Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ushuluddin Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Bina Praja SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Jurnal Istiqro' Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Anterior Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Jurnal Hadratul Madaniyah Jurnal Sosiologi Agama Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Jurnal Penelitian IPTEKS Istinbath : Jurnal Hukum Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Hunafa: Jurnal Studia Islamika Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Contemporary Society and Politics Journal The Sociology of Islam Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Palangka Law Review Jurnal Jurisprudence
Muhammad Wahdini
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN KALIMANTAN TENGAH Salasiah, Salasiah; Sanawiah, Sanawiah; Ariyadi, Ariyadi; Wahdini, Muhammad
Usroh Vol 8 No 1 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v8i1.22972

Abstract

Fenomena permohonan  isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan perkara permohonan lainnya. Pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun pencatatan perkawinan masih minim terjadi dikarenakan banyaknya perkawinan yang masih dilakukan secara sirri atau pun secara adat sehingga perkawinan mereka belum terdaftar atau dicatat pada Kantor Urusan Agama, yang menyebabkan kesulitan saat mengajukan dokumen-dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk, Paspor dan sertifikat kelahiran anak dan administrasi negara lainnya dikarenakan tidak memiliki dokumen berupa akta nikah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik random sampling dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah pertama, karena kurangnya pengetahuan pemohon tentang masalah hukum dan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kedua, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan melalui Penghulu/Pembantu PPN tapi tidak diteruskan oleh Penghulu ke Kantor Urusan Agama sehingga mereka tidak mendapatkan buku nikah. Ketiga, faktor adat istiadat setempat yang masih diyakini oleh Pemohon. Keempat, faktor umur dikarenakan para Pemohon saat melakukan pernikahan belum cukup umur sehingga permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat. Kelima, faktor alam karena begitu luas wilayah Kabupaten Gunung Mas dan masih kurang memadainya akses jalan ke Kantor Urusan Agama yang masih jauh dan rusak sehingga menyebabkan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya. Kata Kunci: Isbat Nikah; Pengadilan Agama; Kesadaran Hukum
Tata Kelola Lingkungan di Indonesia: Peran Muhammadiyah, Intervensi Negara, dan Dinamika Praktik Hukum Wahdini, Muhammad; Kamsi, Kamsi; Hasse Jubba
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 24 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v24i1.12897

Abstract

The study explores the causes of the controversy between the Muhammadiyah and the State in the policy of ecological law in Indonesia. The exploration uses methods of normative law research with conceptual approaches and philosophy of law. The results of this study show that the contestation of the Muhammadiyah and the State in ecological law politics in Indonesia is caused by the first factor of epistemological differences in legal policy, the epistemology of Muhammadiyah in line with the Islamic ecological concepts of Tauhid, Khilafah, Amanah, Halal Haram, Balance and Misconduct. This epistemology differs from what the state practices, namely industrialization, which is reflected in the birth of some legislative regulations that are considered ecologically unfair. Both paradigm differences, Muhammadiyah advances theoantroposentrism. As God's representative on earth, Muhammadiyah takes precedence over a prophetic perspective. The State paradigm also in practice needs to industrialize for economic growth, so that in practice there is controversy in legal politics. In practice, the controversy led to a change in the political direction of ecological law in Indonesia as Muhammadiyah succeeded in conducting judicial review, criticizing state policy to advocating the law against societies in conflict ecological sector
Implikasi Program Food Estate dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millenial di Desa Tahai Baru Handayani, Iva; Norcahyono, Norcahyono; Ariyadi, Ariyadi; Wahdini, Muhammad
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i5.2429

Abstract

Program Food Estate merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sektor pertanian dengan skala besar. Implikasi program ini dalam membentuk keluarga sakinah bagi keluarga milenial memiliki beberapa aspek yang signifikan. Pertama, melalui peningkatan produksi pangan, program ini memberikan akses yang memadai terhadap pangan yang berkualitas, sehingga mengurangi kekhawatiran terkait kebutuhan pangan sehari-hari. Kedua, dengan adanya peluang kerja dan peningkatan ekonomi keluarga, program ini membantu mengurangi beban keuangan dan konflik dalam keluarga, serta memperkuat ikatan antara pasangan suami-istri. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan akses yang lebih baik memberikan keluarga milenial akses yang mudah terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Keempat, dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pertanian, keluarga dapat mengoptimalkan potensi pertanian mereka, memperkuat kerjasama dalam keluarga, dan meningkatkan hasil panen. Terakhir, program ini juga mendorong kesadaran lingkungan dan praktik pertanian yang berkelanjutan, yang memberikan kontribusi pada pembentukan keluarga yang peduli terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, Program Food Estate di Desa Tahai Baru memiliki implikasi yang positif dalam membentuk keluarga sakinah bagi keluarga milenial dengan mengurangi ketidakpastian pangan, meningkatkan ekonomi keluarga, memperbaiki akses layanan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mendorong kesadaran lingkungan.
SEMANTIC APPROACH (BAYANI) IN ISLAMIC STUDIES Wahdini, Muhammad
Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol 18 No 2 (2021): Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Publisher : State Islamic University of Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.184 KB) | DOI: 10.24239/jsi.Vol18.Iss2.625

