Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

PELATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN BUMDES DI DESA PULAU PADANG KECAMATAN SINGINGI KABUPATENKUANTAN SINGINGI M Irwan; Diskhamarzaweny Diskhamarzaweny; Zul Ammar; Dessy Kumala Dewi; Rina Andriani; Yul Emri Yulis; Yeni Sapridawati
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 2 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.511 KB) | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v1i2.1935

Abstract

Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama perangkat desa dan pengurus BUMDes tentang pengelolaan BUMDes yang efektif dan efisien, merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi, salah satunya adalah Desa Pulau Padang. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnyasosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat. Oleh sebab itu,kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengangkat tema Pelatihan KeterampilanManajemen dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pengelolaan BUMDes, dilaksanakan bukanhanya untuk memenuhi salah satu elemen Catur Dharma Perguruan Tinggi saja. Namun, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mengingat tingginya permintaanmasyarakat terutama perangkat desa dan pengurus BUMDes untuk memberikan pelatihanguna meningkatkan keterampilan manajemen dalam pengelolaan BUMDes. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Tim Pengabdian Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial UNIKS untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di BUMDes Pulau Padang Kecamatan Singingi.Metode pelaksanaan Pengabdian yang dilakukan adalah dengan melakukan pra survey ke lokasi BUMDes untuk mengamati kendala dan hambatan Pengurus BUMDes dalam mengelola BUMDes. Metode berikutnya adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan secara langsung kepada masyarakat terkait keterampilan teknis dalam pengelolaan BUMDes.Hasil kegiatan ini antara lain :Peserta pengabdian diberikan penjelasan mengenai UU dan PeraturanPemerintah yang terbaru terkait desa dan BUMDes, serta perananBUMDes bagi kesejahteraan perekonomian mayarakat.Peserta pengabdian juga diberikan penjelasan dan pemahaman mengenaipemanfaatan dana desa dalam mendukung pengembangan usahaekonomi desa.Selanjutnya,Peserta pengabdian diberikan penjelasan dan pemahaman mengenaiketerampilan manajemen yang perlu dimiliki agar dapat melaksanakanpengelolaan BUMDes dengan efektif dan efisien.
PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TEBING TINGGI KECAMATAN BENAI KABUPATENKUANTAN SINGINGI Diskhamarzaweny Diskhamarzaweny; Muh Irwan; Zul Ammar; Rina Andriani; Yul Emri Yulis; Dessy Kumala Dewi; Yeni Sapridawati
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 1 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3336.927 KB) | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v2i1.2225

Abstract

Kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa yang dirasa sulit. Setelah dilakukan pendekatan dengan masyarakat, ternyata kondisi ini terjadi karena masih minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat khususnya perangkat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan yang sesuai standar pemerintah yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.UU Desa memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari risiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.Kegiatan PKM ini dirancang dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan dengan metode ceramah, tutorial serta diskusi antara narasumber dengan masyarakat desa. Pelatihan ini bertujuan agar tercipta peningkatan pengetahuan, wawasan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat desa khususnya perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN PAJAK BUMDES MURDAS DI DESA MUARO SENTAJO KEC. SENTAJO RAYA KAB. KUANTAN SINGINGI: PKM Yeni Sapridawati; M Irwan; Diskhamarzaweny Diskhamarzaweny; Zul Ammar; Rina Andriani; Dessy Kumala Dewi; Yul Emri Yulis
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v2i2.2700

Abstract

Salah satu tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 antara lain untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Permasalahan utama yang saat ini dihadapi oleh BUMDes Murdas di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi adalah kurang optimalnya kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan usaha, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : Kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDes, rendahnya tingkat pendidikan pengurus BUMDes, kurangnya pembinaan BUMDes, kurangnya akses permodalan bagi BUMDes, kurangnya sarana prasarana untuk pengembangan usaha BUMDes, serta terbatasnya modul/referensi tentang manajemen BUMDes. Permasalahan tersebut menjadi alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di BUMDes Murdas. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya menghadirkan narasumber dari tim dosen Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi. Namun, kegiatan ini juga bekerjasama dengan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Teluk Kuantan yang menyampaikan materi tentang pelaporan pajak BUMDes. Materi tersebut dipaparkan langsung oleh Kepala KP2KP Teluk Kuantan selaku narasumebr. Kegiatan pengabdian ini dirancang dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan dengan metode ceramah, tutorial serta diskusi antara narasumber dengan pengurus BUMDes dan perangkat desa. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan perangkat desa khususnya pengurus BUMDes Murdas untuk dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pelaporan pajak BUMDes yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
SOSIALISASI TATA CARA PEMBUKUAN KEUANGAN DESA DI DESA BERINGIN TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI: PKM Zul Ammar; Diskhamarzaweny Diskhamarzaweny; Yul Emri Yulis; M Irwan; Rina Andriani; Dessy Kumala Dewi; Yeni Sapridawati
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2023): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2023
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v3i1.3108

