Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.797
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Journal of Humanity Jurnal Hukum Novelty Jurnal Cakrawala Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Jurnal Ius Constituendum Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Gorontalo Law Review TSAQAFAH GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Pendidikan dan Konseling Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Abdidas Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam jurnal syntax admiration Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah. Jurnal Hukum Legalita Hang Tuah Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum Prioris Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Journal of Islamic Law Studies JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Bayyinah Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Law Journal Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Nusantara Mengabdi kepada Negeri International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum LamLaj International Journal of Social and Education (INJOSEDU)
Nur Mohamad Kasim
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 125 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 125 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Optimalisasi Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Hibah di Pengadilan Agama Suwawa Zahra Yudith Dako; Nur Mohamad Kasim; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1251

Abstract

Meningkatnya jumlah perkara hibah di lingkungan peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Suwawa, mencerminkan kompleksitas penyelesaian sengketa yang melibatkan hubungan kekeluargaan dan hak atas harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mediasi dapat dioptimalkan dalam mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perkara hibah di Pengadilan Agama Suwawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan hakim, mediator, serta pihak yang terlibat, disertai analisis dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam menciptakan penyelesaian yang berlandaskan musyawarah dan mufakat, serta dapat menghindarkan para pihak dari proses litigasi yang panjang. Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pemahaman hukum para pihak, tingginya konflik emosional, dan ketidakhadiran pihak dalam proses mediasi. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa perlu adanya upaya strategis seperti peningkatan pelatihan mediator, edukasi hukum kepada masyarakat, dan dukungan kelembagaan terhadap sarana mediasi, agar mediasi menjadi solusi penyelesaian perkara hibah yang lebih efektif dan berkelanjutan
Pengaruh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Sistem Peradilan Perkawinan Abd. Malik Amrullah Karim; Nur Mohamad Kasim; Julius T. Mandjo
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v3i3.1685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh surat pertanggung jawaban mutlak terhadap system peradilan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan konseptual, yang dianalis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaruh SPTJM terhadap sistem peradilan perkawinan di indonesia yaitu, dengan adanya status perkawinan “Kawin Belum Tercatat” menjadikan penanganan perkara terkait permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu perkawinan menjadi berbeda. Disdukcapil dianggap telah merebut hak Pengadilan Agama dalam melakukan itsbat terhadap suatu pernikahan, serta SPTJM tidak secara langsung dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, melainkan perlunya pembuktian hukum lebih lanjut terhadap SPTJM tersebut, sehingga dapat menjamin hak-hak anak terhadap kedua orang tuanya. Solusi dari permasalahan yang timbul akibat penerapan SPTJM dalam penerbitan dokumen kependudukan ialah perlunya evaluasi dan pembuatan peraturan lebih lanjut terhadap kebijakan SPTJM ini, dengan memberikan batasan-batasan, sanksi ataupun denda di dalam peraturan tersebut
Kontestasi Hak Anak dan Kewajiban Ayah: Analisis Yuridis Pasca Perceraian akibat Murtad Rostuti Gau; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1750