Abstract

The Semantic Approach (Bayani) is an approach in the study of Islamic studies to comprehend Islam comprehensively. This research refers to some literature related to the semantic approach. Semantics as an epistemological system includes three pairs of basic concepts, namely pronunciation-meaning, asl-far, and substance-accidents. The first and second concepts include methodological aspects, while the third concept includes aspects of the world view. The urgency of this method is that this approach is used to extract the meaning of zahir from lafadz and 'ibarah who is zahir and take the istinbath of the laws of al nushush' an diniyyah and the Qur'an in particular. So this approach is classified as a textual method.
DIVERSITY, ETHNIC POLITICS, AND POLICY FORMULATION IN LEGISLATIVE INSTITUTIONS: KEBERAGAMAN, POLITIK ETNIS, DAN FORMULASI KEBIJAKAN DI LEMBAGA LEGISLATIF Ahmad, Jafar; Wafi, Mahmud Hibatul; Wahdini, Muhammad
Anterior Jurnal Vol. 23 No. 2 (2024): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v23i2.6669

Abstract

This research discusses how ethnic diversity in the city of Sungai Penuh, Jambi, influences the legislative body in playing its political role. Through a case study approach, this research emphasizes the interaction patterns of legislative actors in the legislative process based on ethnic relations, and it conducts interviews to generate descriptive data to reveal the cultural diversity of ethnic groups and the political expression of the legislative institution in Sungai Penuh. The research findings indicate the presence of ethnic diversity in Sungai Penuh, including the Kerinci people (79.73%), Minang (15.73%), Javanese (2.13%), Malay (0.27%), Batak (0.27%), Chinese (0.13%), and Banjar (0.07%). In addition to the Kerinci ethnic group, which is the majority, other ethnic groups are also involved in the legislative institution, such as the Minang, Javanese, and Batak. The election of Regional House of Representatives (DPRD) members from different ethnicities in Sungai Penuh is driven by the support of the same ethnic group as the dominant voters (instrumentalist approach), as well as their significant role in the community. This affects the implementation of priority programs by DPRD, which tends to accommodate the interests of their constituents. Nevertheless, the combination of dominant and minority ethnic groups provides a variety of ideas and approaches in the dynamics of ethnic politics among legislative members.
Pandemi Covid-19 dan Ekspresi Beragama: Studi Pelaksanaan Majelis Taklim di Kota Banjarmasin Wahdini, Muhammad; Ariyadi, Ariyadi; Abdillah, Muhammad Torieq
The Sociology of Islam Vol. 5 No. 1 (2022): June
Publisher : Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jsi.2022.5.1.36-53

Abstract

One of the efforts made by the government spread and stop the Covid-19 pandemic is to limit various community activities. The religious expression sector is also experiencing restrictions, religious activities must carry out standardization of health protocols. The Banjarmasin City Government has implemented PSBB and PPKM as a follow-up to the Central Government. This has serious consequences for the religious expression of the people of Banjarmasin, which is dominated by Muslims and has an active and high religious culture. Expressions of diversity such as the majelis taklim for the people of Banjarmasin City are like a culture that is taboo to be eliminated, so there is a contradiction between the Covid-19 pandemic and religious expressions that are carried out. This study aims to determine the compatibility between das sollen and das sein and to find out the effectiveness of the implementation of Banjarmasin City Government policies in efforts to handle Covid-19, especially in the sector of limiting religious expression. The method used is an approach that can be chosen and used by researchers, namely a qualitative approach. The findings of this study are the fact that the Banjarmasin City Government Policy when issuing PSBB and PPKM instructions tends to be obeyed by majelis taklim managers, but after the PSBB and PPKM are finished even though the Covid-19 pandemic is still ongoing, majelis taklim in Banjarmasin City continues and some findings are still there. Majelis taklim that does not meet strict health protocol standards.
Transformasi Pemenuhan Adat Pernikahan Suku Dayak Siang : Perspektif Antropologi Hukum Islam Syahroni, Akhmad; Helim, Abdul; Tanjung, Ardi Akbar; Wahdini, Muhammad
Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 24 No. 2 (2024): Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32939/islamika.v24i2.4561

