Claim Missing Document
Check
Articles

Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) dalam Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat Bali I Gede Yudha Rana; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.2.3.4172.662-666

Abstract

The presence of a child in the family is happiness as a manifestation of the fruit of a husband and wife's love. Having children is everyone's dream, especially when starting a new family or legal marriage. However, this is inversely proportional to children who are born without a previous legal marriage relationship so that the child is included in the class of children outside marriage or Astra children in accordance with Article 43 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This child out of wedlock sometimes becomes a problem in the family because not all stepfathers accept their existence. This study aims to reveal the position of children in traditional inheritance families in the Malet Village of Kutamesir and analyze the protection of Astra children in family law and inheritance in the Indigenous Village of Malet Kutamesir. This study uses an empirical legal research type with a conceptual approach. The data used are primary and secondary data obtained through interview techniques and literature study techniques and analyzed qualitatively and legal interpretation with a descriptive final presentation. The results of this study reveal that an astra child only has a legal position in inheriting his mother's property and an astra child has the right to get protection from whatever happens around his life, be it at home or outside the home.
Hak Waris Akibat Konversi Agama di Desa Adat Pakuseba Kabupaten Gianyar I Made Darma Temaja; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.3.1.4630.8-13

Abstract

Perubahan Agama Hindu menjadi Agama Kristen menimbulkan beberapa masalah di bidang hukum waris terutama terhadap warisan hak atas tanah. Atas karena itu permasalahan ini dapat dikaji melalui proses konversi serta implikasi mengenai hak warisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses konversi agama di Desa Adat Pakuseba dan Untuk mengetahui implikasi konversi agama dari Hindu ke Agama Kristen terhadap hak waris di Desa Adat Pakuseba. Penelitian yang digunakan menggunakan tipe penelitian empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis. Sumber bahan hukum terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber bahan primer diperoleh dari masyarakat yang berkaitan dengan konversi agama terhadap hak waris di Desa Adat Pakuseba, Gianyar. Sumber bahan sekunder berasal dari perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dikaji dengan buku-buku serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, mencatat, kemudian mendokumentasi. Dari hasil penenlitian dijelaskan bahwa terdapat dua jenis faktor dari terjadinya konversi agama dari Hindu ke Kristen yaitu faktor internal yaitu karena faktor ekonomi keluarga yang paling utama terjadi penyebab konversi agama yang terjadi di Desa Adat Pakuseba. Dari faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman dalam masyarakat tentang Agama Hindu. Dapat dikemukakan saran kepada pemerintah guna dapat meminimalisir penyebab dari terjadinya perpindahan kepercayaan dari Agama Hindu menjadi Agama Kristen ataupun agama lainnya dapat memberikan penyuluhan agama Hindu kepada masyarakat Desa Adat Pakuseba agar lebih memahami mengenai ajaran Agama Hindu
Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana Indonesia I Made Yasa Wahyuda; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.3.1.4638.55-59

Abstract

Murder by mutilation is a fairly heinous act where this murder is carried out by starting with the disappearance of a person's life then followed by the cutting of the victim's body from the head to the whole body. This was done to erase traces of murder. Mutilation when viewed in Indonesian criminal law is not clearly regulated so that in giving sentences to perpetrators it is also sometimes less stable, this results in concern and discomfort among the community if the perpetrator is not punished severely. Therefore, this research examines the regulation of the crime of murder by mutilation in Indonesian criminal law and analyses the criminal sanctions against perpetrators of the crime of murder by mutilation in Indonesian criminal law. The research method used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal material of this research is sourced from regulations related to cases, the secondary legal material of this research is sourced from law books, legal journals. Data collection techniques using the method of quoting, summarizing and providing reviews. The results obtained from the formulation of the problem, namely the legal arrangements and sanctions imposed on perpetrators of murder by mutilation can be linked to articles 338 and 340 of the Criminal Code as well as examples of cases contained in the decision Number: 44/ PID.B/2014 /PN Srp Semarapura Klungkung
Tindak Pidana terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag Gaviota Adrian Yohan; I Nyoman Gede Sugiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5072.309-314

