Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.981
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Jatiswara Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Notaire CERMIN: Jurnal Penelitian Sapientia Et Virtus Jurnal Darma Agung Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Jurnal Kompilasi Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Interpretasi Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Commerce Law Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Hukum dan Keadilan J-CEKI Mizan: Journal of Islamic Law
Moh. Saleh
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Permasalahan dan Solusi Kebijakan Dalam Pemanfaatan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang Efektif dan Efisien di Kota Surabaya Setiyoningrum, Adinda; Saleh, Moh.
Notaire Vol. 7 No. 1 (2024): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v7i1.55236

Abstract

AbstractOne of the basic human needs is a decent and healthy place to live. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2011 concerning Flats, the state is obliged to fulfill the need for affordable housing for low-income people (MBR). One form of government assistance for MBR is by providing rental public flats (RUSUNAWA). In Surabaya City there are 23 (twenty-three) RUSUNAWA locations managed by the Surabaya City Government, both owned by the Surabaya City Government and managed by the Surabaya City Government. The RUSUNAWA is not only used as a form of government intervention for MBR residents, but also used for the relocation of residents affected by the policing. As a basis for occupancy, a usage permit/lease agreement is required. As time went on, various problems arose in the use of the RUSUNAWA, one of which was in the process of the usage permit/lease agreement. In this study, a discussion was carried out regarding the problems that arise in the use of RUSUNAWA apartments in the city of Surabaya. That is how the process and flow of RUSUNAWA utilization is effective with various conditions that occur, how the form of payment of RUSUNAWA retribution rates is effective and efficient, and what are the actions of the Regional Government to facilitate requests for RUSUNAWA occupants that do not comply with the provisions. The problems that were discussed were problems that occurred in the process of permit use / rental agreement of RUSUNAWA. With this research it is expected to be able to resolve legal issues that occur in the implementation of the use of RUSUNAWA in the city of Surabaya, so that effective and efficient utilization of RUSUNAWA in the city of Surabaya can be realized.Keywords: Public Flats For Rent; The Use Of Rental Public Flats; Surabaya's Rental Public Flats; Policy Solutions. AbstrakSalah satu kebutuhan dasar manusia adalah tempat tinggal yang layak dan sehat. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu bentuk bantuan Pemerintah untuk MBR adalah dengan penyediaan rumah susun umum sewa(RUSUNAWA). Di Kota Surabaya terdapat 23 (dua puluh tiga) lokasi RUSUNAWA yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya maupun dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. RUSUNAWA tersebut tidak hanya digunakan sebagai bentuk intervensi Pemerintah untuk warga MBR, tetapi juga digunakan untuk tempat relokasi warga yang terdampak penertiban. Sebagai dasar kepenghuniannya, diperlukan adanya izin pemakaian/perjanjian sewa-menyewa. Seiring berjalannya waktu, timbul berbagai permasalahan dalam pemanfaatan RUSUNAWA, salah satunya dalam proses izin pemakaian/perjanjian sewa-menyewanya. Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul pada pemanfaatan RUSUNAWA di Kota Surabaya. Yaitu bagaimana proses dan alur pemanfaatan RUSUNAWA yang efektif dengan berbagai kondisi yang terjadi, bagaimana bentuk pembayaran tarif retribusi RUSUNAWA yang efektif dan efisien, dan bagaimana tindakan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi permohonan penghuni RUSUNAWA yang tidak sesuai ketentuan. Masalah-masalah yang dilakukan pembahasan adalah masalah yang terjadi dalam proses izin pemakaian/perjanjian sewa-menyewa RUSUNAWA. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan pemanfaatan RUSUNAWA di Kota Surabaya, sehingga dapat terwujud pemanfaatan RUSUNAWA yang efektif dan efisien di kota Surabaya. Kata Kunci: Rumah Susun Umum Sewa; Pemanfaatan Rumah Susun Umum Sewa; Rusunawa Surabaya; Solusi Kebijakan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI PROPERTI PERUMAHAN TERHADAP ADANYA PERBEDAAN LUAS OBJEK TANAH YANG ADA DI SERTIPIKAT DENGAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Siahaan, Dameria Tiodora; Saleh, Moh.
Perspektif Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.821

