p-Index From 2021 - 2026
8.508
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL ILMU PEMERINTAHAN JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Jurnal Empirika Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ARISTO Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains) JURNAL GOVERNANSI Jurnal Agregasi Journal of Humanities and Social Studies Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Sospol : Jurnal Sosial Politik Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Moderat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Governance Innovation Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik International Journal of Demos Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Cakrawala Repositori Imwi JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan International Journal of Business, Economics, and Social Development Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Journal of Law, Poliitic and Humanities Penamas SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Eduvest - Journal of Universal Studies Research Horizon NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan International Proceedings of Nusantara Raya Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Relasi : Jurnal Ekonomi IIJSE Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementation Of Zoning System Policy On Admission Of New Student Participants (Ppdb) Junior High School In Singkawang City (Study At The Singkawang City Education And Culture Service 2023-2024) Zuliyantini, Zuliyantini; Nandang, Nandang; Sagita, Novie Indrawati
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 9, No 2 (2025): Journal of Humanities and Social Studies
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v9i2.12503

Abstract

The implementation of the SMPN PPDB zoning system policy in Singkawang City is inseparable from various challenges and obstacles. Some of the problems that arise include: the uneven distribution of junior high schools in all sub-districts, the limited capacity of school capacity, the gap in quality and facilities between schools, and the community's understanding of the zoning system which is still diverse. Through the Regulation of the Mayor of Singkawang City Number 26 of 2023 regulates the implementation of new student admissions (PPDB) for the 2023/2024 school year. In this regulation, the zoning system remains one of the main channels, namely through zoning at least 50% of the total capacity of junior high schools in Singkawang City. The purpose of this research is to find out the Implementation of the Zoning System Policy on the Admission of New Learners (PPDB) of SMPN in Singkawang City and to find out the factors that hinder the Implementation of the Zoning System Policy by using 3 aspects of Mazmanian Sabatier's theory as material for the implementation of the zoning system policy at the junior high school level in Singkawang City. This research method uses descriptive qualitative methods. Data collection was carried out by interview, observation and documentation with the determination of informants using purposive techniques. The results showed that the implementation of the zoning system policy on PPDB at SMP Negeri 3 Singkawang showed significant progress both from the aspects of problem characteristics, policy characteristics and the policy environment, One of the main objectives of the zoning system is to create equal access to education and eliminate the predicate of favorite schools. However, there are technical obstacles such as validation of domicile data that is often inaccurate. This suggests the need for stricter supervision and a more effective verification system to ensure the accuracy of the data used in the enrollment process. The author therefore suggests that the Singkawang City Education and Culture Office needs to form a verification team involving the local community (RT/RW) to ensure the accuracy of student domicile data. This can reduce the potential for address forgery and increase public trust in the zoning system.
Evaluasi Kebijakan Dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak : Studi Pada Forum Anak Kota Tasikmalaya 2022-2024 Aprilia, Fitriyani; Kartini, Dede Sri; Sagita, Novie Indrawati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.584-592

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengakuan dan dukungan sistemik terhadap peran strategis anak, yang mencerminkan kelemahan pemerintah dalam memenuhi hak partisipasi anak. Hal ini terlihat dari terbatasnya regulasi, kurangnya pelibatan anak dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi mereka. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya belum optimal. Kebijakan belum efektif karena aspirasi anak tidak terakomodasi dengan baik dan belum adanya Perda KLA. Penggunaan anggaran belum efisien, dan fasilitator belum mendapatkan pelatihan memadai. Pemerataan partisipasi belum tercapai, terutama bagi kelompok Anak yang  Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dalam Forum Anak. Responsivitas DPPKBP3A juga dinilai rendah dan anak-anak belum dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan langkah komprehensif untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan efisiensi program, dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan berpartisipasi secara aktif dan bermakna, tanpa terkecuali
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Prevalensi Stunting Di Kota Bandung Tahun 2023 Ramli, Dady; Sagita, Novie Indrawati; Sutisna, Jajang
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.311-321