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from a plant, either synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, relieve pain, and even cause dependence, one of which is marijuana. Cannabis is prohibited from being used for the benefit of health services. The purpose of this research was to analyze the regulation of criminal acts for perpetrators of illegally planting marijuana trees and to discuss the considerations of the panel of judges against perpetrators of illegally planting marijuana trees for medicinal purposes. The normative method is used in conducting this research, which uses the Legislative approach, and the conceptual approach. Sources of legal materials consist of primary and secondary sources. Data collection techniques using library techniques and note-taking techniques. The results of the research indicate that someone planting marijuana trees without rights is an unlawful act and the act of planting marijuana exceeds five trees, the perpetrators are charged with Article 111 paragraphs (1) and (2) of the Narcotics Law and the judge's consideration in deciding cases based on article 116 paragraph (1) of the Narcotics Law.
Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Pinggan Bangli Ni Kadek Yuli Adeani; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.1.6661.56-61

Abstract

Pengangkatan anak peristiwa yang sering menimbulkan konflik dalam pewarisan. Hak dan kedudukan anak angkat sering kali di permasalahkan oleh ahli waris lain khususnya penerimaan harta warisan berupa tanah yang dimiliki orang tua angkatnya karena tanah milik orang tua angkatnya tidak hanya dari hasil kerjanya saja, namun ada dari harta pusaka. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam penerimaan harta warisan berupa tanah milik orang tua angkatnya dan hak anak angkat dalam penerimaan harta warisan berupa tanah milik orang tua angkatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan konsep dimana data didapatkan dengan melakukan pengamatan dan wawancara. Simpulan dari penelitian ini bahwa hak dan kedudukan anak angkat dalam penerimaan warisan yakni sama dengan anak kandung, karena proses pengangkatan anak dianggap sudah sah sesuai hukum adat yang berlaku sehingga anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung. Saran untuk masyarakat, sebaiknya proses pengangkatan anak juga diikuti dengan proses penetapan pengadilan agar ada kepastian hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Pura Sebagai Kawasan Suci dari Komersialisasi Budaya Berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Bali Nomor 25 Tahun 2020 Diah Gayatri Sudibya; Kade Richa Mulyawati; Kadek Dwi Gita Cahyani; Ni Luh Anggani Nata Purnami
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.2.10674.1162-1170

