Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

The Making of Character through Local Culture: Scrutinizing the Madihin Tradition in the Banjar Community Muhammad Torieq Abdillah; Erlita Budiarti; Ardiyan Fikrianoor; Amelia Fatmawati; Muhammad Wahdini
Contemporary Society and Politics Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Contemporary Society and Politics Journal (CSPJ)
Publisher : Contemporary Society and Politics Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Numerous incidents and reports concerning behaviors deviating from societal norms have marred the nation's character. One of the causes is the orientation of education itself, which predominantly focuses on cognitive aspects. Therefore, it is crucial to establish a new educational paradigm based on character education. The objective of this research is to understand how the local art form of Madihin can be implemented as a new paradigm in education, serving as a learning tool through the wisdom embedded in it to shape a cultured and charactered society. The research employs a qualitative descriptive approach with field research. The findings reveal that Madihin can serve as a learning tool with cultural significance. The implementation of Madihin as a learning tool to shape a cultured and charactered society can be provided to the community in the form of: First, serving as 'moral excellence' within the Madihin verses themselves to shape character through the development of virtues that have meaning in life. Secord, focusing on soft skills to maintain noble cultural values and cultivate a holistic mindset. Third, providing knowledge about character with cultural education as the basis for daily behavior. Keywords: Learning Tool, Madihin, Cultural, Character Education
Pemikiran Fikih Perempuan dalam Kitab Parukunan Banjar Antung Yamani; Ariyadi Ariyadi; Muhammad Wahdini
Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Vol 15 No 2 (2023): Volume 15 Nomor 2 2023
Publisher : LP2M Universitas Islam Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-qalam.v15i2.2323

Abstract

This paper discusses the thoughts of Banjar women scholars as outlined in the great Parkununan book. The book which was originally given the name "Parukunan Besar" is thought to have been written in the 1820s. Parukunan is a basic book which contains the basic pillars of purification or thhaharoh such as ablution, bathing, tayammum, prayer, attribute 20 and other important prayers. This Parkunan book was written by a Banjar woman scholar named Fatimah bint Syekh Abdul Wahab Bugis. The urgency of this research is shown that the role of female clerics at that time was evidently present in the absence of freedom of expression for women, even the Parukunan book by Fatimah had to attribute the author's name to her uncle, Sheikh Jamaludin. This research is classified as library research by studying literature or classic manuscripts. In this book, various chapters are explained, namely matters of Aqidah, Worship, and some of the interesting mu'amalahs, there are special chapters that discuss women's issues, namely menstruation, childbirth, wiladah and istihadhah
Produk Hukum dalam Konfigurasi Politik di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Muhammad Wahdini; Ariyadi Ariyadi
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4042

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana produk hukum pada konfigurasi politik di era demokrasi terpimpin dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Hasilnya adalah bahwa Demokrasi terpimpin menjadi era dimana kekuasaan Presiden menjadi tidak terbatas dan bertentangan dengan konsepsi negara hukum. Gagasan Nasakom yang diterapkan oleh Presiden Soekarno di era itu melahirkan produk hukum dan kebijakan yang otoriter sehingga menjadikan konfigurasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat pemaksaan terhadap ide ide politik penguasa pada saat itu
Ijma’ Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara Hasanudin Muhammad; Agus Alimuddin; Muhammad Wahdini; Lisda Aisyah
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 2 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v17i2.2391

Abstract

Ijma’ adalah salah satu metode yang pembahasannya semakin berkembang karena konsep Ijma’ yang dirumuskan oleh para ulama fuqaha terdahulu ternyata di masa sekarang menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Ijma’ bisa diimplementasikan. Ketika Ijma’ dipahami sebagai kesepakatan ulama maka ulama yang seperti apakah pada saat ini yang dapat membentuk sebuah kesepakatan yang dapat dipakai umat. Kemudian masih memungkinkah akan adanya sebuah ijtihad berbentuk Ijma’ yang akan dikaitkan dengan kontek negara bangsa ini. Dengan metode library research dan content analysis terhadap penafsiran beberapa ayat Al-Qur’an yang terkait. Tujuan penelitian ini adalah sebagai konteks negara bangsa bahwa Ijma’ dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif sebagai wakil rakyat, sehingga produk-produk hukumnya jika disepakati bisa dikatakan dengan Ijma’. Dan upaya kontekstualisasi konsep rukun Ijma’ dari segi kriteria mujtahid maupun secara yuridis historis bahwa Ijma’ itu adalah sebuah konsensus, maka dalam konteks negara bangsa peraturan-perundang-undangan menjadi keniscayaan menjadi sebuah Ijma’. Konsep Ijma’ ini akan menghasilkan sebuah dalam konteks negara bangsa peraturan-perundang-undangan menjadi keniscayaan menjadi sebuah Ijma’. Seperti Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan peraturan perundangan lainnya.
Narasi Religiusitas Politik : Strategi Calon Gubernur Kalimantan Selatan Pada Pemilukada 2020 Wahdini, Muhammad
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v10i1.4287

