Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

The Application of Business Judgment Rule to Credit Decision Making at Rural Banks: Between Board Protection and the Prudential Principle Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Frans Borgias
Journal of Law and Social Politics Vol. 4 No. 4 (2026): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v4i4.189

Abstract

Background: Credit-granting decisions at Rural Banks (Bank Perkreditan Rakyat or BPR) are business decisions that inherently involve risk, yet they also possess a distinct legal character because banks manage funds entrusted to them by the public. Existing studies of the Business Judgment Rule have largely situated the doctrine within the general framework of corporate law, whereas studies of non-performing loans in the banking sector have tended to focus on the prudential principle, lending procedures, and risk management. Objective: This article aims to analyze the position of the Business Judgment Rule in relation to the liability of the Board of Directors of BPRs for credit-granting decisions that result in losses and to delineate the conditions under which directors may or may not be afforded protection when loans subsequently become non-performing. Method: This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Result: The findings demonstrate that the Business Judgment Rule may protect the Board of Directors of BPRs when a non-performing loan results from a legitimate business risk—that is, a risk that materializes even though the credit decision was made through a prudent, rational, independent, and properly documented process and within the limits of lawful authority. Conversely, such protection is unavailable when the credit loss arises from governance failures in the lending process. Conclusion: The applicability of the Business Judgment Rule to credit decisions made by BPRs is determined by the distinction between legitimate business risks and governance failures.
Reformulasi Pengaturan Residivisme Dalam KUHP Nasional Sebagai Dasar Pemberatan Pidana Danang Kris Diantoro; Edwar Kelvin; Dwi Afni Maileni
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v4i1.953

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia, termasuk pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana sebagai dasar pemberatan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional sebagai dasar pemberatan pidana, khususnya dalam membangun pengaturan yang lebih jelas, sistematis, dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang relevan dengan pengaturan residivisme serta pemberatan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan residivisme dalam KUHP lama melalui Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 memiliki karakter terbatas karena pemberatan dikaitkan dengan kelompok tindak pidana tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan kompleksitas dalam penerapan dan membutuhkan identifikasi riwayat kriminal pelaku secara tepat. KUHP Nasional melalui Pasal 23 memberikan pengaturan yang lebih terstruktur mengenai pengulangan tindak pidana berdasarkan tenggang waktu dan karakteristik tindak pidana, sedangkan Pasal 58 huruf c menempatkan pengulangan tindak pidana sebagai faktor yang memperberat pidana dan Pasal 59 mengatur batas pemberatan paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana. Reformulasi tersebut memperlihatkan upaya memperjelas hubungan antara pengulangan tindak pidana dan pemberatan pidana. Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan proporsionalitas, kepastian hukum, tujuan pemidanaan, pembinaan, pencegahan pengulangan, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, reformulasi residivisme perlu diarahkan pada konstruksi yang konsisten dan terukur agar pemberatan pidana tidak hanya berorientasi pada penambahan berat sanksi, tetapi juga mendukung pencegahan residivisme. Pengaturan yang demikian diharapkan mampu memberikan pedoman yang lebih pasti bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menerapkan pemberatan terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana.  The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has brought important changes in the Indonesian penal system, including regulations regarding the repetition of criminal acts as the basis for criminal charges. This study aims to analyze the reformulation of recidivism regulations in the National Criminal Code as the basis for criminal charges, especially in building clearer, systematic, and more legal certainty regulations. This research uses a prescriptive normative legal research method by examining laws and regulations and legal materials relevant to the regulation of recidivism and criminal charges. The results of the study show that the regulation of recidivism in the old Criminal Code through Article 486, Article 487, and Article 488 has a limited character because the charges are associated with certain groups of criminal acts. This condition creates complexity in implementation and requires proper identification of the criminal history of the perpetrator. The National Criminal Code through Article 23 provides a more structured regulation regarding the repetition of criminal acts based on the grace period and characteristics of the criminal act, while Article 58 letter c places the repetition of criminal acts as a factor that aggravates the crime and Article 59 regulates the limit of the aggravation of a maximum of one-third of the maximum criminal threat. The reformulation shows an effort to clarify the relationship between the repetition of a criminal act and the aggravation of a criminal offense. However, its application still needs to pay attention to proportionality, legal certainty, the purpose of criminalization, coaching, prevention of repetition, and social reintegration. Thus, the reformulation of recidivism needs to be directed at a consistent and measurable construction so that criminal repetition is not only oriented towards increasing the severity of sanctions, but also supports the prevention of recidivism. Such an arrangement is expected to be able to provide a more definite guideline for judges and law enforcement officials in applying the burden to perpetrators who repeat criminal acts.
Analisis Yuridis Kepastian Hukum Pengembalian Uang Muka Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Dibatalkan Sepihak Sanusi; Dwi Afni Maileni; Evi Febri Sartika
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.958

