Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.079
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Arena Hukum Yustitiabelen Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Notariil Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Sapientia Et Virtus Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Jurnal Legisia Lex Publica Jurnal Ilmiah Kutei Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Winarno, Ronny
Faculty Of Law, Universitas Merdeka Pasuruan, Jawa Timur-Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Sufajar, Didik; Winarno, Ronny; Ariesta, Wiwin
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.176

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PU-XXI/2023 membahas mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Kasus ini berfokus pada permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan batas usia minimal 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Pemohon mengajukan argumen bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak konstitusi, serta membatasi potensi calon yang lebih muda dan inovatif. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa batas usia tersebut merupakan upaya untuk memastikan kualitas dan pengalaman calon dalam memimpin negara. MK juga menegaskan bahwa ketentuan ini sudah sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusi, serta bertujuan untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan tersebut dan mempertahankan batas usia minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan akan pengalaman dan aspirasi demokrasi, serta menegaskan peran penting undang-undang dalam menetapkan kriteria calon pemimpin negara.
GOOD GOVERNANCE BASED PUBLIC SERVICES Ronny Winarno; Endang Retnowati
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.4.1.1155.8-17

Abstract

Public service as a reflection of service form to the public to complete the right and fundamental need and administrative service as it set in constitution of Republic Indonesia of 1945. State have an obligation to complete the right of every citizen through government system to increase quality and to guarantee public service in accordance with general principles of good governance. In fact, there are so many problems of public service, including incondidtence of public service. Therefore, this research is formulated into the roles and functions of public services in realizing good governance, the reform of the national legal system currently have the ability to transform the values of public services into the system of good governance based on the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 and efforts to optimize public services that can achieve good governance. The analysis is carried out based on the rechtsstaats theory, stuffen theory and law enforcement theory that is adapted to the basis of ideology (rechtidee) and Indonesian constitution. The result is concluded that the role and function of public services is one reflection of Indonesia that guarantees legal certainty and protection of people's rights.The transformation of the values of public services is a product of the current national legal system reform which is intended as an effort to improve quality and ensure the provision of public services. Indeed, the realization of good governance must begin with the quality and validity of the implementation of public services.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 372 HURUF F UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD TERKAIT HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA Alan Yoga Pratama; Ronny Winarno; Dwi Budiarti
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.251

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ambiguitas penafsiran hak imunitas anggota DPRD Kabupaten/Kota yang sering berbenturan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Fokus utama penelitian adalah menganalisis kriteria hukum penggunaan hak imunitas berdasarkan Pasal 372 huruf f UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta apa saja tujuan hukum yang hendak dicapai dari penggunaan hak imunitas bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang hasilnya menunjukkan bahwa hak imunitas bukanlah kekebalan hukum personal, melainkan merupakan hak fungsional bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang mana masih tetap dibatasi oleh beberapa kriteria, seperti kriteria materiil, kriteria ruang, dan kriteria perlindungan fisik. Hak ini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan politik, menjamin independensi legislatif dan melindungi kedaulatan rakyat dari kriminalisasi politik dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga kedaulatan rakyat dapat tetap terjaga dalam melakukan pengawasan kritis terhadap jalannya pemerintahan daerah tanpa adanya bayang-bayang kriminalisasi politik. Meskipun demikian, hak ini tetap memiliki batasan pada tindak pidana khusus, pelanggaran rahasia negara, dan pelanggaran kode etik.
PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN NOMOR PERKARA 89/Pid.B/2025/PN Psr DI PENGADILAN NEGERI PASURUAN 2025 Restu Tri Febriana; Tassya Putri Anggraini; Nur Aviva; Ronny Winarno
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.260