Abstract

Perceraian akibat murtad menjadi fenomena yang kompleks dalam sistem hukum keluarga Indonesia karena tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga berdampak signifikan pada psikologis dan sosial anak. Meskipun secara normatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang terkait menegaskan kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak meskipun telah murtad, implementasi di pengadilan masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kontestasi hak anak dan kewajiban ayah pasca perceraian akibat murtad dengan fokus pada praktik di Pengadilan Agama Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya penegasan amar putusan terhadap kewajiban ayah, kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi, serta dampak sosial dan psikologis yang dialami anak. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi hukum, harmonisasi regulasi, dan pendekatan peradilan yang humanis agar perlindungan hak anak benar-benar terwujud tanpa diskriminasi agama orang tua.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONFLIK KEPEMILIKAN LAHAN DALAM KAWASAN KONSERVASI Amili, Nur Azmi Kurnia; Kasim, Nur Mohamad; Kamba, Sri Nanang Meiske
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i2.810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap konflik kepemilikan lahan dalam kawasan konservasi, khususnya status kepemilikan lahan tambak di Cagar Alam Tanjung Panjang yang terletak di Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Randangan, Desa Siduwonge. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengkaji keterkaitan antara norma hukum positif dengan kondisi sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tambak di kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang secara yuridis menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Kawasan Suaka Alam. Penyelesaian sengketa terhadap status kepemilikan lahan tambak lebih dominan menggunakan pendekatan non-litigation melalui jalur mediation, negotiation, serta langkah administratif berupa usulan penghapusan pajak. Solusi compromise yang ditempuh memperbolehkan masyarakat mempertahankan tambak yang sudah ada, dengan catatan tidak membuka tambak baru dan tidak menghalangi program rehabilitasi mangrove. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan non-litigation mampu menghasilkan penyelesaian yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan hukum. Namun demikian, efektivitas dari pendekatan ini sangat bergantung pada ketegasan penegakan hukum dan konsistensi implementasi kebijakan di tingkat lokal.
Dari Kasih Menjadi Luka Kekerasan Rumah Tangga dan Gugurnya Hak Orang Tua Romansyah Fitra Lebie; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 3 (2025): September : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i3.2364

Abstract

This paper aims to explore the legal basis and ethical reasoning for the revocation of parental rights due to domestic violence by placing the child's best interests as a compass and mapping the gap between norms and judicial practices. The method used is normative-doctrinal legal research based on a literature review of the Domestic Violence Law, the Marriage Law, the Child Protection Law, selected jurisprudence, and scientific literature, analyzed qualitatively through systematic interpretation, argument construction, and linking to the facts of the impact of domestic violence on children. The results show that positive law provides a firm basis for sanctions and protections including restrictions on interaction and revocation of custody rights, but implementation is often hampered by vague evidence of psychological violence, the victim's economic dependence, and weak execution of alimony; revocation effectively breaks the cycle when accompanied by a protection order, a post-decision parenting plan, and ongoing psychosocial support. Policy implications include guidelines for proving coercive control, expanding access to timely protection orders, integrating trauma-informed services in religious courts, and a mechanism for executing alimony that does not burden victims, with schools, community health centers, and communities as early detection nodes. Ultimately, legal work and social networks converge in one simple goal: that home again means a safe place for children to return.
Edukasi Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Pernikahan Tanpa Perceraian Sah bagi Masyarakat Desa Laut Biru, Kecamatan Kabila Bone Kasim, Nur Mohamad; Samon, Siti Nurfadilla; Fauzan, Ahmad; Husaeri
Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah Vol. 8 No. 2 (2025): Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah
Publisher : LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/md.v8i2.6702

Abstract

This community service program aims to enhance the legal understanding and awareness of the people in Laut Biru Village, Kabila Bone District, regarding the importance of marriage registration and lawful divorce procedures based on positive law and Islamic law. The implementation methods included lectures, group discussions, case simulations, and legal consultations involving religious leaders, village officials, and the general public. The results indicate a significant increase in participants' knowledge about the necessity of marriage registration, lawful divorce procedures, and the protection of women's and children's rights. Prior to the program, most community members believed that physical separation was sufficient to end a marriage; however, after the educational sessions, their understanding shifted to appreciate the importance of formal legal processes. The involvement of religious leaders and village officials also strengthened the local legal advocacy network. Although there are still challenges such as administrative and cultural barriers, the participatory and collaborative approach has proven effective in fostering a sustainable legal awareness culture. This community service experience is expected to serve as a model for other villages in developing a law-abiding, just, and dignified society in accordance with positive law and Islamic principles.
Huyula Digital: Pembentukan E-Posbakum Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tuladenggi Kasim, Nur Mohamad; Kamba, Sri Nanang Meiske; Semiaji, Trubus; Piyo, Sofyan
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1196

