Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Equilibrium: Jurnal Pendidikan Buletin Keslingmas Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes JPKMI (Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia) Jurnal Kesehatan Manarang Al Mi’yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban Jurnal Sanitasi Profesional Indonesia Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat: Peduli Masyarakat Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan Seminar Nasional Riset dan Teknologi (SEMNAS RISTEK) Journal of Dual Legal Systems Abdurrauf Science and Society SIMAS JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Siti Rahmah
Poltekkes Kemenkes Mamuju
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal of Dual Legal Systems

 1 
Kedudukan Surat Keterangan Tanah Yang Dibuat Oleh Kechik Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Gunawan, Muhammad Arief; Rahmah, Siti; Aidy, Zul
Journal of Dual Legal Systems Vol. 2 No. 2 (2025): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v2i2.418

Abstract

The Land Certificate (SKT) made by the Kechik can be used as a basis for rights by the Land Deed Making Officer (PPAT), but the PPAT as the issuer of the Land Sale and Purchase Deed must be more careful in examining the land certificate. Many cases of land disputes arise due to the PPAT's carelessness in examining the land certificate used as the basis for making the sale and purchase deed. This carelessness often results in disputes that end up in court, so the PPAT must be more careful and observant in looking at the basis for the right to land ownership in making the sale and purchase deed. This study aims to explain the position of the land certificate made by the Kechik in making the sale and purchase deed, as well as the legality of the land certificate made by the Kechik in the dispute. The method used is normative juridical with a conceptual approach and a statutory approach. The data collection technique used is the survey book method or library research. The results of this study indicate that the SKT serves as one of the legal data components required to obtain a certificate. If the certification process is not yet complete, residents can use the SKT as proof of land ownership and utilization. However, since the enactment of Government Regulation Number 18 of 2021, the status and status of the SKT have been reduced, and it is only used as a guideline. The legality of the Kechik SKT, based on the latest government regulations, can only be used as a guideline. In a judicial context, the Kechik SKT can in some cases be accepted as written evidence used by parties to prove or defend their rights to control or utilize land. [Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat oleh Kechik dapat dijadikan alas hak oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun pihak PPAT selaku yang menerbitkan Akta Jual Beli Tanah harus lebih hati-hati dalam memeriksa surat keterangan tanah tersebut. Banyak kasus sengketa tanah yang muncul disebabkan oleh ketidak hati-hatian PPAT dalam memeriksa surat keterangan tanah yang digunakan sebagai alas hak untuk dijadikan dasar dalam membuat akta jual beli. Dari ketidak hati-hatian tersebut tidak jarang menimbulkan sengketa yang berakhir ke pengadilan, sehingga PPAT harus lebih teliti dan jeli dalam melihat dasar alas hak atas kepemilikan tanah dalam pembuatan akta jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kedudukan surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kechik dalam pembuatan akta jual beli, serta legalitas dari surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kechik dalam sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode survey book atau liberary research. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa SKT berkedudukan sebagai salah satu syarat komponen data yuridis untuk memperoleh sertifikat, apabila proses sertifikasi belum usai maka warga dapat mempergunakan SKT sebagai tanda bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah. Namun sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 terjadi penurunan status dan kedudukan, SKT hanya dijadikan sebagai petunjuk. Legalitas SKT Kechik berdasarkan regulasi pemerintahan terbaru hanya dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Dalam konteks peradilan, SKT Kechik dalam beberapa kasus dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang digunakan para pihak untuk membuktikan hak atau mempertahankan hak atas penguasaan atau pemanfaatan atas tanah.]
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pihak Perantara Dalam Kasus Hilangnya Kendaraan Pada Usaha Rental Mobil Muhammad, Muhammad; Rahmah, Siti; Aguswandi, Putra
Journal of Dual Legal Systems Vol. 2 No. 2 (2025): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v2i2.427

