Articles
PERANAN ASURANSI DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN KEMITRAAN USAHA AGROBISNIS DI INDONESIA
Ratna Suminar, Sri
Syiar Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Dalam pengembangan usaha mitra agrobisnis ada beberapa kelemahan yang dapat menghambat kelangsungan dan kemajuan sistem agrobisnis, karena itu salah satu langkah strategis untuk mengembangkan mitra agrobisnis yang merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam mitra agrobisnis adalah dengan mentransfer risiko atau membagi risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan asuransi dengan membeli kebijakan asuransi dan selanjutnya asuransi akan berbagi resiko besar  dalam mengatasi risiko mitra agrobisnis. Hal ini disebabkan dengan menutup asuransi, yang pentingnya rasa memiliki jaminan jika resiko yang dihadapi menjadi kenyataan dalam bentuk kerugian. Dengan ditutup asuransi oleh pihak-pihak yang diharapkan, mitra agrobisnis dapat memperluas dengan kecepatan penuh.
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM MALPRAKTEK
Sri Ratna Suminar
Syiar Hukum Volume 8, No 3 (2006) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/sh.v8i3.607
Tuduhan malpraktek medis ke dokter telah menjadi isu saat ini di Indonesia, bahkan hal ini bisa diselesaikan melalui penyelesaian litigasi. Namun penyelesaian semacam ini sering tidak memuaskan para pihak karena memiliki kelemahan. Oleh karena itu, saat ini para pihak lebih memilih prosedur non litigasi daripada litigasi. Beberapa keuntungan dari prosedur non litigasi dijelaskan sebagai berikut: proses cepat, biaya rendah, dan membuat hubungan yang baik antara para pihak.
Aspek Hukum dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia
Sri Ratna Suminar
Syiar Hukum Volume 12, No 1 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/sh.v12i1.624
Now days, the need of human organs for transplantation is decreasing, meanwhile the availability of human organs is very limited, therefore such situation may cause the business transaction between donor and recipient. However there is no clear distinction whether human organ is a goods or things, meanwhile civil code use term of goods inconsequently. The civil code does not classify human organ as business transaction object. Therefore, every transaction on this object is illegal. It breaks the Law number 36 Year 2009 regarding health and the government regulation number 18 Year 1981. Furthermore, accordance to Islamic law, position of human organ is clear that it is not a property (‘ain ghairu qimatin). Then, according to syar’I, it cannot be as an object in any business transaction.
Analisis Hukum terhadap Pemberian Transfusi Darah di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Sri Ratna Suminar
Syiar Hukum Volume 13, No 3 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/sh.v13i3.663
Blood transfusion has played a very important role for cure and recovery of patient health. However, blood transfusion treatment in hospital is generally unsafe, and even it also threatens the life of patient caused by several factors. The first factor is due to negligence on the part of the medical personnel either prior to or during the blood transfusion. The second one is lack of both medical and non-medical equipement to keep and distribute blood, so that blood is unsafe to be transfused. Actually, under Law No.14 of 2009 Concering Hospital, hospital is obliged to provide the blood transfusion.
PERANAN ASURANSI DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN KEMITRAAN USAHA AGROBISNIS DI INDONESIA
Sri Ratna Suminar
Syiar Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/sh.v11i2.543
Dalam pengembangan usaha mitra agrobisnis ada beberapa kelemahan yang dapat menghambat kelangsungan dan kemajuan sistem agrobisnis, karena itu salah satu langkah strategis untuk mengembangkan mitra agrobisnis yang merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam mitra agrobisnis adalah dengan mentransfer risiko atau membagi risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan asuransi dengan membeli kebijakan asuransi dan selanjutnya asuransi akan berbagi resiko besar dalam mengatasi risiko mitra agrobisnis. Hal ini disebabkan dengan menutup asuransi, yang pentingnya rasa memiliki jaminan jika resiko yang dihadapi menjadi kenyataan dalam bentuk kerugian. Dengan ditutup asuransi oleh pihak-pihak yang diharapkan, mitra agrobisnis dapat memperluas dengan kecepatan penuh.
THE LEGAL CAPACITY IN CONTRACT FOR MEDICAL TREATMENT (THE COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIAN LAW, DUTCH LAW, AND ENGLISH LAW)
Sri Ratna Suminar;
Yoni Fuadah Syukriani;
U Sudjana;
Efa Laela Fakhriah
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 1 September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/jbmh.v5i1.7
This article aims to determine the criterion of legal capacity of a patient in a contract for medical treatment and the legal consequences of a contract for medical treatment made by a minor. This article uses a normative juridical research method with a law approach and the data sources used are obtained from literature studies and document studies, and study results showed that there is a similar criterion for determining whether a patient is competent or not in giving consent for medical treatment between Indonesian law and Dutch law that is based on a legally fixed age. However, based on Dutch law, the age of legal capacity to consent for medical treatment differs from the age of legal majority. Meanwhile, English law uses mixed approaches to determine a minor capacity in giving consent for medical treatment that is based on the age and competence of a minor. Furthermore, according to Indonesian Law, a contract for medical treatment made by minors is voidable, whereas according to Dutch Law and also English Law any contract for medical treatment made by minors is legally binding.
