Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.981
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Jatiswara Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Notaire CERMIN: Jurnal Penelitian Sapientia Et Virtus Jurnal Darma Agung Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Jurnal Kompilasi Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Interpretasi Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Commerce Law Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Hukum dan Keadilan J-CEKI Mizan: Journal of Islamic Law
Moh. Saleh
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Karya Film Terhadap Penyebaran Konten Film Oleh Pihak Lain Melalui Youtube Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Thauty, Fatimah Fortuna; Saleh, Moh.
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait perlindungan hukum terhadap karya film yang disebarkan oleh pihak lain melalui youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta bagaimana tanggung jawab hukum atas pelanggaran terkait penyebaran konten film tanpa izin melalui youtube. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka/studi dokumen. Berdasarkan hasil dari penelitian adalah bentuk perlindungan hukum terhadap penyebaran konten film tanpa izin melalui youtube terdiri dari perlindungan preventif berupa adanya pengawasan terhadap tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan penyebaran karya film tanpa izin melalui youtube dan perlindungan represif ialah adanya tindakan penutupan akses pada akun youtube pihak yang melanggar serta adanya ancaman sanksi berupa denda dan penjara. Tanggung jawab hukum pelanggaran terkait penyebaran karya film tanpa izin terdiri dari pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Tantangan dan Implementasi Nuralam, Yoga Wibawa; Saleh, Moh.
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2025): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i2.11249

Abstract

This study aims to explore the legal protection provided to victims of terrorism in Indonesia, considering its broad impact on individuals and society. Using a normative juridical method, the study analyzes regulations such as Law No. 5 of 2018 and Law No. 13 of 2006, along with relevant legal concepts. The findings indicate that while legal protection includes compensation, restitution, and rehabilitation, its implementation faces challenges in legal, policy, and institutional coordination aspects. This study contributes by identifying key obstacles in regulatory enforcement and proposing strategies to enhance the effectiveness of legal protection through optimized law enforcement mechanisms. The study's limitation lies in its focus on normative analysis without an in-depth empirical examination. Its originality stems from a comprehensive evaluation of the effectiveness of existing regulations and strategic recommendations to improve protection for terrorism victims.
Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Kota Sorong Dan Pengawasan Dprd Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Rahareng, Izack; Saleh, Moh.
JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.369

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis kebijakan hukum pemerintah daerah Kota Sorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kota Sorong terhadap pelaksanaan kebijakan hukum pemerintah daerah Kota Sorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ditinjau dari jenisnya penelitian ini termasuk hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk kebijakan hukum Pemerintah Kota Sorong untuk meningkatkan PAD adalah sebagai berikut: Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Sorong Nomor 25 Tahun 2020 Sorong Tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong. Fungsi pengawasan yang dlakukan oleh DPRD kepada Pemerintah Kota Sorong tertuang dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. Fungsi pengawasan DPRD Kota Sorong tidak berjalan optimal dimana diindikasikan oleh masih adanya bentuk-bentuk pungutan liar dalam berbagai sektor oleh oknum pejabat terkait, adanya sumber penerimaan yang tidak tercatat dan tidak disetorkan ke dalam Kas Negara.
Lease Agreement of "Surat Ijo" Land in Surabaya in Relation to Law Number 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law Saleh, Moh.; Firmansyah, Alfian Ramadhan
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 2 (2025): JHK-February
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v2i2.276

Abstract

This journal examines the legal implications of lease agreements involving "Surat Ijo" land in Surabaya in the context of Law Number 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law (UUPA). "Surat Ijo" is a type of land document in Indonesia that holds significant legal standing for land ownership and usage rights. The study aims to explore how lease agreements concerning "Surat Ijo" land align with the UUPA's regulations, specifically addressing the issue of land rights, legal certainty, and the protection of both lessors and lessees. Through a normative juridical approach, the research highlights key legal provisions in the UUPA that govern land use, transfer, and lease, and discusses their relevance to "Surat Ijo" land transactions in Surabaya. The analysis reveals the complexities surrounding the lease of such land, particularly concerning its long-term leaseability, legal risks, and the need for clearer regulations to ensure the protection of parties involved. The journal concludes with recommendations for improving legal clarity and the enforcement of land rights to strengthen the legal framework surrounding "Surat Ijo" land leases in Indonesia.
Practice of Determining Notary Honorarium Related to Authentic Deed Preparation Services Saleh, Moh.; Darmawan, Aldio
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 2 (2025): JHK-February
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v2i2.286