Abstract

This study aims to examine the criminal liability of intermediaries in cases of vehicle loss in car rental businesses based on the perspective of Indonesian criminal law. The study uses a normative legal method with a statute approach and an analytical approach. The data used comes from primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books, journals, and scientific articles, and tertiary legal materials such as legal dictionaries and encyclopedias. The data collection technique is carried out through literature studies, while data analysis uses a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that the criminal liability of intermediaries can be classified as a crime of embezzlement (Article 372 of the Criminal Code), fraud (Article 378 of the Criminal Code), or theft (Article 362 of the Criminal Code), depending on the modus operandi used. Factors determining liability include the role and function of the intermediary, the element of intent, and the causal relationship between the act and the consequence. In judicial practice, proving subjective and objective elements is often an obstacle. This study concludes that the criminal liability of intermediaries is significantly influenced by their level of involvement and the fulfillment of the elements of the crime charged. The study recommends the need for more comprehensive regulations, improved identity verification, and strengthened coordination between law enforcement and rental businesses to prevent and combat crime in this sector. [Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pihak perantara dalam kasus hilangnya kendaraan pada usaha rental mobil berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis (analytical approach). Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pihak perantara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), atau pencurian (Pasal 362 KUHP), tergantung pada modus operandi yang dilakukan. Faktor penentu pertanggungjawaban meliputi peran dan fungsi perantara, unsur kesengajaan, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur subjektif dan objektif sering menjadi kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana perantara sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Saran penelitian adalah perlunya regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan verifikasi identitas, serta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pelaku usaha rental untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana di sektor ini.]
Efektivitas Pembinaan Keagamaan kepada Narapidana yang Melakukan Kejahatan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Banda Aceh Iqbal, M.; Nur, Muhammad; Fazzan, Fazzan; Rahmah, Siti
Journal of Dual Legal Systems Vol. 2 No. 2 (2025): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v2i2.449

Abstract

This research aims to analyze the implementation and effectiveness of religious guidance for inmates at the Class IIB Banda Aceh State Detention Center (RUTAN), as well as the challenges faced in its application. Using a qualitative method with an empirical juridical approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving correctional officers and inmates. The results indicate that religious guidance is conducted through structured programs such as religious lectures, Qur’an literacy and recitation classes, worship habituation, and Islamic holiday commemorations. These programs have shown significant impact on inmates, particularly in improving their ability to read the Qur’an, fostering religious awareness, and encouraging positive behavioral changes that support their reintegration into society. Nevertheless, several obstacles were identified, including the limited number and competence of officers, insufficient facilities, and varying levels of inmates’ motivation and awareness. Despite these challenges, the religious guidance programs at RUTAN Class IIB Banda Aceh are considered effective in promoting spiritual development and moral improvement among inmates. The study concludes that religious guidance plays an essential role in correctional efforts, not only to fulfill inmates’ spiritual rights but also to prepare them to become law-abiding citizens after their release. Strengthening human resources, improving facilities, and enhancing supervision are recommended to optimize the effectiveness of future programs. [Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas pembinaan keagamaan bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Banda Aceh, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas pemasyarakatan dan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan dilaksanakan melalui program ceramah keagamaan, baca tulis Al-Qur’an dan Iqra’, pembiasaan ibadah, serta peringatan hari besar Islam. Program ini dinilai efektif karena mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an, menumbuhkan kesadaran beragama, dan mendorong perubahan sikap positif pada narapidana sehingga lebih siap untuk kembali ke masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, fasilitas yang belum memadai, serta tingkat motivasi dan kesadaran narapidana yang beragam. Meskipun demikian, pembinaan keagamaan di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh tetap berperan penting dalam proses rehabilitasi narapidana, baik sebagai upaya pemenuhan hak spiritual maupun pembentukan pribadi yang bermoral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, serta pengawasan yang lebih optimal diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas pembinaan keagamaan di masa mendatang.]
Co-Authors ., Tanenji Abdul Ganing Abdul Rozak Agus Erwin Ashari Agus Prihatmo Wisnuwijoyo Aguswandi, Putra AIDY, ZUL Aisyah, St. Bagus Prasetyo Citra Indriani Fajar Akbar Fazzan Fazzan, Fazzan Firdausi Firdausi, Firdausi Gita Kencanawaty, Gita Gunawan, Muhammad Arief Haidah, Nur Jatmiko, M.Anang Jemmy Rumengan JUHRIAH, EEN Latifa, Rena M. Iqbal Magfirah Mappau, Zrimurti Masnaeni Ahmad Megawati, Cut Miftah Chairani Hairuddin Muhammad Muhammad Muhammad Nur Nuraeni, Neng Sri Paradise, Firyal Nada Ridhayani Adiningsih Rosmiaty Rosmiaty Rostanti Toba Rumengan, Angelina Eleonora Widya Noviana Noor