Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

PENERAPAN ASAS TERANG DAN TUNAI DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH WARIS YANG BELUM DIBAGI DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Nulhakim, Aqdilla Diba; Pujiwati, Yani; Wahjuni, Sari
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10846

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai penerapan asas terang dan tunai dalam pembuatan akta jual beli tanah waris yang belum dibagi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli di Indonesia turut tunduk pada asas terang dan tunai yang ada pada hukum adat. Pada saat ini jual beli yang obyeknya berupa tanah waris, beberapa menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan pihak tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan asas terang dan tunai dalam pembuatan akta jual beli tanah waris yang belum dibagi dihadapan PPAT telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam melakukan perbuatan hukum jual beli yang objeknya berupa tanah waris, harus melibatkan seluruh ahli waris untuk memberikan persetujuan dengan hadir dihadapan PPAT dan turut menandatangani akta jual beli. Kata Kunci : Asas, Terang dan Tunai, Tanah. AbstractThe purpose of this research is to gain an understanding of the application of the clear and cash principles in making deeds of sale and purchase of inherited land that has not been divided before the Land Deed Official. The transfer of land rights through buying and selling in Indonesia is also subject to the principles of clear and cash existing in customary law. Currently, buying and selling where the object is inherited land, some of it causes problems that can be detrimental to certain parties. The research method used is a normative juridical approach. From the research results, it was concluded that the application of the clear and cash principles in making deeds of sale and purchase of inherited land that has not been divided before the PPAT has been adjusted to the applicable laws and regulations. So, when carrying out legal acts of sale and purchase whose object is inherited land, all heirs must be involved in giving their consent by appearing before the PPAT and participating in signing the sale and purchase deed. Keywords: Principle, Light and Cash, Land.
PROBLEMATIKA PENETAPAN HAK ULAYAT MENJADI HAK PENGELOLAAN DALAM PP NOMOR 18 TAHUN 2021 Pramanthana, Salsabila; Pujiwati, Yani; Nugroho, Bambang Daru
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.25875

Abstract

ABSTRAKTujuan utama dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis Eiksiisteinsii Hak Peingeilolaan beirdasarkan Peiraturan Peimeiriintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peingaturan Hukum Hak Ulayat beirdasarkan UUPA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan sekunder, primer dan tersier, sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yakni menggambarkan fakta dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 4 dan 5 PP No. 18 tahun 2021 meineirangkan bahwa asal tanah yang dapat diibeiriikan untuk Hak Peingeilolaan (HPL)dii sampiing Tanah Neigara, juga Tanah Ulayat yang hanya dapat diibeiriikan keipada Masyarkat Hukum Adat, seidangkan dii dalam keiteintuan Pasal 137 UUCK meineintukan bahwa tanah yang diibeiriikan deingan HPL hanya beirasal darii Tanah Neigara dan tiidak meingamanahkan Masyarakat Hukum Adat seibagaii subyeik yang dapat diibeirii HPL, dan peirspeiktiif keiteintuan Pasal 3 UUPA diiteigaskan bahwa: "deingan meingiingat keiteintuan-keiteintuan dalam Pasal 1 dan 2 peilaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang seirupa iitu darii masyarakat-masyarakat hukum adat, seipanjang meinurut keinyataannya mash ada, harus seideimiikiian rupa seihiingga seisuaii deingan keipeintiingan nasiional dan Neigara, yang beirdasarkan atas peirsatuan banqsa seirta tiidak boleih beirteintangan deingan Undang-undang dan peiraturan-peiraturan laiin yang leibiih tiinggii.Kata Kunci : Probelamatika, Hak Ulayat, dan Hak Pengelolaan.ABSTRACTThe main objective in conducting this research is to analyze the Eiksiisteinsii of Peingeilolaan Rights based on Peimeiriintah Regulation Number 18 of 2021 and the Legal Regulations of Customary Rights based on UUPA. This research uses a normative juridical method with secondary data collection techniques consisting of secondary, primary and tertiary materials, while the data analysis used in this research is qualitative juridical, namely describing facts and linking them to applicable laws and regulations. The research results show that Articles 4 and 5 PP No. 18 of 2021 states that the origin of land that can be assigned to Customary Law Communities (HPL) is in addition to State Land, as well as Ulayat Land which can only be assigned to Customary Law Communities, while in the provisions of Article 137 UUCK it is intended that land that is assigned to HPL only originates from State Land and not entrusting Customary Law Communities as subjects that can be assigned to the HPL, and the perspective of the provisions of Article 3 of the UUPA emphasizes that: "with regard to the provisions in Articles 1 and 2 of the implementation of customary rights and similar rights of legal communities Customs, as long as they are in fact still existing, must be of such an ideal nature that they are in accordance with national and state desires, which are based on the unity of society and must not be in conflict with laws and other higher regulations.Keywords: Probelamatics, Customary Rights, and Management Rights.