Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Yuridis International Journal of Demos Jurnal Hukum Lex Generalis Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Recht Studiosum Law Review Mahadi : Indonesia Journal of Law El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat KANUN: JURNAL ILMU HUKUM
M. Iqbal Asnawi
Universitas Samudra
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Pengaruh Media Sosial Terhadap Keterlibatan Politik Generasi Z dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 Tarigan, Vita Cita Emia; Asnawi, M. Iqbal; Rokan, Mustika Putra; Girsang, Lode Wijk P.; Simbolon, Noviana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2024): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i3.399

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh media sosial terhadap keterlibatan politik Generasi Z dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Dengan pendekatan mix method (kuantitatif dan kualitatif) dan FGD dengan 10 peserta dari 5 universitas di Medan, ditemukan bahwa minat politik Gen Z cukup tinggi meskipun keterlibatan aktif masih perlu ditingkatkan. Media sosial berperan utama dalam membentuk pandangan politik mereka secara positif dan negatif, sehingga diperlukan ruang klarifikasi informasi dari KPU serta peningkatan literasi politik melalui kolaborasi antara KPU, lembaga pendidikan, dan media sosial.
Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase di Negara Berkembang Asnawi, M. Iqbal; Fitriani, Rini; Tala, Wahdini Syafrina; Tarigan, John Aikel Primsa; Daffa, T. Maulana; Habibi, Wildan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2024): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i3.402

Abstract

Pelaksanaan arbitrase di negara berkembang menghadapi tantangan seperti infrastruktur hukum yang lemah, ketidakpastian hukum, kekurangan sumber daya manusia, biaya tinggi, dan kurangnya transparansi. Solusi mencakup peningkatan regulasi, pendidikan, pelatihan arbitrator, serta penguatan lembaga arbitrase yang independen dan transparan. Arbitrase di negara berkembang menawarkan efisiensi penyelesaian sengketa, namun menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, kurangnya pemahaman, dan ketergantungan pada pengadilan. Penguatan lembaga arbitrase lokal, regulasi yang jelas, serta pelatihan arbitrator dapat meningkatkan kredibilitas. Metode penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Metode ini berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Pelaksanaan arbitrase di negara berkembang terkendala oleh kurangnya pemahaman, infrastruktur terbatas, biaya tinggi, dan kualitas arbiter rendah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi, reformasi hukum, investasi infrastruktur, dan peningkatan pelatihan arbitrase. Dengan perbaikan tersebut, arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif.
Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Bijih Nikel Indonesia Terhadap Gugatan Uni Eropa di GATT/WTO Asnawi, M. Iqbal; Fitriani, Rini; Ulya, Zaki; Rachmad, Andi; Yadi, M. Sandra
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 1 (2025): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i1.419

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan bijih nikel yang menjadi perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa di GATT/WTO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum kebijakan pengelolaan nikel di Indonesia dan gugatan Uni Eropa di GATT/WTO terhadap kebijakan ekspor nikel Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian yuridis normatif terhadap kebijakan pengelolaan bijih nikel Indonesia dianggap bertentangan dengan GATT 1994 oleh Uni Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal 62A Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan larangan ekspor mineral mentah terutama nikel dengan ketentuan kadar dibawah <1,7%, pembatasan ekspor yang diberlakukan pemerintah Indonesia berdampak besar pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang dinilai bertentangan dengan Pasal XI GATT dan pemerintah Indonesia dianggap tidak komitmen terhadap perjanjian perdagangan bebas (WTO).
Transformasi Nilai Budaya Masyarakat Pesisir Aceh dalam Praktik Hukum Adat yang Berkelanjutan Menuju Green Economy Anwar, Saiful; Iqbal, Muhammad; Radhali, Radhali; Asnawi, M. Iqbal; Suriyani, Meta
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.549

