Articles
<![CDATA[KEWAJIBAN MEMILIKI ATAU MENGUASAI GARASI DI DKI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF ATURAN TERKAIT KAWASAN PERMUKIMAN ]]>
<![CDATA[Saputra, Gio]]>;
<![CDATA[Pujiwati, Yani]]>;
<![CDATA[Astriani, Nadia]]>
<![CDATA[ Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasca diterapkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi di Provinsi DKI Jakarta yang memuat kebijakan kewajiban memiliki atau menguasai garasi bagi pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta berdampak kepada masyarakat DKI Jakarta yang hendak memiliki kendaraan bermotor ataupun yang telah memiliki kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keselarasan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dengan aturan yang berkaitan dengan kawasan permukiman khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengingat hanya sebagian kecil wilayah kawasan permukiman di DKI Jakarta yang tertata. Hasil penelitian menunjukan penerapan aturan memiliki atau menguasai garasi di DKI Jakarta belum dapat diterapkan secara keseluruhan karena harmonisasi antar peraturan terkait yang termuat dalam aturan tersebut belum dapat mengakomodasi berjalannya aturan tersebut dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap aturan tersebut mengakibat ketidakperdulian masyarakat terhadap aturan tersebut.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENGADAAN TANAH MELALUI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Muqtarib, Muqtarib]]>;
<![CDATA[Pujiwati, Yani]]>;
<![CDATA[Rubiati, Betty]]>
<![CDATA[ Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 3, Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagai land manager, Bank Tanah bertugas untuk menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Tugas ini dilatar belakangi oleh beberapa program Pemerintah seperti; pembangunan infrastruktur, energi, pengembangan kota baru, program 1 juta rumah untuk MBR, penyediaan tanah, dan pembangunan tenaga listrik 35.000 megawatt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam mendukung pembangunan untuk kepentingan umum. Tugas ini tergolong baru dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia, maka dari itu artikel ini akan membahas bagaimana mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam menyelenggarakan pengadaan tanah. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan mekanisme pengadaan tanah dengan lembaga lain. Serta peran sebagai pihak penyedia tanah untuk pengadaan tanah pihak ketiga dirasa kurang efektif apabila diterapkan dalam praktik. Hal itu karena Bank Tanah dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pemanfaatan tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah.]]>
<![CDATA[The State's Obligation in Providing Replacement Housing Due to Lost Land ]]>
<![CDATA[Milda, Milda]]>;
<![CDATA[Kurniati, Nia]]>;
<![CDATA[Pujiwati, Yani]]>
<![CDATA[ Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 6 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/eduvest.v4i6.1481
<![CDATA[This research aims to find out the state's obligation in organizing occupancy lost due to land destruction. The form of this research is normative juridical with a statute approach and case approach. The type of research used is descriptive research and the data used is secondary data which is then All data obtained is collected and analyzed normatively qualitative. The results showed that the impact of the loss of land was that the community lost their shelter. Shelter is a basic right of all citizens, especially those affected by the disaster. The state is responsible for the fulfillment of the basic rights of the community, namely organizing and providing housing / shelter that is feasible and safe from disasters. If the state is absent then the state is violating the mandate of the Constitution and Pancasila.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik oleh PPAT Pada Kantor Pertanahan Terkait dengan Nomor Induk Kependudukan Debitur yang Tidak Terverifikasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ]]>
<![CDATA[Kusumadewi, Nadya Mutiara]]>;
<![CDATA[Pujiwati, Yani]]>;
<![CDATA[Nurhayati, Elis]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13999
<![CDATA[Implementasi Hak Tanggungan Elektronik yang tiba-tiba tanpa adanya transisi dan sosialisasi yang cukup, menimbulkan permasalahan seperti terdapat beberapa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan yang tidak terdaftar yang mengakibatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak dapat didaftarkan, sehingga mengakibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat melanjutkan pendaftaran tersebut. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif. Hasil dari bahwa NIK yang tidak terdaftar menghambat proses registrasi Hak Tanggungan Elektronik apabila pendaftaran Hak Tanggungan. Apabila APHT dibuat berdasarkan KTP palsu, maka identitas yang tercantum di dalam APHT pun palsu sehingga APHT tersebut sama sekali tidak dapat didaftarkan sehingga harus dibuat APHT baru dengan identitas yang sesungguhnya serta upaya yang dilakukan untuk permasalahan NIK debitur tidak terdaftar di Disdukcapil terkait pendaftaran Hak Tanggungan yaitu membuat KTP baru sesuai dengan identitas asli dan didaftarkan ke Disdukcapil setempat, Pembuatan APHT baru ke PPAT setempat.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH ]]>
