Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.968
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Komunikasi Hukum Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Hukum Sasana Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Ganesha Law Review BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Locus Journal of Academic Literature Review Media Bina Ilmiah Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Indonesia Robby Alfahrizi; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda; I Made Wirya Darma; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2938

Abstract

Penelitian ini membahas pengaturan hukum pidana Indonesia terkait tindak kekerasan seksual berbasis digital serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Kekerasan seksual berbasis digital mencakup tindakan seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pemerasan seksual melalui teknologi, pelecehan secara elektronik, dan manipulasi data pribadi yang memberikan dampak serius terhadap korban baik psikologis maupun sosial. Kajian normatif dilakukan terhadap undang-undang yang relevan yaitu UU ITE, UU TPKS, dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual digital, dengan UU TPKS sebagai instrumen utama yang berorientasi pada perlindungan korban. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada unsur kesengajaan dan ketentuan hukum yang berlaku, di mana ancaman pidana disesuaikan dengan karakteristik perbuatan dan status korban, terutama jika korban anak atau rentan. Studi ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup untuk menjerat pelaku dan memberikan perlindungan secara proporsional terhadap korban kekerasan seksual berbasis digital.
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Outsourcing pada BUMN Sektor Kebandarudaraan Ayu Meitrisnawati, Ni Komang; I Nyoman Budiana; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Dewa Krisna Prasada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3151

Abstract

Studi ini menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam penentuan kompensasi bagi pekerja kontrak outsourcing di sektor BUMN Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pekanbaru Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr. Masalah hukum muncul dari pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akibat pengurangan kuota oleh perusahaan pemberi kerja (user) BUMN, yang sering kali mengabaikan masa kerja jangka panjang pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini di bawah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 menekankan perhitungan kompensasi secara ketat berdasarkan periode kontrak yang aktif, yang berpotensi mengabaikan akumulasi masa kerja pekerja yang telah dikontrak berulang kali. Analisis terhadap putusan pengadilan mengungkapkan bahwa meskipun kepatuhan hukum formal seringkali terpenuhi, keadilan substantif yang tercermin dalam asas proporsionalitas di mana kompensasi harus mencerminkan besarnya kontribusi pekerja dari waktu ke waktu masih menjadi celah kritis. Studi ini menyimpulkan bahwa penafsiran hukum harus meluas melampaui pembacaan tekstual untuk memasukkan prinsip-prinsip keadilan, memastikan bahwa pekerja outsourcing menerima kompensasi yang adil dan proporsional dengan durasi layanan aktual mereka, bukan hanya masa kontrak terakhir mereka.
Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Dps) Alfionita Togo; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3565

Abstract

Di Pengadilan Agama Denpasar, kasus perceraian menunjukkan peningkatan setiap tahun, sehingga menjadi isu hukum yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, apakah prinsip konsensualisme dalam proses mediasi sudah terpenuhi dalam perkara perceraian di pengadilan agama denpasar? kedua, apakah hakim sebagai mediator dalam memutus perkara perceraian mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara?. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai hukum perdata, khususnya terkait peran hakim dalam proses mediasi perceraian, sekaligus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif, memadukan beberapa pendekatan, antara lain analisis peraturan perundang-undangan, studi kasus, pemikiran konseptual, serta pendekatan sosiolegal. Sebagai bahan kajian, penelitian ini menyoroti Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Dps sebagai contoh konkret. Sumber hukum yang dijadikan rujukan mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, doktrin, dan karya akademik lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan konflik antar pasangan. Untuk menekan angka perceraian, strategi yang dapat diterapkan antara lain penyelenggaraan mediasi yang lebih efektif dan peningkatan edukasi hukum di masyarakat.
Pengaturan Hukum Atas Klausul Non Kompetisi Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia Nanda Shinta Dewi, Ni Putu; Putri Sukadana, Dewa Ayu; Eviani Yuliantari, I Gusti Ayu; Ari Rama, Bagus Gede
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4026