ALTERNATIVE MODEL FOR CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY: ACTIVE, PARTICIPATIVE, AND JUST
Arif Firmansyah;
Lina Jamilah;
Sri Ratna Suminar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (569.005 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15863
In this study, will be assessed the implementation of corporate social responsibility by coal corporate to look for an alternative model of corporate social responsibility and environtment protection in the context of protecting and managing of natural resources with environmentally concept. Juridical with conceptual approach, the source analysis data technique derived from literature studies and documents. Dalam penelitian ini akan dikaji pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan oleh perusahaan batubara untuk kemudian mencari model alternatif tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undangundang dan pendekatan konseptual, sumber data yang digukana diperoleh dari studi kepustakaan, teknik analisa data diperoleh dari studi literatur dan dokumen.
Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Banccasurance serta Akibat Hukumnya
Dwi Yusri Rahmatillah;
Sri Ratna Suminar
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (105.729 KB)
|
DOI: 10.29313/jrih.v2i1.954
Abstract. Insurance marketing practices through telemarketing can cause customer losses because autodebet is done on the Customer's account without the Customer feeling approved on the products offered. Consent is a valid condition of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and the implementation of the principle of consensualism that must exist in the agreement. Thus, this study aims to find out the application of the principle of consensualism in the practice of insurance agreements through telemarketing by Banccasurance and the legal consequences of the practice of insurance agreements through telemarketing. The method used in this study is normative juridical with secondary data collection techniques in the form of literature studies supported by primary data obtained from the results of interviews. The results showed that the principle of consensualism in its application was not implemented because it contained elements of error prohibited in Article 1321 of the Civil Code so that the agreement became legally flawed or invalid. Therefore, as a result of the law this insurance agreement through telemarketing can be canceled and the Banccasurance party who has provided information indirectly causing the Customer to give his approval until it suffers losses. Abstrak. Praktik pemasaran asuransi melalui telemarketing dapat menimbulkan kerugian nasabah karena dilakukan autodebet pada rekening nasabah tanpa nasabah merasa memberikan persetujuan pada produk yang ditawarkan. Persetujuan merupakan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan keberlakuan asas konsensualisme yang harus ada dalam perjanjian. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas konsensualisme dalam praktik perjanjian asuransi melalui telemarketing oleh Banccasurance dan akibat hukum dari praktik perjanjian asuransi melalui telemarketing tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan ditunjang dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa asas konsensualisme dalam penerapannya tidak terlaksana karena mengandung unsur kekhilafan yang dilarang dalam Pasal 1321 KUH Perdata sehingga perjanjian menjadi cacat hukum atau tidak sah. Maka, akibat hukumnya perjanjian asuransi melalui telemarketing ini dapat dibatalkan dan pihak Banccasurance yang telah memberikan informasi secara tidak jelas sehingga menyebabkan pihak nasabah khilaf dalam memberikan persetujuannya hingga mengalami kerugian.
