Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2020 CONCERNING STANDARDS FOR THE IMPLEMENTATION OF BALINESE CULTURAL TOURISM (CASE STUDY OF ILLEGAL TOUR GUIDES IN THE TANJUNG BENOA REGION, SOUTH KUTA DISTRICT, BADUNG REGENCY) I Putu Arik Sanjaya; I Wayan Wesna Astara; Luh Putu Sudini
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.8.1.2023.44-50

Abstract

This research analyzes the enforcement of Regional Regulation Number 5 of 2020 Concerning the implementation of Balinese cultural tourism in the Tanjung Benoa area, South Kuta District and to find out legal remedies related to the existence of illegal tour guides in the Tanjung Benoa area, South Kuta District. The problems in this study, (1) how enforcement of Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning Standards for the Implementation of Balinese Cultural Tourism in the region Tanjung Benoa South Kuta District and (2) What are the legal remedies related to illegal tour guides in the Tanjung Benoa area, South Kuta District. This study uses empirical legal research methods, with a statutory, conceptual and case approach, then analyzed qualitatively descriptively. The enforcement of Regional Regulation Number 5 of 2020 Concerning Standards for the Implementation of Balinese Cultural Tourism in the Tanjung Benoa area, South Kuta District, has been running effectively. It can be proven by cooperation between the relevant government and the community to reduce the activities of illegal tour guides who can provide inaccurate information to tourists about tourist attractions in the Tanjung Benoa area. Then legal remedies that can be taken are carrying out raids in tourist destinations, providing coaching in the form of verbal warnings also summons by making a written statement not to carry out illegal tour guide activities and giving sanctions that are adjusted to the applicable laws and regional regulations are a form of law enforcement.
PENGARUH KEBIJAKAN BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP KINERJA LEGISLASI DPRD KABUPATEN BANGLI Komang Tri Putri Andriastuti; Putu Ngurah Suyatna Yasa; I Wayan Wesna Astara
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2017): Juli 2017
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.2.1.2017.1-7

Abstract

This research was conducted to determine the effect of bimtek on legislative performance of DPRD of Bangli regency after bimtek. Bimtek which is one form of common perception for the entire DPRD members consisting of various backgrounds in order to carry out their duties and functions well, especially in terms of performance legislation. This research is conducted so that bimtek which is held by using APBD has an optimal impact on DPRD performance. This study uses the analysis tool PLS (Partial Least Square) with a sample of 30 people who are all members of the DPRD of Bangli Regency. The method used in this analysis is a quantitative method reinforced by qualitative analysis to determine the effect or also the relationship between two or more variables. Technique of collecting data using observation, questionnaire, interview, and also data field. The hypothesis of this research is the significant influence between bimtek and legislative performance of Bangli Regency DPRD. The results of this study indicate that bimtek significantly influence the performance of legislative DPRD Bangli regency.
DILEMA LEMBAGA PERADILAN TRADISIONAL DI BALI (STUDI KASUS KERTA DESA TUBAN) I Made Mardika; I Wayan Wesna Astara
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 2 No. 2 (2018)
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.2.2.2018.67-76

Abstract

Dinamika pariwisata global mengharuskan Bali mengambil dua pilihan kebijakan sekaligus. Disamping turut dalam pusaran budaya modernisasi global, sekaligus dituntut adanya penguatan terhadap adat dan tradisi sebagai ciri identitas kebudayaan Bali. Kecendrungan ini melanda Tuban sebagai salah satu destinasi wisata Bali. Akibat perkembangan pariwisata telah merubah tatanan masyarakat Tuban dari desa tradisional menjadi desa global. Desa Adat Tuban dihadapkan oleh sejumlah persoalan yang kompleks seperti masalah perceraian, penduduk pendatang (krama tamyu), pengangkatan anak (memeras sentana), pelaksanaan upacara agama, dan pengelolaan asset desa adat. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut Desa Adat Tuban membentuk Kerta Desa, yakni semacam lembaga peradilan di tingkat desa adat. Akan tetapi, lembaga ini belum bisa berperan optimal karena tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai, dan ketentuan tertulis yang mengatur wewenang, fungsi serta tugasnya. Selain itu, krama desa belum mengerti dan memahami keberadaan lembaga peradilan desa ini. Memperhatikan fenomena tersebut, dipandang perlu dilakukan action research. Program ini bertujuan memberdayakan Kerta Desa dengan target khusus mengoptimalkan peran Kerta Desa melalui penyusunan draf perarem, fasilitasi pengadaan sarana prasarana, dan sosialisasi Kerta Desa kepada krama adat Tuban. Objek Sasaran atau yang menjadi mitra kerja sama difokuskan kepada pengurus Kerta Desa dan tokoh masyarakat Desa Adat Tuban. Metode pendekatan yang diterapkan adalah legal drafting, FGD, dan ceramah. Pelaksanaan kaji tindak menghasilkan tiga hal, yaitu: (1) tersusunnya draf perarem yang mengatur tugas pokok dan fungsi Kerta Desa, (2) tersedianya kantor/ruangan kerja Kerta Desa yang dilengkapi dengan ATK, (3) tersosialilasinya kerta Desa melalui ceramah kepada tokoh masyarakat dan pemasangan papan nama. Keyword: Pemberdayaan, Kerta Desa, Perarem
Koeksistensi Fungsi Kelembagaan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Untuk Mewujudkan Desa Wisata (Studi Di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Banyuwangi) I Made Suwitra; I Wayan Wesna Astara; A. A. Gede Oka Wisnumurti; I Ketut Kasta Aryawijaya; Luh Kade Datrini
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.5.1.2021.25-35