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting di Kota Bandung yang mencapai 19,4% pada tahun 2022 - jauh di atas target 14%. Untuk menurunkan angka tersebut dan memenuhi target, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk intervensi yang tepat sasaran, program-program inovatif, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kerangka teori yang digunakan adalah Strategi Pemerintah Geoff Mulgan, yang dianalisis melalui lima dimensi: tujuan, lingkungan, arah, tindakan, dan pembelajaran. Temuan penelitian menunjukkan beberapa masalah dalam strategi pengurangan stunting di Kota Bandung. Hal ini mencakup keterbatasan kemampuan di antara organisasi lokal dalam Tim Percepatan Pengurangan Stunting, yang memengaruhi komunikasi, koordinasi, dan penggunaan anggaran yang efektif. Selain itu, terdapat ketidakakuratan dalam pencatatan pengukuran balita oleh petugas kesehatan masyarakat, distribusi program makanan tambahan yang tidak merata, serta upaya komunikasi dan edukasi yang kurang optimal oleh tim terkait. Faktor-faktor ini telah menghambat kota ini untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14%.
PELAKSANAAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING DI DISDUKCAPIL PROVINSI DKI JAKARTA Hasanah, Ayunia; Sagita, Novie Indrawati; Afrilia, Ufa Anita
Responsive Vol 8, No 3 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i3.64079

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Warga Negara Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Fokus penelitian ini adalah mengetahui proses pelaksanaan serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada pemohon asing. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan bagi Warga Negara Asing telah berjalan sesuai prosedur, namun masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas layanan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sistem digital, seperti aplikasi layanan daring yang belum optimal digunakan melalui perangkat telepon genggam dan sistem yang belum terintegrasi dengan basis data kependudukan. Selain itu, sistem belum mengakomodasi kebutuhan Warga Negara Asing pemegang izin tinggal jangka panjang tanpa sponsor. Kurangnya sosialisasi serta keterbatasan dalam penggunaan format dokumen juga menjadi penghambat. Berdasarkan analisis dengan teori implementasi kebijakan, aspek organisasi dan interpretasi sudah terpenuhi, tetapi aspek aplikasi memerlukan perbaikan agar pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif. This study aims to analyze the implementation of the Certificate of Residence service for Foreign Nationals at the Population and Civil Registration Office of the Special Capital Region of Jakarta Province. The focus of this research is to examine the process of service implementation and the quality of services provided to applicants from abroad. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies. The results show that the administration services for foreign nationals have been carried out according to established procedures; however, several obstacles still affect the effectiveness of service delivery. These obstacles include limitations in digital systems, such as online service applications that are not yet fully optimized for mobile device use, and systems that are not integrated with the population database. In addition, the system does not yet accommodate the needs of foreign nationals holding long-term residence permits without sponsors. The lack of public outreach and restrictions on the required document formats also hinder the service process. Based on the analysis using the policy implementation theory, the organizational and interpretative aspects have been fulfilled, but the application aspect still requires improvements to achieve more effective, efficient, and responsive public services.
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM LAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KELURAHAN AMPEL KOTA SURABAYA Krishna, Izha Ayu; Sagita, Novie Indrawati; Centia, Selvi
Responsive Vol 8, No 3 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i3.63955