Abstract

Peinanganan peirkara tindak pidana peinganiayaan meiruipakan salah satui beintuik konkreit peilaksanaan huikuim pidana di Indoneisia yang seiring dijuimpai dalam praktik peiradilan. Tingginya angka peirkara peinganiayaan meinuinjuikkan bahwa keijahatan teirhadap tuibuih masih meinjadi peirsoalan seiriuis dalam keihiduipan beirmasyarakat, seihingga dipeirluikan meikanismei peineigakan huikuim yang eifeiktif, transparan, dan beirkeiadilan. Peineilitian ini beirtuijuian uintuik meinganalisis proseis peinanganan peirkara tindak pidana peinganiayaan deingan Nomor Peirkara 89/Pid.B/2025/PN Psr di Peingadilan Neigeiri Pasuiruian, ditinjaui dari peirspeiktif huikuim acara pidana dan praktik peiradilan. Meitodei peineilitian yang diguinakan adalah meitodei gabuingan normatif dan eimpiris. Peindeikatan normatif dilakuikan deingan meineilaah peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirkaitan deingan tindak pidana peinganiayaan, khuisuisnya Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) dan Kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana (KUiHAP). Seimeintara itui, peindeikatan eimpiris dilakuikan meilaluii obseirvasi langsuing seilama keigiatan magang di Peingadilan Neigeiri Pasuiruian, khuisuisnya dalam meingikuiti dan meingamati proseis peirsidangan seirta administrasi peirkara pidana peinganiayaan. Hasil peineilitian meinuinjuikkan bahwa proseis peinanganan peirkara peinganiayaan di Peingadilan Neigeiri Pasuiruian teilah dilaksanakan seisuiai deingan keiteintuian huikuim acara pidana yang beirlakui, muilai dari tahap peindaftaran peirkara, peimeiriksaan peirsidangan, hingga peimbacaan puituisan. Namuin deimikian, masih diteimuikan beibeirapa keindala dalam praktik, seipeirti keiteirbatasan suimbeir daya manuisia dan dominannya proseis administrasi manuial yang beirpoteinsi meimpeirlambat peinyeileisaian peirkara. Oleih kareina itui, dipeirluikan peinguiatan sisteim administrasi peiradilan beirbasis teiknologi seirta peiningkatan kapasitas aparatuir peiradilan guina meiwuijuidkan peiradilan pidana yang eifeiktif dan beirkeiadilan.
REFLEKSI PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN Ronny Winarno
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum sebagai refleksi proses pelaksanaan hukum dan merupakan bagian dari usaha untuk menata ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban mencakup hukum, tetapi hukum bukan satu-satunya cara atau jalan untuk menciptakan ketertiban. Hukum berintikan keadilan dan harus ditempatkan sebagai norma tertinggi dalam tatanan bernegara dan bermasyarakat.Kata kunci : Penegakan hukum, keadilan dan kesejahteraan.
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Nanda Ayu Widyaningtyas; Ronny Winarno; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.242

Abstract

Tanggung jawab perdata direktur utama perseroan terbatas merupakan aspek penting dari tata kelola perusahaan, khususnya ketika perilaku manajemen menunjukkan karakteristik yang melanggar hukum. Studi ini menganalisis penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman sebagai dasar hukum untuk menilai tanggung jawab direktur utama ketika manajemen perusahaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip uji tuntas dan itikad baik. Secara metodologis, penelitian ini didasarkan pada analisis hukum normatif, dengan mempertimbangkan pendekatan hukum dan konseptual. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang ada dan konsekuensi hukum dari tanggung jawab direktur utama ketika terjadi kerugian finansial bagi pemegang saham dan investor akibat pelanggaran kewajiban. Analisis menyimpulkan bahwa manipulasi laporan keuangan oleh direktur utama memenuhi syarat sebagai perilaku yang melanggar hukum, karena melanggar kewajiban hukum, melibatkan tindakan lalai, menyebabkan kerugian nyata, dan menunjukkan hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian. Lebih lanjut, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan oleh pihak yang dirugikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan klaim perdata terhadap direktur utama. Secara keseluruhan, studi ini menggarisbawahi bahwa kepatuhan yang konsisten terhadap tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan tugas direktur pelaksana sangat penting untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan, serta untuk perlindungan hukum dan membangun kepercayaan di antara pemegang saham dan investor.
Kedudukan Hukum Distributor Dalam Perdagangan Barang Yang Berkeadilan Imelda Ramandani; Ronny Winarno; Humiati Humiati
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2015

Abstract

Perdagangan barang melibatkan distributor dan pengecer yang memiliki peran serta kewajiban berbeda dalam rantai distribusi. Dalam praktiknya, hubungan tersebut dapat menimbulkan sengketa akibat tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian, khususnya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer dalam perdagangan yang berkeadilan serta prinsip hukum yang diperlukan untuk mencegah kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif berdasarkan KUHPerdata, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PP Nomor 29 Tahun 2021, serta sumber hukum terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer ditentukan berdasarkan kedudukan, fungsi, serta kewajiban masing-masing. Distributor bertanggung jawab atas kegiatan distribusi dalam kewenangannya, sedangkan pengecer wajib melaksanakan penjualan dan memenuhi pembayaran sesuai perjanjian. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau penyelesaian hukum lainnya. Prinsip kepastian hukum, keadilan, itikad baik, dan keseimbangan hak serta kewajiban menjadi dasar penting dalam mencegah kerugian dan mewujudkan hubungan perdagangan yang adil.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Achmad Rofiq; Ronny Winarno; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.264