Abstract

Perkembangan usaha waralaba di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya kebutuhan pelaku usaha terhadap model bisnis yang terstruktur, relatif aman, dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Hubungan hukum dalam waralaba didasarkan pada perjanjian antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee), yang melibatkan penggunaan sistem bisnis, merek, serta hak kekayaan intelektual milik franchisor. Salah satu klausul penting dalam perjanjian waralaba adalah klausul non kompetisi, yang bertujuan membatasi franchisee untuk tidak menjalankan usaha sejenis atau yang berpotensi menjadi pesaing, baik selama maupun setelah berakhirnya perjanjian. Klausul ini menjadi krusial karena franchisee memperoleh akses terhadap know-how, sistem operasional, strategi pemasaran, dan informasi rahasia yang bernilai ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum klausul non kompetisi dalam perjanjian waralaba di Indonesia serta perannya dalam mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul non kompetisi memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan hak kekayaan intelektual dan sistem bisnis franchisor. Klausul ini tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat sepanjang dirumuskan secara wajar, proporsional, dan dibatasi secara jelas dari segi waktu, wilayah, dan lingkup usaha. Dengan demikian, klausul non kompetisi berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, etika bisnis, dan iklim usaha waralaba yang adil dan berkeadilan di Indonesia.
Analisis Yuridis Hak Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah : Studi Kasus Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Kpg Florensia Calista Putri Tembu; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; I Gede Agus Kurniawan; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7625

Abstract

This study examines the increasing incidence of land disputes in Indonesia, particularly those arising from unlawful acts in the form of unauthorized land occupation, which generate legal uncertainty and result in both material and immaterial losses for rightful landowners. The growing number of such cases highlights the urgent need for fair and firm legal protection, especially when land occupation has occurred over a long period and complicates the recovery of ownership rights. This research specifically analyzes Decision Number 267/Pdt.G/2020/PN Kpg, a case involving the occupation of part of the plaintiff’s certified land by the defendant. The general objective of the study is to gain a comprehensive understanding of the legal mechanisms for restoring land rights affected by unlawful land occupation, while the specific objectives are to identify the form of the unlawful act committed and to analyze the legal process used to recover the disputed land rights. The research employs a normative legal method based on the analysis of secondary data, including legislation, legal doctrines, and court decisions. The approaches applied consist of statutory, conceptual, and case approaches, using juridical-descriptive analysis techniques. The findings are expected to identify unauthorized land occupation through boundary expansion as a form of unlawful act and to explain the recovery mechanism through civil litigation and the validation of land boundary re-measurement reports. This study is expected to contribute theoretically to agrarian and civil law development and practically to improving land dispute resolution procedures and public legal awareness.
PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL: Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan Veronika Frinka Rambo; Ketut Elly Sutrisni; I Nyoman Budiana; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 11 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 In Progress
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v11i04.9801

Abstract

Hak atas kesehatan adalah fundamental HAM yang dijamin oleh UUD 1945 dan dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Namun, kenyataan geografis di 62 daerah tertinggal (Pegunungan, Pulau-pulau) menciptakan ketidakseimbangan struktural, yang mengakibatkan kegagalan perlindungan hukum yang tidak efektif. Peserta di daerah terpencil terhambat oleh ketiadaan infrastruktur komunikasi dan menanggung risiko serta biaya transportasi darurat yang ekstrim, yang tidak terkompensasi oleh sistem. Penelitian ini bertujuan mengkaji keadilan peraturan BPJS bagi peserta di daerah tertinggal dengan fokus pada kegagalan yang dipicu oleh kondisi geografis. Metode yang digunakan adalah hukum normatif (penelitian hukum normatif) dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Pengaduan dan Mediasi BPJS secara sistematis gagal. Mekanisme Pengaduan lumpuh akibat hambatan sinyal dan jarak fisik ekstrem, sedangkan Mediasi (Pasal 49) gagal secara substantif karena hanya bersifat represif kasus-per-kasus dan tidak mampu mengkompensasi kerugian biaya akses darurat. Kegagalan ini melanggar pemerataan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diusulkanlah rekonstruksi hukum yang menjamin transformasi fungsi Mediasi menjadi alat intervensi struktural. Mediasi harus diubah menjadi mekanisme yang wajib menghasilkan Kebijakan Kompensasi Khusus Biaya Akses dan BPJS wajib membentuk Dana Kompensasi Biaya Akses Darurat (DKBAD) untuk mencakup risiko geografis secara kolektif.
Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja akibat Kepailitan I Nengah Sucipta Angga Putra; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.8975

Abstract

This research aims to analyze the legal protection of workers' rights during Termination of Employment (PHK) due to company bankruptcy, as well as assessing the conformity between applicable legal provisions and practice in the field. The method used is normative legal research with a statutory and factual approach. The research examines various legal regulations related to employment and bankruptcy, as well as the implementation of these regulations in resolving employment disputes. The research results show that the regulation of layoffs according to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation emphasizes that layoffs are the termination of the employment relationship due to certain things which result in the end of the rights and obligations between workers and employers which is a last resort. In practice, however, workers often experience difficulties in obtaining their normative rights, especially when companies face financial instability or insolvency. Then the responsibilities that can be carried out by companies to realize fair legal protection for workers are divided into 2 (two) efforts, namely preventive and repressive. Preventive efforts include compliance with labor regulations and transparent communication, while repressive efforts are carried out through dispute settlement and fulfillment of workers’ compensation rights. This research confirms the existence of a gap between legal norms and practice in the field. Therefore, it is necessary to increase legal awareness and strengthen regulatory enforcement to ensure the fulfillment of the rights of workers affected by layoffs.
IMPLIKASI PENENTUAN BATAS EKSPLOITASI AIR TANAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERDATA Ni Made Sudia Tantri Devi; Putu Eva Ditayani Antari; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.940

