Articles
<![CDATA[Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pasuruan Terhadap Kredit Macet di PT BPR Kota Pasuruan ]]>
<![CDATA[Abadi, Muhammad Imam]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i3.117
<![CDATA[Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pasuruan antara DPRD Kota Pasuruan sebagai legislatif dengan Walikota Pasuruan sebagai eksekutif merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji. Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari demokrasi yang menjunjung tinggi good governance. Salah satunya terkait dengan pengawasan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan yang merupakan BUMD di Kota Pasuruan yang mendapatkan modal dari dana APBD Kota Pasuruan. Peranan fungsi pengawasan DPRD diatur dalam Pasal 153 ayat (1) UU NRI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.Fungsi pengawasan penting supaya dana APBD yang digunakan sebagai modal usaha di PT BPR Kota Pasuruan tetap aman dan terjaga dengan baik penggunaannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD dan juga bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD yang digunakan sebagai modal usaha di PT BPR Kota Pasuruan. Metode penelitian hukum di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis- empiris, melalui penelitian ini diketahui bahwasannya pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 153 ayat (1) UU NRI No.23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah dan optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD menghasilkan pengawasan yang optimal melalui masukan konstruktif DPRD Kota Pasuruan terkait penanganan kredit macet yang memang dilaksanakan oleh PT BPR Kota Pasuruan.]]>
<![CDATA[Gas Air Mata Dalam Perspektif Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Ahmadi, Tegar Yanuar]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Humiati, Humiati]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i3.121
<![CDATA[Abstrak: Gas air mata merupakan sebuah senjata kimia dalam bentuk gas yang digunakan dalam suatu pertempuran dengan tujuan menjaga perdamaian massa. Penggunaannya dapat menyebabkan efek jangka pendek dan panjang, seperti gangguan penglihatan dan pernapasan, serta luka-luka dan kematian jika digunakan secara berlebihan. Penggunaannya dalam konteks sepak bola dapat menjadi pelanggaran HAM karena dapat membawa dampak negatif terhadap suporter, termasalah luka dan kematian. Dalam konteks ini, kategori HAM pada penggunaan gas air mata dalam perspektif HAM terkait problematik sepak bola termasuk kategori pelanggaran HAM biasa (rekomendasi Komnas HAM) karena tidak adanya unsur kelalaian oleh aparat negara/Kepolisian. Hasil Penelitian, adanya ketidakadilan dari pihak yang bertanggung jawab/Kepolisian dalam penggunaan gas air mata. Penggunaan gas tersebut dapat melanggar HAM, termasuk hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Kesimpulannya, tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan gas air mata terutama dalam mengatasi suporter sepak bola merupakan tindakan pidana yang dilarang dan dikenakan sanksi hukuman pidana berdasarkan pelanggaran HAM Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i1.133
<![CDATA[Proses pemilihan umum merupakan refleksi demokrasi politik, Proses politik berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan, maka partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertanggung jawab akan kualitas wakil rakyat. Disinilah pentingnya penguatan kualitas dan kemampuan wakil rakyat, partai politik dan pendidikan politik, sehingga partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai normanya, diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi berdasarkan jumlah perolehan suara. Berlakunya PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Jo PP RI No. 1 Tahun 2018 merupakan payung hukum bagi pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota melaksanakan urusan pemerintahan sejalan dengan UU No. 30 Tahun 2014, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang yang harus mengacu pada AUPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isu hukumnya (1) tanggung jawab partai politik penerima bantuan keuangan (2) kedudukan hukum pemerintah daerah dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan ruang lingkup bantuan keuangan kepada partai politik. Hasil penelitian, partai politik bertanggung jawab terhadap pendidikan politik yangh dilakukan dan eksistensi partai politik dalam pemerintahan. Sehingga kedudukan hukum pemerintah daerah menjadi kunci penting melaksanaan pemerintahan berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Kesimpulannya pemerintah daerah bertanggung jawab guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang yang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram ]]>
<![CDATA[Abidin, Vita Dwi Anggraeni]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.156