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggali dan menginventarisasi potensi desa untuk dikembangkan sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru berbasis masyarakat dalam kemasan Desa Wisata dan dikelola secara melembaga dalam konsep koeksistensi. Melalui pola koeksistensi terhadap potensi spiritual dengan potensi sekuler akan diciptakan spirit keseimbangan dalam program pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Penelitian ini menganalisis hak pengelolaan potensi desa terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat sebagai desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum empirik dengan pendekatan perundang-undangan, analitik, kasus, dan pendekatan antropologi hukum. Inovasi pengembangan DTW berbasis potensi desa seperti Pura Amertajati yang dikemas dalam desa wisata dapat berimplikasi pada pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam yang akan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu sejak awal perlu dilakukan penguatan hubungan antar kelembagaan yang ada untuk menghindari persaingan seperti pengempon Pura, warung kuliner, parkir, home stay.
Implementation of Regional Regulation of Tabanan Regency Number 11 of 2018 Concerning Tourism Village Related to Increasing Investment Interest in Tabanan Regency Ni Putu Santya Dewi; I Nyoman Sujana; I Wayan Wesna Astara
Jurnal Hukum Prasada Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.8.2.2021.116-121

Abstract

Tourism that developed in Bali is an important sector for Tabanan Regency in increasing its tourism assets. Formation of Tabanan Regency Regulation No. 11 of 2018 concerning Tourism Villages is a legal umbrella that is expected to be able to increase investment interest in Tabanan Regency. The purpose of this study is to examine the regional regulation of Tabanan regency number 11 of 2018 concerning tourism villages related to increased investment interest in Tabanan regency and to examine the effectiveness of local regulation of Tabanan regency number 11 year 2018 regarding tourism villages related to increased investment interest in Tabanan regency. Furthermore, the method used in this study is empirical legal research method, meanwhile, a sociology approach is an approach used in this study. The results obtained from the study are that the implementation of Tabanan Regency Regulation Number 11 Year 2018 concerning Tourism Villages has been systematic, involving the role of regional apparatus and the community; and Tabanan Regency Regulation Number 11 Year 2018 regarding Tourism Villages related to increased investment interest has not been effective because there are still many obstacles and obstacles found.
Pelatihan Bahasa Inggris Bagi Staf Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia I Nyoman Kardana; I Wayan Wesna Astara; Agus Darma Yoga Pratama; Kuntayuni
Linguistic Community Services Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Linguistic Community Service Journal
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/licosjournal.4.1.2023.1-5

Abstract

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah kementerian pada kabinet kerja yang membidangi isu-isu terkait upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Beberapa masalah yang dihadapi oleh mitra di antaranya adalah keterbatasan tenaga fungsional penerjemah untuk menerjemahkan dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya serta terbatasnya tenaga pramutamu dalam berkomunikasi dengan warga negara asing. Jenis kegiatan yang dilakukan untuk membantu mitra adalah pelatihan interaktif dan inovatif dengan metode pembelajaran Communicative Language Teaching (CLT) untuk menerjemahkan dokumen dan berkomunikasi dengan warga negara asing bagi staf di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Metode pembelajaran Communicative Language Teaching (CLT). Metode pembelajaran ini merupakan metode yang terbukti efektif dalam bidang pengajaran bahasa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efisien. Metode ini dapat memberikan kegiatan yang lebih terpusat pada pembelajar atau Student Centered Learning. Tujuan program kemitraan masyarakat ini adalah mengatasi permasalahan berbahasa Inggris terkait keterbatasan staf kerjasama internasional dalam penerjemahan dokumen dan kemampuan komunikasi pramutamu dalam melayani warga negara asing. Hasil dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya bahasa Inggris berkaitan dengan penerjemahan dokumen dan komunikasi dengan warga negara asing, serta adanya penghematan pengeluaran anggaran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Pelestarian Budaya Lokal oleh Generasi Muda di Desa Wisata Penglipuran Bangli I Wayan Budiarta; I Nyoman Kardana; Alma Cita Calimbo; I Wayan Wesna Astara; I Made Mardika
Linguistic Community Services Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Linguistic Community Service Journal
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/licosjournal.4.1.2023.16-23