Abstract

Cultural diversity in each region in Indonesia has its own values ??that must be protected. One area that has a strong culture is the island of Bali. The richness and unique culture of the island of Bali is the foundation for establishing a cultural tourism concept that is based on and imbued with the Tri Hita Karana philosophy which originates from the cultural values ??and local wisdom of Sad Kerthi and is based on Balinese Taksu. The implementation of tourism based on Balinese culture must be quality oriented, so comprehensive planning is needed in accordance with the regional development vision of Bali and also oriented towards sustainability and competitiveness, which also requires tourism management standards based on Tri Hita Karana. Bali tourism is formed with a cultural tourism strategy, namely tourism that utilizes culture as its attraction. As we know, the tourist attraction of the island of Bali is its natural beauty in the form of mountains and beaches as well as various kinds of customs and culture which really attract the attention and curiosity of tourists. To develop a tourist area, cultural tourism has a big role, not only in Bali but in many regions in Indonesia, developing its culture as a tourist attraction, by utilizing the unique culture that is being developed into a tourist destination. However, the presence of tourism brings a new paradigm where culture, which was previously consumed by local people, is now being consumed by tourists. This is what is meant by “Cultural Commercialization” for tourism. Commercialization is presenting a culture such as traditional art that is not performed as is usually done in society, but is adapted to the time and purchasing power of tourists who witness it.
Kedudukan Balu Luh di Desa Adat Suter Bangli I Made Suriana; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The patrilineal descent system, as is also the case in the indigenous Balinese, has the consequence that the heirs in Bali are determined according to the male lineage (purusa). However, it is also possible for women to be appointed as heirs, that is, in the case of the girl being appointed as a sentana rajeg or the status of a girl is changed from predana to purusa status. Based on the background of this research problem formulation as follows: how is the obligation for the manners of Balu Luh in the Suter Bangli Customary Village and how the authority of the manners for the inheritance of her husband. The type of research used is empirical legal research. The results of this research discussion are as follows: Obligations for manners in the village of Suter Bangli, among others, take care of the inheritance of her deceased husband well, behave well, enforce discipline, obey the obligations, carry out obligations, panca yadnya and others, which are then referred to as her husband's legacy properly balu pageh, the widow's right as long as only enjoying it can not sell, give, and give it to others except with the consent of her children and the family of her late husband if her children are still small. This applies to heirlooms and riches (marriage assets), because for heirlooms, a widow does not have any rights, the right is the purusa of the family of her deceased husband, but the widow has the right to enjoy it if the widow is pageh. The authority of the courtesy of her husband's inheritance includes: Maintaining the integrity of the family, not doing things that are not good, so that it can be called a shame. No authority to sell, transfer the assets left by her late husband. May ask for children / sentana, but with the consent of the family of the late husband. May also remarry with the approval of the family of the late husband.
Sanksi Pidana bagi Pelaku Penyebaran Berita Hoaks serta Ujaran Kebencian dengan Memakai Akun Anonym I wayan Denny Syaputra; I Made Arjaya; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Crime in cyberspace is a crime with computer technology, especially the internet. One example is the spread of hoaxes and expressions of hatred. This research was conducted to determine the arrangements for spreading hate speech based on positive law, the legal consequences arising when someone is proven to spread hate speech and spread hoaxes, and efforts and steps taken to prevent the spread of hoax news and hate speech so as not to spread in the community. This research is a type of normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. Arrangements for the dissemination of hoax news and expressions of hatred based on positive law have been explicitly regulated in the Criminal Code, which is found in Article 154 of the Criminal Code, Article 154a, Article 156, Article 156a, and Article 157 paragraph (1) and paragraph (2). Besides being regulated in the Criminal Code utterances of hate are regulated outside of the Criminal Code, including in Law No.40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, which is contained in Article 16, and is also regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Renewal of Law No. 11 of 2008 concerning ITE has also regulated the distribution of hate speech through cyberspace, which is contained in article 27, article 28 paragraph (1) and paragraph (2), article 40 paragraph (2) and article 45 paragraph (2) due to the law incurred if someone is proven to have committed a crime of spreading hoax hoaxes and expressions of hatred can be jailed for 2 years, 3 years and even up to 10 years
Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Anak Agung Krisna Kumala Dewi; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The heirs whose whereabouts cannot be determined are the heirs who have lost the news, so it is not known whether he is alive or dead. These are usually called missing persons. However, in fact, a lot of heirs ignore the inheritance rights of an heir whose existence cannot be determined. Based on this background, this research was conducted with the aim of elaborating the arrangement of inheritance rights for heirs whose existence cannot be determined and the legal consequences for heirs whose existence is known after the inheritance is divided. This study used a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study showed that the existence of inheritance rights for heirs that cannot be determined is regulated in Article 463 of the Civil Code. The inheritance rights of heirs whose existence cannot be determined remain attached to it in accordance with the provisions of Article 467 of the Civil Code. However, as long as the whereabouts of the heir are not known, the position will be replaced by the successor heirs. Furthermore, as a legal consequence after an heir is known to exist, the replacement heir is obliged to return all the inherited assets received under the provisions of Article 482 paragraph (1) of the Civil Code.
Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Sesama Jenis Kelamin Ditinjau dari Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tia Nur Larasati; I Nyoman Gede Sugiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

