Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.042
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Journal of Humanity Jurnal Hukum Novelty Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Jurnal Ius Constituendum Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Gorontalo Law Review TSAQAFAH GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Pendidikan dan Konseling Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Jurnal Abdidas jurnal syntax admiration Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah. Jurnal Hukum Legalita Hang Tuah Law Journal Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum Prioris Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Journal of Islamic Law Studies JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Bayyinah Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Nusantara Mengabdi kepada Negeri International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Nur Mohamad Kasim
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 113 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 113 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kelalaian Pencatatan Nikah Pada Anak Dibawah Umur Asmara, Ayu; Mohamad Kasim, Nur; Abdussamad, Zamroni
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.368

Abstract

Perkawinan merupakan wujud dari hubungan ikatan setiap makhluk ciptaan Tuhan sebagai kebutuhan agar saling memahami dan dapat melangsungkan perkembangan hidup. Pada setiap manusia selalu mengikuti perkembangan adat, budaya, serta peraturan yang berbeda dalam setiap kemajuan zaman. Untuk itulah perkawinan begitu penting, yang berguna untuk terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis. Pencatatan perkawinan menjadi sesuatu hal yang penting dalam perkawinan di Indonesia dikarenakan dapat menimbulkan akibat hukum kepada pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Penelitian ini mendiskusikan tentang bentuk kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Telaga Biru dan akibat hukum yang terjadi akibat adanya kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan umur di Kecamatan Telaga Biru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pengumpulan datanya berupa pengamatan di lokasi penelitian, wawancara dengan para pegawai Kantor Urusan Agama, para orangtua dan pelaku pernikahan di bawah umur dengan jumlah 3 responden, serta kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: Faktor Penyebab yang menyebabkan terjadinya kelalaian pencatatan nikah pada anak dibawah umur yaitu adanya faktor internal dan adanya faktor eksternal.
Tinjauan Komparasi Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Musa, Dela Kartika; Mohamad Kasim, Nur; Alhasni Bakung , Dolot
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.373

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji komparasi kedudukan hukum ahli waris pengganti serta persamaan dan perbedaannya dalam perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan seta pendekatan komparasi. Hasil penelitian menunjukkan menurut Kompilasi Hukum Islam, cucu dapat menggantikan orang tua yang meninggal lebih dulu sebagai pewaris, tetapi bagian yang diterima oleh cucu tidak selalu sebesar orang tua. Bagian cucu tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang setara. Baik cucu laki-laki maupun perempuan, baik dari garis ayah maupun ibu, berhak mewarisi atau menggantikan orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Menurut KUHPerdata, sistem penggantian ini tidak hanya berlaku bagi cucu, tetapi juga bagi keponakan dan saudara kandung yang digantikan oleh anak-anak mereka. Secara prinsip, konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda jauh dengan KUHPerdata. Keduanya menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, di mana posisi ayah digantikan oleh anaknya. Perbedaannya, dalam KHI, penggantian ahli waris hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah, artinya hanya cucu yang dapat menggantikan orang tua mereka, sedangkan dalam KUHPerdata, penggantian dapat terjadi dalam garis lurus ke samping dan cabang-cabang garis lurus ke samping.
Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Fauzia S. Tuna; Nur Mohamad Kasim; Suwitno Yutye Imran
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.572

Abstract

This study aims to determine the guarantee of the consumer protection institution foundation for consumer rights to the forced recall of vehicles. The research method used is an empirical legal research method using a descriptive approach and qualitative analysis techniques. The results of this study show that YLKI's role in guaranteeing consumer rights regarding the case of the forced withdrawal of motorized vehicles by the leasing party includes providing awareness to the public and providing advocacy and legal consultation for consumers who experience losses. On the first point In order to increase consumer awareness, LKY consistently strives to carry out community-based activities so that more and more people can find out about the materials or messages being disseminated to increase understanding and awareness of consumer rights. While providing advocacy and legal consultations for consumers who have experienced losses as an effort to fight for the rights of consumers who have suffered losses from finance companies. The two roles mentioned above are a form of guarantee of legal protection for consumers who experience losses.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN MAHAR DALAM HUKUM PERKAWINAN Dwi Apriliyani J Nusi; Nur Mohamad Kasim; Weny Almarovid Dungga
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.1123

