Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.212
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Scientia Law Review Literasi Hukum Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum GANEC SWARA Transparansi Hukum Jurnal Abdidas Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal hukum IUS PUBLICUM Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Evidence Of Law Journal of Comprehensive Science Bacarita Law Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Waode Mustika
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL TRADING FOREX DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA Sulingo, Elpin; Ismail, Dian Ekawaty; Mustika, Waode
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.850

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku illegal trading forex. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penegakan hukum dilakukan dengan menempuh jalur dimana pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kepolisian melakukan tindakan pre-emtif atau kegiatan pembinaan terhadap masyarakat yang bersifat positif, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan preventif dengan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, yang disebut dengan tindakan represif dalam menangani modus dari operandi investasi forex. Aktivitas investasi khususnya trading forex adalah dengan mengumpulakan uang dari masyarakat untuk diinvestasikan yang diiming-imingi keuntungan atau provit yang besar. Adapun Undang-Undang yang mengatur investasi di pasar forex adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian menjadi kebijakan yang digunakan dalam upaya meminimalisir tindak pidana ini oleh penegak hukum.
Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Angkat Di Kota Gorontalo Salim Alidrus; Nur Mohamad Kasim; Waode Mustika
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 3 (2023): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i3.1996

Abstract

This research aims to provide knowledge to the community regarding the limitations for adopted children, especially in terms of inheritance, so that the community is not wrong in providing knowledge about adopted children. This research is a field research (Field Research), the data sources used are primary data sources collected through interviews, documentation and observation. Primary data is obtained directly from respondents regarding inheritance for adopted children in Islamic law and customary law, while secondary data is in the form of legal theories and norms as well as other supporting data obtained from literature, documentation and biographies. All of these data are materials to describe an overview of Islamic law regarding inheritance for adopted children in the perspective of customary law. Based on the results of the research, it turns out that the Indigenous people of the city of Gorontalo, in giving their inheritance to adopted children, carry out the provisions of Islamic inheritance law and some carry out customary inheritance law. For people who implement Islamic law, the adopted child does not get an inheritance but gets assets in the form of a mandatory testament and may not exceed 1/3 of the assets left behind, while for people who use Javanese customary law they determine their own in accordance with the agreement in the deliberations of experts the heir concerned. It is better for people who adhere to Javanese customs to be given knowledge about Islamic inheritance law.
PEREMPUAN, JILBAB, DAN MAYORITARIANISME AGAMA SEKOLAH NEGERI DALAM PERSPEKTIF HAM Mustika, Waode; Nasiru, La Ode Gusman; Hasima, Rahman
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7513

Abstract

Perempuan dan jilbab adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Jilbab menjadi identitas dan simbol keislaman bagi perempuan muslim sebagai bagian dari kelompok mayoritas Indonesia. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No.100/C/Kep/D/1991 yang membolehkan para siswi mengenakan pakaian yang didasarkan pada keyakinannya menjadi dasar patokan penggunaan jilbab di lembaga pendidikan. Sejak saat itu, laju pemakaian jilbab mengalami peningkatan. Beberapa sekolah negeri bahkan ada yang mewajibkan semua siswi, baik yang  muslim maupun non-muslim, untuk memakai jilbab. Tindakan intoleransi salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor sentimen mayoritarianisme yang selanjutnya menjadi tirani. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana negara menjamin hak individu warga negaranya dalam keberagamaan dan juga untuk mengetahui bagaimana perempuan dan jilbab dalam relasinya dengan kebebasan ekspresi individu dalam perspektif HAM. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan kerangka hukum hak asasi manusia. Hasil studi menunjukkan bahwa jaminan negara terhadap hak individu warga negaranya dalam keberagamaan tertuang dalam dokumen HAM internasional, UUD 1945 Pasal 28e dan hak ini merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jilbab sejatinya adalah kewajiban bagi setiap perempuan muslim akan tetapi dalam konteks HAM, jilbab adalah bentuk kebebasan ekspresi keagamaan yang wajib dihormati.
Conflict Resolution Efforts Linked to the Principle of Legal Certainty Umar, Mohamad Gusnal; Mohamad Kasim, Nur; Mustika, Waode
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 1 FEBRUARY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i1.29974