Abstract

Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama perangkat desa tentang tata cara pembukuan keuangan desa yang sesuai dengan standar akuntansi, merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak desa di Kabupaten Kuantan Singingi, salah satunya adalah Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap masyarakat, khususnya perangkat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar pemerintah yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengangkat tema Tata Cara Pembukuan Keuangan Desa dan dilaksanakan bukan hanya untuk memenuhi salah satu elemen Catur Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Kuantan Singingi saja. Namun, kegiatan pengabdian dengan tema ini dilaksanakan mengingat tingginya permintaan masyarakat terutama Pemerintah Desa Beringin Taluk untuk membantu mereka dalam memahami tata cara pembukuan keuangan yang sesuai standar akuntansi, sehingga nantinya mereka memiliki pengetahuan, wawasan, pemahaman, dan keterampilan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Jadi, setelah mendapatkan sosialisasi tentang tata cara pembukuan keuangan desa, diharapkan masyarakat desa khususnya perangkat desa dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Beringin Taluk pun dapat dijadikan desa percontohan bagi desa-desa lainnya dalam hal pengelolaan keuangan desa.
Upaya Mencegah Tindakan Kekerasan Remaja dengan Peringatan Bahaya Narkoba dan Perundungan dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMAN 1 Cinangka Ana Utami Fatoni; Rina Andriani; Umalihayati Umalihayati; Fera Hanifatunnufus; Qoyimah Qoyimah; Deni Herdiyansah; Mutiara Anisa Titian Trisna
Kolaborasi : Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2024): September : Kolaborasi : Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Matematika dan Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/kolaborasi.v2i3.220

Abstract

The writing focused on supporting school program for Kurikulum Merdeka by providing an event namely Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) on warning the students for drugs and bullying as parts of juvenile delinquency. The writers highlighted on how to prevent the acts and the impact might come. A live workshop including presentation, discussion, problem-solving, and role-play was held to engange students more involved. The participants were 202 students in the 11th graders, 7 representative teachers, and 2 counseling teachers.
Pentingnya Penggunaan Bahasa yang Berbudaya sebagai Gaya Komunikasi Siswa pada Era Digital di MTsN 1 Kota Serang Rizky Nur Pratama; Sri Khaerunnisa; Nazwa Sabrina Fatihah; Aditya Maulana; Iin Hindayati; Rina Andriani
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Bahasa Vol. 4 No. 1 (2025): April : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Bahasa (JURRIBAH)
Publisher : Pusat riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurribah.v4i1.4360

Abstract

This study aims to examine the importance of using cultural language as a communication style for students in the digital era at MTsN 1 Kota Serang. The rapid development of digital technology affects the way they communicate, including among students. The use of language that is not in accordance with cultural rules is often found in online interactions, which has the potential to damage cultural values and social norms. Therefore, it is important to instill an understanding of the importance of cultural language as part of students' identity and character. This study uses a qualitative approach with interview and observation methods to explore the views of students, teachers, and parents regarding the application of cultural language in digital communication. The results of the study show that although students are accustomed to using digital technology, they still need to be given a deeper understanding of the use of language that is in accordance with local culture and applicable norms. It is hoped that the results of this study can be the basis for designing a cultural language education program in the curriculum, as well as increasing students' awareness of the importance of communicating politely and ethically in the digital world. This study also provides recommendations for schools in facilitating cultural language learning as part of student character formation.
Regional Government Authority Regarding Mineral and Coal Mining Business Licenses in Indonesia based on Law Number 3 of 2020 Rina Andriani; Sulaiman Kurdi
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Integration of Islamic Knowledge and Values in Education, Islamic Studies, Loca
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i1.387

Abstract

Abstract Mineral and Coal Mining, which is a source of state income, is specifically regulated in Law Number 3 of 2020, which is a new regulation on mineral and coal mining. The purpose of this research is to review the issue of mining business permits which previously belonged to the district or city regional government which later became the authority of the central government, namely Article 35 Paragraph (1). This research uses a normative legal approach through library research with legal literature and documents. The results of this research show that the authority of regional governments in managing mining in their regions is given limitations because in carrying out management there are many problems that arise when regional governments, especially district/city regional governments, issue mining business permits, such as corruption and overlapping business permits so that district governments With the enactment of this law, cities do not have any authority, while the provincial government has the authority to grant permits related to mining which is delegated by the central government. Keywords: Authority, Licensing, mineral and coal mining, Abstrak Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan regulasi baru pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau mengenai persoalan izin usaha pertambangan yang sebelumnya berada pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang kemudian menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu Pasal 35 Ayat (1). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui studi pustaka dengan literatur dan dokumen hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan dari pemerintah daerah dalam mengelola pertambangan didaerahnya diberikan batasan-batasan karena dalam melakukan pengelolaan terdapat banyak masalah yang muncul ketika pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan seperti korupsi dan tumpang tindih izin usaha sehingga pemerintah kabupaten/kota dengan berlakunya undang-undang ini tidak memiliki kewenangan apapun, sedangkan pemerintah provinsi memiliki kewenangan pemberian izin terkait pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Kata Kunci: Wewenang, Perizinan, Pertambangan Mineral dan Batubara,
Integrating Hizbul Wathan Scouting and Islamic Values into Character Education at Vocational Schools Rina Andriani; Yuni Pantiwati; Moh.Mahfud Effendi
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6322

Abstract

The purpose of this study is to outline how the Hizbul Wathan program is being used to help class X students at SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen develop their character. A scouting group founded on Islamic principles, Hizbul Wathan is a part of the Muhammadiyah movement, which is crucial to the development of young people's moral character. This study employs a descriptive qualitative methodology, gathering data via documentation, interviews, and observation. According to the study's findings, the Hizbul Wathan program is carried out via a number of initiatives, including leadership development, social assistance, religious activities, and scouting training. Students' character development is positively impacted by the application of this program, particularly in the areas of cooperation, discipline, responsibility, and spirituality. Student enthusiasm, capable mentors, and the school's full support are all contributing aspects to the program's success. But there are also a number of challenges, including lack of infrastructure and facilities and time limits. All things considered, the Hizbul Wathan program effectively aids in the development of students' character in line with Islamic principles and the objectives of Muhammadiyah education.