Abstract

South Kalimantan, which is dominated by the Banjar tribe, has a strong religious culture in various sectors, including the political sector. Tuan Guru's role is very important in the political map of South Kalimantan, so that in every political contest, Tuan Guru's role cannot be ignored in gaining public support for candidates. As the one-election governor of 2020, the role of Tuan Guru is very influential in the process of winning one of the candidate pairs. This paper aims to analyze the pattern of religious narratives in politics that occur in Indonesia's Borneo South. In addition, this paper also analyzes the role of Tuan Guru in the world of politics in South Kalimantan. This writing was produced from a literature review with data sources in the form of important research results related to religious and political issues in Kalimantan. This paper also uses articles that are directly related to the issue at hand. This paper argues that the narrative of political religiosity is a strategy used by candidate pairs to gain the sympathy of voters. The approach with Tuan Guru carried out by the candidates was, in fact, very effective in gaining votes in the gubernatorial election process.
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN KALIMANTAN TENGAH Salasiah, Salasiah; Sanawiah, Sanawiah; Ariyadi, Ariyadi; Wahdini, Muhammad
Usroh Vol 8 No 1 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v8i1.22972

Abstract

Fenomena permohonan  isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan perkara permohonan lainnya. Pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun pencatatan perkawinan masih minim terjadi dikarenakan banyaknya perkawinan yang masih dilakukan secara sirri atau pun secara adat sehingga perkawinan mereka belum terdaftar atau dicatat pada Kantor Urusan Agama, yang menyebabkan kesulitan saat mengajukan dokumen-dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk, Paspor dan sertifikat kelahiran anak dan administrasi negara lainnya dikarenakan tidak memiliki dokumen berupa akta nikah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik random sampling dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah pertama, karena kurangnya pengetahuan pemohon tentang masalah hukum dan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kedua, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan melalui Penghulu/Pembantu PPN tapi tidak diteruskan oleh Penghulu ke Kantor Urusan Agama sehingga mereka tidak mendapatkan buku nikah. Ketiga, faktor adat istiadat setempat yang masih diyakini oleh Pemohon. Keempat, faktor umur dikarenakan para Pemohon saat melakukan pernikahan belum cukup umur sehingga permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat. Kelima, faktor alam karena begitu luas wilayah Kabupaten Gunung Mas dan masih kurang memadainya akses jalan ke Kantor Urusan Agama yang masih jauh dan rusak sehingga menyebabkan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya. Kata Kunci: Isbat Nikah; Pengadilan Agama; Kesadaran Hukum
Tata Kelola Lingkungan di Indonesia: Peran Muhammadiyah, Intervensi Negara, dan Dinamika Praktik Hukum Wahdini, Muhammad; Kamsi, Kamsi; Hasse Jubba
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 24 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v24i1.12897

Abstract

The study explores the causes of the controversy between the Muhammadiyah and the State in the policy of ecological law in Indonesia. The exploration uses methods of normative law research with conceptual approaches and philosophy of law. The results of this study show that the contestation of the Muhammadiyah and the State in ecological law politics in Indonesia is caused by the first factor of epistemological differences in legal policy, the epistemology of Muhammadiyah in line with the Islamic ecological concepts of Tauhid, Khilafah, Amanah, Halal Haram, Balance and Misconduct. This epistemology differs from what the state practices, namely industrialization, which is reflected in the birth of some legislative regulations that are considered ecologically unfair. Both paradigm differences, Muhammadiyah advances theoantroposentrism. As God's representative on earth, Muhammadiyah takes precedence over a prophetic perspective. The State paradigm also in practice needs to industrialize for economic growth, so that in practice there is controversy in legal politics. In practice, the controversy led to a change in the political direction of ecological law in Indonesia as Muhammadiyah succeeded in conducting judicial review, criticizing state policy to advocating the law against societies in conflict ecological sector
Implikasi Program Food Estate dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millenial di Desa Tahai Baru Handayani, Iva; Norcahyono, Norcahyono; Ariyadi, Ariyadi; Wahdini, Muhammad
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i5.2429