Abstract

This article aims to find out how Mahar's position on the law of marriage in particular for Islamic believers where the obligation of Mahar is a thing to be carried out and how the compilation of Islamic law views on the Mahar arrangement. But the reality is that there is still a divergence in the society that from the prospect of the bride to the prospective bride asks Mahar to a very oppressive male prosecutor so that the prosecuted bride is unable to hold it that eventually the candidate bride and bride take the crossroads of fleeing to the place of the Principal. So to reveal that, the author uses the Library Research approach with the research methods carried out to study literature and writings that are closely related to the issues raised in this research. The functions of the Mahar are: a. the distinction between marriage and marriage; b. the form of respect, appreciation, and protection for women; c. the type of seriousness of a man toward the woman he is to marry; d. the symbol of the responsibility of a woman toward a given Mahar; e. a symbol of responsibility for a man; and f. the symbole of agreement and disagreement.
The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia Taufiqurrohman, A.H. Asari; Muhtar, Mohamad Hidayat; Ahmad, Ahmad; Kasim, Nur Mohamad; Imran, Suwitno Yutye
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 24 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i1.33155

Abstract

 The study explores how Islamic law and local culture influence democracy in the United Arab Emirates (UAE) and Indonesia and how each country's constitution facilitates the implementation of democracy based on Islamic principles. In the context of the UAE, Islamic law (sharia) is the primary source of law, while in Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution establish a more inclusive and pluralist legal framework, enabling the practice of Islamic law in a context that respects religious freedom. The research employs juridical legal research with historical, comparative, and Islamic legal approaches and will be analyzed with descriptive-analytical methods. The results showed the role of Islamic law, constitution, and culture in shaping democracy in the UAE and Indonesia through public policies and laws that accommodate the wider community's interests. With its sharia law and authoritarian constitution, the UAE shows a democracy different from Indonesia, which implements an inclusive democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution. Cultural factors also play a role, with the UAE influenced by the monarchy and ruling family loyalties, while Indonesia is influenced by ethnic and cultural diversity. Implementing Islamic democracy requires transforming power, inclusive dialogue, and balancing Islamic values and universal democracy. Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dan budaya lokal mempengaruhi demokrasi di Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia serta bagaimana konstitusi masing-masing negara memfasilitasi penerapan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks UEA, hukum Islam (syariah) merupakan sumber hukum utama sedangkan di Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 membentuk kerangka hukum yang lebih inklusif dan pluralis. Hal ini memungkinkan penerapan hukum Islam dalam konteks yang menghormati kebebasan beragama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis dengan pendekatan sejarah, komparatif, dan hukum Islam yang  dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan peran hukum Islam, konstitusi, dan budaya dalam membentuk demokrasi di UEA dan Indonesia melalui kebijakan publik dan undang-undang yang mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. UEA dengan hukum syariah dan konstitusi otoriternya menunjukkan demokrasi yang berbeda dengan Indonesia yang menerapkan demokrasi inklusif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Faktor budaya juga berperan, UEA dipengaruhi oleh monarki dan kesetiaan keluarga penguasa sedangkan Indonesia dipengaruhi oleh keragaman etnis dan budaya. Penerapan demokrasi Islam memerlukan transformasi kekuasaan, dialog inklusif, dan keseimbangan nilai-nilai Islam dan demokrasi universal.
Government Policy on the Provision of Certificate of Ownership Rights : A Strategic Step for Legal Protection of the Community Putri Amaliah Baderung; Fence M. Wantu; Nur Mohamad Kasim
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): December : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i4.280

Abstract

Since 2017, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency has been tasked by President Joko Widodo to complete land registration across Indonesia by 2025 through the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL). Based on Ministerial Regulation ATR/BPN Number 12 of 2017, updated with Number 6 of 2018, this program aims to provide legal certainty and protection of land rights for the community. However, many people, especially in North Gorontalo Regency, still do not understand how to obtain land certificates due to a lack of information and education about PTSL. This research aims to explore government policies that provide land ownership certificates as legal protection for the community. Better coordination is needed between local governments and the Ministry of ATR/BPN to raise public awareness of the importance of land certificates, which not only guarantee ownership but can also be utilized as business capital. The PTSL program is expected to improve community welfare and reduce land disputes. Research findings indicate that public understanding in North Gorontalo Regency remains low, with obstacles such as a lack of information, complicated procedures, and limited access. Government policies need to include regulatory simplification and increased transparency as well as public services.
Between Rules and Freedom : A Legal Perspective on Unregistered Marriages for Civil Servants Muhammad Arief Tungkagi; Nur Mohamad Kasim; Weny Almoravid Dungga
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): December : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i4.290