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat diikuti kebutuhan pembangunan perumahan yang semakin melonjak. Pengembang merencanakan pembagian luas tanah sesuai program yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan luas tanah yang dibuat dalam Perjanjian Jual Beli. Jual beli antara Pengembang dan Konsumen lazimnya dimuat dalam perjanjian, dicatat dan dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT. Permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah keabsahan akta yang tidak sesuai dengan akta jual beli dan perlindungan hukum bagi pembeli perumahan. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan kasus, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang memadukan antara peraturan perundang-undangan terkait dengan analisis kasus yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah menganalisa cara dan kelengkapan keabsahan sertipikat yang tidak sesuai dengan Akta Jual Beli dan Perlindungan Hukum bagi Pembeli Pengembang Perumahan. Sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak sesuai dengan akta jual beli mengenai luas tanah, sertipikat tersebut tetap berlaku berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh BPN. Namun, eksposisi penerbitan sertipikat tersebut tidak prosedural, karena tidak melalui beberapa tahapan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.The increasing population growth is followed by the increasing need for housing development. The developer plans the distribution of land area according to the program that will be offered to consumers with the land area made in the Sale and Purchase Agreement. The sale and purchase between the Developer and the Consumer is usually contained in an agreement, recorded and stated in the form of a Sale and Purchase Deed made by a Notary/PPAT. The legal issues raised in this study are the validity of the deed that is not in accordance with the deed of sale and purchase and legal protection for housing buyers. The research method uses a normative approach and a case approach, using laws and regulations that combine laws and regulations related to the analysis of existing cases. The results of this study are to analyze the method and completeness of the validity of the certificate that is not in accordance with the Sale and Purchase Deed and Legal Protection for Buyers of Housing Developers. The certificate issued by the National Land Agency is not in accordance with the deed of sale and purchase regarding the land area, the certificate remains valid based on the authority possessed by the BPN. However, the exposition of the certificate issuance was not procedural, because it did not go through several stages in accordance with the applicable positive law. 
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mariyanawati, Yessy Artha; Saleh, Moh.
PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i3.883

Abstract

Pembuktian terbalik merupakan yaitu bentuk dari KUHAP. Proses pembuktian terbalik yaitu ketentuan khusus yang dibuat oleh pemerintahan melalui dibentuknya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena sistem pembuktian yang diberlakukan dalam tindak pidana korupsi ini berbeda dengan yang diberlakukan pada hukum acara pada umumnya. Tulisan ini akan mengemukakan pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam KUHAP dan UU PTPK, selain itu juga memaparkan terkait Konflik Norma dalam Pembuktian Terbalik antara KUHAP dan UU PTPK dan juga pembahasan pembuktian terbalik dalam perspektif HAM. Tujuan penulisan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi beserta konflik norma dan pembahasan dalam perspektif HAM. Menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pembuktian terbalik yang dianut UU PTPK adalah sistem pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang. Yakni bahwa dalam hal melakukan dakwaan, jaksa tetap harus memiliki bukti-bukti awal yang cukup dan tidak asal membuat dakwaan. Sedangkan terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi memiliki hak sekaligus kewajiban dalam hal membuktikan dirinya tidak bersalah, yakni dengan memberikan keterangan mengenai asal-usul kekayaannya. Reverse proof is a form of the Criminal Procedure Code. The process of proof is reversed, namely special provisions made by the government through the establishment of Law no. 31 of 1999 which as amended in Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This is because the evidentiary system applied to corruption is different from that applied to procedural law in general. This paper will present the arrangement of the reverse evidentiary system in the KUHAP and the PTPK Law, besides that it will also explain the Conflict of Norms in Reverse Proof between the KUHAP and the PTPK Law and also discuss reversed proof from a human rights perspective. The purpose of writing is to find out and describe the reverse evidentiary system in acts of corruption along with conflicting norms and discussions from a human rights perspective. Using research methods with normative juridical types and statutory approaches, conceptual approaches and comparative approaches. The conclusion of this study is that the reverse proof system adopted by the PTPK Law is a limited and balanced reverse proof system. Namely that in terms of carrying out charges, the prosecutor must still have sufficient initial evidence and not just make charges. Meanwhile, a defendant who has been charged with committing a criminal act of corruption has both rights and obligations in terms of proving his innocence, namely by providing information regarding the origin of his wealth.
PROBLEMATICS OF THE POSITION OF NOTARY IN TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INFORMATION Sulaiman Khalid, Raden Raihan; Saleh, Moh.
Al-Risalah VOLUME 23 NO 1, MAY (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.36992

Abstract

In the development of technology and information, digitalization needs to be carried out to support the duties and positions of a notary. As a way of adaptation, notaries can implement cyber notaries with positive benefits. Cyber Notary is a concept of utilizing technology that can assist notaries in carrying out their duties. Although there are many positive benefits, there are also obstacles to its application in Indonesia. The goal to be achieved in this research is to find out the problems faced by notaries in going digital, in order to find solutions in an effort to support the notary's duties. The method used is a normative juridical method, with an approach to related laws, and a conceptual approach. From the research results obtained, it is concluded that there are statutory constraints that are still contradictory in implementing Cyber Notary if it is implemented, it can lead to legal conflicts for notaries. As a solution, harmonization of applicable laws is needed.
Hilangnya Hak Kepemilikan Atas Tanah yang Terlantar (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021) Sa’adah, Fatkhiyatus; Adjie, Habib; Saleh, Moh.
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1686