Abstract

A notary is a public official authorized to create authentic deeds and exercise other authorities as outlined in the UUJN and other relevant laws. While the primary function of a notary is to draft authentic deeds, their authority extends beyond this role. This study aims to analyze how the UUJN regulates the honorarium for a notary’s services beyond the creation of authentic deeds. The research adopts a normative juridical approach, focusing on legal principles and statutory regulations. It highlights that the minimum notary fee is not explicitly defined in the UUJN or other related laws. Although there are provisions regarding notary fees for drafting authentic deeds, there is a lack of clarity on fees for other notarial services. This ambiguity can lead to varied interpretations and practices in determining notarial fees, potentially affecting the standardization of notarial services. Given the importance of a notary’s role in legal transactions, clearer regulations regarding fees for non-authentic deed-related services are necessary. Establishing a well-defined framework would enhance transparency, ensure fairness, and maintain professional standards. Therefore, further legal evaluation and potential amendments to the UUJN may be needed to address this issue effectively
Integrasi Kearifan Lokal dan Hukum Positif dalam Pengelolaan Lingkungan Salamena, Hanny Jermias Onisimus; Saleh, Moh.
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2025): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i2.11251

Abstract

The practice of land clearing by burning forests has long been a part of indigenous communities' local wisdom in North Sumatra to enhance soil fertility. However, this practice conflicts with Indonesia’s positive laws, particularly Forestry Law No. 41 of 1999 and Environmental Protection Law No. 32 of 2009. This study aims to analyze the integration of local wisdom and positive law in environmental management. Using a qualitative approach with a case study method, the research examines the case of Sorbatua Siallagan, where land clearing in protected forest areas led to legal consequences. The findings reveal that while indigenous practices contribute to sustainable land use, they also pose environmental risks, including forest fires and air pollution. Therefore, strengthening dialogue and empowering indigenous communities with environmentally friendly agricultural techniques is necessary to harmonize local traditions with legal regulations, ensuring environmental sustainability and community welfare.
Upaya Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Terhadap Kepemilikan Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Hukum Positif Fathimah, Anisa; Saleh, Moh.
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8183

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran lisensi rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang). Peraturan ini memberikan kerangka perlindungan komprehensif terhadap informasi yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha meliputi gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi, gugatan pidana melalui pihak berwenang, serta penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Selain tindakan hukum, langkah preventif seperti peningkatan keamanan informasi, penerapan kebijakan internal, dan edukasi karyawan menjadi upaya penting untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Kerja sama dengan pihak berwenang dan advokasi untuk memperkuat perlindungan hukum juga berperan dalam menciptakan lingkungan hukum yang kondusif. Dengan kombinasi upaya hukum dan langkah preventif tersebut, pelaku usaha dapat melindungi hak dan kepentingan mereka dari pelanggaran lisensi rahasia dagang.
Pailit Menurut UUJN Yang Menyebabkan Notaris Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Hamsyah, Moch. Choirul; Saleh, Moh.
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2469

Abstract

Setiap profesi di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang seperti Advokat, Dokter, dan juga Notaris. Yang membedakan pekerjaan dan profesi adalah adanya kode etik, di setiap profesi pasti ada kode etik yang harus ditaati oleh setiap profesi sedangkan di dalam pekerjaan belum tentu ada kode etik, seperti kasir, buruh pabrik, resepsionis, bahkan pegawai di isntansi pemerintahan pun tidak ada kode etik yang yang harus mereka taati. Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Kepailitan meliputi perorangan dan badan hukum, sehingga Notaris juga tidak terlepas dari kepailitan, namun didalam proses kepailitan adalah karena utang piutang. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana yang dimaksut pailit menurut Undang-undang Jabatan Notaris sebagai syarat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Narestya, R. Adibrahma; Saleh, Moh.
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 23 No. 2 (2025): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/qodiri.2025.23.2.493-501

