Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.212
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Scientia Law Review Literasi Hukum Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum GANEC SWARA Transparansi Hukum Jurnal Abdidas Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal hukum IUS PUBLICUM Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Evidence Of Law Journal of Comprehensive Science Bacarita Law Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Waode Mustika
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perbandingan Hukum atas hak anak yang berkewarganegaraan ganda akibat korban cerai (komparatif BW dan Privaatrecht) Megiani, Ni Made; Kasim, Nur Mohamad; Mustika, Waode
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 2 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i2.255

Abstract

Perbandingan Hukum di Negara Indonesia dan juga Negara belanda dalam menangani kasus Child Abduction atau (penculikan anak oleh orang tua kandungnya sendiri) meskipun sama-sama menganut sistem civil law, Indonesia belum menjadi peserta dari Konvensi Den Haag 1980, sejak akhir tahun 2014 sampai saat ini , telah dibahas rencana Indonesia untuk menjadi peserta dari konvensi ini Saat ini tengah dipersiapkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Aksesi Indonesia terhadap Konvensi Den Haag 1980 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keikutsertaan Indonesia dilakukan melalui aksesi terhadap Konvensi Den Haag 1980. Sementara di Negara belanda (Eropa Kontinental), pengaturan hukum terhadap perlindungan anak menggunakan sistem Hague Convention terutama dalam Kasus parented International Child Abduction atau (penculikan anak oleh oleh orang tua kandung).
Pengaturan Hukum Atas Hak Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Menggunakan Studi Komparatif Megiani, Ni Made; Mohamad Kasim, Nur; Mustika, Waode
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 4 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i4.311

Abstract

Permasalahan kewarganegaraan dari perkawinan campuran sering kerap terjadi, pengkajian komparatif atau perbandingan hukum merupakan bagian yang tidak pernah lepas dari hukum nasional. Setiap perkawinan campuran antara WNS dan WNI salah satunya akan kehilangan kewarganegaraannya dan akan mengikuti kewarganegaraan pasangannya, Begitu pula pada Anak yang berkewarganegaraan ganda. Perbandingan antara Hukum indonesia dan belanda pada Hak status dan kewarganegaraan anak korban cerai pada perkawinan campuran. Dimana Pada hukum di indonesia seorang anak yang orang tuanya bercerai pada perkawinan campuran dapat dikatakan sebagai anak yang memiliki status dwi kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda sedangkan pada hukum belanda anak tersebut hanya akan memiliki satu kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan belanda saja dapat dikatakan dwi kewarganegaraan hanya apabila salah satu orang tuanya menganut asas ius soli. Bentuk perlindungan Hukum antara Hukum di Indonesia dan Hukum Belanda pada Hak Anak Masih sama yaitu memberikan kebebasan terhadap si anak ketika bersia delapan belas (18) atau paling lambat dua puluh satu (21) untuk memilih kewarganegaraanya.
Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Barang Yang Diakibatkan Oleh Perusahaan Dwitama Bagaskara Modjo, Rizky; Junus, Nirwan; Mustika, Waode
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.364

Abstract

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin segala kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak-hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan- tindakan yang dapat merugikan konsumen. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum perlindungan konsumen .Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. penelitian hukum normatif yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder. Pelaku usaha memiliki beberapa tanggung jawab dalam suatu kegiatan perdagangan. Tanggung jawab tersebut diatur dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu pasal yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha yaitu pasal 19. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Klinik Hukum: Strategi Legalisasi Aset Pertanian Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Desa Talumopatu Mustika, Waode; Fikri, Nurul Fazri El; Kamba, Sri Nanang Meiske; Sarson, Moh Taufiq Zulfikar
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1197

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk Klinik Hukum dengan fokus pada strategi legalisasi aset pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango. Permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat adalah rendahnya kesadaran hukum terkait pentingnya legalisasi aset pertanian yang berdampak pada kepastian hukum kepemilikan lahan serta pemanfaatannya secara optimal. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, penyuluhan hukum  dengan metode dialog interaktif, pembentukan klinik hukum serta pelaksanaan konsultasi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalisasi aset pertanian, terciptanya kesadaran hukum dalam pengelolaan tanah pertanian, serta terbangunnya komitmen bersama untuk mendukung ketahanan pangan desa melalui pemanfaatan lahan yang legal dan produktif.
PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA GORONTALO : TELAAH PERAN BAWASLU Jamila; Rahim, Erman I; Mustika, Waode
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.429

Abstract

Alat peraga kampanye memiliki aturan tersendiri dalam pemasangannya, namun sering di sepelekan oleh peserta pemilu, seperti yang terjadi di Kota Gorontalo. Hal ini perlu untuk mendapat tindakan tegas dari Bawaslu sebagai pihak yang menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pilkada sekaligus mempunyai tanggungjawab dalam rangka melakukan penegakan ketentuan Pemilu.Berdasar pada persoalan tersebut, maka penting untuk menelaah peran Bawaslu dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Gorontalo. Penelitian ini akan dilakukan secara empiris dengan menetapkan Bawaslu Kota Gorontalo sebagai sumber data primer dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya sebatas menjalankan fungsi pengawasan saat hari pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada yang rentan terjadi pelanggara, namun juga menunjukkan bahwa pengawasan kampanye sebagai rangkaian proses pelaksanaan Pemilu juga menjadi kewenanganan dari Bawaslu dalam memastikan setiap peserta Pemilu maupun Pilkada dalam masa kampanye memiliki hak yang sama dan setara tanpa adanya pengkhususan. Adapun peran Bawaslu Kota Gorontalo memiliki peran strategis dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dengan menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kelemahan dari tindakan yang di lakukan oleh Bawaslu yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dari masyarakat serta peserta pemilu mamuppun tim sukses.
Child Cohabitation in the Grip of Patriarchy: Between Cultural Normalization and Legal Void Kamba, Sri Nanang Meiske; Kasim, Nur Mohamad; Mustika, Waode
Damhil Law Journal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v1i1.2774