Abstract

Legal disputes over land rights have become a fundamental and complex problem in the history of the development of agrarian law in force in Indonesia. The inequality that occurs in the pattern of distribution of control, ownership, use and utilization of land, which is also exacerbated by the condition of many land being abandoned by land rights holders, either due to intentional or unintentional factors, has triggered widespread cases of land disputes that have occurred until At the moment. The government itself has attempted to create policies and related regulations, in order to find solutions in resolving cases of ownership disputes over abandoned land. This includes Government Regulation Number 20 of 2021, concerning controlling abandoned areas and land. In this research the author raises two issues, namely, what is the urgency of eliminating ownership rights to abandoned land based on Government Regulation Number 20 of 2021, and what legal remedies can be taken by land rights owners and/third parties who suffer losses due to their abolition rights to abandoned land based on Government Regulation Number 20 of 2021. This research is a form of normative legal analysis (normative legal research), using a statutory approach and a conceptual approach. This research also has important implications in the context of land law, especially in terms of protecting the rights of land owners and encouraging the use of productive land uses. It is hoped that the results will serve as a guide for land ownership rights holders, the government and legal practitioners to better understand the relevant regulations and the impact of loss of ownership rights to land due to abandonment in accordance with the provisions contained in Government Regulation Number 20 of 2021.
Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata oleh Korps Brigade Mobile untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua Vian, Polce Loei; Saleh, Moh.
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2164

Abstract

Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile Untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Korps Brigade Mobil menciptakan Kemanan dan Ketertiban di Papua. Hasil penelitian ini adalah : Penindakan terhadap KKB yang dilakukan anggota Brimob dengan melakukan kontak senjata juga dilakukan penegakan hukum terhadap anggota yang tertangkap. Penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak berdasarkan ketentuan KUHP terletak pada pasal 106 dan pasal 107 yang menjelaskan bahwa makar (aanalag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah negara sama sekali atau sebagaimananya kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan diri daerah tersebut maka dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Salah satu hambatan utama (hambatan pertama) terletak pada lingkup yurisdiksi dan kontrol pemerintah terhadap daerah-daerah yang sering kali menjadi basis operasi KKB, letak geografis, daerah-daerah terpencil seringkali menjadi basis operasi KKB karena faktor geografis yang sulit dijangkau, kurangnya infrastruktur yang memadai, kemampuan anggota Brimob mengenai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menindak anggota KKB yang mereka sudah paham kondisi dan situasi serta mereka sering berbaur dengan masyarakat sehingga sulit untuk membedakannya. Solusi dalam mengatasi hambatan utama yaitu sebagai berikut : Pemerintah harus membuat aturan hukum sebagai dasar anggota Brimob dalam melakukan penindakan anggota KKB yang melakukan kejahatan, Pemerintah harus sering melakukan kontrol pemerintah terhadap daerah-daerah yang sering kali menjadi basis operasi KKB dengan melakukan patroli yang dilakukan anggota Brimob, melakukan koordinasi antara anggota Brimob, masyarakat dan TNI dalam melakukan pengamanan wilayah yang menjadi basis-basis anggota KKB, Meningkatkan kemampuan anggota Brimob dengan mengikutkan dikjur-dikjur dalam rangka peningkatan SDM anggota Brimob.
Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Siber oleh Kepolisian Resort Teluk Bintuni Duarif, Duarif; Saleh, Moh.
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2182

Abstract

Pencegahan dan penindakan tindak pidana siber oelh Kepolisian Resort Teluk Bintuni. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pencegahan atas tindak pidana siber yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Teluk Bintuni dan bagaimana Apa bentuk penindakan atas tindak pidana siber yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Teluk Bintuni. Hasil penelitia ini adalah: Pencegahan cyber crime oleh Polres Teluk Bintuni menyebutkan bahwa Pada beberapa tindakan yang di dalam melakukan pencegahan cyber crime adalah dengan melakukan: a. Patroli siber, b. Edukasi siber, c. Teguran langsung melalui medsos, d. Penindakan lansung berupa take down medsos dan e. Penegakan hukum. Penindakan terhadap tindak pidana siber di Indonesia telah membentuk peraturan mengenai kejahatan dalam dunia cyber pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Rumusan tindak pidana dalam UU ITE diatur dalam Bab VII: Perbuatan Yang Dilarang, yang mencakup Pasal 27 sampai Pasal 37, sedangkan ancaman pidananya ditentukan dalam Bab XI: Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.
Analisis Serta Rekondisi Sistem Kemudi dan Sistem Suspensi Pada Minibus Isuzu Elf Tahun 1995 Pramono, Bimo Suryo; Saleh, Moh.
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2, No 7 (2024): Madani, Vol 2. No. 7, 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13120142

