Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.208
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konseling dan Pendidikan Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) Journal of Governance and Public Policy Policy & Governance Review Journal of Governance Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) Sospol : Jurnal Sosial Politik JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Cakrawala Repositori Imwi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Ilomata International Journal of Social Science BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Journal Competency of Business International Journal of Humanities Education and Social Sciences jurnal administrasi politik dan sosial Journal of Social Science Journal Research of Social Science, Economics, and Management Eduvest - Journal of Universal Studies IIJSE JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Kurnia Mengabdi (jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Asian Journal of Social and Humanities ENDLESS : International Journal of Future Studies Jurnal Studi Pemerintahan Jurnal Pengabdian Negeri
Eko Prasojo
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pendampingan Pemangku Kepentingan Dalam Governansi Ekowisata Pesisir Di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau Alfiandri Alfiandri; Eko Prasojo; Roy Valiant Salomo
Jurnal Pengabdian Negeri Vol. 1 No. 1 (2024): Desember, 2024
Publisher : CV. Austronesia Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69812/jpn.v1i1.83

Abstract

Pendampingan pemangku kepentingan dalam mengelola ekowisata pesisir di Pulau Bintan, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan akademisi dalam mengembangkan ekowisata berbasis konservasi, khususnya terkait dengan hutan mangrove yang menjadi salah satu daya tarik utama wisata pesisir di kawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, dan workshop, yang melibatkan diskusi mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan ekowisata, serta cara-cara untuk mengatasi masalah koordinasi antar pemangku kepentingan, kerusakan lingkungan, dan kurangnya infrastruktur yang mendukung. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya kolaborasi semakin meningkat, dan mereka lebih memahami cara-cara untuk mengelola ekowisata secara berkelanjutan. Pembahasan lebih lanjut mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan yang efektif, seperti pengelolaan mangrove dan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Kesimpulan dari artikel ini menyarankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara semua pihak, serta perlunya edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat merasakan manfaat ekonomi dari ekowisata tanpa merusak lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ekowisata yang menguntungkan dan berkelanjutan di Pulau Bintan.
PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN ANGGOTA TERHADAP LOYALITAS ANGGOTA KSPPS Kuncoro, Kuncoro; Prasojo, Eko
Journal Competency of Business Vol. 7 No. 1 (2023): Journal Competency of Business
Publisher : Program Studi Manajemen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jcob.v7i01.2020

Abstract

This study aims to determine the effect of trust and member satisfaction on member loyalty of KSPPS Tamzis Bina Utama, Godean Branch, Yogyakarta. The population used in this study were all members of Tamzis Bina Utama, Godean Branch, with a sample of 150 respondents. The sampling technique used convenience sampling technique. Data collection techniques using observation and a list of questions. The data analysis method used is validity and reliability test, classic assumption test, multiple regression analysis, hypothesis testing. The results of this study indicate that trust and satisfaction simultaneously have a positive and significant effect on the loyalty variable.
Refleksi Kritis Formulasi Kebijakan Publik Di Indonesia: Studi Pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2022 Febrinaharnum, Humaira; Prasojo, Eko
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i1.228

Abstract

Formulasi kebijakan publik di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat reaktif daripada perencanaan yang matang, sehingga menghasilkan kebijakan yang sering kali tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan. Mengacu pada teori Policy Formulation dari Sidney (2007) yang menyoroti interaksi aktor, institusi, dan ide, serta teori Policy Content and Context dari Grindle (1980) yang menekankan pentingnya mempertimbangkan isi dan konteks kebijakan, penelitian ini mengkaji Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2022. Metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Permenkumham No. 3 Tahun 2022 menghadapi kendala dalam aspek kelayakan politik, administratif, dan teknis. Rekomendasi yang diajukan berupa pencabutan peraturan sebelumnya dan penggantian dengan kebijakan baru yang lebih komprehensif. Selain itu, implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan dukungan politik yang kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi publik yang lebih baik.
Refleksi Kritis Formulasi Kebijakan Publik Di Indonesia: Studi Pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2022 Febrinaharnum, Humaira; Prasojo, Eko
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i1.228

