Garuda - Garba Rujukan Digital

AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Yuliyanti, Islina; Qamariyanti, Yulia; Mahyuni, Mahyuni
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v3i1.72

alam proses pembuatan akta peralihan maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. Apabila jangka waktu tersebut diabaikan maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum terhadap akta peralihan tersebut.Maka untuk lebih terjaganya ketertiban dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dan juga agar pihak-pihak yang bersangkutan tidak di rugikan harus adanya sanksi tegas agar PPAT di Kota Banjarmasin tidak melakukan lagi pelanggaran tersebut, karena didalam peraturan itu sendiri sudah mengatakan bahwa hal tersebut adalah “wajib” bagi PPAT. Karena hal di atas menyangkut masalah pelaksanaan dari suatu ketentuan hukum, dikenakan tindakan administrasi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.

PEROLEHAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN BADAN HUKUM SWASTA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL Hufni Ramadhani, Muhammad; Effendy, Mohammad; Qamariyanti, Yulia
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.81

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji prosedur dan mekanisme perolehan tanah untuk kepentingan badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal dan untuk mengkaji status kepemilikan tanah badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal. Kegunaan penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum agraria dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang timbul mengenai perolehan tanah untuk kepentingan badan hukum swasta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah Preskriptif Analitis yang bertujuan untuk menjelaskan secara tepat dari sifat-sifat suatu individu, kondisi/gejala keleompok tertentu/untuk menentukan penyebaran dari suatu gejala untuk menentukan ada dan tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat kita. Hasil Penelitian: Pertama Prosedur dan mekanisme perolehan tanah untuk kepentingan badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal adalah mengatur mengenai tatacara yang sesuai dengan aturan dalam hal badan usaha memperoleh hak atas tanah, maka akan meningkatkan produktivitas kegiatan perekonomian khususnya yang dilakukan oleh badan hukum swasta. Ini tentu saja akan membawa pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian nasional kita. Status kepemilikan tanah oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah khususnya badan usaha swasta yang bergerak menjalankan perekonomian negara, ketika sudah memiliki status kepemilikan yang jelas maka tanah tersebut terdaftar sehingga akan mudah bagi badan hukum swasta untuk dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.’

RIGHT OF ACCESS TO AREA OF DEPRECIATED LAND REGULATION WITH THE LAW PERSPECTIVE OF LAND REGISTRY IN INDONESIA Wulansari, Rizky Juliani; Qamariyanti, Yulia; Erlina, Erlina
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i2.92

A Holder of Right has rights and obligation in using his/her land. One of the obligations of a Holder of Right is providing access right to an area of land depreciated which borders with his/her land. The obligation is one manifestation of social function basis. In the social reality, a legal issue pertaining to access to the area of land depreciated bordering with the land ownership. The emerging law issue is the cancelation of Certificate of Right to Own with the issuance basis by taking for granted access right of area of land depreciated and violation of access to area of depreciated land deemed to be an act contradicting the law. The present study is a normative law research. The law research conducted began with inventorization of laws and regulations, judicial decree, governance or other references concerning right of access to an area of depreciated land to be further applied in the relevant cases. There are some legal vacuums (rechtsvacuum) concerning the obligation of Certificate of Right to Own to provide right of access to the area of land depreciated in accordance with the law perspective of land registry in Indonesia. The governance of right of access to area of land depreciated in the laws and regulations in Indonesia is merely stated in Article 13, 31 and 50 of The Government regulation Number 40 of 1996 concerning Right To Cultivate, Building Rights on Land and Right Over Land. The legal solution that can be applied in the relevant issues concerning the obligation of Certificate of Right to Own Holder to provide right of access to an area of depreciated land in Indonesia in by making a separate governance stated in the Laws of Right to Own. In some cases of area of land depreciated cases which have been decided by court, Judge has different consideration and multi-interpretations on the dispute settlement

PENGGUNAAN ASURANSI TERHADAP RISIKO PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS Asufie, Khairunnisa Noor; Qamariyanti, Yulia; Usman, Rachmadi
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 2 (2020): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i2.110