Abstract

PKM ini berjudul “Peningkatan Kemampua bahasa Inggris dan Kecintaan terhadap Budya Lokal di Desa Wisata Penglipurn”. Mitra kegiatan PKM ini adalah Generasi Muda di Desa Wisata Penglipuran Adapun permasalahan yang dihadapi oleh mitra yang pertama adalah adanya perbedaan kemampuan bahasa inggris pemandu lokal pemula yang dalam hal ini merpakan generasi muda dengan kemampuan berbahsa Inggris para senior mereka. Permasalahan kedua adalah generasi muda Desa Wisata Penglipuran memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi terkontaminasi budaya luar (asing) yang dibawa oleh para wisatawan baik wisatawan manca negara maupun wisatawan domestik. Materi pelatihan bahasa Ingrgisnyang akan diberikan adalah terkait dengan English Function. Materi ini merupakan materi yang sangat dibutuhkan karena sangat sering digunakan oleh pemandu wisata dalam berkomunikasi dengan wisatawan. Dalam pelatihan ini metode pengajaran yang diaplikasikan adalah Metode Communicative Language Teaching (CLT). Metode pembelajaran ini merupakan metode yang terbukti efektif dalam bidang pengajaran bahasa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sementara itu penyuluhan akan pentingnya pemertahanan dan pelestarian budaya lokal difokuskan pada upaya pemberina pemahaman kepada generasi muda akan pentinganya mempertahankan dan melstarikan budaya lokal. Materi penyuluhan yang diberikan kepada generasi muda dalam rangka peningkatan kecintaan terhadap budaya lokal meliputi pemahaman tentang pentingnya budaya lokal, jenis jenis budaya lokal, bentuk-bentuk ancaman terhadap budaya lokal, sikap terhadap budaya luar (asing), kiat kiat menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal, dan cara-cara dalam pemertahanan dan pelestarian budaya local. Hasil dari penelitian ini sudah terdapat perubahan khususnya dalam hal peningkatan kemampuan berbahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena pemateri pelatihan bahasa Inggris secara langsung memberikan koreksi atau perbaikan atas penggunaan bahasa Inggris mereka sehingga mereka mengetahui letak kesalahaan mereka dan pemateri pelatihan bahasa Inggris memberikan masukan sehinhga mereka dapat memperbaikinya saat itu juga ehinbga perbaikannnya dapat dilihat secara langsung pada saat pelatihan.
STRENGTHENING BALI TRADITIONAL LAW THROUGH WRITTING CUSTOMARY LAW OF TRADITIONAL VILLAGE I Made Suwitra; I Wayan Wesna Astara; I Ketut Kasta Arya Wijaya; I Wayan Arthanaya; Ni Putu Sawitri Nandari
Journal Equity of Law and Governance Vol. 1 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.1.2.3851.135-142

Abstract

The formulation of customary law norms for marriage and inheritance needs to be constructed through Awig-Awig (customary law) formulation to ensure legal certainty in strengthening Balinese customary law. The Awig-Awig formulation is a form of codification of Balinese customary law, which regulates traditional village members and their various activities, Parhyangan (temple) as a forum for village members to connect with Ida Sang Hyang Widi Wasa (God Almighty) and at the same time as a means of preserving Balinese culture, Palemahan (land) as a manifestation of the territory and at the same time as an area that becomes the foundation of the source of life and a foothold in living life until death in a harmonious relationship. In the development of the life of village members, which are always in process, it is necessary to confirm the arrangement through Awig-Awig formulation, such as in the field of membership of village members with their rights and obligations, marriage, inheritance with the intention of being enforced consistently and dynamically according to appropriate values ​​in a society that is always developing.
Kedudukan Hukum Tanah Adat Pelaba Pura sebagai Tanah Ulayat di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar Ida Bagus Nyoman Trisya Andika; I Wayan Wesna Astara; I Putu Gede Seputra
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.1.2982.133-137