It can be said that the conviction of perpetrators of same-sex rape can be said to still contain obscure normsand that the Law of the Republic of Indonesia number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations or the KUHP does not contain specific provisions that clearly regulate it. Article 292 of the Criminal Code is the only article of the Criminal Code that provides regulations regarding the crime of same sex rape. However, Article 292 of the Criminal Code only regulates the criminal act of same sex rape against minors as it can be categorized as an element of the crime of rape as stipulated in Article 285 of the Criminal Code, a criminal act of rape must be committed by men against women. The purpose of this study was to determine the criminal act of same sex rape according to Article 292 of the Criminal Code and to determine the legal sanctions against the perpetrator of the crime of same sex rape in Indonesia. The research method used is normative research, this type of normative research focuses on the collection and in-depth analysis of legal materials and also searches for their meaning in order to find solutions to the problem. Legal sanctions for perpetrators of the crime of rape of the same sex in Indonesia refer to the provisions of Article 292 of the Criminal Code, which is punishable by a maximum imprisonment of five years, as with the weight of the crime of a criminal act of rape whether committed against the opposite sex or of the same sex, punishment a maximum sentence of 5 (five) years is deemed not to contain a sense of justice, the formulation of criminal sanctions for rape in Articles 285 and 292 of the Criminal Code can be considered to be out of date or outdated.
Co-Authors A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Dita Intan Pertiwi Anak Agung Gde Chandra Wiratama Anak Agung Krisna Kumala Dewi Anak Agung Ngurah Bagus Arya Bhaskara Aprianus Mario Deno Arini, Desak Gde Dwi Audina Rahma Bujangga Agus Arif Pranata Cinta Saraswati Dessy Lina Oktaviani Suendra Dessy Lina Oktaviani Suendra Dewa Ayu Dwi Diah Novita Dewi Dewi, A.A Sagung Laksmi Gaviota Adrian Yohan GD. Bagus Maesha Kumara Gede Arya Aditya Darmika Gede Mahesa Priyambada Kusuma Gusti Ayu Putri Pratiwi I Dewa Ayu Diah Permatasari I Dewa Ayu Diah Permatasari I Gede Pasek Darsana Wiratama I Gede Suka Widyantara I Gede Yoga Paramartha Duarsa I Gede Yudha Rana I Gusti Agung Gede Pramudia Anggara Deva I Gusti Agung Gede Pramudia Anggara Deva I Gusti Ayu Intan Chandra Dewi I Gusti Ketut Sri Astiti I Gusti Made Agung Satria Putra I Kadek Ambara Putra I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Kadek Dwipyana I Kadek Warga Pernada I Kadek Wisnu Dwipayana Ariska I Kadek Yoga Ary Sagita I Ketut Maharata Adi Putra I Ketut Sukadana I Made Agus Widiana I Made Arjaya I Made Darma Temaja I Made Sepud I Made Sepud I Made Suriana I Made Suwitra I Made Yasa Wahyuda I Nengah Sunaradana I Nyoman Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Satria Perwira I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Putu Aldi Wiryatama I Putu Bayu Permana I Putu Endar Pranata I Putu Hendra Setyawan I Putu Wahyu Putra Suryawan I Wayan Agus Rama I Wayan Arthanaya I wayan Denny Syaputra I Wayan Ery Prayana Murtiawan I Wayan Rideng I Wayan Subawa I Wayan Sumartika I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Adi Iin Yuliandari Ida Ayu Putu Widiati Ida Bagus Trisnha Setiaawan Ida Bhujangga Putri Vaisnava Kadek Diki Putra Wardana Kadek Dwi Gita Cahyani Kadek Teddy Hendrawan Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Rai Mahajony Kharisma Nanda Sattwika Komang Angga Pradana Komang Gede Dicki Saputra Made Ipunk Dwi Kusuma Made Yunanta Hendrayana Mulyawati, Kade Richa Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Ni Kadek Ayu Cahya Yulandini Ni Kadek Dhea Pratiwi Duarsa Ni Kadek Madya Yani Ni Kadek Putri Juniari Ni Kadek Ratna Dewi Ni Kadek Yuli Adeani Ni Komang Tri Intan Suaristiwayani Ni Luh Anggani Nata Purnami Ni Luh Gede Astari Dewi Ni Luh Made Noviantini Ni Made Gita Iswariyani Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Putu Indah Pratiwi Ni Putu Lalitha Candra Laksmi Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Setiari Nyoman Andi Widjaya Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi Putu Diah Premana Putri Putu Pebri Theresia Ananda Putu Wahyu Permana Rafael Aza Pramesuari Rai Dharma Utama Ratu Muti’ah Ilmalia Ratu Muti’ah Ilmalia Rezky Ayu Saraswati Simon Nahak Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, I Nyoman Tia Nur Larasati Widiati, Ida Ayu Putu Yolanda Hana Teli