Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.128
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Journal of Humanity Jurnal Hukum Novelty Jurnal Cakrawala Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Gorontalo Law Review TSAQAFAH GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Pendidikan dan Konseling Journal of Law and Policy Transformation Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Abdidas Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam jurnal syntax admiration Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah. Jurnal Hukum Legalita Hang Tuah Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum Prioris Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research The Easta Journal Law and Human Rights JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Journal of Islamic Law Studies JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara PPSDP International Journal of Education Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Bayyinah Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Hukum & Pembangunan Law Journal Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Nusantara Mengabdi kepada Negeri International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum LamLaj Jurnal Begawan Hukum International Journal of Social and Education (INJOSEDU)
Nur Mohamad Kasim
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 136 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 136 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Perbandingan Hukum atas hak anak yang berkewarganegaraan ganda akibat korban cerai (komparatif BW dan Privaatrecht) Megiani, Ni Made; Kasim, Nur Mohamad; Mustika, Waode
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 2 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i2.255

Abstract

Perbandingan Hukum di Negara Indonesia dan juga Negara belanda dalam menangani kasus Child Abduction atau (penculikan anak oleh orang tua kandungnya sendiri) meskipun sama-sama menganut sistem civil law, Indonesia belum menjadi peserta dari Konvensi Den Haag 1980, sejak akhir tahun 2014 sampai saat ini , telah dibahas rencana Indonesia untuk menjadi peserta dari konvensi ini Saat ini tengah dipersiapkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Aksesi Indonesia terhadap Konvensi Den Haag 1980 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keikutsertaan Indonesia dilakukan melalui aksesi terhadap Konvensi Den Haag 1980. Sementara di Negara belanda (Eropa Kontinental), pengaturan hukum terhadap perlindungan anak menggunakan sistem Hague Convention terutama dalam Kasus parented International Child Abduction atau (penculikan anak oleh oleh orang tua kandung).
Pengaturan Hukum Atas Hak Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Menggunakan Studi Komparatif Megiani, Ni Made; Mohamad Kasim, Nur; Mustika, Waode
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 4 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i4.311

Abstract

Permasalahan kewarganegaraan dari perkawinan campuran sering kerap terjadi, pengkajian komparatif atau perbandingan hukum merupakan bagian yang tidak pernah lepas dari hukum nasional. Setiap perkawinan campuran antara WNS dan WNI salah satunya akan kehilangan kewarganegaraannya dan akan mengikuti kewarganegaraan pasangannya, Begitu pula pada Anak yang berkewarganegaraan ganda. Perbandingan antara Hukum indonesia dan belanda pada Hak status dan kewarganegaraan anak korban cerai pada perkawinan campuran. Dimana Pada hukum di indonesia seorang anak yang orang tuanya bercerai pada perkawinan campuran dapat dikatakan sebagai anak yang memiliki status dwi kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda sedangkan pada hukum belanda anak tersebut hanya akan memiliki satu kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan belanda saja dapat dikatakan dwi kewarganegaraan hanya apabila salah satu orang tuanya menganut asas ius soli. Bentuk perlindungan Hukum antara Hukum di Indonesia dan Hukum Belanda pada Hak Anak Masih sama yaitu memberikan kebebasan terhadap si anak ketika bersia delapan belas (18) atau paling lambat dua puluh satu (21) untuk memilih kewarganegaraanya.
Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Jafar, Ilham; Mohamad Kasim, Nur; Alhasni Bakung, Dolot
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.337

Abstract

Pemeliharaan anak meliputi hak anak atas nafkah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, serta hak untuk memperoleh perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari orangtua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak akibat perceraian di pengadilan agama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Analisis kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak akibat perceraian di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan hukum masih memerlukan peningkatan dalam memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi. Dalam hal sengketa perceraian yang melibatkan anak, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepentingan terbaik anak, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, dan faktor-faktor lain yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan anak
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Gorontalo) Saiban S. Marzuki, Moh; Mohamad Kasim, Nur; Nanang Meiske Kamba , Sri
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.357

Abstract

Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. “Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”. Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Factor yang menyebabkan terjadinaya perkawinan paksa, yaitu: a. Pemilihan jodoh yang dicarikan oleh orang tua ataupun kerabat b. Karena terjadinya insiden yang artinya karena telah melakukan hubungan seksual terlebih dahulu sebelum menikah. c. Pernikahan yang dilakukan karena kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan dari anak hingga anak tidak bisa memilih dengan siapa ia akan menikah.
Upaya Hukum Yang Diberikan Kepada Konsumen Yang Dirugikan Akibat Travel Umrah Ilegal Fajrily S. M. Lihawa, Juniar; Mohamad Kasim, Nur; Meiske Kamba, Sri Nanang
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.367