Abstract

The purpose of this thesis is to find defects that occurred on a system of the helm and isuzu elf minibus suspension system, to repair, and to find out how well the system would serve after repaired.The process of the steering wheel and rekondisi suspension system minibus isuzu elf started by identifying damage to components.This is achieved by check the, the physical condition, performance, and measurement of components.After that, improvements in the wheel and suspension system minibus isuzu elf done by replacing or repairing damaged components, there is no complete components.Then penyetelan and testing done.The damage to the identification system covering damage on springs and shock an absorber spiral and mistakes of some components including myrrh, bolt, and rubber with a bushing.The identification damage to suspension system covering damage to link ball joint in drag, relay rod, tie rod, and tie rod end. Improvements in steering includes replacement of damaged all the components.The results show that testing rekondisi system steering and suspension minibus isuzu elf this back to function properly.
The Notary's Responsibility in Tax Avoidance Related to the Sale and Purchase Binding Agreement and Power of Attorney to Sell Albi, Yuni; Saleh, Moh.
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 1 (2024): JHK-December
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v2i1.266

Abstract

This research discusses the responsibility of a notary in drafting a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) with a Power of Attorney to Sell, which is suspected of involving tax avoidance. The aim of this study is to analyze the notary's responsibility in cases of tax avoidance carried out through the Sale and Purchase Binding Agreement and Power of Attorney to Sell made before a notary. Currently, there are no written regulations that explicitly prohibit or allow notaries to draft such agreements suspected of tax avoidance. However, notaries must act professionally and bear significant responsibility in performing their duties by adhering to the Notary Law (UUJN), the applicable code of ethics, and the prevailing legal regulations. A notary's work must be trustworthy, reliable, and aligned with Standard Operating Procedures (SOP), from the commencement of work to achieving accurate results. In addition to professionalism, a notary is also expected to provide proper and clear legal guidance to the parties involved. This study employs a descriptive-analytical approach with a normative juridical method. The research findings indicate that tax avoidance by a buyer in the drafting of a PPJB with a Power of Attorney to Sell is considered valid if neither the original seller nor the subsequent buyer files for the annulment of the PPJB or the Power of Attorney to Sell. Nevertheless, notaries are urged to exercise greater caution when dealing with clients who intentionally engage in tax avoidance, as such actions could have negative repercussions on the notary's reputation and legal standing.
DAMPAK HUKUM TERHADAP PPAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA Sartika, Vera; Saleh, Moh.
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3562

Abstract

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPAT sebagaimana yang dimandatkan kepadanya PPAT berpotensi digunakan dalam tindak pidana pencucian uang yang menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan pihak PPAT itu sendiri. Maka dari itu, PPAT diwajibkan untuk melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa. Namun jika dilapangan didapati PPAT yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, apa dampak hukumnya?. Dalam penelitian yang dilaksanakan akan menggunakan metode normatif dengan menganalisis dan membahas dengan pendekatan perundang-undangan dan studi Pustaka. Dalam penelitian yang dilaksanakan menyimpulkan PPAT harus mempertanggungjawabkan secara hukum jika tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa, dan pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana jika dampak dari perbuatan tersebut memenuhi unsur.
Co-Authors Abdi, Nanang Albi, Yuni Ardiyanto, Reza Darmawan, Aldio Diman Ade Mulada, Diman Ade Duarif, Duarif Dwi Martini Fathimah, Anisa Firmansyah, Alfian Ramadhan Fitrahadi, Khairus Febryan Fitrahady, Khairus Febryan Gani Irwansyah, Muh Habib Adjie Hamsyah, Moch. Choirul Irwan, Muhamad Irwansyah, Muh. Gani Kartikawati, Trisda Mahyuddin, Didik Lokma Mariyanawati, Yessy Artha Mascunra, Andi Moh. Nutfa Narestya, R. Adibrahma Nuralam, Yoga Wibawa Nurfildzah, Oktadevi Pramono, Bimo Suryo Prayitno, Urip Rahareng, Izack Rahayu, Laili Putri Roslinawati Roslinawati Salamena, Hanny Jermias Onisimus Sartika, Vera Sa’adah, Fatkhiyatus Setiyoningrum, Adinda Siahaan, Dameria Tiodora Sili, Eduardus Bayo Sulaiman Khalid, Raden Raihan Sulmarty, Sulmarty Suriansah, Suriansah Thauty, Fatimah Fortuna Vian, Polce Loei Wardani, Nizia Kusuma Yusuf, Achmad Zainal Asikin