Abstract

Program Food Estate merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sektor pertanian dengan skala besar. Implikasi program ini dalam membentuk keluarga sakinah bagi keluarga milenial memiliki beberapa aspek yang signifikan. Pertama, melalui peningkatan produksi pangan, program ini memberikan akses yang memadai terhadap pangan yang berkualitas, sehingga mengurangi kekhawatiran terkait kebutuhan pangan sehari-hari. Kedua, dengan adanya peluang kerja dan peningkatan ekonomi keluarga, program ini membantu mengurangi beban keuangan dan konflik dalam keluarga, serta memperkuat ikatan antara pasangan suami-istri. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan akses yang lebih baik memberikan keluarga milenial akses yang mudah terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Keempat, dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pertanian, keluarga dapat mengoptimalkan potensi pertanian mereka, memperkuat kerjasama dalam keluarga, dan meningkatkan hasil panen. Terakhir, program ini juga mendorong kesadaran lingkungan dan praktik pertanian yang berkelanjutan, yang memberikan kontribusi pada pembentukan keluarga yang peduli terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, Program Food Estate di Desa Tahai Baru memiliki implikasi yang positif dalam membentuk keluarga sakinah bagi keluarga milenial dengan mengurangi ketidakpastian pangan, meningkatkan ekonomi keluarga, memperbaiki akses layanan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mendorong kesadaran lingkungan.
SEMANTIC APPROACH (BAYANI) IN ISLAMIC STUDIES Wahdini, Muhammad
Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol 18 No 2 (2021): Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Publisher : State Islamic University of Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.184 KB) | DOI: 10.24239/jsi.Vol18.Iss2.625

Abstract

The Semantic Approach (Bayani) is an approach in the study of Islamic studies to comprehend Islam comprehensively. This research refers to some literature related to the semantic approach. Semantics as an epistemological system includes three pairs of basic concepts, namely pronunciation-meaning, asl-far, and substance-accidents. The first and second concepts include methodological aspects, while the third concept includes aspects of the world view. The urgency of this method is that this approach is used to extract the meaning of zahir from lafadz and 'ibarah who is zahir and take the istinbath of the laws of al nushush' an diniyyah and the Qur'an in particular. So this approach is classified as a textual method.
DIVERSITY, ETHNIC POLITICS, AND POLICY FORMULATION IN LEGISLATIVE INSTITUTIONS: KEBERAGAMAN, POLITIK ETNIS, DAN FORMULASI KEBIJAKAN DI LEMBAGA LEGISLATIF Ahmad, Jafar; Wafi, Mahmud Hibatul; Wahdini, Muhammad
Anterior Jurnal Vol. 23 No. 2 (2024): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v23i2.6669

Abstract

This research discusses how ethnic diversity in the city of Sungai Penuh, Jambi, influences the legislative body in playing its political role. Through a case study approach, this research emphasizes the interaction patterns of legislative actors in the legislative process based on ethnic relations, and it conducts interviews to generate descriptive data to reveal the cultural diversity of ethnic groups and the political expression of the legislative institution in Sungai Penuh. The research findings indicate the presence of ethnic diversity in Sungai Penuh, including the Kerinci people (79.73%), Minang (15.73%), Javanese (2.13%), Malay (0.27%), Batak (0.27%), Chinese (0.13%), and Banjar (0.07%). In addition to the Kerinci ethnic group, which is the majority, other ethnic groups are also involved in the legislative institution, such as the Minang, Javanese, and Batak. The election of Regional House of Representatives (DPRD) members from different ethnicities in Sungai Penuh is driven by the support of the same ethnic group as the dominant voters (instrumentalist approach), as well as their significant role in the community. This affects the implementation of priority programs by DPRD, which tends to accommodate the interests of their constituents. Nevertheless, the combination of dominant and minority ethnic groups provides a variety of ideas and approaches in the dynamics of ethnic politics among legislative members.