Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Arena Hukum Yustitiabelen Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Notariil Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Sapientia Et Virtus Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Jurnal Legisia Lex Publica Jurnal Ilmiah Kutei Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Legislasi Indonesia
Winarno, Ronny
Faculty Of Law, Universitas Merdeka Pasuruan, Jawa Timur-Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Bermoral Menuju Kemakmuran Rakyat. Winarno, Ronny; Retnowati, Endang; Kusumaputra, Ardhiwinda
Yustitiabelen Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i1.946

Abstract

Pengaturan pengelolaan sumber daya air mencerminkan aspek hukum kedaulatan negara yang meliputi nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan mutlak, sehingga negara bertanggung jawab untuk to respect, to protect dan to fulfill sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XI/2013, pola pengaturan tersebut menggunakan konsep keseimbangan kepentingan, sebab peran sumber daya air sebagai modal pembangunan sekaligus penopang kehidupan (dalam UU No. 17 Tahun 2007). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis harmonisasi hukum pengaturan pengelolaan sumber daya air yang bermoral guna menciptakan kemakmuran rakyat. Metoda penelitian ini penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisisnya menggunakan metode induktif dan pisau analisisnya teori negara kesejahteraan. Hasil penelitiannya, kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya air dilandasi politik hukum keseimbangan kepentingan antara aspek demokrasi, nilai dasar dan pelestarian lingkungan. Sehingga pengelolaan sumber daya air adalah bermoral dan menjamin hak rakyat atas air menuju kemakmuran.
Kedudukan Hukum Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Winarno, Ronny
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i1.133

Abstract

Proses pemilihan umum merupakan refleksi demokrasi politik, Proses politik berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan, maka partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertanggung jawab akan kualitas wakil rakyat. Disinilah pentingnya penguatan kualitas dan kemampuan wakil rakyat, partai politik dan pendidikan politik, sehingga partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai normanya, diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi berdasarkan jumlah perolehan suara. Berlakunya PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Jo PP RI No. 1 Tahun 2018 merupakan payung hukum bagi pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota melaksanakan urusan pemerintahan sejalan dengan UU No. 30 Tahun 2014, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang yang harus mengacu  pada AUPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isu hukumnya (1) tanggung jawab partai politik penerima bantuan keuangan (2) kedudukan hukum pemerintah daerah dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan ruang lingkup bantuan keuangan kepada partai politik. Hasil penelitian, partai politik bertanggung jawab terhadap pendidikan politik yangh dilakukan dan eksistensi partai politik dalam pemerintahan. Sehingga kedudukan hukum pemerintah daerah menjadi kunci penting melaksanaan  pemerintahan berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Kesimpulannya pemerintah daerah bertanggung jawab guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang yang harus mengacu  pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tinjauan Yuridis Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Atas Kekerasan Seksual Chusnan, Muhammad; Winarno, Ronny; Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.110

Abstract

Anak merupakan bagian dari salah satu calon penerus perjuangan dalam mewujudkan impian bangsa yang berperan strategis, yang padanya melekat karakter dan sifat yang khas, serta membutuhkan pengarahan dalam arti penjagaan fisik, psikis, spiritual, dan sosial secara holistik. Sebagaimana tercantum dalam Gambaran Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada intinya seluruh anak harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk hidup serta berkembang dengan optimal dalam hal fisik, mental, ataupun sosialnya supaya bisa bertanggung jawab kepada negara dan kelestariannya di kemudian hari. Kenakalan remaja dalam pengertiannya adalah perbuatan seseorang di bawah umur yang sah menentang hukum dan dengan kesadaran anak tersebut bahwa perbuatan itu mengakibatkan diancam dengan sanksi pemidanaan. Mereka yang menjalani hukuman secara otomatis dirampas kebebasannya karena perbuatan anak tersebut mengakibatkan anak tersebut dipenjara. Kebebasan di sini berarti kebebasan bergerak. Pembenaran untuk menghukum anak tidak bisa dipisahkan dengan tujuan pokok untuk menciptakan kepentingan terbaik untuk anak, dan hakekatnya yakni merupakan bagian integral dari perlindungan sosial. Sanksi hukuman terhadap anak berdasarkan kebenaran, keadilan dan keperluan yang terbaik untuk anak.
Analisis Yuridis Terhadap Larangan Pengungkapan Data Keuangan Pribadi Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Amritasari, Alifiani Vidi; Winarno, Ronny; Sulatri, Kristina
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.161

Abstract

Kemajuan teknologi dan informasi akan membawa pengaruh yang dominan bagi perkembangan masyarakat. Pinjaman online saat ini banyak ditemukan dan didapatkan dengan akses yang mudah, bahkan untuk nominal yang besar juga sudah menjadi hal yang biasa. Jika dikaitkan dengan penyebarluasan dan pengungkapan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pengungkapan data pribadi seseorang yang bertentangan dengan Pasal 65 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tujuan hukum pengaturan larangan pengungkapan data keuangan pribadi dalam perspektif UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP dan mengetahui akibat hukumnya jika terjadi pengungkapan data keuangan pribadi.
Penyelesaian Sengketa Pembocoran Rahasia Dagang Sebagai Pertanggungjawaban Karyawan UD Mebel Lindah Pasuruan (Studi kasus pada UD Mebel Lindah Gentong, Kota Pasuruan) Hidayahtullah, Muhammad Alif; Winarno, Ronny; Ariesta, Wiwin
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.164