<![CDATA[Rubiati, Betty]]>;
<![CDATA[Pujiwati, Yani]]>;
<![CDATA[Djakaria, Mulyani]]>
<![CDATA[ Bina Hukum Lingkungan Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (495.23 KB)
<![CDATA[Kepemilikan rumah susun yang ada saat ini menyatukan rumah susun dengan hak atas tanahnya yang harganya tinggi sehingga sulit dijangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam perkembangannya pengaturan rumah susun yang baru sudah memisahkan bangunan rumah susun dengan hak atas tanahnya sesuai dengan asas pemisahan horizontal, yaitu satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah barang milik pemerintah/ daerah dan tanah wakaf dengan cara sewa. Namun hal ini masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Hasil yang dicapai adalah bahwa sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara pendaftaran kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun dan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun), namun sudah ada upaya pemerintah untuk membuat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SKBG Sarusun dan kelembagaannya yang melibatkan instansi tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagai instansi teknis yang mengatur tentang perumahan dan bangunan gedung.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SURAT IZIN PERUMAHAN (SIP) DALAM KERANGKA HUKUM PERUMAHAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pujiwati, Yani]]>
<![CDATA[ Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.073 KB)
<![CDATA[Kepastian pemilikan rumah akan mengurangi sengketa berkaitan dengan rumah yang sekarang marak terjadi di kota besar seperti Kota Bandung. Selama ini masyarakat yang memperoleh Surat Izin Perumahan (SIP) secara turun temurun seringkali beranggapan bahwa rumah tersebut sudah menjadi haknya karena pewarisan. Sementara untuk membuktikan pemilikan rumah tidak memiliki alat pembuktian apapun, seringkali terjadi Surat Izin Perumahan (SIP) sudah habis jangka waktu izin penghuniannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penghunian rumah bukan oleh pemilik dalam berbagai peraturan yang pernah berlaku di Indonesia dan kedudukan Surat Izin Perumahan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai masalah hukum dan fakta serta gejala lainnya yang berkaitan dengan pengaturan Surat Izin Perumahan (SIP), kemudian menganalisisnya guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan peraturan tentang perumahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghunian rumah bukan oleh pemilik diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan pemerintah yang masih berlaku berdasarkan peraturan peralihan. Kedudukan Surat Izin Perumahan (SIP) tidak menunjukkan kepemilikan, namun menunjukkan penghunian saja.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PERUBAHAN PERUNTUKAN PRASARANA DAN SARANA TERHADAP PEMILIK RUMAH DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Adhyatma, Sulaeman]]>;
<![CDATA[Pujiwati, Yani]]>;
<![CDATA[Priyanta, Maret]]>
<![CDATA[ Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebutuhan terhadap perumahan telah mengalami peningkatan, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat dunia, terutama pada masyarakat perkotaan, dimana populasi penduduknya sangat besar, sehingga memaksa pemerintah untuk berupaya memenuhi kebutuhan akan perumahan di tengah berbagai kendala seperti keterbatasan lahan perumahan. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu implikasi perubahan peruntukan prasarana dan sarana terhadap pemilik rumah yang mengalami kerugian di kawasan permukiman dan arah pengaturan peruntukan prasarana dan sarana di kawasan permukiman dalam mewujudkan lingkungan yang teratur, serasi dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yang menitikberatkan terhadap data sekunder yang difokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Analisis data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif yakni memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi perubahan peruntukan prasarana dan sarana terhadap pemilik rumah yang mengalami kerugian di kawasan permukiman yaitu terjadi eksklusifitas dalam pemanfaatan fasilitas tersebut, karena fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan public goods yang pemanfaatannya tidak dipungut biaya dan tidak boleh ada pihak yang dikecualikan dalam pemanfaatan fasilitas tersebut. Pemilik rumah dapat mengajukan tuntutan kepada pengembang perumahan untuk mendapatkan kompensasi akibat dari kerugian yang dialaminya. Arah pengaturan peruntukan prasarana dan sarana di kawasan permukiman dalam mewujudkan lingkungan yang teratur, serasi dan berkelanjutan adalah untuk mengawasi, mengendalikan dan memanfaatkan ruang, lahan serta sumber daya alam yang tersedia dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di kawasan permukiman, sehingga dapat menciptakan keteraturan dan keterpaduan antara lahan yang akan dibangun dengan persentase yang telah diatur.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN MEMILIKI ATAU MENGUASAI GARASI DI DKI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF ATURAN TERKAIT KAWASAN PERMUKIMAN ]]>
