata kunci: Kendala, Pengawasan, Dana desa. AbstractThe Regional Inspectorate is one of the units that supervises village funds to achieve accountable and transparent management. The Regional Inspectorate acts as an Internal Government Apparatus or APIP which carries out reviews, monitoring, evaluation, inspections and other forms of supervision. The research object is the Lumjang Regency Regional Inspectorate. This research aims to analyze and determine the factors that constrain the Lumajang Regency Regional Inspectorate in the process of monitoring village fund management. The analytical method used is a qualitative method with data triangulation techniques. The results of the research showed that there were several factors, both internal and external, which became obstacles for the Lumajang Regency Regional Inspectorate to supervise the management of village funds effectively. Internal factors themselves are caused by a lack of human resources in the Lumajang Regency Regional Inspectorate and budget reductions since 2020. Meanwhile, external factors are caused by a lack of coordination with sub-district officials and the fraud risk control system which has given rise to several new problems from parties outside the inspectorate. So there are still many things that need to be addressed and improved by the Lumajang Regency Regional Inspectorate in dealing with these obstacles.Keywords:  Constraints, Supervision, Village Funds.
The Implementation of Green Politics by the Government and WWF Indonesia in Aspects of Issue and Policy Orientation Apriyani, Sinta; Suwaryo, Utang; Sagita, Novie Indrawati
ARISTO Vol 12 No 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v12i1.7026

Abstract

The issue of the environmental crisis is increasingly getting the attention of the world community. in addition to the government, the community may also contribute to protecting the environment and saving the earth. moreover, this study used a qualitative approach. a literature study is the data collection technique that was employed. the results of research activities conducted by wwf indonesia obtained outcomes that aligned with the main activities achieved based on the planning that was implemented, regulations formed from activities, and interventions involving stakeholders. thus, the government and wwf indonesia have an impact on each other when it comes to the issue orientation aspect of implementing green politics. furthermore, initiatives from wwf indonesia have the potential to shed light on forest sustainability on the island of kalimantan. however, the environmental movement encompasses more than merely the aspect of realizing policy. every environmentally committed institution also serves the wider community by providing education pertaining to the environment. according to the program table, the program’s implementation for the working period has ended, so it is currently required to clarify the follow-up on which program will be implemented next. this condition also indicates that there was no turning point for the relevant sector government when the responsibility devolved to WWF indonesia, and ultimately, this program was discontinued.
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2023 (Local Government Strategy In Poverty Alleviation In Cirebon Regency Through Community Based Enterprise Groups (KUBE) In 2023) Sabrina, Vania Vinka; Sagita, Novie Indrawati
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4892

Abstract

(Local Government Strategy in Poverty Alleviation in Cirebon Regency through Community Based Enterprise Groups (KUBE) in 2023) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pemberian bantuan pengembangan ekonomi kepada KUBE yang menjadi salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Bantuan untuk KUBE yang seharusnya dibudidayakan dan dikelola secara kolektif ternyata tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Teori yang digunakan adalah teori strategi pemerintah menurut Geoff Mulgan (2009) berdasarkan 5 tahapan, meliputi purposes, environments, directions, actions, dan learning dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang bersumber dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan purposes telah ditetapkannya tujuan yang jelas dan lahir dari realitas masyarakat, tetapi tujuan belum tercapai. Tahapan environments terkait kondisi lingkungan yang menjadi penghambat. Tahapan directions belum terdapat adanya sosialisasi dan arahan yang  jelas kepada pelaksana strategi. Tahapan actions dalam pelaksanaannya terdapat kendala, seperti partisipasi anggota, kurangnya komunikasi, belum terbangunnya struktur dan kapasitas kelembagaan di desa dan keterbatasan alokasi anggaran. Terakhir, tahapan learning, tidak adanya tindak lanjut evaluasi evaluasi pengadaan pendampingan khusus untuk KUBE. Abtract This research was motivated by the issue of providing economic development assistance to KUBE, which is one of the local government's efforts in Cirebon Regency to address poverty issues. The assistance intended for KUBE, which should be cultivated and managed collectively, has not been implemented as intended. The theory used is Geoff Mulgan's (2009) theory of government strategy based on five stages, including purposes, environments, directions, actions, and learning, using qualitative research methods with data sourced from research results through literature studies and field studies through observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that in the purposes stage, clear objectives were established and derived from community realities, but these objectives have not been achieved. The environments stage is related to environmental conditions that act as barriers. The directions stage lacks clear socialization and guidance for strategy implementers. The actions stage faces challenges such as member participation, insufficient communication, the absence of institutional structure and capacity in the village, and budget allocation limitations. Finally, the learning stage lacks follow-up evaluations for specialized accompaniment programs for KUBE.