Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Sosiohumaniora Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Bina Hukum Lingkungan Unes Law Review PALAR (Pakuan Law review) ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan JUSTISI Eksekusi : Journal Of Law JURNAL USM LAW REVIEW The Kalimantan Social Studies Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Bina Hukum Lingkungan Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Referendum

Yani Pujiwati

Unknown Affiliation

Author-ID : 348487

Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PENGADAAN RUMAH MELALUI DANA TAPERUM BERDASARKAN KEPPRES NO. 14 TAHUN 1993 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Yani Pujiwati; Mulyani Djakaria; Betty Rubiati
Sosiohumaniora Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v3i2.5209

Pengadaan rumah bagi Pegawai Negeri dapat dilaksanakan dengan penyediaan fasilitas rumah negara, tetapi tidak semua Pegawai Negeri Sipil memperoleh fasilitas tersebut. Keppres No. 14 Tahun 1993 memungkinkan Pegawai Negeri Sipil memperoleh bantuan dana berupa uang muka pembelian rumah yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dan sebagian biaya untuk membangun rumah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tanah di tempatnya bekerja. Di dalam penelitian ini dipergunakan metode deskriptif analitis agar diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yaitu terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil. Dari penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa memperoleh dana bantuan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil merupakan hak Pegawai Negeri Sipil dengan terlebih dahulu melaksanakan kewajiban berupa tabungan yang dipotong dari gaji setiap bulan. Perolehan dana ini harus melalui tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Pengadaan rumah, tabungan perumahan.

ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SATUAN RUMAH SUSUN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) Betty Rubiati; Yani Pujiwati; Mulyani Djakaria
Sosiohumaniora Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

ABSTRAKPembangunan perumahan dan permukiman merupakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhandasar manusia.Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah serta mengefektifkan penggunaan tanahterutama di daerah-daerah berpenduduk padat dan di kota-kota besar yang tanahnya sudah terbatas perlu diarahkanpembangunan perumahan dan permukiman dalam bentuk dan sistem Rumah Susun. Kepemilikan rumah susunyang ada saat ini menyatukan satuan rumah susun dengan hak atas tanahnya yang harganya semakin tinggisehingga sulit dijangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah.Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaandan pelitian lapangan dianalisis secara normatif kualitatifKepemilikan satuan rumah susun saat ini sudahmenerapkan asas pemisahan horisontal, hal ini terlihat bahwa rumah susun dapat dibangun diatas tanah milikorang lain, namun Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menyatukan kepemilikan satuan rumahsusun dengan tanah bersama menunjukkan masih dipengaruhi asas perlekatan. Dalam kepemilikan rumah susunmelalui pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan pendayagunaan tanah wakaf dengan cara sewadengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan rumah susun menunjukanpenerapan asas pemisahan horisontal secara konsisten. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untukmemenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, namun belum bisa terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karenapemilikan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah masih dikaitkan dengan hak atas tanah yangharganya semakin meningkat. Pemilikan rumah susun yang memisahkan dengan hak atas tanahnya diharapkandapat memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, namun sampai saat ini belum dapatdilaksanakan, selain belum ada peraturan pelaksanaan UU Rumah Susun juga belum ada instansi yang dapatmelakukan pendaftarannya.

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP UPAH PEKERJA Yani Pujiwati; Dewi Kania Sugiharti; Nia Kurniati
Sosiohumaniora Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v7i2.5343

Upah pekerja di Indonesia belum mencapai taraf yang menggembirakan, Namun demikian, terhadap upah tersebut masih dikenakan Pajak Penghasilan yang memberatkan pekerja, apalagi pada masa krisis ekonomi berkepanjangan seperti sekarang ini. Di dalam penelitian ini dipergunakan metode deskriptif analitis agar diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap upah pekerja. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengenaan pajak terhadap pekerja. Dari penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa upah pekerja adalah upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur. Upah pekerja dikenakan Pajak Penghasilan, namun penghasilan sampai 1 (satu) juta rupiah ditanggung oleh Pemerintah. Kata Kunci : Pekerja, Upah pekerja

EVALUASI DAMPAK BERLAKUNYA PP NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA Ida Nurlinda; Yani Pujiwati; Marenda Ishak s
Sosiohumaniora Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013
Publisher : Universitas Padjadjaran

Penetapan UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk mencegah terjadinya alih fungsi tanah pertanian. Data BPS (2010), menunjukkan bahwa 27 ribu hektar tanah pertanian dialihfungsikan untuk kepentingan non pertanian. Berdasarkan hal tersebut, UU No. 41/2009 diharapkan mampu menjadi instrumen pengendalian dalam pemanfaatan tanah. Di lain pihak, munculnya PP No 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar berpotensi terhadap meningkatnya alih fungsi tanah pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengevaluasi dampak berlakunya PP No 11 tahun 2010 berkaitan dengan kebijakan pengelolaan tanah pertanian; (2) Menjadi dasar dalam perumusan aturan pelaksanaan PP ; (3) mengkaji efektifitas pelaksanaan program terkait oleh dinas lainnya, dalam rangka mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan dengan metode analisis yuridis empiris. Selanjutnya, dilakukan kajian evaluasi lahan dalam rangka menilai produktivitas lahan pertanian dan penyebab rendahnya produktivitas lahan dari tanah-tanah yang terindikasi terlantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; PP 11/2010 ini tidak efektif dalam melakukan pemberdayaan dan penertiban tanah terlantar. Kedua, kordinasi dalam pelaksanaan PP dinilai kurang memadai antar sesama dinas-dinas yang terkait. Ketiga, perlu dilakukan penelitian guna membuat aturan pelaksanaan terhadap penertiban dan pendayagunaan tanah yang lebih adil dan berkelanjutan.

Co-Authors Adhyatma, Sulaeman Adzannya Basuki, Siti Hatia Agung Ramadhan Seli Amelia Sundari Waliyani Athallah, M. Nadhif Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Darmawan, Yuda Pratama Dewi Kania Sugiharti Dinur Zulfikar, Moch Dwi Rahayu, Tiara Ghaniyyu, Faris Faza Gio Saputra Hakim, Rachseria Isneni Hazar Kusmayanti, Hazar Husaeni, Rifky Bustami Ida Nurlinda Jeanice Chrisadi Kusumadewi, Nadya Mutiara Marenda Ishak s Maret Priyanta Milda Milda, Milda Mulyani Djakaria Muqtarib, Muqtarib Nadia Astriani Nia Kurniati Nulhakim, Aqdilla Diba Nurhayati, Elis Pramanthana, Salsabila Purnama Trisnamansyah Ramadani, Moch Januar Rosadi, Azkiya Kamila Rukmana, Yenni Yunithawati Suetani, Lies Wahjuni, Sari Yusuf Saepul Zamil Zamil, Yusuf Saeful

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Sosiohumaniora

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Sosiohumaniora