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dilaksanakan untuk menjawab persoalan rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait sengketa tanah, minimnya peran lembaga desa dalam mediasi, serta keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat yang menghadapi persoalan kepemilikan tanah sekaligus memiliki potensi pengembangan ekonomi melalui pemanfaatan lahan. Dengan metode penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif dan dilanjutkan monitoring-evaluasi, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran sertifikat tanah serta penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Hasilnya, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam diskusi, memahami prosedur hukum lebih baik, dan mendapat akses layanan baru berupa e-Posbakum (Pos Bantuan Hukum Elektronik) yang memudahkan konsultasi hukum secara digital.
Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini Patamani, Nurwahida H.; Nur Mohamad Kasim; Supriyadi A. Arief
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2041

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia dengan dampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan nikah sebagai strategi menekan angka pernikahan dini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan administratif KUA terhadap syarat usia calon pengantin telah mampu mencegah sebagian besar pernikahan anak, sementara sosialisasi persuasif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan berupa rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi, dan resistensi budaya yang menyebabkan praktik pernikahan dini tetap berlangsung, bahkan terkadang dilakukan secara non-formal tanpa pencatatan. Upaya kolaboratif dengan sekolah, tokoh agama, dan lembaga kesehatan terbukti efektif memperluas jangkauan sosialisasi dan menguatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya integrasi pengawasan, edukasi, dan pemberdayaan komunitas dalam memperkuat perlindungan anak dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1592

Abstract

The rapid advancement of digital technology has given rise to cryptocurrency as a new economic instrument that challenges the traditional concepts of property under Indonesian civil law. This study analyzes the legal status of cryptocurrency assets within the Indonesian civil law system and the urgency of transforming the concept of property to accommodate modern digital realities. The main issue discussed is the ambiguity surrounding the status of cryptocurrency assets as legal objects under the Civil Code (KUHPerdata), which still primarily focuses on tangible physical objects, thereby creating a legal void in protecting property rights and digital asset transactions. This research employs a normative legal method with an analytical approach to examine legislation, legal doctrines, and comparative studies of international regulations. The findings indicate that although cryptocurrencies have been recognized as commodities through regulations by Bappebti and OJK oversight under the P2SK Law, their legal status as civil objects remains ambiguous because the Civil Code has yet to accommodate intangible digital objects with economic value. The study identifies the transformation of the property concept through the deconstruction of the physical existence requirement as an urgent need to ensure legal certainty and adequate protection for cryptocurrency users. The research recommendations include expanding the definition of "property" in the Civil Code, explicitly regulating property rights over cryptocurrency assets, and developing adaptive digital dispute resolution mechanisms to establish a civil law system responsive to the development of modern financial technology.
Hak Imunitas Advokat dan Prinsip Equality Before the Law: Telaah Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Kasus Obstruction of Justice Juniar Sidiki; Kasim, Nur Mohamad; Amrain, Fitran
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1130