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengembalian uang muka dalam perjanjian jual beli yang dibatalkan secara sepihak berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana kepastian hukum terhadap pengembalian uang muka apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lainnya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian uang muka tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya pembatalan perjanjian, tetapi harus mempertimbangkan isi perjanjian, penyebab pembatalan, bentuk wanprestasi, serta penerapan asas pacta sunt servanda, itikad baik, dan keseimbangan dalam hukum perjanjian. Pembatalan sepihak yang tidak memiliki dasar hukum dapat menimbulkan kewajiban untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan, termasuk pengembalian uang muka apabila pembayaran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan prestasi. Hakim memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum, fakta persidangan, dan asas-asas hukum perjanjian secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan hukum oleh pengadilan serta perumusan klausul mengenai uang muka secara jelas dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli agar mampu memberikan perlindungan hukum, mencegah timbulnya sengketa, dan mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pihak.
Rekonstruksi Pembuktian Harta Warisan Digital (Digital Assets) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia Yusniarti; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.959

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru berupa aset digital yang memiliki nilai ekonomi, seperti aset kripto, dompet digital, akun digital, non-fungible token (NFT), dan berbagai aset elektronik lainnya. Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan hukum dalam penyelesaian sengketa waris karena sistem hukum kewarisan di Indonesia belum mengatur secara komprehensif mekanisme pembuktian terhadap kepemilikan, penguasaan, dan pengalihan aset digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis sekaligus merekonstruksi sistem pembuktian harta warisan digital (digital assets) dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para ahli waris. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum waris, hukum pembuktian, hukum perdata, dan hukum teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembuktian harta warisan digital tidak lagi dapat bertumpu pada alat bukti konvensional semata, melainkan harus mengakomodasi bukti elektronik berupa riwayat transaksi digital, metadata, digital wallet, transaction hash, autentikasi elektronik, serta jejak digital lainnya yang mampu menunjukkan hubungan hukum antara pewaris dengan aset digital yang dimiliki. Rekonstruksi pembuktian juga memerlukan harmonisasi antara hukum waris, hukum perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam agar terbentuk sistem pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, menjamin perlindungan hak ahli waris, serta menciptakan penyelesaian sengketa waris yang lebih efektif di era transformasi digital.
Pertanggungjawaban Perdata PPAT Atas Kegagalan Integrasi Data Tanah Elektronik Andi Martalata; Dwi Afni Maileni; Isfandir Hutasoit
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.963

Abstract

Penerapan sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi pertanahan guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, integrasi data tanah elektronik masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait ketidaksinkronan antara data fisik dan data yuridis yang bersumber dari akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan sistem elektronik pertanahan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data, hambatan pelayanan, serta sengketa hukum yang merugikan para pihak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata PPAT atas kegagalan integrasi data tanah elektronik dalam sistem pendaftaran tanah, serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual, melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan di bidang pendaftaran tanah, peraturan jabatan PPAT, serta regulasi terkait penerbitan dokumen elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dan keabsahan akta yang dibuat sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah. Apabila kegagalan integrasi data disebabkan oleh kelalaian, kecerobohan, atau ketidakpatuhan PPAT terhadap ketentuan hukum, maka dapat timbul pertanggungjawaban perdata apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak. Namun demikian, apabila kegagalan tersebut bersumber dari gangguan sistem elektronik atau kesalahan administratif yang berada di luar kewenangan PPAT, maka pertanggungjawaban hukum harus ditentukan secara proporsional dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara PPAT dan instansi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan penguatan sistem integrasi data untuk menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran tanah elektronik.
Pertanggungjawaban Perdata Atas Kerugian Immaterial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia Rio Fernanda; Dwi Afni Maileni; Isfandir Hutasoit
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.938

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immaterial yang dialami korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia. Permasalahan kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menimbulkan berbagai kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dalam praktik penegakan hukum, penyelesaian kecelakaan lalu lintas cenderung lebih menitikberatkan pada aspek pidana, sedangkan pemulihan hak korban melalui mekanisme perdata masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immaterial korban kecelakaan lalu lintas didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang menekankan adanya unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Kerugian immaterial meliputi trauma psikologis, penderitaan batin, rasa takut, kehilangan kenyamanan hidup, dan penderitaan emosional lainnya yang dapat dimintakan ganti rugi melalui putusan pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. Namun demikian, penerapan ganti rugi immaterial masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian serta belum adanya standar baku mengenai besaran kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan orientasi penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan hak korban secara menyeluruh.
Peran Hukum Perdata Dalam Perlindungan Hak Milik Individu Di Era Digital Laode Saman; Dwi Afni Maileni; Indra Sakti
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.1002

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perlindungan hak milik individu. Munculnya fenomena digitalisasi dan transaksi online mengubah cara pemilik hak milik berinteraksi dengan asetnya. Dalam konteks ini, hukum perdata memainkan peran penting dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak milik individu, baik berupa barang fisik maupun aset digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata berfungsi dalam melindungi hak milik individu di era digital, dengan menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penegakan hak-hak tersebut di dunia maya. Selain itu, pembahasan juga mencakup pentingnya penyesuaian norma hukum yang ada dengan dinamika perkembangan teknologi untuk memastikan hak milik individu tetap terlindungi secara optimal dalam konteks digitalisasi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang relevansi dan peran hukum perdata dalam menghadapi tantangan hukum di dunia digital.
Reformulasi Kebijakan Individualisasi Pidana Dalam KUHP Nasional Sebagai Perwujudan Keadilan Substantif Chandra Alexander Sirait; Edwar Kelvin; Dwi Afni Maileni
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.1005

