Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.845
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Badamai Law Journal Khairun Law Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Banua Law Review KHAIRUN LAW JOURNAL Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Strata Law Review Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science LamLaj
Yulia Qamariyanti
Faculty Of Law Lambung Mangkurat University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan Ajwah, Ajwah; Usman, Rachmadi; Qamariyanti, Yulia
Notary Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.777 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v2i1.40

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik hak kebendaan pada objek jaminan fidusia berupa benda persediaan dan perlindungan terhadap kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia benda persediaan yang merupakan benda dalam persediaan) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, serta menggunakan sumber bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden Repupblik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Bahan hukum sekunder seperti buku-buku ilmiah, jurnal/hasil penelitian terdahulu dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Benda persediaan merupakan salah satu bentuk jaminan fidusia yang sebenarnya menyimpang dari sejumlah aturan jaminan fidusia, sebab berpeluang bisa berpindah tangan kepada invidpidu atau puhak lain sebab di jual, dan tidak terikat asas droit de suite, yang kemudian menyebabkan posisi kreditur menjadi berisiko tinggi. Dari segi perlindungan Peraturan UUJF secara tegas menyebutkan bahwa jika benda persedian di jual, maka harus diganti dengan benda yang memiliki nilai setara, apabila belum diganti, maka uang hasil penjualan benda bersangkutan yang dijadikan sebagai pengganti benda yang sudah dijual tersebut.nilai jeminan Fidusia menjadi patokan besarnya uang yang wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, terlepas dari benda persediaan yang dijual sudah diganti atau belum, tentunya semua tahapan ini memerlukan pengawasan oleh pihak kreditor kepada debitor.
Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kabupaten Kotawaringin Timur Putri, Dita Tatiana; Anwary, Ichsan; Qamariyanti, Yulia
Notary Law Journal Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v2i4.52

Abstract

Kompleksnya masalah pendaftaran tanah menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan berupaya untuk percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai program/proyek. Program terbaru saat ini adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan program tersebut diharapkan mampu menanggulangi sengketa terhadap tanah yang belum didaftarkan. Penelitian ini membahas upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur agar masyarakat mendaftarkan tanah dengan upaya pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta sengketa apa saja yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur berkenaan dengan tanah belum terdaftar dan cara menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptip. Hasil penelitian ini, Pertama, upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat mendaftarkan tanahnya adalah dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (RPONA) dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua, upaya penyelesaian sengketa yang terjadi adalah dengan negosiasi dan mediasi.
Fuqaha and Positive Law Opinions on the Permanent Nature of Waqf Object Submission Qamariyanti, Yulia; Aufa, Muhammad Fikri
Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.57

Abstract

Waqf is a virtue worship practiced by Muslims who give up their property for the public/community good. Movable and immovable assets can be donated. This paper examines fuqaha and Indonesian positive law on the permanence of waqf object surrender. Fuqaha with normative research methodologies and deductive and inductive data analysis have varied viewpoints on waqf's permanent conditions. Some require it, some don't. The first position is that waqf must be permanent and include a clear statement for it. This opinion is accepted by the majority of scholars from the Shafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (excluding Abu Yusuf in one narration), Zaidiyah, Ja'fariyah, and Zahriyah. Second, jurists from the Hanabilah, Ja'fariyah, and Shafi'iyah schools say waqf might be temporary. Temporary waqf is long- and short-term. Waqf assets are institutionalized indefinitely and only land with property rights can be waqf, according to Government Regulation 28 of 1977 and Presidential Instruction 1 of 1991. Waqf conditions might be permanent or temporary, based on land rights, according to Law 41 of 2004 and Government Regulation 42 of 2006.
THE ROLE OF LAW IN PROTECTING THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES Qamariyanti, Yulia; Al-Ghifari, Muhammad Farhan; Farghana, Nur Muhammad Zulyan Farghana; Kasehung, Gloria Stefanna; Irfan, Muhammad; Jannati, Fia; Al Farizi, Muhammad Refi; Zaidir, Firman Dzakir
Strata Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): September
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/slr.v2i2.232

