Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.783
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal niara Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Nagari Law Review Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks UNES Journal of Swara Justisia Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Yasniwati, Yasniwati
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Mega Oktoviona, Dwi; Yaswirman, Yaswirman; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.461

Abstract

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dari perkawinan tersebut seseorang akan dapat memperoleh keseimbangan baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun tentunya akan menambah jumlah permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama. . Tulisan ini dibuat dalam bentuk tulisan yuridis empiris (hukum sebagai realitas sosial, budaya, atau das sein). Dari hasil penelitian penulis, faktor pendorong untuk mengajukan dispensasi nikah antara lain pertama, faktor ekonomi, kedua, faktor pendidikan orang tua, ketiga, hubungan biologis, dan keempat, kehamilan di luar nikah. Pengadilan Agama Klas IB Tanjung Pati telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berlakunya undang-undang tersebut ibarat pisau bermata dua, di satu sisi undang-undang menginginkan pendidikan yang layak bagi anak, dan di sisi lain menyangkut kebutuhan komunitas.
EFEKTIFITAS PENGGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BAGI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.578

Abstract

Currently, waqf is no longer identified with land that is given to educational institutions, cemeteries, places of worship or other things, but waqf can also be used as a source of strength for the welfare of the people and drives sectors of economic empowerment. The larger and more diverse waqf assets that can be managed professionally with proper management, the benefits derived from waqf management will be wider in designation so as to strengthen the role of waqf in improving the economy and welfare.
PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT TERRITORIAL DAN ZONA EKONOMI EKLUSIF INDONESIA (ZEEI) DAN KAPAL TANGKAP IKAN NELAYAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT Rosari, Anton; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.580

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 5 pulau besar dan 30 pulau kecil, tercatat sebanyak 17.504 pulau, 8.651 pulau telah diberi nama, 8.853 pulau belum diberi nama dan 9.842 pulau telah diverifikasi. sepanjang 5.150 km di benua Australia dan Asia serta membelah Samudera Pasifik di bawah garis khatulistiwa. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daratan dan lautan, luas lautan 5,8 juta km2 atau 70% dari seluruh wilayah Negara. Seluruh wilayah laut Indonesia, 2,3 juta Km2 adalah wilayah perairan dan laut Nusantara, maka total ZEE Indonesia (ZEEI) adalah 2,7 juta Km2 dan panjang garis pantainya 95.181 Km2. Dalam hal ini, terkait produksi perikanan tangkap diatur oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Provinsi Sumatera Barat memiliki 7 kabupaten/kota yang terletak di wilayah pesisir dengan panjang total kurang lebih 1.973,24 Km, 185 pulau, dan luas laut 186.580 m2 padang lamun. Di perairan laut Sumatera Barat, luas kawasan mangrove diperkirakan mencapai 43.1866,71 Ha, terumbu karang seluas 36.693 Ha, dan padang lamun seluas 2000 Ha. Provinsi Sumatera Barat memiliki garis pantai yang cukup panjang dan memiliki laut teritorial, landas kontinen, dan ZEE yang cukup untuk kegiatan usaha perikanan. Beberapa wilayah pesisir di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan usaha perikanan tangkap laut. Dengan hasil yang cukup menjanjikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 menghasilkan ikan sekitar 218.084,10 ton.
KONSEP PENGELOLAAN WAKAF OLEH NAZHIR UNTUK USAHA PRODUKTIF DEMI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.581

Abstract

Waqf is a worship that is highly recommended by Rasulullah SAW. Waqf a practice that will always flow through his thighs even though he has passed away. In addition to the waqf, there was a manager who was asked by the waqif to manage the waqf assets that he gave, namely Nazhir. Nazhir existence in the development of waqf is very important, this can be likened to a manager in a company. He plays the role of developing waqf to produce something that is useful for religious and social interests in accordance with the hopes and intentions of the endowment. As a manager, Nazir can be formed from one or several people or institutions and also a Legal Entity. Waqf management should be able to manage waqf assets and the benefits of managing waqf are utilized for the welfare of the people.
Peralihan Hak Milik atas Tanah berdasarkan Hibah Wasiat dengan Penerima Wasiat Meninggal Dunia di Provinsi Sumatera Barat Susanti, Maria; Fendri, Azmi Fendri; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.843

Abstract

A person who dies does not stipulate everything regarding his inheritance, so the distribution of the assets left behind will be carried out based on the law (ab intestato). Meanwhile, if someone before he died had written his will in a deed, then his inheritance was divided based on a will (testament). The legal consequences of the will if the beneficiary dies before the transfer of land rights is carried out, namely: a) If the beneficiary dies before the testator or testator dies, the will is declared null and void, b) If the beneficiary dies after the giver of the will dies first world, the will remains valid due to the validity of the gift based on a will, namely after the giver of the will dies.
Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi sebagai Tanah Adat melalui Pengadilan Agama Kelas 1a Padang Iasra, Rizki Fajri; Yaswirman, Yaswirman; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.859