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 beserta peraturan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi kebijakan individualisasi pidana merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana secara proporsional sesuai dengan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, kepentingan korban, serta tujuan perlindungan masyarakat. Penguatan konsep rechterlijk pardon, pengembangan pidana alternatif, penerapan prinsip proporsionalitas, dan pendekatan restoratif menunjukkan adanya transformasi sistem pemidanaan menuju paradigma yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, implementasi individualisasi pidana masih memerlukan harmonisasi antara KUHP dan KUHAP, penyempurnaan pedoman pemidanaan, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar penerapannya berlangsung secara konsisten. Reformulasi kebijakan individualisasi pidana diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan nasional yang mengintegrasikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif secara seimbang.
Supremasi Hukum dalam Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Raja Zukifli; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti; Dwi Afni Maileni
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3647

Abstract

Penegakan peraturan daerah (Perda) oleh Kepolisian Kota (Satpol PP) berada di titik temu antara mandat ketertiban umum dan kewajiban konstitusional negara hukum, di mana pengejaran ketertiban semata tidak dapat membenarkan tindakan penegakan hukum kecuali jika tindakan tersebut mematuhi legalitas, proporsionalitas, dan keadilan prosedural sesuai dengan Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB). Artikel ini menyelidiki implementasi supremasi hukum dalam penegakan peraturan Satpol PP dengan mengevaluasi struktur kekuasaan, batasan diskresi, dan mandat akuntabilitas administratif yang membatasi kegiatan penegakan hukum. Studi ini menggunakan metodologi normatif-yuridis, memanfaatkan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus untuk mengubah prinsip-prinsip supremasi hukum menjadi kriteria evaluatif praktis yang didasarkan pada landasan hukum, tahapan prosedural, dan bukti dokumenter. Analisis menunjukkan bahwa kepatuhan substansial terhadap supremasi hukum bergantung pada tiga kriteria operasional yang saling terkait: (1) legalitas operasional, yang memerlukan “dasar hukum” yang pasti (peraturan Perda/wali kota/SOP) dan verifikasi faktual atas dugaan pelanggaran; (2) proporsionalitas, yang dilaksanakan melalui eskalasi bertahap dengan intensitas yang terukur; dan (3) keadilan prosedural sebagai proses hukum administratif, yang mewajibkan pemberitahuan, penjelasan rasional, kesempatan untuk kepatuhan, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Kerentanan utama ada pada tingkat operasional ketika prosedur operasi standar gagal untuk secara konsisten menjamin langkah-langkah prosedural dan ketika catatan administratif tidak memadai, sehingga meningkatkan keleluasaan diskresioner dan membahayakan kemampuan audit. Oleh karena itu, artikel ini menganjurkan standardisasi bukti administratif minimum (jejak perintah/penugasan, peringatan/pemberitahuan, dokumentasi faktual, notulen resmi, dan laporan pasca-tindakan) untuk menjamin penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang dan dapat diaudit sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL: HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS Ropianto Ropianto; Edwar Kelvin; Dwi Afni Maileni
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i3.3348

Abstract

The recognition of corporations as subjects of criminal law under the National Penal Code has not been fully matched by consistency with the special laws that govern corporate criminal liability sectorally, creating potential norm conflicts and legal uncertainty in enforcement. This study aims to analyze the forms of harmonization between the National Penal Code and special laws and regulations governing corporate criminal liability, in order to achieve legal certainty and effective enforcement of corporate criminal law in Indonesia. The study employs a normative legal research method through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively using systematic and comparative interpretation. The findings show that Articles 45-50 of Law No. 1 of 2023 affirm corporations as subjects of criminal liability, yet disharmony remains with several sectoral laws and regulations, such as the differing principles of strict liability and culpability and the limitation of the criminal subject under the Human Rights Court Law. The study concludes that the National Penal Code as lex generalis and special regulations as lex specialis need to be aligned through synchronization of substantive and procedural norms and the strengthening of corporate compliance to reduce norm conflicts and enhance legal certainty. ABSTRAKPengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional belum sepenuhnya diikuti keselarasan dengan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara sektoral, sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus guna mewujudkan kepastian dan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi sistematis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 45-50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menegaskan korporasi sebagai subjek pidana, namun masih terdapat disharmonisasi dengan sejumlah undang-undang sektoral, seperti perbedaan prinsip strict liability dan culpability serta pembatasan subjek pada Undang-Undang Pengadilan HAM. Penelitian menyimpulkan bahwa KUHP Nasional sebagai lex generalis dan peraturan khusus sebagai lex specialis perlu diselaraskan melalui sinkronisasi norma materiil dan hukum acara serta penguatan kepatuhan korporasi untuk mengurangi konflik norma dan meningkatkan kepastian hukum.