Abstract

Every individual has equal human rights, without discrimination based on physical differences, skin color, race, ethnicity, or beliefs. This also applies to persons with disabilities who have the right to equal treatment. However, persons with disabilities often face discrimination, especially in obtaining employment. Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities provides legal guarantees for persons with disabilities to obtain protection and fulfillment of their rights. Nevertheless, the implementation of these rights is still not optimal. This study uses a normative method with a statutory approach to analyze the legal protection for persons with disabilities from violence, exploitation, and in terms of employment. The results show that although there is a strong legal basis, its implementation still faces various challenges, such as social stigma, weak law enforcement, and lack of accessibility. Therefore, further efforts are needed to overcome these obstacles to effectively realize legal protection for persons with disabilities.
Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kabupaten Kotawaringin Timur Dita Tatiana Putri*; Ichsan Anwary; Yulia Qamariyanti
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28850

Abstract

Kompleksnya masalah pendaftaran tanah menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan berupaya untuk percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai program/proyek. Program terbaru saat ini adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan program tersebut diharapkan mampu menanggulangi sengketa terhadap tanah yang belum didaftarkan. Penelitian ini membahas upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur agar masyarakat mendaftarkan tanah dengan upaya pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta sengketa apa saja yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur berkenaan dengan tanah belum terdaftar dan cara menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptip. Hasil penelitian ini, Pertama, upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat mendaftarkan tanahnya adalah dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (RPONA) dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua, upaya penyelesaian sengketa yang terjadi adalah dengan negosiasi dan mediasi.
Perubahan Status Karena Tukar Menukar Tanah Wakaf Untuk Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum Karuniawati, Retno Trie; Qamariyanti, Yulia
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.20936

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perubahan status karena tukar menukar tanah wakaf untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  dimana dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Hasil Penelitian: Salah Satu pertimbangan pemberian izin perubahan status harta benda wakaf adalah perhitungan nilai dan manfaat harta benda penukar, dimana nilai dan manfaatnya paling sedikit sama dengan harta benda wakaf semula. Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf
Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Jannah, Raudhatul; Erliyani, Rahmida; Qamariyanti, Yulia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 18 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13983550

Abstract

Tujuan yang ingin didapat dalam penelitian hukum ini ialah mencari tahu mengenai kepastian hukum dalam perkawinan beda agama yng dilakukan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative yang hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikaitkan sebagai konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku. Sifat penelitian preskriptif yaitu mengenai apa yang seharusnya yaitu yang berpegang kepada karekteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, dengan memberi argumentasi baru, bertolak dari argument tersebut diberikan preskriptif dalam bentuk saran-saran atau rekomendasi. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Mekanisme dan Tata Cara Permohonan Perkawinan Beda Agama yaitu dimana dalam proses perijinan di tingkat Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kecamatan, prosedur yang ditempuh sama dengan prosedur yang ditempuh pada proses perijinan perkawinan biasa (tidak berbeda agama). Proses perijinan perkawinan diawali dari surat keterangan RT/RW di lingkungan tepat berdomisilinya calon mempelai, yaitu Surat Pengantar Nikah dan Surat Status Perkawinan dari calon mempelai
Pendampingan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin dalam Penggunaan Aplikasi Sitasi Mendeley dan Zotero untuk Pencegahan Plagiasi Karya Ilmiah: Mentoring Students of the Faculty of Law Achmad Yani University Banjarmasin in Using the Mendeley and Zotero Citation Applications to Prevent Plagiarism of Scientific Papers Qamariyanti, Yulia; Tavinayati, Tavinayati; Zakiyah, Zakiyah; Rahmawati, Diana; Syahrida, Syahrida; Saprudin, Saprudin
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 4 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i4.9077

