Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

MEREKONSTRUKSI KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KONTEN DIGITAL YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Jadi Gabe P. Sitanggang; Edwar Kelvin; Dwi Afni Maileni
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.3344

Abstract

The development of generative artificial intelligence (AI) presents legal challenges for intellectual property protection, particularly regarding copyright ownership of digital content generated by AI. This study aims to analyze Indonesia’s existing legal framework and formulate recommendations for legal reconstruction that adapts to technological developments. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate the need for clearer regulations concerning the legal status of AI-generated content, criteria for meaningful human creative contribution, copyright ownership of collaborative works, the use of copyrighted works as training data, and the responsibilities of AI developers and platform providers. Therefore, legal reconstruction is necessary to strengthen legal certainty through transparency, accountability, human oversight, and effective dispute-resolution mechanisms. ABSTRAKPerkembangan kecerdasan buatan generatif menimbulkan tantangan hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya terkait kepemilikan hak cipta atas konten digital yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum Indonesia yang berlaku dan merumuskan rekomendasi rekonstruksi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya kejelasan mengenai status hukum konten hasil kecerdasan buatan, kriteria kontribusi kreatif manusia, kepemilikan hak cipta atas karya kolaboratif, penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan, serta tanggung jawab pengembang dan penyedia platform. Dengan demikian, rekonstruksi hukum diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum melalui transparansi, akuntabilitas, pengawasan manusia, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
KEDUDUKAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT PADA SISTEM PERTANAHAN ELEKTRONIK Helen Helen; Dwi Afni Maileni; Indra Sakti
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.3343

Abstract

The digital transformation of land administration services raises legal issues concerning the use of certified electronic signatures in the execution of deeds by Land Deed Officials (PPAT), particularly regarding authenticity and evidentiary force. This study aims to analyze the regulations governing certified electronic signatures, the authority of PPATs, and the legal implications for deed validity. The study employs normative legal research with statutory and conceptual approaches through prescriptive analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the recognition of electronic documents and signatures does not automatically eliminate the formal requirements for authentic deeds. Electronic land certificates issued through land registration must also be distinguished from electronic certificates used to verify signatories’ identities. Therefore, the implementation of electronic signatures in the execution of PPAT deeds requires regulatory harmonization, identity verification standards, secure archiving, and clear allocation of legal responsibilities to ensure legal certainty. ABSTRAKTransformasi digital layanan pertanahan menimbulkan persoalan hukum mengenai penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya terkait autentisitas dan kekuatan pembuktian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tanda tangan elektronik tersertifikasi, kewenangan PPAT, serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan akta. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik tidak secara otomatis menghapus persyaratan formal akta autentik. Sertipikat tanah elektronik sebagai dokumen hasil pendaftaran tanah juga berbeda dari sertifikat elektronik untuk verifikasi identitas penanda tangan. Dengan demikian, penerapan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta PPAT memerlukan harmonisasi regulasi, standar verifikasi identitas, keamanan pengarsipan, dan kejelasan tanggung jawab hukum guna menjamin kepastian hukum.
REKONSTRUKSI PENGATURAN GADAI ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA Budi Prasetyo; Dwi Afni Maileni; Seftia Azrianti
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i1.3341

Abstract

The development of the digital economy has given rise to digital assets such as crypto assets and non-fungible tokens (NFTs) that carry economic value, yet Indonesia's law of security rights over property remains oriented toward tangible objects, creating legal uncertainty regarding the status, encumbrance, and execution of digital assets as objects of pledge. This study aims to formulate a reconstruction of the regulation of digital asset pledges as objects of security rights over property from the perspective of Indonesian civil law, in order to achieve legal certainty and legal protection. The study employs a normative legal research method, examining primary legal materials, namely the Civil Code, the Fiduciary Security Law, the P2SK Law, and OJK Regulation No. 27 of 2024, supported by secondary legal materials. The findings show that digital assets satisfy the elements of intangible movable property under Articles 499, 503, and 509 of the Civil Code, yet the pledge mechanism under Articles 1150–1160 of the Civil Code remains oriented toward physical possession, resulting in a normative vacuum. The study concludes that regulatory reconstruction must recognize digital assets as objects of pledge and regulate ownership verification, security registration, constructive possession, and execution procedures that preserve the creditor's preferential right while protecting the debtor and third parties. ABSTRAKPerkembangan ekonomi digital melahirkan aset digital seperti aset kripto dan non-fungible token (NFT) yang bernilai ekonomis, namun hukum jaminan kebendaan Indonesia masih berorientasi pada benda berwujud sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status, pembebanan, dan eksekusi aset digital sebagai objek gadai. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekonstruksi pengaturan gadai aset digital sebagai objek jaminan kebendaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, yaitu KUHPerdata, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang P2SK, dan POJK Nomor 27 Tahun 2024, didukung bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan aset digital memenuhi unsur benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 499, 503, dan 509 KUHPerdata, tetapi mekanisme gadai dalam Pasal 1150–1160 KUHPerdata masih berorientasi pada penguasaan fisik sehingga terjadi kekosongan norma. Penelitian menyimpulkan bahwa rekonstruksi pengaturan perlu mengakui aset digital sebagai objek gadai serta mengatur verifikasi kepemilikan, registrasi jaminan, penguasaan konstruktif, dan prosedur eksekusi yang menjaga hak preferen kreditur sekaligus melindungi debitur dan pihak ketiga.