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) pertanggung jawaban dari pelaku usaha travel umrah ilegal di kota gorontalo 2) upaya hukum yang diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat travel umrah ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Setelah semua data terkumpul, dalam penelitian data yang di peroleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan di analisis secara deskriftif dengan menggunakan pendekatan Undang – Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pertanggung Jawaban dari Pelaku Usaha Travel Umrah Ilegal di Kota Gorontalo terdiri dari 2 yaitu dari segi keperdataan Travel Muthmainnah tidak memberikan kompensasi atau ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada 49 orang korban, akan tetapi pelaku memberikan pertanggungjawaban kepada 11 orang korban dengan memberangkatkan mereka menggunakan travel lain yang sudah terdaftar. Sedangkan dari segi pidana, pelaku usaha dijerat dengan Pasal 122 juncto Pasal 115 Undang – undang No 8 tahun 2019 tentang penyelanggara ibadah haji dan umrah. dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun. 2) upaya hukum yang diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan yaitu upaya hukum penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri kota gorontalo. Pelaku usaha dijerat dengan Pasal 122 juntco Pasal 115 Undang – undang No 8 tahun 2019 tentang penyelanggara ibadah haji dan umrah dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun.
Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kelalaian Pencatatan Nikah Pada Anak Dibawah Umur Asmara, Ayu; Mohamad Kasim, Nur; Abdussamad, Zamroni
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.368

Abstract

Perkawinan merupakan wujud dari hubungan ikatan setiap makhluk ciptaan Tuhan sebagai kebutuhan agar saling memahami dan dapat melangsungkan perkembangan hidup. Pada setiap manusia selalu mengikuti perkembangan adat, budaya, serta peraturan yang berbeda dalam setiap kemajuan zaman. Untuk itulah perkawinan begitu penting, yang berguna untuk terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis. Pencatatan perkawinan menjadi sesuatu hal yang penting dalam perkawinan di Indonesia dikarenakan dapat menimbulkan akibat hukum kepada pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Penelitian ini mendiskusikan tentang bentuk kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Telaga Biru dan akibat hukum yang terjadi akibat adanya kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan umur di Kecamatan Telaga Biru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pengumpulan datanya berupa pengamatan di lokasi penelitian, wawancara dengan para pegawai Kantor Urusan Agama, para orangtua dan pelaku pernikahan di bawah umur dengan jumlah 3 responden, serta kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: Faktor Penyebab yang menyebabkan terjadinya kelalaian pencatatan nikah pada anak dibawah umur yaitu adanya faktor internal dan adanya faktor eksternal.
Tinjauan Komparasi Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Musa, Dela Kartika; Mohamad Kasim, Nur; Alhasni Bakung , Dolot
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.373

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji komparasi kedudukan hukum ahli waris pengganti serta persamaan dan perbedaannya dalam perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan seta pendekatan komparasi. Hasil penelitian menunjukkan menurut Kompilasi Hukum Islam, cucu dapat menggantikan orang tua yang meninggal lebih dulu sebagai pewaris, tetapi bagian yang diterima oleh cucu tidak selalu sebesar orang tua. Bagian cucu tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang setara. Baik cucu laki-laki maupun perempuan, baik dari garis ayah maupun ibu, berhak mewarisi atau menggantikan orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Menurut KUHPerdata, sistem penggantian ini tidak hanya berlaku bagi cucu, tetapi juga bagi keponakan dan saudara kandung yang digantikan oleh anak-anak mereka. Secara prinsip, konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda jauh dengan KUHPerdata. Keduanya menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, di mana posisi ayah digantikan oleh anaknya. Perbedaannya, dalam KHI, penggantian ahli waris hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah, artinya hanya cucu yang dapat menggantikan orang tua mereka, sedangkan dalam KUHPerdata, penggantian dapat terjadi dalam garis lurus ke samping dan cabang-cabang garis lurus ke samping.
Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Fauzia S. Tuna; Nur Mohamad Kasim; Suwitno Yutye Imran
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.572