Abstract

Identitas Kependudukan Digital merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Identitas Kependudukan Digital sebagai bagian dari kebijakan e-Government di Kelurahan Ampel, Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan tiga permasalahan utama dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital, yaitu: (1) belum adanya integrasi lintas sektor antara Identitas Kependudukan Digital dengan instansi pelayanan publik dan swasta, (2) keterbatasan infrastruktur dan kapasitas teknis pelayanan yang berdampak pada lamanya proses aktivasi, serta (3) rendahnya literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data. Permasalahan ini dianalisis menggunakan teori keberhasilan e-Government dari Indrajit yang mencakup elemen support, capacity, dan value. Ditemukan bahwa lemahnya dukungan kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan resistensi masyarakat menjadi hambatan utama pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di tingkat kelurahan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi integratif, peningkatan sarana pelayanan, serta strategi edukasi publik berbasis komunitas untuk mempercepat transformasi digital layanan administrasi kependudukan. The Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital) is an innovation in population administration services based on information technology developed by the Ministry of Home Affairs. This study analyzes the implementation of Digital Population Identity  as part of the e-Government policy in Ampel Subdistrict, Surabaya City. A qualitative descriptive method was used through observation, interviews, and documentation during an internship. The findings reveal three main challenges: (1) the lack of cross-sectoral integration between Digital Population Identity  and public/private institutions, (2) limited technical infrastructure and service capacity, and (3) low digital literacy and public trust in data security. These issues are analyzed using Indrajit's e-Government success framework, focusing on support, capacity, and value. The study finds that weak policy coordination, limited resources, and community resistance hinder the local implementation of Digital Population Identity  . It recommends strengthening integrative regulations, improving service infrastructure, and adopting community-based digital literacy programs to accelerate the digital transformation of population administration services.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah (Studi Pada Kawasan Pesisir Pantai Kesenden Kota Cirebon Tahun 2023) Choirunnisa, Indah Sevtyaning; Sagita, Novie Indrawati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.1110-1122

Abstract

Sampah masih menjadi masalah serius di banyak daerah di Indonesia, termasuk di kawasan pesisir Pantai Kesenden, Kota Cirebon. Penumpukan sampah di wilayah ini menghambat aktivitas nelayan. Selain itu, ditemukan beberapa TPS liar di bekas tambak udang yang kering, yang diduga sengaja digunakan untuk pembangunan tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kawasan tersebut pada tahun 2023. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, yang meliputi empat variabel: kondisi lingkungan, hubungan antarorganisasi, sumber daya organisasi, dan kemampuan agen pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif menurut Creswell, serta mengumpulkan data primer dan sekunder. Validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Kesenden belum efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi program pengurangan sampah yang belum optimal, fasilitas pengelolaan sampah yang terbatas, partisipasi masyarakat yang rendah, komunikasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang kurang masif, serta anggaran pengelolaan sampah yang sangat terbatas, yaitu hanya 0,90% dari total APBD Kota Cirebon
Faktor-Faktor Penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam Proses Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 Sekarwati, Siti Fadias; Sagita, Novie Indrawati; Centia, Selvi
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 2 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i2.482

Abstract

AbstrakInspektorat Daerah merupakan salah satu unit yang melakukan pengawasan terhadap dana desa demi terwujudnya pengelolaan yang akuntabel dan transparan.  Inspektorat Daerah berperan sebagai Aparat Intern Pemerintah atau APIP yang melakukan reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, serta bentuk pengawasan lainnya. Objek penelitian adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumjang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor kendala Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam proses pengawasan pengelolaan dana desa. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa terdapat beberapa faktor baik internal dan eksternal yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa secara efektif. Faktor internal sendiri disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia pada perangkat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dan pengurangan anggaran sejak tahun 2020. Sementara itu, faktor eksternal disebabkan oleh kurangnya koordinasi dengan pihak kecamatan dan sistem fraud risk control yang menimbulkan beberapa permasalahan baru dari pihak luar inspektorat. Sehingga masih banyak hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Kata kunci: Kendala, Pengawasan, Dana desa. AbstractThe Regional Inspectorate is one of the units that supervises village funds to achieve accountable and transparent management. The Regional Inspectorate acts as an Internal Government Apparatus or APIP which carries out reviews, monitoring, evaluation, inspections and other forms of supervision. The research object is the Lumjang Regency Regional Inspectorate. This research aims to analyze and determine the factors that constrain the Lumajang Regency Regional Inspectorate in the process of monitoring village fund management. The analytical method used is a qualitative method with data triangulation techniques. The results of the research showed that there were several factors, both internal and external, which became obstacles for the Lumajang Regency Regional Inspectorate to supervise the management of village funds effectively. Internal factors themselves are caused by a lack of human resources in the Lumajang Regency Regional Inspectorate and budget reductions since 2020. Meanwhile, external factors are caused by a lack of coordination with sub-district officials and the fraud risk control system which has given rise to several new problems from parties outside the inspectorate. So there are still many things that need to be addressed and improved by the Lumajang Regency Regional Inspectorate in dealing with these obstacles.Keywords:  Constraints, Supervision, Village Funds.
The Implementation of Green Politics by the Government and WWF Indonesia in Aspects of Issue and Policy Orientation Apriyani, Sinta; Suwaryo, Utang; Sagita, Novie Indrawati
ARISTO Vol 12 No 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v12i1.7026