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang berperan dalam bidang hukum keperdataan. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Mengenai kewenangan Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) yangberwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya. Perlunya perlindungan hukum bagi Notaris terhadap risikotersebut maka diperlukan adanya asuransi/pertanggungan jabatan Notaris sebagai salah satu cara pengalihan risiko. Permasalahan hukum yang terjadi adalah belumadanya produk asuransi/pertanggungan jabatan Notaris dan bentuk asuransi/pertanggunganjabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan bentuk dari asuransi/pertanggungan Jabatan Notaris. Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadapsistem hukum. Penelitian hukum yang dilakukan penulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Urgensi penggunaan perlindungan asuransi/pertanggungan jabatan Notaris merupakan suatu yang penting sebagai salah satu cara mengalihkan risikoyang dihadapi Notaris dan sebagai bentuk perlindungan hukum secara maksimaluntuk Notaris dalam pelaksanaan jabatan. Penggunaan asuransi/pertanggungan terhadap risiko pelaksanaan Notaris dapat berupa Professional insurance lebihspesifik dalam bentuk Notary insurance yang merupakan bagian dari asuransi/pertanggungan umum yang merupakan asuransi/pertanggungan kerugian dalambentuk produk baru yang dibuat oleh perusahaan asuransi/pertanggungan sebagai pemenuhan kebutuhan asuransi/pertanggungan untuk Notaris dalam pelaksanaanjabatan Notaris.

The Regulation of Non-Fungible Tokens as Fiduciary Security Objects Al-Ghifari, Muhammad Farhan; Qamariyanti, Yulia
Multidiscience : Journal of Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 2 (2025): June
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/multidiscience.v2i2.373

Non-fungible tokens (NFTs) have the potential to serve as fiduciary collateral in Indonesia. As a blockchain-based innovation, NFTs enable the unique representation and transfer of digital asset ownership. Under Indonesia’s Fiduciary Security Law, NFTs qualify as fiduciary collateral objects since they are classified as intangible assets. This study examines copyright protection for NFTs in the context of fiduciary collateral, along with the legal and technical challenges in their implementation. Key obstacles include the lack of specific regulatory frameworks, insufficient blockchain infrastructure, and limited public understanding of NFTs as fiduciary collateral. Consequently, there is a need for comprehensive regulations and the establishment of oversight institutions to ensure transactional legality and security.Such regulatory measures are expected to facilitate the use of NFTs as fiduciary collateral, enhance public trust, and promote the growth of a blockchain-based digital ecosystem in Indonesia.

KEABSAHAN AKTA NOTARIS TENTANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS SECARA HYBRID MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Istiana, Nana; Qamariyanti, Yulia
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.10014

Transformasi digital dalam dunia korporasi telah mendorong lahirnya bentuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara hybrid, yaitu kombinasi antara kehadiran fisik dan kehadiran secara elektronik. Perkembangan ini melahirkan persoalan hukum baru, khususnya terkait keabsahan akta notaris yang dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS hybrid dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta notaris terkait RUPS hybrid dari sudut pandang yuridis normatif, dengan mengkaji kesesuaian substansi dan prosedur pembuatan akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen sekunder lainnya yang relevan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020 sebagai regulasi teknis pelaksanaan RUPS secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, akta notaris yang memuat berita acara RUPS hybrid memiliki kekuatan hukum yang sah apabila memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan UUJN No.2/2014 dan UUPT No.40/2007. Akan tetapi, pelaksanaan RUPS secara hybrid menimbulkan tantangan tersendiri bagi notaris, khususnya terkait aspek verifikasi kehadiran secara daring, pembuktian identitas, serta pertanggungjawaban terhadap kebenaran pernyataan yang disampaikan secara virtual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui harmonisasi ketentuan teknis dan pengaturan etik profesi notaris untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan integritas akta notaris dalam konteks korporasi digital.

KEABSAHAN AKTA NOTARIS TENTANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS SECARA HYBRID MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Istiana, Nana; Qamariyanti, Yulia
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.10014

Transformasi digital dalam dunia korporasi telah mendorong lahirnya bentuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara hybrid, yaitu kombinasi antara kehadiran fisik dan kehadiran secara elektronik. Perkembangan ini melahirkan persoalan hukum baru, khususnya terkait keabsahan akta notaris yang dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS hybrid dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta notaris terkait RUPS hybrid dari sudut pandang yuridis normatif, dengan mengkaji kesesuaian substansi dan prosedur pembuatan akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen sekunder lainnya yang relevan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020 sebagai regulasi teknis pelaksanaan RUPS secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, akta notaris yang memuat berita acara RUPS hybrid memiliki kekuatan hukum yang sah apabila memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan UUJN No.2/2014 dan UUPT No.40/2007. Akan tetapi, pelaksanaan RUPS secara hybrid menimbulkan tantangan tersendiri bagi notaris, khususnya terkait aspek verifikasi kehadiran secara daring, pembuktian identitas, serta pertanggungjawaban terhadap kebenaran pernyataan yang disampaikan secara virtual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui harmonisasi ketentuan teknis dan pengaturan etik profesi notaris untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan integritas akta notaris dalam konteks korporasi digital.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search