Abstract

UD Mebel Lindah sukses membangun reputasi dan kualitas produk namun pernah mengalami pelanggaran serius terkait rahasia dagang yang dibocorkan oleh karyawannya berupa data adminstrasi sehingga menyebabkan kerugian. Penyelesaian sengketa dilakukan secara non-litigasi berupa negoisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa di UD Mebel Lindah apakah sesuai dengan tujuan hukum dan mengetahui serta menganalisis dampak hukum beserta kekuatan hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yurdis empiris yang juga dilengkapi dengn pendekatan statute approach dan case appraoch dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal, dan metode wawancara kepada pihak terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa, penyelesaian sengketa pembocoran rahasia dagang di UD Mebel Lindah Pasuruan tidak sepenuhnya memenuhi tujuan hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Karena pertanggungjawaban tersebut hanya mengganti kerugian materil tanpa memikirkan kerugian immateriil. Dampak hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan oleh karyawan tersebut meliputi pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran non-disclosure agreement dan pelanggaran Pasal 13 UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Selain pemutusan hubungan kerja, berdampak ganti rugi karena adanya pelanggaran yang disengaja. Karyawan yang melanggar bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai zaakwaarneming, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Vicarious liability muncul karena ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sehingga dianggap sebagai wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPerdata. Kekuatan hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan oleh karyawan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 Angka 1 UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan prinsip-prinsip rahasia dagang, sehingga rahasia dagang tersebut memiliki kekutan hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram Abidin, Vita Dwi Anggraeni; Winarno, Ronny; Budiarti, Dwi
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.156

Abstract

Di dalam perlindungan hak cipta suatu karya fotografi dan potret adalah karya cipta yang telah mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diciptakan untuk melindungi hak pencipta dalam segala sesuatu yang mencakup pendistribusian karya, penjualan atau pembuatan lanjutan ataupun turunan dari karya yang telah diciptakan sebelumnya. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial instagram serta sanksi hukum bagi penjual online di instagram yang mengambil kekayaan intelektual foto orang tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menurut penelitian, hasil yang diperoleh terkait pelindungan hukum bagi pemilik foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial Instagram, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu pelindungan hukum bersifat preventif dan pelindungan hukum bersifat represif. Akibat atau sanksi hukum yang ditimbulkan dari penjual online untuk kepentingan komersial yakni ganti rugi, denda dan pidana penjara.
BARANG KERAJINAN TANGAN DARI LIMBAH KULIT KERANG SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DESA SEMARE YANG ARTISTIK DI TANGAN MAHASISWA KKN UNMER PASURUAN Ronny Winarno
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.36102

Abstract

Biasanya limbah dianggap sebagai benda yang tidak terpakai. Bahkan dikatakan sebagai sarang penyakit. Jika limbah dibiarkan menumpuk bisa mengganggu suasana kampung. Salah satu limbah yang ada di Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan adalah limbah kulit kerang (berasal dari kerang kukur dan kerang kijing) Kerang ini hasil tangkapan nelayan desa Semare yang dijual. Binatang kerang, diambil isinya untuk dijadikan sate kerang, biasanya dimakan dengan makanan kupang. Sedangkan kerang kijing dicampur tempe dimasak menjadi lauk eseng-eseng. Kulitnya dibuang, seringkali numpuk di pinggir jalan. Kadangkala dipakai memadatkan jalan yang lobang dsb.. Dari limbah kulit kerang inilah kemudian bisa dibentuk kerajinan tangan seperti bross, mainan, tempat tissue, pigura, kaca pengilon, hiasan ruangan, asbak dll sebagaimana hasil karya mahasiswa KKNt Universitas Merdeka Pasuruan. Tentunya jika limbah kulit kerang ini sebagai indikasi geografis, karena faktor alam dibentuk menjadi produk barang kerajinan tangan dibina dan dikembangkan akan berubah menjadi bernilai ekonomis, seni dan artistik sebagai produk inovatif, kreatif dan berdaya saing oleh masyarakat nelayan Desa Semare yang dilindungi oleh UU No.20 Tahun 2016.
KORELASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DENGAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2016 TERHADAP PENGUATAN MODAL KERJA DAN INVESTASI PEMBERDAYAAN USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Novita, Dewi; Winarno, Ronny; Ismail, Yudhia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i7.10734