<![CDATA[Di dalam perlindungan hak cipta suatu karya fotografi dan potret adalah karya cipta yang telah mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diciptakan untuk melindungi hak pencipta dalam segala sesuatu yang mencakup pendistribusian karya, penjualan atau pembuatan lanjutan ataupun turunan dari karya yang telah diciptakan sebelumnya. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial instagram serta sanksi hukum bagi penjual online di instagram yang mengambil kekayaan intelektual foto orang tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menurut penelitian, hasil yang diperoleh terkait pelindungan hukum bagi pemilik foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial Instagram, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu pelindungan hukum bersifat preventif dan pelindungan hukum bersifat represif. Akibat atau sanksi hukum yang ditimbulkan dari penjual online untuk kepentingan komersial yakni ganti rugi, denda dan pidana penjara.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Larangan Pengungkapan Data Keuangan Pribadi Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ]]>
<![CDATA[Amritasari, Alifiani Vidi]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Sulatri, Kristina]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.161
<![CDATA[Kemajuan teknologi dan informasi akan membawa pengaruh yang dominan bagi perkembangan masyarakat. Pinjaman online saat ini banyak ditemukan dan didapatkan dengan akses yang mudah, bahkan untuk nominal yang besar juga sudah menjadi hal yang biasa. Jika dikaitkan dengan penyebarluasan dan pengungkapan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pengungkapan data pribadi seseorang yang bertentangan dengan Pasal 65 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tujuan hukum pengaturan larangan pengungkapan data keuangan pribadi dalam perspektif UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP dan mengetahui akibat hukumnya jika terjadi pengungkapan data keuangan pribadi.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Pembocoran Rahasia Dagang Sebagai Pertanggungjawaban Karyawan UD Mebel Lindah Pasuruan (Studi kasus pada UD Mebel Lindah Gentong, Kota Pasuruan) ]]>
<![CDATA[Hidayahtullah, Muhammad Alif]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Ariesta, Wiwin]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.164
<![CDATA[UD Mebel Lindah sukses membangun reputasi dan kualitas produk namun pernah mengalami pelanggaran serius terkait rahasia dagang yang dibocorkan oleh karyawannya berupa data adminstrasi sehingga menyebabkan kerugian. Penyelesaian sengketa dilakukan secara non-litigasi berupa negoisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa di UD Mebel Lindah apakah sesuai dengan tujuan hukum dan mengetahui serta menganalisis dampak hukum beserta kekuatan hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yurdis empiris yang juga dilengkapi dengn pendekatan statute approach dan case appraoch dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal, dan metode wawancara kepada pihak terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa, penyelesaian sengketa pembocoran rahasia dagang di UD Mebel Lindah Pasuruan tidak sepenuhnya memenuhi tujuan hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Karena pertanggungjawaban tersebut hanya mengganti kerugian materil tanpa memikirkan kerugian immateriil. Dampak hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan oleh karyawan tersebut meliputi pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran non-disclosure agreement dan pelanggaran Pasal 13 UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Selain pemutusan hubungan kerja, berdampak ganti rugi karena adanya pelanggaran yang disengaja. Karyawan yang melanggar bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai zaakwaarneming, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Vicarious liability muncul karena ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sehingga dianggap sebagai wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPerdata. Kekuatan hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan oleh karyawan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 Angka 1 UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan prinsip-prinsip rahasia dagang, sehingga rahasia dagang tersebut memiliki kekutan hukum.]]>
<![CDATA[BARANG KERAJINAN TANGAN DARI LIMBAH KULIT KERANG SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DESA SEMARE YANG ARTISTIK DI TANGAN MAHASISWA KKN UNMER PASURUAN ]]>
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v5i5.36102
<![CDATA[Biasanya limbah dianggap sebagai benda yang tidak terpakai. Bahkan dikatakan sebagai sarang penyakit. Jika limbah dibiarkan menumpuk bisa mengganggu suasana kampung. Salah satu limbah yang ada di Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan adalah limbah kulit kerang (berasal dari kerang kukur dan kerang kijing) Kerang ini hasil tangkapan nelayan desa Semare yang dijual. Binatang kerang, diambil isinya untuk dijadikan sate kerang, biasanya dimakan dengan makanan kupang. Sedangkan kerang kijing dicampur tempe dimasak menjadi lauk eseng-eseng. Kulitnya dibuang, seringkali numpuk di pinggir jalan. Kadangkala dipakai memadatkan jalan yang lobang dsb.. Dari limbah kulit kerang inilah kemudian bisa dibentuk kerajinan tangan seperti bross, mainan, tempat tissue, pigura, kaca pengilon, hiasan ruangan, asbak dll sebagaimana hasil karya mahasiswa KKNt Universitas Merdeka Pasuruan. Tentunya jika limbah kulit kerang ini sebagai indikasi geografis, karena faktor alam dibentuk menjadi produk barang kerajinan tangan dibina dan dikembangkan akan berubah menjadi bernilai ekonomis, seni dan artistik sebagai produk inovatif, kreatif dan berdaya saing oleh masyarakat nelayan Desa Semare yang dilindungi oleh UU No.20 Tahun 2016.]]>