Abstract

Formulasi kebijakan publik di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat reaktif daripada perencanaan yang matang, sehingga menghasilkan kebijakan yang sering kali tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan. Mengacu pada teori Policy Formulation dari Sidney (2007) yang menyoroti interaksi aktor, institusi, dan ide, serta teori Policy Content and Context dari Grindle (1980) yang menekankan pentingnya mempertimbangkan isi dan konteks kebijakan, penelitian ini mengkaji Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2022. Metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Permenkumham No. 3 Tahun 2022 menghadapi kendala dalam aspek kelayakan politik, administratif, dan teknis. Rekomendasi yang diajukan berupa pencabutan peraturan sebelumnya dan penggantian dengan kebijakan baru yang lebih komprehensif. Selain itu, implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan dukungan politik yang kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi publik yang lebih baik.
Pemberdayaan Lansia Tangguh Vokasional Melaui Pelatihan Keterampilan Merajut di Pondok Pesantren Al Muharrir Jlegongan Margodadi Seyegan Sleman Yogyakarta Suji’ah, Uju; Hibana; Herawati, Tri Ratna; Surifah; Giyartiningrum, Eko; Prasojo, Eko; Pamungkas, Leo Dadyo
Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : CV. Kurnia Grup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61476/qec9bg10

Abstract

One aspect of elderly empowerment is vocational training, which involves developing skills and hobbies that can generate income or engage in productive activities such as knitting. Therefore, the goal of Community Service is to train knitting skills so that elderly women can utilize their free time by producing handicrafts. Wool yarn can be processed into tablecloths, coasters, key chains, tissue holders, and other crafts that can be useful for themselves and can be turned into profitable businesses. The activity is carried out in several stages, including preparation, implementation, evaluation of training results, and reporting. This activity is carried out in collaboration with Rizqun Minallah (RizMina), a community empowerment community specializing in skills and crafts. The training participants included 13 elderly women and administrators of the Al Moharrir Elderly Islamic Boarding School. Results: Participants were very enthusiastic about participating in the theory and practice of the knitting skills training. They strove to complete their knitting with enthusiasm. Despite difficulties, they continued to try until they produced the desired product that could be used for themselves, but not yet suitable for sale. The community service team and RizMina provided support to participants after the activity concluded.
Marketing of Indonesian International Tourism from the Perspective of Collaborative Governance Marpaung, Nobel Pardamean; Prasojo, Eko
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 12 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i12.49944

Abstract

Tourism is a series of multi-sector activities and involves various stakeholders. The diversity of stakeholders, shared vision and goals, and bounded resources have led to the need for collaborative governance in Indonesian tourism marketing. This study will analyze the conditions of input, process and output of collaborative governance of Indonesian tourism marketing. Bounded marketing resources of Indonesian tourism marketing is the main trigger for the collaborative governance. The motive and objective of collaborative governance of Indonesian tourism marketing is to synergize resources between the government and various stakeholders to improve Indonesia's tourism marketing program. Based on the research results, it was found that most of the conditions of the key elements of collaboration were progressing quite well, but there were still various conditions that needed to be improved. The output results of collaborative objectives related to efficiency, efficacy and equity have been obtained by collaboration participants. The collaborative governance of Indonesian tourism marketing does not yet have standard implementation procedures as guidelines for the MoTCE marketing team. This study suggests a pre-model (initial model) of Indonesian tourism marketing collaborative governance, for further testing and development, to strengthen Indonesian tourism marketing governance.
Political and Administrative Relations In The Role of Regional Head Officials: A Study on The Acting Governor of DKI Jakarta Fazri, Muhammad Reiza; Prasojo, Eko
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 3 No. 6 (2024): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v3i6.554

Abstract

This journal article examines the dynamics of political and administrative relations within the context of the roles played by regional head officials. Specifically, it focuses on the case study of the Acting Governor of DKI Jakarta. The study delves into the intricate interplay between the political aspects of governance and the administrative responsibilities of regional leaders, shedding light on the challenges and opportunities faced by Acting Governors in Indonesia's capital city. By analyzing the experiences and strategies of the Acting Governor of DKI Jakarta, this research aims to contribute to a deeper understanding of the complex landscape of regional leadership. It explores how regional head officials navigate the political terrain while effectively managing administrative tasks, offering insights into the broader dynamics of governance in the region. This study serves as a valuable resource for scholars, policymakers, and practitioners interested in regional politics and administration, providing a case study that illuminates the roles and challenges faced by Acting Governors in Indonesia's dynamic political landscape.
Evaluation of Performance of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) Program in Meeting the Basic Needs of Poor and Vulnerable Communities Mabruk, Hijriatul; Prasojo, Eko
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 3 No. 11 (2024): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v3i12.677