Abstract

This research aims to analyze the role of legislation in addressing cases of unregistered marriages conducted by Civil Servants (PNS). Utilizing a normative legal research method with a statute approach, this study employs library research, expert opinions, and an examination of Government Regulation No. 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Licenses for Civil Servants. These regulations have a hierarchy that refers to Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 on marriage. The perspective of this research is to evaluate the extent to which government regulations can control the functions and positions of civil servants as state apparatus faced with freedom of perspective, both from administrative, legal norms, and religious values.
Reconstruction of legal liability of philanthropic organisations in the misuse of humanitarian donations Bango, Fikran S; Naswar, Naswar; Sapiddin, Andi Syahwiah A; Maskun, Maskun; Normiati, N; Kasim, Nur Mohamad; Syamsuddin, M. Yusuf
Jurnal Hukum Novelty Vol. 15 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v15i1.a28109

Abstract

Introduction to The Problem: The revelation of cases of misuse of humanitarian donations by philanthropic organizations reported by the media. The Aksi Cepat Tanggap (ACT) organization, which is one of the suspects in the misuse of humanitarian donations, is a big question about the implementation of supervision carried out by the government. There are not many cases of ACT, there are several institutions or community organizations to government organizations that have misused their donations. The form of misuse of humanitarian donations with the misuse of public funds to the waste of funds.Purpose/Objective Study: This research aims to reconstruct the legal liability of social philanthropy institutions in the misuse of humanitarian funds. Thus, the collection of humanitarian donations can provide real benefits to the community, and government programs related to poverty alleviation can have a real impact.Design/Methodology/Approach: This type of research is normative juridical with an analytical descriptive approach that discusses legal symptoms and problems with a legislative and doctrinal approach.Findings: The author identifies a significant gap in governmental oversight concerning the collection of money or goods intended for humanitarian aid. This lack of supervision has resulted in the opportunistic exploitation of disaster events, where individuals or groups capitalize on the urgency and generosity elicited by such crises. These actors collect donations ostensibly for relief efforts but instead divert these resources to serve their own personal or financial interests. The absence of stringent regulatory frameworks and effective monitoring mechanisms allows for this misuse, undermining public trust and depriving genuine victims of the essential aid they desperately need. The author underscores the critical need for robust government intervention and accountability measures to safeguard the integrity of humanitarian donations and ensure they reach those most in need.Keywords: Reconstruction; Philanthropic Institutions; Humanitarian Donations
Ketika Adat dan Hukum Positif Bertabrakan: Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dari Hubungan Kohabitasi di Desa Bajo Shalaysa Rahmadani Amana Fatiha; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2263

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam fenomena kohabitasi di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan hukum adat dalam menangani praktik tersebut. Menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum adat di Desa Bajo masih berlaku terutama melalui sanksi berupa pemaksaan pernikahan terhadap pelaku kohabitasi penerapannya menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Secara internal, hukum adat belum tertulis, bergantung pada otoritas personal, dan kurang dipahami esensinya oleh masyarakat. Secara eksternal, terjadi ketegangan antara norma adat dan prinsip hukum nasional, terutama terkait hak anak, kesukarelaan dalam perkawinan, serta pergeseran nilai sosial akibat modernisasi. Di sisi lain, peran orang tua sering kali lemah, pasif, atau bahkan membiarkan kohabitasi dengan alasan “akan segera dinikahkan”, sehingga gagal memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014
Perlindungan Hukum Bagi Istri yang Tidak Nafkahi Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Kupang, Frisca Melati; Kasim, Nur Mohamad; Kamba, Sri Nanang Meiske
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 3 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i3.11743