Abstract

This study aims to examine the positive legal void in responding to the practice of child cohabitation in Indonesia and analyze the role of the patriarchal system in worsening the weak protection of children, especially girls. Using a juridical-normative method with a qualitative approach, this study examines national laws and regulations, international conventions, and critical legal literature to uncover structural inequalities in regulations. The results of the analysis show that child cohabitation is a form of covert sexual exploitation that has been allowed to take place in the social space without legal certainty due to legal-formalistic views and the dominance of patriarchal cultural norms. The state has failed to carry out its constitutional mandate in guaranteeing children's rights to protection, health, education, and self-development. Therefore, progressive legal reform, based on gender justice and based on the principles  of the best interest of the child and maqasid al-shariah is needed as an urgent step to ensure comprehensive and transformative legal protection for Indonesian children.
Implikasi Pengaturan Ilmu Forensik dalam KUHP lama dan Baru terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum Pidana Anak Maudi A. Djibu; Dian Ekawaty Ismail; Waode Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2475

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penggunaan ilmu forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan anak di bawah umur antara KUHP lama dan KUHP baru, serta menelaah implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Melalui pendekatan hukum normatif dengan metode statute dan comparative approach, penelitian ini menelaah perkembangan pengaturan hukum pidana yang mengintegrasikan bukti ilmiah dalam proses pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan modern terhadap penggunaan ilmu forensik, mempertegas peran ahli, serta memperkuat perlindungan bagi korban anak melalui mekanisme pembuktian yang lebih objektif dan transparan. Implikasi dari perubahan ini tidak hanya meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan paradigma baru penegakan hukum yang humanis, ilmiah, dan berkeadilan
Problematika Hukum dalam Penguasaan Kawasan Konservasi: Studi atas Pemanfaatan Cagar Alam untuk Kegiatan Ekonomi di Indonesia Mutiara I. Kadir; Weny Almoravid Dungga; Waode Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2507

Abstract

Penelitian ini membahas problematika hukum penguasaan kawasan konservasi di Indonesia dengan fokus pada pemanfaatan Cagar Alam Tangale untuk kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya perkebunan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa kegiatan penguasaan dan pembukaan lahan di kawasan konservasi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara yuridis, tindakan tersebut mengandung implikasi pidana, perdata, dan administratif yang mengharuskan pelaku untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan. Namun, penelitian ini juga menyoroti faktor ekonomi dan sosial masyarakat sebagai penyebab utama perambahan, yang menuntut pendekatan hukum berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan. Diperlukan kebijakan kolaboratif melalui kemitraan konservasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan kesejahteraan sosial. Penegakan hukum yang humanis dan edukatif diharapkan mampu menciptakan tata kelola kawasan konservasi yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
Peran Dan Kontribusi Sekolah Dan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Proses Diversi Untuk Kasus Perundungan Siswa Di Sekolah Wira Bhakti Widhia Astuti Manoppo; Dian Ekawaty Ismail; Waode Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2652

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran dan kontribusi sekolah dan lembaga perlindungan anak dalam proses diversi untuk kasus perundungan siswa di Sekolah Wira Bhakti dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kasus perundungan yang terjadi menunjukkan kompleksitas masalah hukum, psikologis, dan sosial di lingkungan pendidikan. Sekolah berperan sebagai garda terdepan dalam identifikasi dini dan fasilitasi proses diversi berbasis keadilan restoratif, sedangkan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menjalankan fungsi mediasi, pendampingan psikososial, pengawasan pelaksanaan diversi, dan koordinasi lintas lembaga. Penelitian menemukan bahwa kolaborasi yang efektif dapat memulihkan korban, merehabilitasi pelaku, dan mengembalikan harmoni pada sekolah. Namun, hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, pelatihan, dan regulasi teknis masih menghambat implementasi optimal. Temuan ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan untuk menunjang penyelesaian alternatif perkara anak yang berkonflik hukum di lingkungan pendidikan nasional, sesuai amanat UU SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak
Co-Authors Ahmad, Rafliyanto Akuna, Sandrawati Anis Bajrektarevic Dian Ekawaty Ismail Dungga, Weny Almovarid Dwitama Bagaskara Modjo, Rizky Erman I. Rahim Faradiba Mutiara Dewi Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fikri, Nurul Fazri El Fitran Amrain Hana Yunita Wagimin Hatu, Mohamad Akbar R Hatu, Mohamad. Akbar R. Jamila Juwita Widya Mahmud Kau, Paramita Lisnawaty W. Badu Mamu, Karlin Maudi A. Djibu Megiani, Ni Made Mellisa Towadi Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa Mohamad Farhan Harun Mohamad. R. U Puluhulawa Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Mutiara I. Kadir Nasiru, La Ode Gusman Nirwan Junus Nur Mohamad Kasim Nur Mohammad Kasim Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Prala Ney PUTRI HANDAYANI Rahman Hasima Rizky Dwitama Bagaskara Modjo Salim Alidrus Salim Alidrus Sarson, Moh Taufiq Zulfikar SRI MULYANA LIHAWA Sri Nanang Meiske Kamba Sulingo, Elpin Susan Bau Suwitno Yutye Imran Teli Lestari Gonibala Thalib, Muthia Cherawaty Tiyarah Primasari Ahmad Umar, Mohamad Gusnal Weny Almoravid Dunga Weny Almoravid Dungga Widhia Astuti Manoppo Yasin, Husain N Zamroni Abdussamad