Abstract

The BPNT program is a social assistance fund that is given in the amount of 200 thousand rupiah per family per month to buy food. In the implementation of the 2022 Fiscal Year, the BPNT Program has achieved a realization performance of 99.25 percent and a budget realization of 98.15 percent. This realization still needs to be analyzed in more depth using six criteria from Dunn's (2017) evaluation theory to find out whether the program is effective in achieving the planned program goals. This research is descriptive qualitative research based on the collection of data and secondary sources through literature review and expert opinions, as well as documentation studies. The results of the study show that from the aspects of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy, the BPNT Program has a positive impact and trend on the poor and vulnerable. However, the implementation of this program still has shortcomings, including the lack of program socialization, a list of beneficiaries that is not updated, and a lack of equity, as well as the accuracy of beneficiaries. Recommendations that can be given are to be sought so that the BPNT Program continues to run and continue; conducting evaluation and improvement efforts, as well as updating beneficiary data; and improving the quality of services and information to beneficiaries; In the future, the BPNT Program can be in the form of community empowerment programs; As well collaborating with other ministries and/or agencies, as well as the private sector to provide more optimal services.
Determinant Factors in the Implementation of Merit System: An Overview of Indonesian Case Malik, Kurniawan Jabar; Prasojo, Eko
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 03 (2023): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i03.187

Abstract

It is believed that implementing and realizing a merit system in managing government resources not only increases professionalism but also anticipates the occurrence of corruption. A comprehensive merit system can also encourage further positive impacts, especially on the investment climate and boosting the national economy. The enactment of the Civil Service Law is the government's step in realizing a merit system in Indonesia. However, approaching a decade of implementation, admitting the merit system still leaves some outwork and shortcomings. The strong culture of primordialism, patronage, and nepotism affects human resource management at various levels of the Indonesian government. Meanwhile, Indonesia has a noble ambition to implement a comprehensive merit system in the upcoming golden Indonesia period of 2045. This begins by determining the achievements of the merit system to produce professional ASN as a foundation by 2029. This study will further discuss what merit system principles as factors can be determined and implemented for Indonesian government institutions. Considering merit system principles such as strengthening capacity and capability, openness and impartiality, empowerment, and effective leadership is believed to encourage widespread and comprehensive implementation of the merit system. The elements of an optimal and effective merit system in the workplace will form professional employees, foster better societal conditions, and ultimately have a broader positive impact at the regional and national levels.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Collaborative Governance dalam Penerapan e-Government: Review Sistematik Sitanggang, Ceacealia; Prasojo, Eko
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i7.60685

Abstract

Tinjauan sistematis ini mengidentifikasi 14 faktor penting yang mempengaruhi kolaborasi dalam penerapan e-government melalui pendekatan collaborative governance (tata kelola kolaboratif). Keempat belas faktor tersebut dikategorikan ke dalam dimensi collaborative governance system context, principled engagement, shared motivation dan joint capacity. Hasil studi menunjukkan kapasistas organisasi muncul sebagai area fokus yang menonjol, sedangkan faktor berbagi pengetahuan dan komitmen masih kuran dieksplorasi. Hal ini menyoroti kesenjangan penelitian (research gap). Temuan tersebut menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam meningkatkan kolaborasi pemangku kepentingan, khususnya dalam konteks antar-lembaga. Hasil studi juga memiliki beberapa keterbatasan, yang salah satunya adalah cakupan literatur yang hanya mencakup satu dekade terakhir
Co-Authors Afwan Abdi Salam Alfiandri Alfiandri Alfiandri, Alfiandri Aminatul Maula Ana Khairunnisa Anggrasari, Herdiana David Julianto Simanungkalit Defny Holidin Desy Hariyati Dewi, Shinta Putri Permata Dhika Purnastyasih Dwi Aryanti Dwi Riantoko Effi Ratna Furkon Elizabeth Girsang Endarwati Endarwati Faesal Rachmat Fathurrahman, Reza Fatmawati Aditya Febrita Fauzian, Nurhakim Ramdani Fazri, Muhammad Reiza Febrinaharnum, Humaira Ferdiansyah, Julyan Herawati, Tri Ratna Hibana Hijriatul Mabruk Kuncoro, Kuncoro Kurniawan Jabar Malik Lia Kusumawati Lina Miftahul Jannah Mabruk, Hijriatul Malik, Jalaluddin Abdul Malik, Kurniawan Jabar Marpaung, Nobel Pardamean Martin Rambe Miranda Putri Mita Restu Permatasari Muhammad Reiza Fazri Muhammad Zikri Muslim, Muhammad Azis Nita Wulansari Noach Hendrik Daud Dwaa Pamungkas, Leo Dadyo Pribadi Jatmiko Rahmat Kurniawan Ramadhani Haryo Seno Riyan Afrianto Rosa De Lima Prabhawanti Rosyan, Adam Nurfaizi Roy Valiant Salomo Rr. Eko Giyartiningrum Setiawan Wangsaatmaja Sitanggang, Ceacealia Sri Wahananing Dyah Sudati Nur Sarfiah Suji’ah, Uju Surifah Taryanto Taryanto Tian Nirwana Trianto, Andreas Ricky Wijaya, Calvin Nathan Wisnhu Prabhawa Wulansari, Nita Zuliansyah P. Zulkarnain