Abstract

Abstract This study aims to analyze the legal protection for a legitimate wife who does not receive maintenance within her marriage, specifically based on Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage. This research uses an empirical legal research method with a juridical-sociological approach. The research questions addressed in this study are: first, how is the legal protection for the legitimate wife’s right to maintenance in her marriage according to Law No. 16 of 2019, and second, what are the factors causing the failure to fulfill the wife’s maintenance rights within her marriage in Tombolango Village? Data was collected through interviews with relevant parties in the Tombolango Village community and by reviewing regulations such as the Marriage Law, the Law on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), and the Compilation of Islamic Law (KHI). The study found that although the law provides protection for the wife's right to maintenance, in practice, there are socio-economic and cultural factors that hinder the fulfillment of this right in Tombolango Village. Therefore, efforts to raise legal awareness in the community and increased oversight from authorities are necessary to protect women's rights in marriage.
Co-Authors Abd. Malik Amrullah Karim Abdjul, Mohammad Fajar Acub Umar, Novel Adistia R. Nur Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Fauzan Akbar Hidayatullah Daud Al-Hadad, Monalisa Aldi D. Butudoka Ali, Safitri Amili, Nur Azmi Kurnia Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Ardhana, Adnan Septian Arwin Dunggio Asmara, Ayu Asna Aneta Astuti Lauris Bagus Wicaksono Bango, Fikran S Dian Ekawaty Ismail Djenaan, Fildzah Muzdalifah Dolot Alhasni Bakung Duke Arie Widagdo Dwi Apriliyani J Nusi Dwi Apriliyani J Nusi Dwi Kasih Maharani Taib Dwi Kasih Maharani Taib Enry Muhamad Rizky Polontalo Erman I. Kasim Fajrily S. M. Lihawa, Juniar Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fibriyanti Karim Fitran Amrain Ginintu, Mohamad Irvan Fahrizal Glaidy Angelina Nayoan Gusniarjo Mokodompit Hasan, Rifal Husaeri Husen, Yusuf ikbal sulaiman Ilham Jafar Indra Saputra Daud Irma Suryani Itra Saleh Jafar, Ilham Johan Jasin Julius T. Madjo Julius T. Mandjo Juniar Fajrily S. M. Lihawa Juniar Sidiki Kupang, Frisca Melati Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani Lisnawati W. Badu Lusi Margareth Tijow Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Margaretha Husain Maskun Megiani, Ni Made Mellisa Towadi Miftahuljannah Sidik Miftahuljannah Sidik Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Dhea Putri Mohammad Taufik Zulfikar Sarson Mokodompit, Gusniarjo Mokodompit, Gusniarjo Muh Nizar Zulmi Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Arief Tungkagi Musa, Dela Kartika Mutia Cherawaty Thalib Nanang Meiske Kamba , Sri Nasrudin Nasrudin Naswar, Naswar Nirwan Junus Nisrina M. Adam Normiati, N Novendri M Nggilu Nurul Amalia Syahrullah Yulianto Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaya, Siti Nuraisyah Palilati, Nur Fika Pantui, Darwin Patamani, Nurwahida H. Prala Ney Putra, Muhammad Yusuf Putri Amaliah Baderung Ridwan Dilapanga Risky Yanto Yunde Romansyah Fitra Lebie Rostuti Gau Rulan Pobi Rumawi Rumawi Rusli Rusli Saiban S. Marzuki, Moh Salim Alidrus Samon, Siti Nurfadilla Sapiddin, Andi Syahwiah A Sarah Magfirah Daud Sazpah, Wahana Semiaji, Trubus Shalaysa Rahmadani Amana Fatiha Silvani Nur Rahmat Lukum Siska Yulia Chandra Eyato Siti Asifa Tahir Siti Hardianti Paramata Siti Mutia Suleman Siti Nur Magfirah A. Hudodo Siti Nur Magfirah A. Hudodo Sofyan Piyo Sofyan W.P Bempa, Sofyan W.P Sri Indriyanti Mahmud sri kamba SRI MULYANA LIHAWA Sri Nanang Meiske Kamba Supratman Supratman, Supratman Supriyadi A. Arief Susanti I. Botu Susanti I. Botu Suwitno Yutye Imran Syamsuddin, M. Yusuf Taufiqurrohman, A.H. Asari Tinto Maulana Rahim Trubus Semiaji Trubus Semiaji Udin Hamim Umar, Mohamad Gusnal Waode Mustika Weny Almarovid Dungga Weny Almarovid Dungga Weny Almoravid Dungga Wirasaputri, Nina Merantie Yusuf, Asriwati I Zahra Yudith Dako Zakaria, Nursusilawati Zamroni Abdussamad Zuriyati T. Deni