Abstract

Indonesia is a country that has ethnic and cultural diversity, this becomes an advantage as well as a weakness if the government is not able to develop rules and policies that represent the needs of its citizens.This can be seen in the system of inheritance distribution in Indonesia which adheres to three systems of inheritance law, namely Customary Inheritance Law, Islamic Inheritance Law and Indonesian Civil Inheritance Law. The legal system of heirs is influenced by the kinship system owned by a region. Indonesia knows 3 (three) kinship systems, namely matrilineal, patrilineal and parental kinship systems. The matrilineal kinship system sees the maternal lineage, the patrilineal kinship system sees the paternal lineage, and the parental kinship system sees the maternal and maternal lineage. The Minangkabau are a growing tribe in West Sumatra Province, where the people adopt a matrilineal kinship system, a kinship system and the Inheritance is inherited according to the lineage of the Mother. This means that boys and girls and their families, including racism mother, who inherited the property. Basic on decision No 292 / K / Ag / 2019 that the origin of the land on the decision proved to be the executor of Appeal, but still devolved court Religion. This is contrary to the West Sumatra Regional Regulation No. 16 of 2008 Article 12 paragraph 2 on Ulayat Land and its Use, if the peace decision is not accepted by the disputing party as referred to in paragraph 1 then the disputing parties may take the matter to the District Court. It is clear that the regulation states that the Religious Court does not have the authority to examine and adjudicate matters a quo. Inheritance of High Estate in Minangkabau is only regulated in the provisions of customary law which sometimes when there is a dispute over the division of heirs of High Estate, often overrides the provisions of customary law in resolving disputes so that in its application some rules even make the essentials of High Estate reduced or even lost.
Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Usaha Produktif dalam Kesejahteraan Sosial oleh Nazhir Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Afisna, Fajri Aulia; Yaswirman, Yaswirman; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.928

Abstract

Waqf is known as an asset of the people that can be utilized at all times. However, the productive management and development of waqf assets for social welfare has yet to be realized optimally. The enactment of Law No. 41 of 2004 concerning waqf has become a momentum to realize waqf productively. The waqf foundation Ar-Risalah and Persyarikatan Muhammadiyah which acts as nazhir waqf has the duty and responsibility to manage and develop waqf assets from wakif to productive ones. The research method used in this study uses empirical juridical research method. Based on research that productive waqf management implemented by the Ar-Risalah waqf foundation is by empowering plantations such as oil palm, banana and coconut plantations as well as renting shops, mini markets and renting waqf houses. Whereas the management of productive waqf by the Muhamadiyah Association is in the form of increasing the value of waqf assets by utilizing the functions of buildings such as the Muhammadiyah Taqwa Mosque and Muhamadiyah Dakwah Building which stand on waqf land to be developed into rental shops as a place to sell and use excess land to gain profits from renting parking spaces. The efforts of the Ar-Risalah Wakaf Foundation in developing waqf assets to become productive waqf for social welfare by managing waqf assets to be used as a source of income, one of which is by investing in the development of waqf land. Meanwhile, the efforts of Persyarikatan Muhamadiyah to form a cash waqf body as a form of management and development in a productive direction. The form of increasing social welfare carried out by nazhir waqf is by carrying out social empowerment, such as providing a place of business to be used as a place to open a business by the local community.
Pelaksanaan Kawin Bajapuik Dan Uang Hilang Di Kabupaten Padang Pariaman Razak, Rahmat Putra Syahyu; Marjon, Dahlil; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.980

Abstract

Marriage is an event in the life of every human being. Marriage that occurs between a man and a woman will have both physical and spiritual consequences between them, on society and also disputes with assets acquired between them both before, during and after the marriage takes place. Marriage according to customary law is a very important matter because it does not only involve the relationship between the two parties of the bride and groom, but also concerns the family relationship between the two parties. In the area of ​​West Sumatra, specialy in Padang Pariaman Regency, there is a uniqueness in the marriage system, namely the "Bajapuik" and "lost money" traditional marriages. Normally in a marriage procession, it is the man who proposes to the woman's family, but in the traditional Pariaman marriage system it is not same. In the traditional marriage procession in Padang Pariaman, the application process is carried out by the female family, the male family is only waiting for the female family to arrive. This procession occurs in the traditional Bajapuik marriage in Padang Pariaman Regency, where "Bajapuik" means "to pick up". In this study, the authors took the formulation of the problem, What are the procedures for bajapuik marriage and lost money and why is the lost money tradition still being carried out, How is the implementation of bajapuik marriage and what are the legal consequences if it is not carried out and, What are the obstacles to the collection of money and the solution to the lost marriage of bajapuik and money in Padang Pariaman. The research used is a sociological juridical approach that is analytically descriptive in nature, namely examining the reality of marriage law that applies in society. Sources of data used are primary data and secondary data. This research was conducted in 4 different places.
Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1021