Abstract

Koroketon Beti is a customary gift that a prospective groom is obligated to give to his bride-to-be, equivalent to the Islamic concept of a dowry. The Regulations of Dayak Siang Murung Customary Law in Murung Raya Regency stipulate in Article III that Koroketon Beti can be fulfilled through a monetary payment. This research aims to investigate the shift from the traditional requirement of providing specific goods to the current practice of monetary fulfillment in this customary law. This study employs a normative legal research approach, focusing on the inventory of Dayak Siang customary law and Islamic law in Tanah Siang District, Murung Raya Regency, Central Kalimantan Province. The research findings indicate that the provision of Koroketon Beti in customary marriages is a mandatory requirement and a sign of respect from the prospective groom to the bride. This shift reflects the inevitable dynamics of culture, which must be managed wisely to preserve traditional values in modern life. Textually, Islamic law does not mandate the provision of Koroketon Beti; instead, it requires a dowry. However, the practice of providing Koroketon Beti is permissible as it does not contradict Islamic law and has been a long-standing custom.
Ecological Legal Politics in Indonesia: Criticism of Muhammadiyah Jurisprudence in the Reformation Era Wahdini, Muhammad; Jubba, Hasse; Kamsi, Kamsi
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v9i1.27609

Abstract

: In the reform era, there was a transformation of the legal products of the Tarjih Muhammadiyah Council from monodisciplinary to multidisciplinary. One of the new products is fiqh which carries the concept of responsive fiqh. The issue of ecological politics in Indonesia is the dominant issue responded to. This research seeks to reveal the shift in the concept of fiqh muhammadiyah from monodisciplinary to multidisciplinary and criticalism fiqh muhammadiyah respond to the political constellation of ecological law in Indonesia in the reform era. The research uses normative legal research methods with a political approach to law. Data was collected through literature research. The results of this study indicate that Muhammadiyah jurisprudence is a new paradigm of responsive jurisprudence that is in line with the spirit of tajdid and ijtihad. The factor of the shift in the legal products of the Tarjih Assembly is largely determined by the role of the chairman of the Tarjih Assembly itself. Of the many fiqh products issued by the Tarjih Assembly, this study highlights Muhammadiyah fiqh products related to ecology. First, water fiqh responds to the alarming and global water crisis. In addition, water fiqh is also the basis for Muhammadiyah to conduct a judicial review of Law No. 7 of 2004 concerning Water Resources (SDA) which was granted by the Constitutional Court, in this context there is accommodation of water fiqh in ecological politics in Indonesia. Second, disaster jurisprudence responds more to social problems that are also connected to ecological problems in the disaster sector and there is no contestation or accommodation in the context of ecological legal politics. Third, Agrarian Jurisprudence responds to various agrarian problems in Indonesia such as food self-sufficiency, environmental damage, agrarian conflicts, indigenous peoples, and housing and access to public space. So that in this Fikih there is contestation with state policies in ecological politics. so that Muhammadiyah Fikih takes a role in efforts to realize a democratic political configuration that seeks to contribute fully and egalitarian to actively influence government policies.
Efektivitas Pemahaman Mahasiswa Terhadap Al Islam Dan Kemuhammadiyahan (AIK) Melalui Baitul Arqam Syarif, Ahmad; Kholisotin, Lilik; Wahdini, Muhammad
Jurnal Penelitian IPTEKS Vol 8, No 2 (2023): JURNAL PENELITIAN IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/ipteks.v8i2.13509