Abstract

Perkembangan internet saat ini membuat akses perdagangan menjadi serba mudah karena tidak perlu datang ke penjual cukup lewat smartphone maupun komputer, e-commerce, yang sekarang dikenal sebagai bisnis secara daring. Tidak hanya lewat aplikasi E-commerce, media sosial instagram marak digunakan sebagai tempat jualan yang dikenal dengan istilah social commerce. Pada fakta hukum dilapangan sering kali muncul permasalahan hukum terkait berbelanja online ini, Contohnya seperti barang yang tidak sesuai dengan pesanan, barang rusak atau cacat, hingga keterlambatan pengiriman. Tentu hal ini harus ada perangkat hukum yang mengatur permasalahan ini. Merujuk pada Pasal 38 Ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang ITE yang intinya setiap orang yang merasa dirugikan oleh pihak yang mengelola sistem elektronik atau teknologi informasi berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan. Mengajukan gugatan sengketa ke pengadilan pasti membutuhkan proses dan biaya besar sehingga perlu penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi). Oleh karena itu penelitian ini, akan memberikan pemahaman mendalam tentang unsur-unsur Pasal 38 Ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 serta penyelesaian sengketa non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
ANALISIS TAHAPAN PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL-BELI Kannadhir Izzi; Mikdad Ulil Absor; Ronny Winarno
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.267

Abstract

Program magang merupakan bagian dari kurikulum perguruan tinggi yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata, meningkatkan pengetahuan, serta mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Program ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa S-1 Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pasuruan yang dilaksanakan pada 3 Februari–3 Maret 2025. Metode pelaksanaan magang dilakukan secara partisipatif pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) melalui kegiatan administrasi pertanahan, meliputi penataan arsip Buku Tanah dan Surat Ukur, penginputan data ke sistem ATR/BPN, pencetakan sertifikat elektronik, serta penertiban dokumen pertanahan. Kegiatan ini berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pelaksanaan magang mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala di lingkungan kerja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai proses administrasi pertanahan, mekanisme pendaftaran tanah, serta penerapan hukum agraria dalam praktik. Selain itu, magang ini meningkatkan kemampuan teknis, ketelitian, dan kedisiplinan mahasiswa dalam bekerja. Kesimpulannya, program magang di ATR/BPN Kota Pasuruan mampu memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik hukum agraria serta berkontribusi dalam peningkatan kompetensi mahasiswa sekaligus mendukung kelancaran layanan administrasi pertanahan.
Co-Authors Abadi, Muhammad Imam Abidin, Vita Dwi Anggraeni Achmad Rofiq Ad Putri Balqissiyah Ahmadi, Tegar Yanuar Alan Yoga Pratama Amrillah, Amrillah Amritasari, Alifiani Vidi Anggreani, Puspita Dwi Ardhiwinda Kusumaputra Ariesta, Wiwin Arisandy, Rizky Kurniawan Budiarti, Dwi Chusnan, Muhammad dewi novita Dhewi, Dhifa Ayundha Fiztiana Permata Dwi Budiarti Endang Retnowati Endang Retnowati Heriyanto Heriyanto Hidayahtullah, Muhammad Alif Hikmawati, Rina Putri Hinda Warda Sakinah Humiati Humiati Humiati Humiati, Humiati Imelda Ramandani Ismail, Yudhia Ismi, Maghfiratul Istijab Istijab Jihat Ismail Attamimi Kannadhir Izzi Kristina Sulatri Kusumaputra, Ardhwinda Lailatul Murod Lestari, Yunia M. Yogi Prianto Mikdad Ulil Absor Muchammad Agung Laksono Muchammad Andy Pradana Muhammad Mashuri Muhhamad Mashuri Nanda Ayu Widyaningtyas Nawangsari, Ella Agusti Nur Aviva Nur Halimah Restu Tri Febriana Sufajar, Didik Sulatri, Kristina Tassya Putri Anggraini Wiwin Ariesta Yudhia Ismail Zahrotul Ula