Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.981
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Teknik Sipil CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal) Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Isamic Communication Journal BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Medik Veteriner JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Andalasian International Journal of Agricultural and Natural Sciences AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Borobudur Communication Review Jurnal Riset Mahasiswa Matematika Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Computing Insight: Journal of Computer Science International Journal of Graphic Design Global Journal of Taxation and Fiscal Policy
Fachrur Rozi
Staf Peneliti pada Balai Penelitian Tanaman Pangan, Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Physics Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)

 1 
Menilik Diskresi pada Satuan Pendidikan: Aktualisasi Sistem Pembelajaran Berbasis Mesjid TK Al-Furqan Kota Bukittinggi Sebagai Sebuah Inovasi Dalam Membangun Karakter Religius Pada Anak Sejak Usia Dini Rozi, Fachrur
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1 (2017): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.1.33-58.2017

Abstract

Sistem pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 termaktub bahwa tujuan dari pelaksanaan sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu capaian yang ingin diwujudkan dalam sistem pendidikan nasional ini adalah untuk menciptakan arah pembelajaran yang dapat menanamkan karakter mulia bagi peserta didik. Proses pembangunan karakter pada peserta didik akan lebih baik jika dilakukan sejak usia dini. Hal ini dikarenakan pendidikan yang diberikan sejak usia dini akan menjadi fondasi bagi dasar kepribadian anak dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak selanjutnya. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi dalam sistem pembelajaran sebagai sebuah hasil dari diskresi yang dilakukan untuk menstimulasi pembangunan karakter anak sejak usia dini. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus di TK Al- Furqan Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Untuk membangun karakter religius kepada peserta didiknya, TK Al-Furqan Kota Bukittinggi berinovasi melalui penerapan sistem pembelajaran berbasis mesjid. Inovasi sistem pembelajaran berbasis mesjid ini merupakan hasil dari diskresi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Sistem Pendidikan dan Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Sehingga menjadikan TK Al-Furqan sebagai TK satu-satunya yang ada di Kota Bukittinggi yang menerapkan sistem pembelajaran ini yang dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk membangun karakter pada anak sejak usia dini.
Cultural Development Dalam Sistem Pemerintahan Lokal: Sistem Pemerintahan Nagari pada Masyarakat Etnis Mandailing di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Rozi, Fachrur; Setiawan, Husni
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 (2018): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.2.125-142.2018

Abstract

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin memberikan penguatan dalam pembangunan sistem pemerintahan lokal yang didasarkan pada hak asal usul dan hak adat istiadat masyarakat setempat. Di Provinsi Sumatera Barat, sistem pemerintahan desa atau yang disebut dengan nagari merupakan sistem pemerintahan lokal yang menggunakan adat Minangkabau sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sistem Pemerintahan Nagari ini tidak sesuai dengan realitas yang terjadi pada masyarakat di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang ber-etnis Mandailing. Masyarakat Nagari Rabi Jonggor mempraktekkan Sistem Raja yang didasarkan pada adat istiadat Mandailing, meskipun dalam sistem Pemerintahan Nagari tidak mengenal raja. Artikel ini adalah hasil dari sebuah kajian yang ditujukan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisispembangunan sistem pemerintahan lokal yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Kasus yang dikaji adalah kasus yang terjadi pada sistem pemerintahan lokal di Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat. Di dalam pelaksanaan sistem pemerintahan lokal di Nagari Rabi Jonggor, terlihat bahwa adanya praktek sistem Pemerintahan Raja di dalam sistem Pemerintahan Nagari. Hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman Barat cenderung memaksakan pelaksanaan sistem Pemerintahan Nagari pada masyarakat yang ber-etnis Mandailing. Pemerintah Daerah tidak mengatur dan memberi kepastian hukum terhadap peran dan fungsi Raja Adat Mandailing dalam sistem kehidupan bernagari. Padahal peran dan fungsi Raja Adat ini dipandang sebagai sebuah status yang penting dalam pengendalian masalah dan pengaturan kehidupan masyarakat setempat. Kondisi ini, menimbulkan kesan bahwa pembangunan sistem pemerintahan lokal yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan setengah hati. Penting kiranya bagi Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan dimensi cultural development dalam pembangunan sistem pemerintahan lokal. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di dalam Peratutan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari pasal 23 dinyatakan bahwa pembentukan Desa Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keterlibatan Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten dalam Melestarikan Lingkungan Pasca Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin Pertambangan Hanida, Rozidateno Putri; Syamsurizaldi, Syamsurizaldi; Rozi, Fachrur; Irawan, Bimbi
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.3.274-291.2018

Abstract

Pasca direvisinya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak terhadap hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Salah satu dampak tersebut menyentuh persoalan kewenangan perizinan pertambangan. Sebelumnya kewenangan perizinan pertambangan dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, namun pada saat ini kewenangan itu sudah beralih kepada Pemerintah Provinsi. Peralihan kewenangan ini tentu akan merubah pola keterlibatan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Maka dari itu, tulisan ini mencoba untuk menelaah dan menjelaskan bagaimana keterlibatan adat dan Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan lingkungan pasca pengalihan kewenangan pengurusan izin pertambangan. Kajian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dengan lokus penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitif. Melalui proses wawancara, pengamatan dan analisis terhadap data, telah memberikan gambaran bahwa perlu pembagian peran antar aktor dalam proses pengawasan Masyarakat adat dapat mengambil peran sebagai aktor pertama yang akan mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Peran ini akan dikoordinir oleh KAN bersama Pemerintah Nagari. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dapat berperan sebagai pihak yang bisa memberikan rekomendasi untuk menghentikan perusahaan yang terbukti melakukan pengrusakan lingkungan. Kemudian, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi secara berkala untuk melaporkan terkait kondisi lingkungan dan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh para penambang.
Co-Authors Agus Riyadi Akbar, Aji Ali Alfi Fadliana Amin Muhammad, Amin Amini, Hijratun Angga Dwi Mulyanto Ardian, Rosa Eka Putri Ariani, Ika Adi Auliya, Fitrotul Bimbi Irawan, Bimbi Busmayaril Busmayaril Camelia, Allyvia Daimon Syukri Defriyanto Defriyanto, Defriyanto Evawati Alisah Fajriana, Fajriana Fauzan Azima Haryanti, Tining Ilyas Supena Iwan Sahrial Hamid Maya Sari Muhamad Sabilal Karim, Rifqi Muhammad Khudzaifah Mutia Sari, Shinta Muzafanti, Rahmah Navi'ah Novizar Nazir Nuniek Fahriani, Nuniek Nusantara, Badai Charamsar Oki Dermawan Praja, Ratih Novita Pratama, Donny Setya Rahmahani, Jola Rahmayani Rahmayani Riri Syafitri Lubis Rozidateno Putri Hanida Safitri, Eka Dwi Saraswati, Lucia Sari, Rizqi Novita Setiawan, Husni Sholihah, Riza Mar'atus Soetikno, Noela Sri Harini Surokim Suzana, Yenny Syamsurizaldi Syamsurizaldi Syarah, Fatmah Tomy, Chairian Ulli Kadaria Widia Astuti Yayuk Nurkotimah Yudhana, Aditya