Abstract

Penelitian tentang pemahaman mahasiswa terhadap AIK melalui kegiatan Baitul Arqam ini  merupakan penelitian pertama dalam mengukur pemahaman mahasiswa tentang hal tersebut karena kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa, hal ini dipandang perlu karena baru berjalan selama beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan tingkat ketercapaian dan mengukur pemahaman mahasiswa tentang AIK. Adapun metode Deskriptif Kuantitatif  untuk menganalisis antara data kuantitatif dengan deskripsi dalam satu penelitian dengan menggunakan uji normalitas, uji deskriptif, dan uji wilcoxon. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa adanya peningkatan yang sangat signifikan setelah mahasiswa mengikuti kegiatan Baitul Arqam. Hasil pre test tentang keefektifan dan pemahaman mahasiswa tergolong dalam kategori yang tidak efektif berdasarkan hasil uji pre test terhadap 95 sampel bahwa ketidakefektifan ada di persentase 50.52 % sebanyak 48 sampel. Setelah mengikuti Baitul Arqam adanya perubahkan keefektifitasan dan hasil pemahaman mahasiswa ada di persentase cukup efektif sebanyak 48 sampel (50,52%), sangat efektif sebanyak 40 sampel (42,10%). Peningkatakan keefektifan dan pemahaman mahasiswa terlihat dari hasil uji normalitas bahwa nilai signifikansi setiap kelompok perlakuan kurang dari 0,05 (sig 0,05) sehingga dinyatakan bahwa data penelitian pemahaman mahasiswa tidak berdistribusi normal. Hal ini didukung dari hasil uji deskriptif dan wilcoxon menunjukkan rata-rata post test sebesar 10,76 dengan simpangan baku sebesar 2,20. Hasil tersebut menunjukkan ada peningkatan yang sangat signifikan terhadap pemahaman mahasiswa dan uji wilcoxon menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (sig 0,05) sehingga dapat dinyatakan terdapat peningkatan signifikan setelah menikuti kegiatan Baitul Arqam.
Ecological Legal Politics in Indonesia: The Critique within Muhammadiyah’s Fiqh during the Reformation Era Wahdini, Muhammad; Jubba, Hasse; Kamsi, Kamsi
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v9i1.27609

Abstract

The reform era witnessed a shift in the Tarjih Muhammadiyah Council’s legal outputs from monodisciplinary to multidisciplinary, resulting in a product known as responsive fiqh. Ecological political issues in Indonesia became a primary focus of this new approach. This research aims to analyze the Tarjih Muhammadiyah Council’s conceptual shift from monodisciplinary to multidisciplinary fiqh, and to explore how its critical fiqh responds to the ecological legal-political constellation in Indonesia during the reform era. This research employed normative legal research methods, utilizing a political approach to law. Data were gathered through literature review. The findings reveal that Muhammadiyah’s fiqh represents a new paradigm of responsive fiqh, aligned with the principles of tajdid and ijtihad. The shift in the Tarjih Council’s legal outputs is largely attributed to the leadership of its chairman. From the Tarjih Council’s diverse fiqh outputs, this research selected and highlighted Muhammadiyah’s fiqh products pertaining to ecology. First, the Fiqh of Water addresses the alarming, global water crisis, serving as the legal basis for Muhammadiyah’s judicial review of Law No. 7/2004 concerning Water Resources, which the Constitutional Court upheld, signifying the incorporation of this fiqh into Indonesia’s ecological political landscape. Second, the Fiqh of Disaster Management, addressing socio-community issues linked with ecological problems in disaster contexts, has not resulted in contestation or accommodation within ecological politics. Third, Agrarian Fiqh addresses varied agrarian challenges in Indonesia, including food self-sufficiency, environmental degradation, agrarian conflicts, indigenous community rights, and housing and public space access, thereby engaging in contestation with state policies within the realm of ecological politics. In this way, Muhammadiyah’s fiqh seeks to actively contribute to establishing a democratic political configuration by ensuring comprehensive and egalitarian influence on government policies.
Co-Authors Abdillah, Muhammad Torieq Abdul Helim Achmadi Achmadi Achmadi Agus Alimuddin Ahamed Sarjoon Razick ahmad habibi Ahmad Syarif Ahmad, Jafar Aisyah, Lisda Akbar Tanjung, Ardi Ardi Akbar Tanjung Ariyadi Ariyadi, Ariyadi Armadiansyah, Armadiansyah Budiarti, Erlita Fatmawati, Amelia Fikrianoor, Ardiyan Handayani, Iva hasanudin muhammad Ibrahim Mohamed, Adil Hassan Jubba, Hasse Kamsi Kamsi Kamsi, Kamsi Lilik Kholisotin Lisda Aisyah Maulana Adi Tama Muhammad Noor Shaleh Muhammad Torieq Abdillah muhammad, hasanudin Norcahyono Norcahyono Ogli, Turdialiev Mukhammad Ali Polatjon SALASIAH SALASIAH, SALASIAH Sanawiah, Sanawiah Septianor Nugraha Sudirman Sudirman Syahroni, Akhmad Wafi, Mahmud Hibatul Yamani, Antung