Abstract

This study aims to determine the guarantee of the consumer protection institution foundation for consumer rights to the forced recall of vehicles. The research method used is an empirical legal research method using a descriptive approach and qualitative analysis techniques. The results of this study show that YLKI's role in guaranteeing consumer rights regarding the case of the forced withdrawal of motorized vehicles by the leasing party includes providing awareness to the public and providing advocacy and legal consultation for consumers who experience losses. On the first point In order to increase consumer awareness, LKY consistently strives to carry out community-based activities so that more and more people can find out about the materials or messages being disseminated to increase understanding and awareness of consumer rights. While providing advocacy and legal consultations for consumers who have experienced losses as an effort to fight for the rights of consumers who have suffered losses from finance companies. The two roles mentioned above are a form of guarantee of legal protection for consumers who experience losses.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN MAHAR DALAM HUKUM PERKAWINAN Dwi Apriliyani J Nusi; Nur Mohamad Kasim; Weny Almarovid Dungga
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.1123

Abstract

This article aims to find out how Mahar's position on the law of marriage in particular for Islamic believers where the obligation of Mahar is a thing to be carried out and how the compilation of Islamic law views on the Mahar arrangement. But the reality is that there is still a divergence in the society that from the prospect of the bride to the prospective bride asks Mahar to a very oppressive male prosecutor so that the prosecuted bride is unable to hold it that eventually the candidate bride and bride take the crossroads of fleeing to the place of the Principal. So to reveal that, the author uses the Library Research approach with the research methods carried out to study literature and writings that are closely related to the issues raised in this research. The functions of the Mahar are: a. the distinction between marriage and marriage; b. the form of respect, appreciation, and protection for women; c. the type of seriousness of a man toward the woman he is to marry; d. the symbol of the responsibility of a woman toward a given Mahar; e. a symbol of responsibility for a man; and f. the symbole of agreement and disagreement.
The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia Taufiqurrohman, A.H. Asari; Muhtar, Mohamad Hidayat; Ahmad, Ahmad; Kasim, Nur Mohamad; Imran, Suwitno Yutye
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 24 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i1.33155