Abstract

The issue of the environmental crisis is increasingly getting the attention of the world community. in addition to the government, the community may also contribute to protecting the environment and saving the earth. moreover, this study used a qualitative approach. a literature study is the data collection technique that was employed. the results of research activities conducted by wwf indonesia obtained outcomes that aligned with the main activities achieved based on the planning that was implemented, regulations formed from activities, and interventions involving stakeholders. thus, the government and wwf indonesia have an impact on each other when it comes to the issue orientation aspect of implementing green politics. furthermore, initiatives from wwf indonesia have the potential to shed light on forest sustainability on the island of kalimantan. however, the environmental movement encompasses more than merely the aspect of realizing policy. every environmentally committed institution also serves the wider community by providing education pertaining to the environment. according to the program table, the program’s implementation for the working period has ended, so it is currently required to clarify the follow-up on which program will be implemented next. this condition also indicates that there was no turning point for the relevant sector government when the responsibility devolved to WWF indonesia, and ultimately, this program was discontinued.
Normative Perspective and Rational Perspective in the Expansion of Nagari-Nagari in West Pasaman Regency Nahdatun Nisa Mubai; Dede Sri Kartini; Novie Indrawati Sagita
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 7 No 3 (2024): Sharia Economics
Publisher : Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v7i3.5381

Abstract

Policy transformation regarding regional expansion is an issue that has attracted quite a lot of attention, especially in the context of local government such as villages in West Pasaman Regency. The expansion of villages that occurred during the period 2017 to 2023 is a relevant object of study to be examined from two main approaches, namely the normative perspective and the rational perspective. The normative perspective focuses on the suitability of the implementation of expansion with applicable laws and regulations, while the rational perspective emphasizes logical considerations, governance efficiency, and real benefits for the community. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, which aims to describe in depth the dynamics of the implementation of village expansion. Data collection techniques were carried out through literature studies, direct observations in the field, policy documentation, and interviews with a number of key informants from the Community Empowerment and Village Office of West Pasaman Regency, Muaro Village officials, Ranah Koto Tinggi Village officials, and community leaders from both villages. Data analysis was carried out through the stages of data collection, reduction, data presentation, verification, and drawing conclusions. The results of the study indicate that from the normative side, the expansion has been running according to formal provisions, although there are still implementation obstacles at the local level. Meanwhile, from the rational side, the expansion has not been fully able to present optimal impacts as planned in several aspects.
Implementation of E-Government through Moci Legit in Population Administration Services in Sukabumi City 2023-2024 Simbolon, Sherly Desinta; Sagita, Novie Indrawati
Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Vol 5 No 2 (2025): Desember
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jasispol.v5i2.4579

