Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

The Protection of Consumer Rights of BPJS Health Patients in the Perspective of Civil Law Triani Indah Pawening; Ady Purwoto; Desty Anggie Mustika
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i1.1534

Abstract

The National Health Insurance Program (JKN), administered by BPJS Health, aims to provide equitable access to healthcare services. However, in practice, various issues still arise, such as service refusal, delays in medical treatment, and discrimination against participants. This study aims to analyze the application of civil liability principles in the legal relationship between patients and healthcare providers, as well as to identify the forms of breach of contract (wanprestasi) that occur. The research method used is normative juridical with a literature study approach, including analysis of laws and regulations, legal doctrines, and case studies. The results show that although regulations exist to protect the rights of BPJS patients as consumers, the implementation remains weak, often resulting in rights violations that may lead to civil liability. This study concludes that strengthening legal protection through regulatory enforcement, enhanced supervision, and education for BPJS participants is urgently needed to ensure fair and accountable healthcare services.
Towards A Progressive Health Law Paradigm: A Philosophical And Juridical Reconstruction Of The Informed Consent Concept In Indonesia Yudhi Hertanto; Ady Purwoto
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i1.2508

Abstract

The implementation of the informed consent doctrine in Indonesia is frequently trapped in rigid administrative texts and juridical formalism, which consequently overlooks the essence of patient autonomy. The enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health necessitates a conceptual repositioning of medical treatment consent. This study aims to reconstruct the concept of informed consent through the lens of Progressive Law and Bioethics to establish a balance between patient autonomy and legal certainty for medical practitioners. Utilizing a normative juridical research method with statute and conceptual approaches, this study examines the shift from a paternalistic paradigm to an educational-contractual relationship. The findings indicate that legal reconstruction must position informed consent as a continuous ethical communication process rather than a mere signing of a form. While Law No. 17 of 2023 strengthens transparency, it requires the integration of humanitarian values to minimize medical disputes and malpractice cases, which have increasingly appeared in mass media.
Juridical Review of Children as Perpetrators of Violence Resulting in Serious Injury (A Case Study of Court Decision Number 08/Pid.Sus/2015/PN.Dpu) Afifah; Sri Hartini; Ady Purwoto
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i2.1530

Abstract

This research aims to analyze criminal responsibility and judicial considerations in the case of a child perpetrator of violence causing serious injury, based on Court Decision Number 08/Pid.Sus/2015/PN.Dpu. The study applies a normative juridical method with a qualitative approach, examining secondary data such as legal statutes, legal doctrines, and court verdicts. The findings reveal that although all elements of the crime were proven legally, the implementation of diversion, as part of the restorative justice mechanism in the juvenile criminal justice system, was unsuccessful. The panel of judges still considered non-legal aspects such as the child's age, psychological condition, and social reports from the Correctional Center in delivering the sentence. The sanctions imposed, including imprisonment and work training, reflect an emphasis on the child's rehabilitation and protection. This study highlights the need for technical guidelines and a more substantive implementation of diversion practices.
Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Pasien dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional: Legal Analysis of Violations of Patient Rights in the National Health Insurance System Yohanes Don Bosco Watu; Endah Labati Silapurna; Rustam; Ady Purwoto; Tuti Herningtyas
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6695

Abstract

Artikel ini mengkaji pelanggaran hak pasien yang terjadi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua orang di Indonesia memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan. Meskipun tujuan utama JKN adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang setara, berbagai pelanggaran hak pasien terus terjadi. Empat masalah utama yang dibahas dalam artikel ini adalah diskriminasi dalam pemberian layanan, ketidaksetaraan akses ke layanan kesehatan, kualitas layanan yang buruk, dan masalah pengelolaan klaim dan administrasi JKN. Diskriminasi antara pasien JKN dan non-JKN, kesenjangan fasilitas antara kota dan pedesaan, dan kualitas layanan yang buruk adalah masalah penting yang mempengaruhi pemenuhan hak pasien. Selain itu, pasien yang membutuhkan perawatan medis seringkali dibebani dengan proses administrasi klaim yang rumit dan lambat. Selain itu, artikel ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak pasien dalam sistem JKN dan menyarankan perbaikan kebijakan, pengelolaan klaim, pengawasan, dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan. Diharapkan upaya ini akan melindungi hak pasien dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan.
Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia: Implementation of Restorative Justice in Resolving Child Crimes in Indonesia Fahmi Azis; Ady Purwoto; Annisa Aminda; Desty Anggie Mustika; Pratiwi Ayu Sri D
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6901

Abstract

Restorative justice merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, alih-alih hanya fokus pada penghukuman. Konsep ini sangat relevan dalam konteks peradilan anak, yang memandang anak sebagai individu dalam proses tumbuh kembang dan membutuhkan pembinaan. Di Indonesia, penerapan restorative justice diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan mekanisme diversi sebagai salah satu instrumen utamanya. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang jelas, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, terbatasnya fasilitas pendukung, dan stigma negatif masyarakat terhadap anak yang terlibat tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice, kendala-kendala yang dihadapi, serta peluang pengembangannya. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih baik, dapat ditemukan solusi untuk menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kasus Sterilisasi Tanpa Persetujuan: Legal Protection of Women's Reproductive Rights in Cases of Sterilization Without Consent Madinah Mokobombang; Mig Irianto Legowo; Anna Veronica Pont; Ady Purwoto; Habibi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6921

Abstract

Sterilisasi tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak reproduksi perempuan yang sering terjadi dalam konteks yang kurang terawasi dan rentan terhadap penyalahgunaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban sterilisasi tanpa persetujuan serta mengevaluasi mekanisme hukum yang ada untuk melindungi hak reproduksi mereka. Selain itu, artikel ini akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan di masa depan. Dengan mengadopsi pendekatan hukum internasional dan nasional, artikel ini mengeksplorasi sejauh mana hukum yang ada dapat melindungi perempuan dari tindakan medis yang melanggar hak-hak mereka.
Legal Implications of Health Service Denial for BPJS Patients: A Study on the Principles of Universal Health Coverage Maria Alberta Liza Quintarti; Endah Labati Silapurna; Denny Achsanul Hak; Ady Purwoto; Bambang Supriadi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) - January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6787

Abstract

Both the patients and the service providers face serious legal ramifications when health services are denied to BPJS Kesehatan participants. Such rejection might have serious legal repercussions in the context of Universal Health Coverage (UHC), which seeks to provide inclusive and equitable access to health treatments. Using the core tenets of UHC, which uphold everyone's access to healthcare free from discrimination, this article seeks to examine the legal ramifications of BPJS patients' refusal of health services. This article examines a number of variables that contribute to service denials and the legal tools that can be employed to safeguard patients' rights within the BPJS-based healthcare system by looking at pertinent legal legislation and industry practices.
Legal and Ethical Aspects of Informed Consent in BPJS Health Emergency Services Anna Veronica Pont; Ta'adi; Muchamad Taufiq; Ady Purwoto; Mawardi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) - January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6818

Abstract

Informed consent is a crucial element in the healthcare system as it ensures that patients provide consent based on a sufficient understanding of the medical procedures to be performed. In the context of emergency services, where patients often present with critical conditions requiring immediate action, the implementation of informed consent becomes more complex. BPJS Kesehatan, as the provider of healthcare services for the public, holds the responsibility to ensure that medical treatments within their network respect patient rights, both legally and ethically. This article aims to explore in-depth the legal and ethical aspects of implementing informed consent in emergency healthcare services under the BPJS Kesehatan program.