Abstract

The social conflict in Pohuwato Regency, involving local communities and mining companies, reflects the tensions between formal law and customary values. This conflict is triggered by power imbalances, a lack of recognition for customary rights, and minimal transparency in natural resource management. This study aims to analyze the root causes of the conflict, evaluate the role of law in creating social justice, and identify solutions based on the principle of inclusive legal certainty. The research methodology employs a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and document analysis. The study's findings indicate that formal law often overlooks local norms, thereby exacerbating tensions between the community and companies. Resolving the conflict requires the integration of customary values into formal policies, transparency in mining management, and the establishment of independent mediation institutions involving all parties. Additionally, economic empowerment of the community and legal education are strategic steps to enhance the community's capacity to handle conflicts. The research recommendations include strengthening the government's role as a neutral facilitator, developing local policies based on community participation, and ensuring that companies commit to relevant social responsibility programs. In conclusion, resolving the conflict in Pohuwato can serve as a model for managing similar conflicts in other regions, while supporting social harmony and sustainable development.
Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Peredaran Hasil Tembakau Ilegal Oleh Aparat Bea Dan Cukai Gorontalo Nurul Fahirah; Suwitno Yutye Imran; Waode Mustika; Nurul Fazri Elfikri
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i1.62

Abstract

This research aims to find out and analyze how law enforcement efforts are carried out in cases of distribution of illegal tobacco products by Gorontalo Customs and Excise officials. This research is classified as empirical research using a qualitative approach and then using data collection techniques by means of interviews, literature review, documentation, and using descriptive data analysis. The results of this research indicate that law enforcement efforts against the circulation of illegal tobacco products by Gorontalo Customs and Excise officials include preventive law enforcement (prevention) and repressive law enforcement (Action). In preventive law enforcement Customs and Excise officials carry out legal socialization activities, routine patrol activities and carry out observations, to enforce repressive laws from Customs and Excise officials when they receive information from the intelligence unit or complaints from the public, the data received is then analyzed. If the results of the analysis show that the data meets operational standards then the process of action, deterrence, inspection, sealing and confiscation is continued. . Customs and Excise officials in carrying out law enforcement have not yet reached the realm of court, only the imposition of administrative sanctions. Keywords: ; ;
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Kau, Paramita; Waode Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1722

Abstract

Penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan ketertiban hukum. Aktivitas ilegal ini tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan, tetapi juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan geografis, sumber daya, dan ketergantungan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku PETI di wilayah tersebut serta mengidentifikasi hambatan struktural dan sosial yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik kualitatif melalui wawancara terhadap aparat penegak hukum dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terbatas karena faktor geografis, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan dominasi aktor intelektual dalam jaringan ilegal. Selain itu, kemiskinan dan kurangnya alternatif pekerjaan menjadi pendorong utama partisipasi masyarakat dalam PETI. Penanganan yang efektif membutuhkan sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat mengurangi praktik PETI dan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat
Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Teli Lestari Gonibala; Ismail, Dian Ekawaty; Mustika, Waode
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Reintegrasi sosial merujuk pada proses mengembalikan individu, khususnya klien, ke dalam lingkungan keluarga inti, keluarga pengganti, atau komunitas yang mampu memberikan rasa aman, perlindungan, serta memenuhi kebutuhan dasar dan emosionalnya. Tahapan dalam proses ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penempatan dalam lingkungan yang stabil dan bebas dari ancaman, pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, peningkatan kesehatan fisik dan psikologis, serta tersedianya ruang untuk pertumbuhan pribadi dan kemajuan sosial-ekonomi. Selain itu, dukungan emosional dan sosial dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting dalam mendukung pemulihan. Proses pemulangan korban TPPO berlangsung cepat dimana dalam praktek yang dilaksanakan di Polres Gorontalo Kota, korban setelah selesai pemeriksaan langsung dilakukan pemulangan ke pihak keluarga. Dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial ini, pihak Polres Gorontalo Kota melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan tidak ada upaya memfasilitasi secara lebih. Selain itu, ada tantangan lain yang dihadapi dalam penanganan kasus TPPO di kota Gorontalo dari segi aspek kesadaran para korban akan situasi mereka yang akan diperdagangkan, namun mereka tetap setuju untuk melakukannya dan Dinas Sosial Kota Gorontalo belum memiliki unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), meskipun amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dengan tegas mengharuskan keberadaannya.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum atas Kekerasan yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian Akuna, Sandrawati; Ismail, Dian Ekawaty; Mustika, Waode
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1404