Tanggung Jawab Puskesmas atas Pemberian Vitamin Kadaluwarsa kepada Pasien Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Jo. Buku III KUHPerdata
Fikri Fadhil Jaenuddin;
Sri Ratna Suminar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.181 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.842
Abstract. In puskesmas there are pharmaceutical services that include drug management and clinical pharmacy services. One of the efforts to strengthen health facilities, requires health workers including pharmacists and pharmacy in charge of health centers to have the ability to organize health services according to standards. Pharmacists as the person in charge of pharmaceutical services in puskesmas must carry out pharmaceutical services in accordance with standards in order to improve the quality of service and patient safety. In 2019 there were events carried out by Health Center (Pharmacist) officers in giving drugs to patients. A pregnant woman named Novi aged (21) in Penjaringan, North Jakarta was given expired vitamins when checking the contents at Kamal Muara Health Center, Penjaringan. In the vitamin B6 wrap for fetal boosters, there is an expired statement in April 2019 that has been crossed out. The purpose of this study is the known classification of pharmacists' actions on the provision of expired vitamins to patients when viewed from Book III of the Civil Code. And the known responsibility of puskesmas to patients for the provision of expired vitamins is reviewed from the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 74 of 2016 concerning Standards of Pharmaceutical Services in Puskesmas Jo. Buku III KUHPerdata. The method of approach used is normative juridical, the research specifications in this research are descriptive analytical, data collection techniques in this research literature study as well as analytical methods in this study using qualitativ analysis methods. Then it was obtained the result that there was an omission committed by the Pharmacist. Pharmacist's actions included in unlawful acts and health centers must be responsible for the actions of the pharmacist. Abstrak. Di Puskesmas terdapat pelayanan kefarmasian yang mencakup pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik. Salah satu upaya penguatan fasilitas kesehatan ini, menuntut tenaga kesehatan termasuk Apoteker dan penanggung jawab farmasi di Puskesmas untuk memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar. Apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian di Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Pada tahun 2019 terdapat peristiwa yang dilakukan petugas Puskesmas (Apoteker) dalam memberikan obat kepada pasien. Seorang ibu hamil bernama Novi berumur (21) di Penjaringan, Jakarta Utara diberikan vitamin kedaluwarsa saat memeriksakan kandungan di Puskesmas Kamal Muara, Penjaringan. Dalam bungkus vitamin B6 untuk penguat janin itu, ada keterangan kedaluwarsa pada April 2019 yang telah dicoret. Tujuan penelitian ini adalah Diketahuinya klasifikasi perbuatan Apoteker atas pemberian vitamin kadaluwarsa kepada pasien jika ditinjau dari Buku III KUHPerdata. Serta Diketahuinya tanggung jawab Puskesmas kepada pasien atas pemberian vitamin kadaluwarsa ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kerfarmasian di Puskesmas Jo. Buku III KUHPerdata. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian diperoleh hasil bahwa adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh Apoteker. Perbuatan Apoteker termasuk kedalam perbuatan melawan hukum serta puskesmas harus bertanggung jawab atas perbuatan apoteker tersebut.
Perlindungan Hukum pada Masyarakat Atas Penggunaan Ulang Alat Rapid Diagnostic Test-Antigen dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dihubungkan dengan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021
Andiko Septianto Nugroho;
Sri Ratna Suminar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.556 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.850
Abstract. Coronavirus Disease Pandemic 2019 (Covid-19) affects the development of health in daily life, especially in pharmaceutical devices. Rapid Diagnostic Test-Antigen (RDT-Ag). RDT-Ag is the most important aspect in field of health. RDT-Ag is a fast-tracking tool to detect the presence of coronavirus in a person's body. With the importance of RDT-ag makes a handful of people in company X reuse RDT-Ag to obtain personal benefits cause losses for health care recipients. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/446/2021 Tentang Penggunaan RDT-Ag Dalam Pemeriksaan Covid-19 regulates the right of health care recipients to legal protection. This study was conducted to find out the effect of the reuse of RDT-Ag on health care recipients and how legal protection of the reuse of RDT-Ag on health care recipients. This research uses normative juridical approach methods, with research specifications using descriptive analytical, the type of data used is secondary data, with literature study data retrieval techniques and data analysis techniques using qualitative juridical. Based on the result, can be known the impact of the reuse of RDT-AG can transmit corona virus to a person's body. Preventive legal protection is obtained before the occurrence of violations or prevention efforts in the form of swab antigens in trusted place and already have a clear operating permit in framework of self-protection as a preventive measure. Repressive protection may be carried out after the occurrence of violations through the General Court and the Arbitration and Alternative Institutions of Dispute Resolution. Abstrak. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mempengaruhi perkembangan pada bidang kesehatan dalam kehidupan sehari-hari terutama pada alat kefarmasian. Salah satunya alat Rapid Diagnostic Test-Antigen (RDT-Ag). Alat saat ini merupakan aspek terpenting dalam bidang kesehatan. RDT-Ag merupakan alat pelacakan cepat untuk mendeteksi adanya coronavirus dalam tubuh seseorang. Namun dengan pentingnya alat tersebut membuat segelintir oknum pada perusahaan X melakukan penggunaan ulang alat RDT-Ag untuk memperoleh keuntungan pribadi yang menimbulkan kerugian bagi penerima pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/446/2021 Tentang Penggunaan RDT-Ag Dalam Pemeriksaan Covid-19 mengatur mengenai hak penerima pelayanan kesehatan untuk mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek dari penggunan ulang alat RDT-Ag terhadap penerima pelayanan kesehatan serta bagaimana perlindungan hukum atas penggunaan ulang alat RDT-Ag terhadap penerima pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan teknik pengambilan data studi kepustakaan dan teknik analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui dampak dari penggunaan ulang alat RDT-AG yang dapat menularkan virus corona terhadap tubuh seseorang. Diperoleh perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau upaya pencegahan berupa melakukan swab antigen di tempat yang terpercaya dan sudah memiliki izin operasi yang jelas dalam rangka proteksi diri dan sebagai upaya pencegahan. Perlindungan represif dapat dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui Peradilan Umum dan Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.