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini menganalisis implikasi penentuan batas eksploitasi air tanah terhadap tanggung jawab perdata dalam hukum lingkungan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas eksploitasi air tanah berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya air berdasarkan daya dukung lingkungan serta menjadi dasar penilaian terjadinya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pelanggaran terhadap batas tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Selain itu, penerapan prinsip strict liability dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkuat mekanisme pertanggungjawaban tanpa pembuktian unsur kesalahan. Kendala utama dalam implementasi adalah kesulitan pembuktian kausalitas serta lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat untuk menjamin efektivitas perlindungan air tanah secara berkelanjutan serta mendukung pembangunan berkelanjutan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan kepentingan masyarakat luas secara adil dan berkelanjutan optimal.Kata Kunci: Air Tanah, Batas Eksploitasi, Tanggung Jawab Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Strict Liability
Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Psikiatrikum Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Disabilitas Mental Pasca Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Ni Kadek Mudita Sari; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Putu Edi Rusmana
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 5 (2026): Mei
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i5.946

Abstract

Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 telah mengubah sistem pembuktian dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyandang disabilitas mental. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan kedudukan visum et repertum psikiatrikum dalam sistem pembuktian serta implikasinya terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana bertingkat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan alat bukti, pengakuan tegas terhadap keterangan ahli, dan fleksibilitas pembuktian memperkuat posisi visum et repertum psikiatrikum dalam proses peradilan. Penguatan tersebut sejalan dengan perubahan sistem pertanggungjawaban pidana yang membedakan antara pengurangan pidana dan pembebasan dari pidana berdasarkan tingkat disabilitas mental pelaku. Reformasi hukum ini mewujudkan kerangka hukum yang lebih komprehensif, proporsional, dan manusiawi serta berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta atas Pemutaran Musik secara Komersial : Studi Sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan Outlet Mie Gacoan di Denpasar I Gusti Agung Wahyu Artha Kusuma Putra; I Nyoman Budiana; Putu Eva Ditayani Antari; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.2020

Abstract

This study addresses the inconsistency between legal norms and practice in the use of music for commercial purposes without proper licensing and royalty payments. Despite clear regulations under Indonesian Copyright Law, violations remain frequent, as reflected in the dispute between the Collective Management Organization and a Mie Gacoan outlet in Denpasar. This research aims to examine the legal framework governing commercial music use and to analyze the dispute resolution mechanism applied in the case. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by secondary legal materials such as legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings indicate that the commercial use of music without authorization constitutes a violation of the economic rights of creators. The dispute was resolved through mediation as a form of alternative dispute resolution, resulting in an agreement on royalty payment as compensation. This outcome highlights the effectiveness of non-litigation mechanisms while also revealing a gap between regulatory provisions and their implementation in practice. Strengthening legal awareness and enforcement is therefore essential to ensure optimal copyright protection.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Adistya Chandra, Dwi Alfionita Togo Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Aviva Monica Candra Dewi Ayu Meitrisnawati, Ni Komang Budiana, I Nyoman Debi Febrianti, Ni Putu Dewa Ayu Putri Sukadana Florensia Calista Putri Tembu I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Wahyu Artha Kusuma Putra I Gusti Ayu Agung Mirah Virgianitri I Made Wirya Darma I Nengah Dasi Astawa I Nengah Sucipta Angga Putra I Ngurah Made Arya Putrawan Sudana I Putu Edi Rusmana Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kesuma, Ni Putu Regita Anggraeni Lourenco de Deus Mau Lulo Luh Putu Yeyen Karista Putri Nanda Shinta Dewi, Ni Putu Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Kadek Mudita Sari Ni Kadek Suanjayani Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Made Sudia Tantri Devi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Dian Puspita Dewi Ni Putu Dian Puspita Dewi Ni Putu Sawitri Nandari Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putri Sukadana, Dewa Ayu Robby Alfahrizi Veronika Frinka Rambo Wijaya, Gst. Ngr. Pt. Arya Kusuma ⁠Anak Agung Ayu Intan Puspadewi