Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

KEADILAN BERKETUHANAN DALAM KONTEKS HUKUM DAN PANCASILA DI INDONESIA Perwitasari, Dita
Integralistik Vol. 35 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pqm7cc29

Abstract

Keadilan yang berketuhanan merupakan suatu konsep yang penting dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang menempatkan nilai-nilai keagamaan dan moral sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan keadilan sosial. Prinsip pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa keyakinan terhadap Tuhan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Keadilan yang berketuhanan juga mengacu pada penerapan prinsip-prinsip keadilan yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila, yang tentunya meliputi kejujuran, integritas, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, keadilan yang berketuhanan mengharuskan penyelenggara negara dan masyarakat untuk lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta memerangi dari segala bentuk diskriminasi serta ketidakadilan. Dengan demikian, keadilan yang berketuhanan menurut Pancasila ini dapat menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan dari nilai-nilai luhur agama dan moral.    
Between Nations or Cultures: Dilemmas Related to Intellectual Property Based on Traditional Cultural Expression from a Legal Philosophy Perspective Perwitasari, Dita; Santoso, Budi; Yunanto; Aqdamuyasrro, Puja; Siregar, Cantika Sari
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v12i4.72432

Abstract

The expression of traditional cultural expressions as intellectual property is the result of the community's collective creativity and intellectuality and must receive effective legal protection. In practice, there is often a phenomenon of filtering claims between countries regarding the existence of a particular cultural expression. This research is normative legal research that emphasizes philosophical, conceptual, and legislative approaches. The research findings confirm that the state plays a role in promoting respect for and recognition of traditional cultural expressions as intellectual property, serving as a collective human identity through policy, education, and public awareness programs. From a legal philosophical perspective, the recognition of traditional cultural expressions faces dilemmas and conflicts, primarily due to the communal nature and cross-border existence of such cultures. Therefore, an update to international regulations is needed, particularly the Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (CSICH), which must affirm the communal nature of such intellectual property and regulate fair and pluralistic mechanisms for resolving disputes between countries. The main recommendation is to revise the CSICH to accommodate communal characteristics and clarify mechanisms for resolving disputes over cultural recognition between countries.
Literasi Hukum: Legalitas Produk dan Halal Awarness dalam rangka Meningkatkan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Azizah, Siti Nur; Sulaksono, Sulaksono; Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh. Ali; Perwitasari, Dita; Faisol, Syahid Akhmad
ABISATYA : Journal of Community Engagement Vol. 2 No. 2 (2024): ABISATYA: Journal of Community Engagement
Publisher : Center for Community Service and Science and Technology Marketing - The Institute for Research and Community Service Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/abisatya.v2i2.27962

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan literasi hukum kepada khalayak sasaran mengenai legalitas produk dan kesadaran halal dalam rangka meningkatkan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah. Mitra/target audiens dalam kegiatan PKM adalah para pelaku UMKM di bidang pangan. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setelah tim Pengabdian Masyarakat memberikan literasi hukum, menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum yang signifikan. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai legalitas produk, berdasarkan hasil pre test diperoleh hasil mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal, selanjutnya materi diberikan oleh tim PKM , akhirnya diberikan post test, hasilnya mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal. Target audiens belum memiliki pemahaman mengenai halal branding guna memperluas pemasaran dan meningkatkan pendapatan. Hal ini dikarenakan UMKM mayoritas masih berusia di bawah 5 tahun dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas mengenai sertifikasi halal dan biaya sertifikasi sehingga mayoritas belum memiliki sertifikat halal.
Literasi Hukum: Legalitas Produk dan Halal Awarness dalam rangka Meningkatkan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Azizah, Siti Nur; Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali; Sulaksono, Sulaksono; Perwitasari, Dita; Faisol, Syahid Akhmad
ABISATYA : Journal of Community Engagement Vol. 1 No. 2 (2023): ABISATYA: Journal of Community Engagement
Publisher : Center for Community Service and Science and Technology Marketing - The Institute for Research and Community Service Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/abisatya.v1i2.27963

Abstract

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai kegiatan literasi hukum kepada perihal legalitas produk dan kesadaran halal dalam rangka meningkatkan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah. Mitra/target audiens dalam kegiatan PKM adalah para pelaku UMKM di bidang pangan. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setelah tim Pengabdian Masyarakat memberikan literasi hukum, menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum yang signifikan. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai legalitas produk, berdasarkan hasil pretest diperoleh hasil mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal, selanjutnya materi diberikan oleh tim PKM, akhirnya diberikan posttest, hasilnya mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal. Target audiens belum memiliki pemahaman mengenai halal branding guna memperluas pemasaran dan meningkatkan pendapatan. Hal ini dikarenakan UMKM mayoritas masih berusia di bawah 5 tahun dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas mengenai sertifikasi halal dan biaya sertifikasi sehingga mayoritas belum memiliki sertifikat halal.
Status Hukum Rumah Apung dalam Perspektif UUPA: Menuju Kepastian Hukum Masyarakat Pesisir Zulfa, A'immatuz; Perwitasari, Dita; Siswanto, Heru
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.78906

Abstract

ABSTRACTThis study analyzes the regulatory gaps related to floating housing in Indonesia in terms of the UUPA, which is limited to conventional land rights without extending to buildings on water. Using a normative juridical method with a legislative and comparative legal approach, this study aims to analyze whether settlements on water can be granted land rights as mandated by the UUPA and compare it with other countries regarding legal certainty and recognition of floating housing. The results reveal that the regulatory gap creates uncertainty regarding ownership, licensing, and taxation for floating homeowners. This study recommends the establishment of the Right to Water (HAP) and integrated cross-sectoral regulations as a solution to achieve legal certainty, social justice, and sustainable development of coastal settlements.Keywords: Floating Houses; UUPA; Water Rights; Agrarian Law; Legal Certainty.ABSTRAKPenelitian ini menganalisis kesenjangan regulasi terkait rumah apung di Indonesia ditinjau dari UUPA, yang cakupannya terbatas pada hak pertanahan konvensional tanpa menjangkau bangunan di atas perairan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undanganan dan perbandingan hukum, tujuan penelitian ini untuk menganalisa apakah permukiaman di atas air depat diberikan hak atas tanah sesuai diamanatkan UUPA serta membandingkan dengan negara lain terhadap kepastian hukum dan pengakuan tentang rumah apung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kekosongan regulasi menimbulkan ketidakpastian kepemilikan, perizinan, dan perpajakan bagi pemilik rumah apung. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Hak Atas Perairan (HAP) dan regulasi terpadu lintas sektor sebagai solusi mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan permukiman pesisir.Kata Kunci: Rumah Apung; UUPA; Hak atas Perairan; Hukum Agraria; Kepastian Hukum.