Abstract

Purpose: Digital transformation in public services has encouraged local governments to develop e-government, but its implementation still faces various obstacles. Therefore, this study aims to analyze how e-government is implemented in population administration services through the Moci Legit application in Sukabumi City in 2023-2024. Methodology/approach: This research analyzes the application of Moci Legit in population administration services in Sukabumi City in 2023-2024 using qualitative methods. Data collection was conducted through literature studies and field studies consisting of observation, interviews, and documentation. Results/findings: The results showed that the implementation of the Moci Legit application has not been able to fulfill the successful elements of e-government development optimally. In the Support element, socialization has not been carried out thoroughly and consistently. In the Capacity element, there is no special budget for Moci Legit, and the number of human resources available is still insufficient and insufficient. In the Value element, the benefits of Moci Legit can already be felt by the community, but not optimally because there are still various obstacles felt by the community. Conclusions: Disdukcapil Kota Sukabumi needs to set a routine schedule for socialization, allocate special funds for Moci Legit, increase human resources, and conduct periodic evaluations of the Moci Legit application to reduce technical problems that often occur. Limitations: Sukabumi City government's focus on the implementation of e-government in population administration services. Contribution: The research results can provide input and contributions to the Sukabumi City government.
Co-Authors Aat Ruchiat Nugraha Aay Kandar Nurdiansyah Adelia Aprilin Maryani Adinda FA, Jovanscha Qisty Adinda, Jovanscha Qisty Afifah, Dian Fitriani Agus Taryana Ainaa Maulidya Zahra Ana Khoerunnisa Anggarwati, Aryn Putri Aprilia, Fitriyani Apriyani, Sinta Azhara, Ratu Raisya Aghnia Azi, Julli Dwi Azkiya, Hafidha Br Barus, Lidya Yuninda Cahyono Cahyono Cahyono Cahyono Choirunnisa, Indah Sevtyaning Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Deliarnoor, Nandang A. Desi Yunita Devitasari, Rivanti Diah Fatma Sjoraida Dini Yuliani Efendi, Hartatik Fatmawati, Siti Sarah Fitriya, Rifa Shakira Gun Gun Gunawan Hani Maghfiroh Hasanah, Ayunia Hermenegildo Bubun Herviani, Dini Ibrahim Indriani, Rhaisa Ismail, Febriadi Jajang Sutisna Jessi Lea Febrian Jovanscha Qisty Adinda Kartini, Dede Sri Krishna, Izha Ayu Lidya Yuninda Br Barus Lintang Hanum Sulistyowati M. Ridwan Fathony Mahendrawati, Laela Maya Novita Sari Meli Savitri Winata Muhammad Hassan Ma'muur Mulyadi, Annisa Meidina Muradi - Nahdatun Nisa Mubai Nahdatun Nisa Mubai Nandang Alamsah Deliarnoor Nandang Alamsyah Delianoor Nandang Alamsyah Delianoor Nandang Nandang Nisa Azizah Novita Sari, Maya Padly Yasin Fadillah Parulian, Rambey Solihin Petra Ginting Putra, Tubagus Haikal Gilang Mandala Putri Felisa Aprilla Rahman Mulyawan Ramli, Dady Rebeca Yufiar Agustin Rhaisa Indriani Ria Arifianti Rifa Shakira Fitria Ripka Hawar, Angela Risma Pitriani Nuryana Rizki Ananda Ramadhan S. Kunto Adiwibowo Samugyo Ibnu Redjo Sandjaya, Teguh Sari, Anisa Putri Sekarwati, Siti Fadias Selvi Centia Senmei Wardhatul Nur Simbolon, Sherly Desinta Sinta Apriyani Taufik Syawal Lesmana Ramdani Tiyan Rahmanul Hakim Trisnati, Dinda Tubagus Haikal Gilang Mandala Putra U. Tria Andari Ufa Anita Afrilia Ufa Anita Afrilia Utang Suwaryo Utang Suwaryo Utang Suwaryo Vania Vinka Sabrina Windra, Pirma Wisnumulya, Dicky Zakaria, Muhammad Aldodo Zalzabila Puteri Herdini Zamzami, Mochamad Fachri Rizky Zuliyantini, Zuliyantini