Abstract

This article aims to analyze the legal responsibility for violence committed by police officers, with a focus on cases of wrongful arrest and violence in Gorontalo. This study was motivated by the increasing number of cases of violence by law enforcement officials, which not only violate human rights and the principles of the rule of law but also undermine public trust in the police institution. The method used is normative legal research, with a legislative and conceptual approach. The analysis was conducted on primary legal materials such as laws, government regulations, and implementing regulations, as well as secondary legal materials such as literature, journals, and legal expert opinions. The results of the study indicate that violence by police officers, particularly in cases of wrongful arrest, constitutes a serious violation of the right to freedom and fair treatment before the law. The legal responsibilities that can be imposed include criminal, civil, administrative, and disciplinary liability. Criminal sanctions are imposed if there is evidence of intent or gross negligence, while civil sanctions provide victims with the opportunity to seek compensation. Administrative and disciplinary sanctions, such as reprimands or dismissal, are also important to maintain the integrity of the police institution. Informal resolution through restorative justice mechanisms should not eliminate legal accountability and the victim's right to redress. This study emphasizes the importance of strengthening complaint mechanisms, external oversight, and legal and institutional reforms to ensure the protection of victims' rights and the accountability of police officers in practice.
PENCEMARAN NAMA BAIK SERTA UPAYA PEMULIHAN HAK DAN MARTABAT TERHADAP KORBAN Mohamad Farhan Harun; Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa; Waode Mustika
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6732

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja penegak hukum dalam melindungi hak dan martabat korban. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian empiris, yang terdiri dari observasi terhadap subjek dan perolehan data melalui wawancara. Meskipun fokus utama penelitian ini adalah mendeskripsikan metodologi, penelitian ini juga mencakup pemeriksaan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Perolehan informasi untuk tahap penelitian ini melibatkan perolehan data langsung dari objek penelitian yang dipilih. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya dalam upaya mengembalikan hak dan martabat korban, pihak yang berwenang bisa menerapkan beberapa upaya seperti melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang berperkara, menerapkan restorative justice. Dengan upaya-upaya tersebut, penegak hukum menganggap sebagai upaya dalam mencapai asas keadilan. Kata Kunci: Pemulihan Hak, Pencemaran Nama Baik, Upaya Hukum
Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia Yasin, Husain N; Wantu, Fence M.; Mustika, Waode
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji legalitas penetapan status tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, dengan fokus pada prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dimensi hak asasi manusia (HAM). Penetapan status tersangka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses hukum, yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan bukti yang sah serta hak-hak tersangka sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis keabsahan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara No. 3/Pid.Pra/2024/PN GTO. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme untuk menguji apakah penetapan tersangka telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apakah hak-hak asasi manusia tersangka telah dihormati selama proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan Agung telah memenuhi ketentuan KUHAP dalam penetapan tersangka, proses praperadilan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia dan sesuai dengan prinsip due process of law. Selain itu, dinamika politik yang terjadi dalam kasus ini menunjukkan potensi pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi independensi keputusan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praperadilan memegang peranan penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana Indonesia dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum.
Co-Authors Ahmad, Rafliyanto Akuna, Sandrawati Anis Bajrektarevic Dian Ekawaty Ismail Dungga, Weny Almovarid Dwitama Bagaskara Modjo, Rizky Erman I. Rahim Faradiba Mutiara Dewi Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fikri, Nurul Fazri El Fitran Amrain Hana Yunita Wagimin Hatu, Mohamad Akbar R Hatu, Mohamad. Akbar R. Jamila Juwita Widya Mahmud Kau, Paramita Lisnawaty W. Badu Mamu, Karlin Maudi A. Djibu Megiani, Ni Made Mellisa Towadi Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa Mohamad Farhan Harun Mohamad. R. U Puluhulawa Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Mutiara I. Kadir Nasiru, La Ode Gusman Nirwan Junus Nur Mohamad Kasim Nur Mohammad Kasim Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Prala Ney PUTRI HANDAYANI Rahman Hasima Rizky Dwitama Bagaskara Modjo Salim Alidrus Salim Alidrus Sarson, Moh Taufiq Zulfikar SRI MULYANA LIHAWA Sri Nanang Meiske Kamba Sulingo, Elpin Susan Bau Suwitno Yutye Imran Teli Lestari Gonibala Thalib, Muthia Cherawaty Tiyarah Primasari Ahmad Umar, Mohamad Gusnal Weny Almoravid Dunga Weny Almoravid Dungga Widhia Astuti Manoppo Yasin, Husain N Zamroni Abdussamad