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun sering menghadapi hambatan seperti keterbatasan modal dan akses pasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 memberikan dasar hukum untuk pemberdayaan UMKM, termasuk penguatan modal. Contoh kasus di Kelurahan Mayangan, banyak industri logam rumahan yang kesulitan karena kurangnya modal.UMKM sering menghadapi hambatan seperti keterbatasan modal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 memberikan dasar hukum untuk pemberdayaan UMKM, termasuk penguatan modal. Seiring dengan itu, korelasi antara Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 semakin memperjelas peran pemerintah daerah dalam mendukung UMKM, dengan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas pendanaan dan penguatan modal untuk memastikan perkembangan UMKM yang berkelanjutan.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan buku utama,peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan lainyaPemerintah Kota Pasuruan memiliki tanggung jawab yang penting dalam mendukung pemberdayaan UMKM, khususnya dalam pembiayaan modal kerja. Melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan memberikan pendampingan teknis bagi UMKM. Upaya ini mencakup penyediaan akses pendanaan melalui perbankan, lembaga keuangan non-bank,selain itu, pembinaan berkelanjutan juga dilaksanakan melalui pelatihan dan evaluasi untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Dengan demikian, regulasi tersebut menjadi dasar bagi penguatan modal dan pengembangan UMKM yang mandiri dan berdaya saing.
Gas Air Mata Dalam Perspektif Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Ahmadi, Tegar Yanuar; Winarno, Ronny; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i3.121

Abstract

Abstrak: Gas air mata merupakan sebuah senjata kimia dalam bentuk gas yang digunakan dalam suatu pertempuran dengan tujuan menjaga perdamaian massa. Penggunaannya dapat menyebabkan efek jangka pendek dan panjang, seperti gangguan penglihatan dan pernapasan, serta luka-luka dan kematian jika digunakan secara berlebihan. Penggunaannya dalam konteks sepak bola dapat menjadi pelanggaran HAM karena dapat membawa dampak negatif terhadap suporter, termasalah luka dan kematian. Dalam konteks ini, kategori HAM pada penggunaan gas air mata dalam perspektif HAM terkait problematik sepak bola termasuk kategori pelanggaran HAM biasa (rekomendasi Komnas HAM) karena tidak adanya unsur kelalaian oleh aparat negara/Kepolisian. Hasil Penelitian, adanya ketidakadilan dari pihak yang bertanggung jawab/Kepolisian dalam penggunaan gas air mata. Penggunaan gas tersebut dapat melanggar HAM, termasuk hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Kesimpulannya, tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan gas air mata terutama dalam mengatasi suporter sepak bola merupakan tindakan pidana yang dilarang dan dikenakan sanksi hukuman pidana berdasarkan pelanggaran HAM Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP.
Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pasuruan Terhadap Kredit Macet di PT BPR Kota Pasuruan Abadi, Muhammad Imam; Winarno, Ronny; Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i3.117

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pasuruan antara DPRD Kota Pasuruan sebagai legislatif dengan Walikota Pasuruan sebagai eksekutif merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji. Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari demokrasi yang menjunjung tinggi good governance. Salah satunya terkait dengan  pengawasan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan yang merupakan BUMD di Kota Pasuruan yang mendapatkan modal dari dana APBD Kota Pasuruan. Peranan fungsi pengawasan DPRD diatur dalam Pasal 153 ayat (1) UU NRI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.Fungsi pengawasan penting supaya dana APBD yang digunakan sebagai modal usaha di PT BPR Kota Pasuruan tetap aman dan terjaga dengan baik penggunaannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD dan juga bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD yang digunakan sebagai modal usaha di PT BPR Kota Pasuruan. Metode penelitian hukum di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis- empiris, melalui penelitian ini diketahui bahwasannya pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 153 ayat (1) UU NRI No.23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah dan optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan terhadap kredit macet di PT BPR Kota Pasuruan berkaitan dengan dana APBD menghasilkan pengawasan yang optimal melalui masukan konstruktif DPRD Kota Pasuruan terkait penanganan kredit macet yang memang dilaksanakan oleh PT BPR Kota Pasuruan.
Co-Authors Abadi, Muhammad Imam Abidin, Vita Dwi Anggraeni Ad Putri Balqissiyah Ahmadi, Tegar Yanuar Amrillah, Amrillah Amritasari, Alifiani Vidi Ardhiwinda Kusumaputra Ariesta, Wiwin Budiarti, Dwi Chusnan, Muhammad dewi novita Endang Retnowati Endang Retnowati Heriyanto Heriyanto Hidayahtullah, Muhammad Alif Hikmawati, Rina Putri Hinda Warda Sakinah Humiati Humiati Humiati Humiati, Humiati Ismail, Yudhia Ismi, Maghfiratul Istijab Istijab Jihat Ismail Attamimi Kristina Sulatri Kusumaputra, Ardhwinda Lailatul Murod Lestari, Yunia M. Yogi Prianto Muchammad Agung Laksono Muchammad Andy Pradana Muhammad Mashuri Muhhamad Mashuri Nawangsari, Ella Agusti Sulatri, Kristina Wiwin Ariesta Yudhia Ismail Zahrotul Ula