<![CDATA[Isu Hukum Deteni Tanpa Status Kewarganegaraan Dilihat Dari Perspektif Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian: (Studi Kasus Deteni Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin Pada Rudenim Surabaya) ]]>
<![CDATA[Dhewi, Dhifa Ayundha Fiztiana Permata]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.144
<![CDATA[Permasalahan terkait orang tanpa status kewarganegaraan atau stateless merupakan permasalahan yang sering dialami oleh beberapa negara. Status kewarganegaraan menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara sosiologis dan yuridis antara negara dengan warga negaranya. Isu hukum deteni tanpa status kewarganegaraan terhadap deteni Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin pada Rudenim Surabaya merupakan salah satu bentuk permasalahan hukum di Indonesia yang harus diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai refleksi tanggungjawab suatu negara. Bahwa sesuai dengan batas maksimal pendetensian yang termuat dalam Pasal 85 ayat (2) UU No. 06/Thn 2011 adalah 10 (sepuluh) tahun dan setelah itu deteni dapat dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur hukum dan urgensi dari isu hukum terhadap deteni tanpa status kewarganegaraan atau stateless serta upaya hukum imigrasi dalam status hukum deteni untuk dapat ditempatkan ke negara ketiga yang bekerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan urgensi serta upaya hukum terhadap penanganan kasus deteni Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin pada Rudenim Surabaya. Perlunya penanganan yang efektif dengan optimalisasi normatif dengan penerapan Pasal 85 ayat 2 UU No.06/Thn 2011 tentang batas pendetensian, dimana pendetensian merupakan sanksi administratif dengan batas waktu 10 (sepuluh) tahun sementara ancaman pidana terberat yang pernah diterapkan dalam UU No.06/Thn 2011 hanya selama 5 (lima) tahun. Indonesia memungkinkan meratifikasi Konvensi 1954 dan Konvensi 1961 dengan alasan kemanusiaan, namun harus mempertimbangkan asas Selevtive Policy diantaranya potensi permasalahan sosial, hukum dan adat masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Problematika Pinjaman Online Ilegal ]]>
<![CDATA[Anggreani, Puspita Dwi]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Ariesta, Wiwin]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.157
<![CDATA[Kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan dengan hadirnya terobosan inovasi baru berupa fintech yang dikemas dalam platform layanan pinjaman online. Layanan ini memberi kemudahan kepada masyarakat dalam hal pinjaman dana dengan syarat yang lebih mudah daripada layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh bank atau koperasi. Namun, beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh platform pinjaman online kadangkala juga menimbulkan beberapa problematika yang meresahkan masyarakat selaku konsumen pengguna jasa pinjaman online. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan menerapkan mekanisme Statute Approach dan Case Approach. Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini dapat diketahui bahwa peran OJK dalam mengatasi problematika pinjaman online ilegal yakni melaksanakan fungsi pengaturan yang dilakukan dengan cara membuat kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha pinjaman online khususnya terkait penetapan suku bunga pinjaman, upaya perlindungan data pribadi konsumen, mekanisme penagihan hutang dan prosedur perizinan usaha layanan pinjol. Sedangkan akibat hukum bagi pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin dari OJK adalah pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) POJK No.10/Pojk.05/2022 berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Sepeda Listrik Sebagai Transportasi Dalam Berlalu Lintas ]]>
<![CDATA[Halimah, Nur]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.171
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan teknologi membuat sesuatu kegiatan akan lebih mudah untuk dilakukan. Pada dewasa kini, marak sekali adanya perkembangan dalam dunia transportasi. Kemunculan teknologi berupa sepeda listrik merupakan inovasi dalam dunia otomotif yang sebelumnya menggunakan sepeda konvensional sekarang beralih menggunakan sepeda listrik yang bahan utama penggeraknya menggunakan baterai. Namun, percepatan dalam dunia teknologi tidak sejalan dengan perkembangan peraturan peraturan perundang-undangan. Penggunaan sepeda listrik yang begitu cepat di masyarakat tidak diimbangi dengan adanya peraturan yang memadai. Aturan mengenai penggunaan sepeda listrik bahkan belum diatur dalam peraturan-perundangan maupun aturan lain selain undang-undang. Namun, aturan mengenai penggunaan, keselamatan dan penegakan hukum, melalui karakteristiknya diatur dalam UU LLAJ dan Permenhub RI No. PM 45 Tahun 2020. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan prespektif pendekatan penelitian berupa pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif ini merupakan produk pelaku hukum yang menggunakan alat pengumpulan data yang terdiri dari dokumen, atau bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut wajib ditaati dan menggunakan aturan mengenai penggunaan lajur tertentu.]]>