Abstract

Green economy atau ekonomi hijau menekankan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis, inklusif secara sosial, dan berkeadilan secara ekonomi. Dalam konteks masyarakat pesisir Aceh, nilai budaya dan hukum adat memiliki kontribusi penting terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, transformasi sosial dan tekanan eksternal mengancam keberlanjutan praktik-praktik lokal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan analisis literatur, studi regulasi, dan dokumentasi praktik hukum adat laut masyarakat Aceh. Fokus utama diarahkan pada identifikasi nilai-nilai budaya dan norma hukum adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip green economy. Data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk menggambarkan peran, tantangan, dan potensi integrasi hukum adat dalam sistem ekonomi hijau. Temuan menunjukkan bahwa hukum adat laut, khususnya melalui peran Panglima Laot, telah mengatur pelestarian sumber daya laut melalui larangan alat tangkap destruktif, pengaturan musim tangkap, dan distribusi hasil laut yang adil. Nilai-nilai budaya seperti kolektivitas, tanggung jawab ekologis, dan kesederhanaan mendukung praktik ekonomi rendah emisi dan berbasis komunitas. Namun demikian, belum adanya pengakuan formal secara menyeluruh dan lemahnya regenerasi kelembagaan menjadi tantangan serius. Nilai budaya dan hukum adat terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik green economy, terutama dalam dimensi ekologis, ekonomi komunitas, dan penguatan kelembagaan lokal. Pengakuan formal, revitalisasi nilai lokal, dan integrasi kelembagaan menjadi kunci memperkuat hukum adat sebagai fondasi pembangunan pesisir yang berkelanjutan.
Integrasi Green Procurement Dalam Kontrak Pengadaan: Strategi Mewujudkan Pengadaan Berkelanjutan yang Berdampak di Indonesia Mustika Putra Rokan; Muhammad Natsir; M. Iqbal Asnawi; M. Irfan Islami Rambe; Vita Cita Emia Tarigan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 11 (2025): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i11.2050

Abstract

Green Procurement constitutes a strategic policy to support sustainable development; however, in practice, its implementation in Indonesia remains largely confined to the tendering stage. In fact, procurement contracts serve as a legal instrument that ensures sustainability is genuinely realized. This article examines the integration of green principles into contracts through performance clauses, life-cycle costing, incentive mechanisms, and enforceable sanctions. The study identifies existing regulatory gaps and weak implementation, while at the same time proposing a contractual framework that is more operational, measurable, and capable of generating tangible impacts on the environment, the economy, and society.
Implikasi Pengakuan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam KUHP Nasional: Kajian Aspek Konseptual Dan Normatif Radhali; Asnawi, M. Iqbal
International Journal of Demos (IJD) Volume 7 Issue 4 (2025)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The increasingly complex business environment has positioned corporations as dominant actors in socio-economic life, while simultaneously posing potential negative impacts through corporate crime. This research aims to analyze the implications of recognizing corporations as criminal law subjects in the national Criminal Code, both from conceptual and normative aspects, and to formulate recommendations for developing an effective corporate criminal liability system. The research employs a normative juridical method with three approaches: statutory approach, conceptual approach, and comparative approach, supported by prescriptive-qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the national Criminal Code has adopted a comprehensive juridical construction in regulating corporate criminal liability, encompassing parameters for determining corporate fault, attribution mechanisms based on a combination of identification theory, aggregation theory, and corporate culture theory, as well as sanctions design that integrates restorative justice approaches. The implementation of this system requires systematic regulatory harmonization and institutional capacity strengthening, including human resource competency development, supporting infrastructure, and knowledge management systems. The research concludes that recognizing corporations as criminal law subjects represents a progressive step that requires support through technical regulatory development, law enforcement capacity building, and effective inter-agency coordination mechanisms. Keywords: corporate criminal liability, national Criminal Code, restorative justice, corporate crime, regulatory harmonization   Abstrak Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks telah menempatkan korporasi sebagai aktor dominan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, namun sekaligus berpotensi menimbulkan dampak negatif melalui kejahatan korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP nasional, baik dari aspek konseptual maupun normatif, serta merumuskan rekomendasi untuk pengembangan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang efektif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, yang didukung analisis preskriptif-kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP nasional telah mengadopsi konstruksi yuridis yang komprehensif dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, mencakup parameter penentuan kesalahan korporasi, mekanisme atribusi berdasarkan kombinasi identification theory, aggregation theory, dan corporate culture theory, serta desain sanksi yang mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif. Implementasi sistem ini membutuhkan harmonisasi regulasi yang sistematis dan penguatan kapasitas kelembagaan yang mencakup pengembangan kompetensi SDM, infrastruktur pendukung, dan sistem manajemen pengetahuan. Penelitian menyimpulkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan langkah progresif yang memerlukan dukungan pengembangan regulasi teknis, penguatan kapasitas penegak hukum, dan mekanisme koordinasi antar lembaga yang efektif. Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, KUHP nasional, keadilan restoratif, kejahatan korporasi, harmonisasi regulasi
Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan M. Iqbal Asnawi; Mustika Putra Rokan; M. Irfan Islami Rambe
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.516

Abstract

Artikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif hukum korporasi, dengan menyoroti aspek normatif, celah pengawasan, dan potensi moral hazard yang muncul dari desain hukumnya dalam UU BUMN terbaru. Melalui pendekatan yuridis normatif dan preskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa meskipun Danantara sebagai superholding investasi mencerminkan prinsip hukum korporasi modern, terdapat kekosongan pengaturan yang berisiko melemahkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sehingga, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan independen, dan kejelasan pertanggungjawaban organ perusahaan adalah agenda mendesak agar fleksibilitas hukum Danantara tidak berkembang menjadi kebebasan tanpa akuntabilitas.
Transformasi Tata Kelola BUMN dengan Pembentukan Danantara Ganda Wiatmaja; M. Iqbal Asnawi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.931