Abstract

 The study explores how Islamic law and local culture influence democracy in the United Arab Emirates (UAE) and Indonesia and how each country's constitution facilitates the implementation of democracy based on Islamic principles. In the context of the UAE, Islamic law (sharia) is the primary source of law, while in Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution establish a more inclusive and pluralist legal framework, enabling the practice of Islamic law in a context that respects religious freedom. The research employs juridical legal research with historical, comparative, and Islamic legal approaches and will be analyzed with descriptive-analytical methods. The results showed the role of Islamic law, constitution, and culture in shaping democracy in the UAE and Indonesia through public policies and laws that accommodate the wider community's interests. With its sharia law and authoritarian constitution, the UAE shows a democracy different from Indonesia, which implements an inclusive democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution. Cultural factors also play a role, with the UAE influenced by the monarchy and ruling family loyalties, while Indonesia is influenced by ethnic and cultural diversity. Implementing Islamic democracy requires transforming power, inclusive dialogue, and balancing Islamic values and universal democracy. Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dan budaya lokal mempengaruhi demokrasi di Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia serta bagaimana konstitusi masing-masing negara memfasilitasi penerapan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks UEA, hukum Islam (syariah) merupakan sumber hukum utama sedangkan di Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 membentuk kerangka hukum yang lebih inklusif dan pluralis. Hal ini memungkinkan penerapan hukum Islam dalam konteks yang menghormati kebebasan beragama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis dengan pendekatan sejarah, komparatif, dan hukum Islam yang  dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan peran hukum Islam, konstitusi, dan budaya dalam membentuk demokrasi di UEA dan Indonesia melalui kebijakan publik dan undang-undang yang mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. UEA dengan hukum syariah dan konstitusi otoriternya menunjukkan demokrasi yang berbeda dengan Indonesia yang menerapkan demokrasi inklusif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Faktor budaya juga berperan, UEA dipengaruhi oleh monarki dan kesetiaan keluarga penguasa sedangkan Indonesia dipengaruhi oleh keragaman etnis dan budaya. Penerapan demokrasi Islam memerlukan transformasi kekuasaan, dialog inklusif, dan keseimbangan nilai-nilai Islam dan demokrasi universal.
Co-Authors Abd. Malik Amrullah Karim Abdjul, Mohammad Fajar Abdul Haris PanaI Acub Umar, Novel Adistia R. Nur Agil Bahsoan AH. Asari Taufiqurrohman Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Fauzan Ahmad Fauzan Ahmad Fauzan Akbar Hidayatullah Daud Al-Hadad, Monalisa Aldi D. Butudoka Ali, Safitri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Andi Syahwiah A. Sapiddin Ardhana, Adnan Septian Arwin Dunggio Asmara, Ayu Asna Aneta Astuti Lauris Awod Dermawan Ali Azzahra Audina Tangahu Bagus Wicaksono Bango, Fikran S Dian Ekawaty Ismail Djenaan, Fildzah Muzdalifah Dolot Alhasni Bakung Duke Arie Widagdo Dwi Apriliyani J Nusi Dwi Apriliyani J Nusi Dwi Hasrianty Ruchban Dwi Kasih Maharani Taib Dwi Kasih Maharani Taib Enry Muhamad Rizky Polontalo Erman I. Kasim Erman I. Rahim Fajrily S. M. Lihawa, Juniar Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Ginintu, Mohamad Irvan Fahrizal Glaidy Angelina Nayoan Gusniarjo Mokodompit Hamdan Ladiku Hanira Hanafi Hasan, Rifal Husaeri Husaeri Husen, Yusuf ikbal sulaiman Ilham Jafar Indra Saputra Daud Intan Saputri Abudi Intra Saleh Irma Suryani Itra Saleh Jafar, Ilham Johan Jasin Julius T. Madjo Julius T. Mandjo Juniar Fajrily S. M. Lihawa Juniar Sidiki Kupang, Frisca Melati Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani Lisnawati W. Badu Lusi Margareth Tijow Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Margaretha Husain Maskun Megiani, Ni Made Mellisa Towadi Miftahuljannah Sidik Miftahuljannah Sidik Moh. Fadlan Wahidji Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad Zubadi Mohamad, Dhea Putri Mohammad Taufik Zulfikar Sarson Mokodompit, Gusniarjo Mokodompit, Gusniarjo Mue, Mohamad Apriyanto Muh Nizar Zulmi Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Arief Tungkagi Musa, Dela Kartika Mutia Cherawaty Thalib Nadela Ramadhanty Caesarani Lahay Nadya Asriyani Sjahrain Nanang Meiske Kamba , Sri Nasrudin Nasrudin Naswar, Naswar Nirwan Junus Nisrina M. Adam Nisrina M. Adam Normiati, N Novel Acub Umar Novendri M Nggilu Novianty Djafri Nur Azmi Kurnia Amili Nurul Amalia Syahrullah Yulianto Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaya, Siti Nuraisyah Palilati, Nur Fika Paneo, Fadhilah Fauziah K. Pantui, Darwin Patamani, Nurwahida H. Prala Ney Putra, Muhammad Yusuf Putri Amaliah Baderung Putri Pratama Rahmatia Hunowu Rahma Nuraulia A. Tabukali Ridwan Dilapanga Risky Yanto Yunde Rivai, Nur Tasya Ekananda Romansyah Fitra Lebie Rostuti Gau Rulan Pobi Rumawi Rumawi Rusli Rusli Saiban S. Marzuki, Moh Salim Alidrus Samon, Siti Nurfadilla Sarah Magfirah Daud Sazpah, Wahana Shalaysa Rahmadani Amana Fatiha Silvani Nur Rahmat Lukum Siska Yulia Chandra Eyato Siti Asifa Tahir Siti Hardianti Paramata Siti Mutia Suleman Siti Mutmaina Suci Lasri Isra Siti Nur Magfirah A. Hudodo Siti Nur Magfirah A. Hudodo Sofyan Piyo Sofyan W.P Bempa, Sofyan W.P Sri Indriyanti Mahmud sri kamba SRI MULYANA LIHAWA Sri Nanang Meiske Kamba Supratman Supratman, Supratman Supriyadi A. Arief Susanti I. Botu Susanti I. Botu Suwitno Yutye Imran Syahir, Jumrah Syamsuddin, M. Yusuf Tinto Maulana Rahim Trubus Semiaji Tuti Wantu Udin Hamim Umar, Mohamad Gusnal Wahyudin Radjak Waode Mustika Weny Almarovid Dungga Weny Almarovid Dungga Weny Almoravid Dungga Widyana Mareta Anwar Wirasaputri, Nina Merantie Yusuf, Asriwati I Zahra Yudith Dako Zakaria, Nursusilawati Zamroni Abdussamad Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq Zuriyati T. Deni