<![CDATA[Saputra, Gio]]>;
<![CDATA[Pujiwati, Yani]]>;
<![CDATA[Astriani, Nadia]]>
<![CDATA[ Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasca diterapkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi di Provinsi DKI Jakarta yang memuat kebijakan kewajiban memiliki atau menguasai garasi bagi pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta berdampak kepada masyarakat DKI Jakarta yang hendak memiliki kendaraan bermotor ataupun yang telah memiliki kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keselarasan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dengan aturan yang berkaitan dengan kawasan permukiman khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengingat hanya sebagian kecil wilayah kawasan permukiman di DKI Jakarta yang tertata. Hasil penelitian menunjukan penerapan aturan memiliki atau menguasai garasi di DKI Jakarta belum dapat diterapkan secara keseluruhan karena harmonisasi antar peraturan terkait yang termuat dalam aturan tersebut belum dapat mengakomodasi berjalannya aturan tersebut dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap aturan tersebut mengakibat ketidakperdulian masyarakat terhadap aturan tersebut.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENGADAAN TANAH MELALUI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Muqtarib, Muqtarib]]>;
<![CDATA[Pujiwati, Yani]]>;
<![CDATA[Rubiati, Betty]]>
<![CDATA[ Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 3, Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagai land manager, Bank Tanah bertugas untuk menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Tugas ini dilatar belakangi oleh beberapa program Pemerintah seperti; pembangunan infrastruktur, energi, pengembangan kota baru, program 1 juta rumah untuk MBR, penyediaan tanah, dan pembangunan tenaga listrik 35.000 megawatt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam mendukung pembangunan untuk kepentingan umum. Tugas ini tergolong baru dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia, maka dari itu artikel ini akan membahas bagaimana mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam menyelenggarakan pengadaan tanah. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan mekanisme pengadaan tanah dengan lembaga lain. Serta peran sebagai pihak penyedia tanah untuk pengadaan tanah pihak ketiga dirasa kurang efektif apabila diterapkan dalam praktik. Hal itu karena Bank Tanah dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pemanfaatan tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM STATUS TANAH BEKAS EIGENDOM YANG BELUM DI KONVERSI DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH PPAT SETELAH BELRKUNYA UUPA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ]]>
<![CDATA[Husaeni, Rifky Bustami]]>;
<![CDATA[Pujiwati, Yani]]>;
<![CDATA[Zamil, Yusuf Saepul]]>
<![CDATA[ PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33751/palar.v10i3.10683
<![CDATA[ABSTRAKPada tanggal 24 September tahun 1980 ketentuan mengenai eigendom sudah dianggap tidak berlaku, namun dalam praktiknya kepemilikan hak eigendom masih banyak dimiliki oleh beberapa dari masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman mengenai status tanah bekas eigendom yang belum dikonversi menjadi hak milik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitiannya yaitu studi kepustakaan dan lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, karena data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun sistematis. Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang memiliki dalam kepemilikan hak eigendom yang belum di konversi menjadi hak milik sehingga berakibat pada status tanah bekas eigendom tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Kata Kunci: Tanah, Eigendom, Konversi. ABSTRACTOn September 24 1980, the provisions regarding eigendom were deemed no longer valid, but in practice many communities still own eigendom rights. The aim of this research is to gain an understanding of the status of former eigendom land that has not been converted into property rights after the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations in connection with related regulations. This research method uses a normative jurisprudential approach. Specifications: This research is descriptive analytical in nature. The research stage is literature and field study. The data analysis method in this research is a qualitative juridical analysis method, because the data obtained through field research and library research are arranged systematically. Based on the results of research at the Bandung City National Land Agency, in practice there are still many people who have ownership of eigendom rights which have not been converted into property rights, resulting in the status of the former eigendom land becoming land controlled by the state. Keywoard: Land, Eigendom, Conversion.]]>