Abstract

Transformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menandai pergeseran paradigma dari pengelolaan administratif menuju model investasi strategis berbasis superholding. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dan kelembagaan dari pembentukan Danantara terhadap tata kelola BUMN, khususnya dalam aspek restrukturisasi kewenangan, penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR), serta dampaknya terhadap kinerja dan akuntabilitas publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif-analitis melalui analisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Danantara berpotensi meningkatkan efisiensi dan nilai investasi BUMN, terdapat risiko konsentrasi kekuasaan dan pelemahan pengawasan yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prasyarat utama dalam memastikan keberhasilan transformasi tata kelola BUMN.
Literasi Perdagangan Carbon melalui Blue Economy di Wilayah Pesisir Kabupaten Aceh Timur M. Iqbal Asnawi; Radhali Radhali; Muhammad Iqbal; Mustika Putra Rokan; Saiful Anwar; Hanri Aldino
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 5 No. 6 (2025): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v5i6.10356

Abstract

The potential for carbon trading through a blue economy approach in the coastal areas of East Aceh Regency using descriptive qualitative methods through literature studies. The results of the study identified significant blue carbon potential from mangrove ecosystems, which function as effective carbon sinks. However, critical findings revealed that 49.85% of the mangrove area is in a state of severe degradation, not only threatening its ecological function but also potentially releasing stored carbon reserves. The development of a comprehensive and contextual literacy strategy is an important prerequisite for realizing the potential of carbon trading. Integrating the blue economy approach with mangrove conservation programs through a carbon trading mechanism can create synergy between environmental preservation and improving the welfare of coastal communities in East Aceh.
Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan Rini Fitriani; M. Iqbal Asnawi; Arman Muis; Fatimah; Enny Mirfa
Recht Studiosum Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 (Mei-2024)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v3i1.15935

Abstract

Sengketa merupakan bentuk aktualisasi atas perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Munculnya sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menuntut haknya untuk menyelesaikan masalahnya dengan pihak yang menimbulkan kerugian. Penyelesaian sengketa para pihak mencari jalan penyelesaian yang mudah, cepat dan adil, dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (win-win solution) yaitu melalui alternatif penyelesaian di luar Pengadilan. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Mediasi pada dasarnya adalah musyawarah dan mufakat. Jika secara mediasi terdapat kata sepakat, maka akan dituangkan dalam suatu kesepakatan perdamaian. Namun ketika salah satu pihak tidak  melaksanakan kesepakatan perdamaian dengan itikad tidak baik maka akibatnya  membuat pihak yang dirugikan tidak mendapatkan kepastian hukum  karena tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan atau tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Timbul permasalahan 1) upaya yang dapat ditempuh bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui proses mediasi dan 2) proses mediasi yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam mengeksekusi hasil kesepakatan para pihak. Penelitian ini adlah penelitian normatif bersifat kualitatif dan perspektif, pada penelitian hukum  normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu system nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif. Hasil penelitian 1) Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan melalui tahan-tahap yang dilaksanakan dengan bantuan mediator yang netral sampai menghasilkan kesepakatan perdamaian. 2) Untuk memperoleh kepastian hukum para pihak harus sepakat untuk mengukuhkannya menjadi akta perdamaian, sehingga kesepakatan perdamaian   tersebut   memiliki kekuatan hukum.
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra Agung Ibrahim Hasibuan Alkana Yudha Arman Muis Arman Muis Daffa, T. Maulana Elvira Fitriyani Pakpahan Enny Mirfa Fahman Urdawi Nasution Fatimah Ganda Wiatmaja Ginting, Marina Hanri Aldino Herlambang, M. Hafiz Islami Rambe, M. Irfan Isnaini, Nazar Liza Agnesta Krisna Lode Wijk Pandapotan Girsang Lubis, Yeti Meliany Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Martin, Christopher Meta Suriyani, Meta Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Muhammad Natsir Mutiarani, Rosy Noviana Simbolon Nur Asiyah Perangin-angin, Christian Orchard Rachmad, Andi Radhali Radhali Radhali Rafshanjanie, Muhammad Khalied Rini Fitriani Rini Fitriani Rini Fitriani Rini Fitriani Robertus, Lumbang Gaol ROKAN, MUSTIKA PUTRA Rommy Yudistira Lubis Rufi'i Saiful Anwar Saiful Anwar Sakti, M Permata Tala, Wahdini Syafrina Tarigan, John Aikel Primsa Tarigan, Vita Cita Emia Verianto Dwikaprio Pane Wildan Habibi Yadi, M. Sandra Zaki Ulya, Zaki