Abstract

Sahnya sebuah perkawinan adalah sesuatu hal yang sangat krusial yang berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan. Suatu perkawinan dikatakan sah maka kedudukan hukum mengenai akibat perkawinan ini terutama mengenai keturunan (anak) dan harta akan menjadi tegas dan jelas. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang telah melangsungkan perkawinan. Begitupun juga dengan keturunan yang lahir dalam ikatan sebuah perkawinan yang sah juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.Kendatipun sudah diatur secara tegas dan jelas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya masih banyak perkawinan yang dilakukan hanya sesuai ketentuan ajaran agama masing-masing dan belum dicatat pada pegawai yang berwenang/belum memiliki bukti Akta nikah. Penyebabnya bermacam-macam seperti pernikahan poligami yang belum mendapat izin dari isteri pertama, perceraian yang dilakukan diluar pengadilan dan juga kurangnya kesadaran untuk mencatatkan perkawinan karena mereka beranggapan menikah yang penting sah menurut hukum agama dan tidak perlu dicatatkan.
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Terkait Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI) Suzeta, Berliana; Ismansyah, Ismansyah; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1099

Abstract

In Carrying out his position, a Notary has the potential to be involved in legal cases, including criminal law cases, which result in him having to be examined by investigators, public prosecutors and judges. Based on Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the position of Notary, the examination of a Notary is carried out with the approval of the Notary honorary council. Basically this approval is necessary because to protect the Notary from breaches of disclosing the secret of the deed and to protect the Notary’s own deed so that it remains confidential. To review and analyze this research, the authors used the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study show that the rules for summoning a Notary by an investigator are related to a Notary deed that has an indication of a criminal act regulated in Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 and Permenkumham Number 17 of 2021. Notary summons by an investigator must have the approval of the assembly honorary regional Notary. The procedures are: First, the investigator submits a letter of request for summons of a Notary to the regional Notary honorary council; Second, the regional Notary honorary council forms the examining council; Third, the examining council conducts an examination of the Notary; Fourth, the examining council submits a report to the head of the regional Notary honorary council; Fifth, the regional Notary honorary council provides answers regarding giving approval or refusing. Notaries in providing legal services to the public need to get legal protection and guarantees from the state, in this case through the regional Notary honorary council. The legal protection in question is that investigators may not immediately summon or examine a Notary, without prior approval from the regional Notary honorary council. If the investigator commits the violation, then the investigator’s actions can be categorized as an act that violates the law, so that the summons or examination carried out by the investigator has been procedurally flawed.
Co-Authors Abda Abda Ade Putra Afdilla, Andra Afisna, Fajri Aulia Ahmad Firdaus, Ahmad Andalusia, Andalusia Anton Rosari Aria Zurnetti, Aria Azmi Fendri Berliana Suzeta Brian Hariadi Busyra Azheri Dahlil Marjon Dahlil Marjon Danil, Rahmadanil Daswirman Delfiyanti Delfiyanti Devianty Fitri Dian Mustika Dwi Mega Oktoviona Elwi Danil Fajri Aulia Afisna Fendri, Azmi Fendri Fitri, Idul Ghifari, Teguh Hanzela, Frazila Hasbi Hasbi Iasra, Rizki Fajri Ilham Azizul Haq, Muhamad Ismansyah Ismansyah Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Kurniati, Dea Eling Lesta, Arelita cheisya Madani, Ahmad Maria Susanti Mega Oktoviona, Dwi Muhamad Ilham Azizul Haq MUHAMMAD HASBI Muhammad Hasbi Mukti, Danu Tejo Rafi Muhammad Ave Rahmat Putra Syahyu Razak Razak, Rahmat Putra Syahyu Refa Swinta Maharani Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt, Rembrandt Rembrant Rizki Fajri Iasra Rosari, Anton Roza, Widya Sinaga, Risa Putri Solihandracem Solihandracem Solihandracem, Solihandracem Susanti, Maria Suzeta, Berliana Syam, Misnar Syofiarti Wan Minto, Deri Wetria Fauzi Wulandari, Gustia Yaswirman Yaswirman, Yaswirman Yulia Mirwati Zefrizal Nurdin, Zefrizal