Abstract

Bali as a province with strong customs also has several binding customary laws. The status of ulayat land still lacks legal protection. There are still many villagers who do not take care of the temple land or in the status of their ulayat land which is legal. This study aims to determine the existence of pelaba pura customary land as communal land in the village of Tampaksiring, Gianyar district by law of agrarian law and to analyze the implementation of the legal position of the pelaba pura land in Tampaksiring Village, Gianyar Regency. This study uses empirical legal research with a statutory approach. The source of law is primary legal materials, namely using legal materials that are studied using specifically applicable regulations, while secondary legal materials are based on literature, articles, journals and related to problems. The results showed that the process of resolving the land certification of pelaba pura land in Tampaksiring Village, Gianyar Regency was by using the customary offense sanction, namely by fencing the land according to the results of the customary paruman that had been implemented. Finally, the land was voluntarily handed back to the temple. The legal position of the temple's pelaba land in Tampaksiring Village is an important matter that must be considered because there are still many suspected cases that have occurred in Balinese society, especially in Tampaksiring Village. In land disputes, the temples in Tampaksiring refer to customary law where the sanctions imposed on land certifiers are sanctions that have been agreed upon and regulated in local customary law.
Implemetasi Pengaturan Pemberian Bantuan Sosial dalam Era Pandemi COVID-19 di Desa Adat Kuta Ni Komang Ayu Febriyanti; I Wayan Wesna Astara; I Wayan Arthanaya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public welfare is an effort made by the government which aims to improve the welfare of the community through social services and has a broad scope. The outbreak of the covid-19 virus in Indonesia resulted in the central government issuing policies on efforts to prevent the spread of the covid-19 virus which must be implemented by local governments. The purpose of this research is to reveal the arrangement of local government assistance funds in order to tackle covid-19 in the Kuta Traditional Village and the implementation of the provision of social assistance funds distributed to the community in the context of the Covid-19 pandemic. The method used is empirical legal research with a sociological approach. Sources of legal materials are primary, secondary and tertiary which are obtained directly through field research. The legal materials obtained then analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of this research concluded that Kuta Traditional Village is not qualified in providing assistance considering that what was seen was the aspect of equality of indigenous peoples and agencies and the need for an organization and an implementation system so that the provision of social assistance can proceed well.
Co-Authors A.A.Gde Oka Wisnumurti Agus Darma Yoga Pratama Alma Cita Calimbo Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Desak Ketut Tristiana Sukmadewi Dessy Lina Oktaviani Suendra Dewi, A.A Sagung Laksmi Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Dian Tariningsih Dian Tariningsih I Gede Cahya Widiangga I Gusti Agus Maha Putra Sanjaya I Gusti Made Agung Satria Putra I Kadek Angga I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Selamet I Ketut Sukadana I Made Aditya Mantara Putra I Made Arjaya I Made Artawan I Made Mardika I Made Minggu Widyantara I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Sepud I Made Suniasta Amertha I Made Suwitra I Made Suwitra I Made Suwitra I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Budiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Kardana I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Subamia I Nyoman Sujana I Nyoman Sumardika I Nyoman Sutama I Nyoman Sutapa I Putu Arik Sanjaya I Putu Gede Seputra I Putu Sumardika I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Budiarta I Wayan Budiarta I Wayan Parwata I Wayan Parwata I Wayan Rideng Ida Bagus Agung Putra Santika Ida Bagus Dalem Try Utama Manuaba Ida Bagus Nyoman Trisya Andika Kadek Teddy Hendrawan Komang Tri Putri Andriastuti Kuntayuni Lilik Antarini Luh Kade Datrini Luh Kadek Budi Martini Luh Made Mahendrawati Luh Putu Sudini Made Bagoes Wiranegara Wesna Made Rai Diascitta Hardi Sentana Made Setiasa Mulyawati, Kade Richa Naori Miyazawa Ni Kadek Lia Listia Dewi Ni Komang Ayu Febriyanti Ni Putu Diah Kurniawandari Ni Putu Santya Dewi Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Yuni Purnamawati Ni Wayan Arni Sardi NP Budiartha Nyoman Putu Budiartha Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Budiartha, I Nyoman Putu Suryani . Simon Nahak Simon Nahak Tanjung Subrata widia, ketut Widiati, Ida Ayu Putu Wijaya, I Kadek Merta Yasa, Putu Ngurah Suyatna