Abstract

Artikel ini membahas tentang hak imunitas advokat dan prinsip equality before the law dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, dengan fokus pada kasus obstruction of justice. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana hak imunitas advokat dapat dipertahankan tanpa merusak prinsip kesetaraan di depan hukum, serta mengkaji batasan-batasan hak imunitas dalam kaitannya dengan tindakan penghalangan proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak imunitas advokat bertujuan untuk melindungi kebebasan profesi, hak ini tidak bersifat mutlak. Hak imunitas advokat harus dibatasi ketika digunakan untuk merintangi proses peradilan, seperti dalam kasus obstruction of justice. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan penghalangan peradilan diatur dalam Pasal 221 KUHP, sementara hukum pidana Islam menekankan prinsip al-adl (keadilan) yang mengharuskan setiap individu, termasuk advokat, bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa memandang kedudukan sosial atau profesi. Oleh karena itu, meskipun hak imunitas diberikan, tindakan yang merusak sistem peradilan harus tetap dihukum. Artikel ini menyimpulkan bahwa prinsip equality before the law harus dijaga untuk memastikan keadilan dalam sistem peradilan, dan hak imunitas advokat tidak boleh disalahgunakan untuk menghalangi jalannya keadilan.
Co-Authors Abd. Malik Amrullah Karim Abdjul, Mohammad Fajar Acub Umar, Novel Adam, Nisrina M. Adistia R. Nur AH. Asari Taufiqurrohman Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Fauzan Akbar Hidayatullah Daud Al-Hadad, Monalisa Aldi D. Butudoka Ali, Safitri Amili, Nur Azmi Kurnia Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Anwar, Widyana Mareta Ardhana, Adnan Septian Arwin Dunggio Asmara, Ayu Asna Aneta Astuti Lauris Azzahra Audina Tangahu Bagus Wicaksono Bango, Fikran S Dian Ekawaty Ismail Djenaan, Fildzah Muzdalifah Dolot Alhasni Bakung Duke Arie Widagdo Dwi Apriliyani J Nusi Dwi Apriliyani J Nusi Dwi Hasrianty Ruchban Dwi Kasih Maharani Taib Dwi Kasih Maharani Taib Enry Muhamad Rizky Polontalo Erman I. Kasim Fajrily S. M. Lihawa, Juniar Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fibriyanti Karim Fitran Amrain Ginintu, Mohamad Irvan Fahrizal Glaidy Angelina Nayoan Gusniarjo Mokodompit Hamdan Ladiku Hasan, Rifal Husaeri Husen, Yusuf ikbal sulaiman Ilham Jafar Indra Saputra Daud Irma Suryani Itra Saleh Jafar, Ilham Johan Jasin Julius T. Madjo Julius T. Mandjo Juniar Fajrily S. M. Lihawa Juniar Sidiki Kupang, Frisca Melati Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani Lisnawati W. Badu Lusi Margareth Tijow Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Margaretha Husain Maskun Megiani, Ni Made Mellisa Towadi Miftahuljannah Sidik Miftahuljannah Sidik Moh. Fadlan Wahidji Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Dhea Putri Mohammad Taufik Zulfikar Sarson Mokodompit, Gusniarjo Mokodompit, Gusniarjo Mue, Mohamad Apriyanto Muh Nizar Zulmi Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Arief Tungkagi Musa, Dela Kartika Mutia Cherawaty Thalib Nadya Asriyani Sjahrain Nanang Meiske Kamba , Sri Nasrudin Nasrudin Naswar, Naswar Nirwan Junus Nisrina M. Adam Normiati, N Novel Acub Umar Novendri M Nggilu Nurul Amalia Syahrullah Yulianto Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaya, Siti Nuraisyah Palilati, Nur Fika Paneo, Fadhilah Fauziah K. Pantui, Darwin Patamani, Nurwahida H. Prala Ney Putra, Muhammad Yusuf Putri Amaliah Baderung Rahim , Erman I. Ridwan Dilapanga Risky Yanto Yunde Romansyah Fitra Lebie Rostuti Gau Rulan Pobi Rumawi Rumawi Rusli Rusli Saiban S. Marzuki, Moh Salim Alidrus Samon, Siti Nurfadilla Sapiddin, Andi Syahwiah A Sarah Magfirah Daud Sazpah, Wahana Semiaji, Trubus Shalaysa Rahmadani Amana Fatiha Silvani Nur Rahmat Lukum Siska Yulia Chandra Eyato Siti Asifa Tahir Siti Hardianti Paramata Siti Mutia Suleman Siti Mutmaina Suci Lasri Isra Siti Nur Magfirah A. Hudodo Siti Nur Magfirah A. Hudodo Sofyan Piyo Sofyan W.P Bempa, Sofyan W.P Sri Indriyanti Mahmud sri kamba SRI MULYANA LIHAWA Sri Nanang Meiske Kamba Supratman Supratman, Supratman Supriyadi A. Arief Susanti I. Botu Susanti I. Botu Suwitno Yutye Imran Syahir, Jumrah Syamsuddin, M. Yusuf Tinto Maulana Rahim Trubus Semiaji Trubus Semiaji Udin Hamim Umar, Mohamad Gusnal Wahyudin Radjak Waode Mustika Weny Almarovid Dungga Weny Almarovid Dungga Weny Almoravid Dungga Wirasaputri, Nina Merantie Yusuf, Asriwati I Zahra Yudith Dako Zakaria, Nursusilawati Zamroni Abdussamad Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq Zuriyati T. Deni