Abstract

ABSTRAK Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan pembangunan nasional yang memerlukan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik pemerintah sebagai pelaksana maupun masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah. Dalam konteks ini, Notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta menjamin aspek legalitas dalam setiap tahapan proses pengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk keterlibatan Notaris dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, menelaah peran Notaris dalam menjamin kepastian hukum, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris terlibat dalam pembuatan dokumen hukum yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah, seperti akta pernyataan, akta pelepasan hak, dan akta ganti kerugian. Melalui akta-akta tersebut, Notaris turut menjamin keabsahan, kejelasan subjek dan objek hukum, serta perlindungan hak-hak para pihak. Namun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas Notaris, antara lain kurangnya sinkronisasi data pertanahan, resistensi dari pemilik tanah, dan ketidaksesuaian regulasi teknis yang menghambat efektivitas kerja Notaris. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Notaris melalui kebijakan hukum yang lebih terintegrasi dan dukungan koordinasi lintas lembaga. Kata Kunci: Notaris, Kepastian Hukum, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Akta Otentik ABSTRACT The acquisition of land for public interest constitutes a fundamental aspect of national development that necessitates legal certainty for all parties involved, including the government as the implementing body and the community as the holders of land rights. In this context, the notary plays a pivotal role as a public official authorized to draw up authentic deeds and ensure legal legitimacy throughout each phase of the land acquisition process. This study aims to examine the forms of notarial involvement in land acquisition for public purposes, analyze the notary’s role in guaranteeing legal certainty, and identify the obstacles encountered by notaries in the execution of their duties. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and case-study approaches. The findings indicate that notaries are involved in the preparation of legal instruments that serve as the legal basis for the transfer of land rights, including statements of release, deeds of waiver, and compensation deeds. Through such authentic instruments, notaries ensure the validity of legal acts, the clarity of legal subjects and objects, and the protection of parties’ legal rights. Nonetheless, various impediments are identified, such as the lack of synchronized land data, resistance from landowners, and inconsistencies within technical regulatory frameworks, all of which hinder notarial effectiveness. Hence, the enhancement of the notary's role necessitates a more integrated legal policy and strengthened inter-agency coordination. Keywords: Notary, Legal Certainty, Land Acquisition, Public Interest, Authentic Deed
Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator: Analisis Peran dan Batasan dalam Pembatalan Undang-Undang Irwan, Muhamad; Saleh, Moh.
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i5.12538

Abstract

The Constitutional Court of Indonesia holds a significant position as a negative legislator, primarily tasked with reviewing laws for their alignment with the 1945 Constitution. This research explores the scope of the court’s authority and its constraints, particularly when nullifying laws or inadvertently establishing new legal norms. Through a normative legal approach, this study investigates several rulings of the Constitutional Court to evaluate whether the court surpasses its jurisdiction by creating new legal precedents. The findings underscore an ongoing discussion about whether the court maintains its role within the separation of powers or encroaches upon the legislative domain. The study concludes with assessing the legal consequences of these rulings and their broader influence on Indonesia's legal and governance systems.
Co-Authors Abdi, Nanang Albi, Yuni Ardiyanto, Reza Darmawan, Aldio Diman Ade Mulada, Diman Ade Duarif, Duarif Dwi Martini Fathimah, Anisa Firmansyah, Alfian Ramadhan Fitrahadi, Khairus Febryan Fitrahady, Khairus Febryan Gani Irwansyah, Muh Habib Adjie Hamsyah, Moch. Choirul Irwan, Muhamad Irwansyah, Muh. Gani Kartikawati, Trisda Mahyuddin, Didik Lokma Mariyanawati, Yessy Artha Mascunra, Andi Moh. Nutfa Narestya, R. Adibrahma Nuralam, Yoga Wibawa Nurfildzah, Oktadevi Pramono, Bimo Suryo Prayitno, Urip Rahareng, Izack Rahayu, Laili Putri Roslinawati Roslinawati Salamena, Hanny Jermias Onisimus Sartika, Vera Sa’adah, Fatkhiyatus Setiyoningrum, Adinda Siahaan, Dameria Tiodora Sili, Eduardus Bayo Sulaiman Khalid, Raden Raihan Sulmarty, Sulmarty Suriansah, Suriansah Thauty, Fatimah Fortuna Vian, Polce Loei Wardani, Nizia Kusuma Yusuf, Achmad Zainal Asikin