Abstract

A scientific work is a written document that aims to elucidate a scientific discourse conducted by an author or researcher. To convey information to the readers logically and methodically. Scientific works are typically composed to seek answers and to validate the veracity of the subject matter addressed. Thus, it is fitting that scientific writing frequently addresses issues that are novel, relevant, and previously unexplored by others. Scientific writing, as delineated by its formal attributes, encompasses papers (for seminars or symposia), articles, practicum reports, theses, and dissertations, all of which fundamentally result from scientific endeavors. The facts, conclusions, and other information inside the scientific study serve as references for other researchers doing subsequent investigations or studies. The aims of implementing community service are, firstly, to equip students with the knowledge and skills to utilize the Mendeley and Zotero citation software for composing scientific papers; secondly, to educate students on methods to prevent plagiarism in academic writing.
The Contextual of Waqf in Philosophy of Islamic Law Based on the Qur’an and Hadith Qamariyanti, Yulia
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 1 (2016): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v1i1.9

Abstract

The Islamic law is the command of God revealed to the Prophet Muhammad. Islamic legal thought can be a discussion about the purpose of Islamic law (al- ahkaammaqaashid). Islam gives comprehensive guidance to human life covering all aspects of life towards the achievement of happiness, physical, spiritual, social, individual and the world hereafter. The philosophy of Islamic law is the rule, principle, Mabda’ rules which are used to control the Islamic community. These rules can be in the forms of the verses the Qur’an, Hadith, or can be the opinions of the Prophet’s friends and tabi’in, and may also be the opinion developed at a time in the life of the community of Muslims or Islam. In the history of Islam, endowments known since the time of the Prophet Muhammad as endowments were prescribed after the Prophet Muhammad was in Medina.
Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat dalam Pendaftaran Tanah Merlani, Agnes Livia; Qamariyanti, Yulia; Mahyuni, Mahyuni
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 1 (2016): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v1i1.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentiikasi dan menilai bagaimana pemerintah menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Pasal 3 UU Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 2009. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga sumber hukum yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang berasal dari literatur penelitian. Jenis penelitian adalah sinkronisasi hukum, yaitu penelitian tentang sinkronisasi dan korelasi antara penerapan UUPA dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 tahun 2009, dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini ingin mengetahui apakah Pemerintah melalui ketentuan Pasal 3 dari UUPA dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi hak atas tanah adat di Provinsi Kalimantan Selatan.
Co-Authors Achmad Faishal Agnes Livia Merlani, Agnes Livia Ahmad Syaufi Ajwah, Ajwah Al Farizi, Muhammad Refi Al-Ghifari, Muhammad Farhan Asufie, Khairunnisa Noor Aufa, Muhammad Fikri Diana Rahmawati Diana Rahmawati Dita Tatiana Putri* Djumadi Erlina Erlina Erliyani, Rahmida Faisal Faisal* Faisal*, Faisal Farghana, Nur Muhammad Zulyan Farghana Fathul Achmadi Abby Gozali, Djoni S Hufni Ramadhani, Muhammad Ichsan Anwary Ichsan Anwary, Ichsan Istiana, Nana Jannati, Fia Karuniawati, Retno Trie Kasehung, Gloria Stefanna Laksono Trisnantoro Lubis, Tegar Abma Putra Mahyuni Mahyuni Mohammad Effendy Muhammad Irfan Mulyani Zulaeha nisa afifa Oktavianti Oktavianti Paulinah Paulinah Pratiwi Citra Kurnia Wilujeng Putri, Dita Tatiana Rachmadi Usman Rachmadi Usman, Rachmadi Rahmat Budiman Ramadhani, Muhammad Hufni Raudhatul Jannah Rifdah, Ayudia Nur Saifuddin, Sendy Salsabila Saprudin Saprudin Saprudin Saprudin Saprudin Saprudin, Saprudin Syahrida Syahrida Syahrida, Syahrida Tavinayati Tavinayati, Tavinayati Wulansari, Rizky Juliani Yuliyanti, Islina Zaidir, Firman Dzakir Zakiyah Zakiyah