Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Kredit dalam Islam Berdasarkan Perspektif Hadis Idris Siregar; Muhammad Rafly; Hairun Sadri
Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 3 No. 3 (2024): Agustus : Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
Publisher : UNIVERSITAS MARITIM AMNI SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58192/profit.v3i3.2311

Abstract

This research aims to examine the principles of credit in Islam based on a hadith perspective. The approach used is a qualitative approach with descriptive-analytic research type. Primary data sources are hadiths related to credit taken from trusted hadith books, such as Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, and others. Secondary data sources include literature related to hadith interpretation, muamalah fiqh books, academic journals, and scientific articles. Data collection techniques were carried out through literature study and documentation. The research results show that the principles of credit in Islam based on hadith include the prohibition of usury, justice and honesty, and the avoidance of uncertainty (gharar). Apart from that, the hadiths also emphasize the importance of good intentions and benevolence in providing loans and recommend giving concessions or even eliminating debts for those who are unable to pay.
KEAMANAN CYBER DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Dwi Fitri; Anis Kartika Hutabarat; Najla Fadila; Amara Enzelia; Zila Moulia; Cindi Cladia Boangmanalu; Latifa Najia Nainggolan; Muhammad Rafly; Maghfirah Maghfirah; Hiskia Misya
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 6 (2025): JUNI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan semakin meningkatnya ancaman kejahatan siber yang mengancam keamanan nasional dan individu, keamanan siber menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum Indonesia. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kejahatan siber dan seberapa efektif kerangka hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan melihat beberapa kasus penting dan pendekatan yang digunakan oleh penegak hukum, penelitian ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta , dan masyarakat untuk memerangi kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun aturan telah ada, masih ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaannya. Ini termasuk sumber daya yang kurang, pelatihan yang tidak memadai, dan kemajuan teknologi yang sulit diimbangi oleh hukum. Selain itu, masyarakat kurang menyadari keamanan siber, yang membuat mereka lebih rentan terhadap serangan. Studi ini mengusulkan agar penegak hukum harus melatih dan menggunakan teknologi terbaru, dan masyarakat harus dididik tentang keamanan siber. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum Indonesia menangani kejahatan siber yang terus berkembang.
THE IMPACT OF THE CANCELLATION OF INDONESIA AS HOST OF THE 2023 U-20 WORLD CUP ON THE INDONESIAN ECONOMY Aryani, Dwi Kartika; Estu Widya Putri; Nisa Aulia; Muhammad Rafly; Putri Maulidina Fadhilah; Tiur Malasari Siregar
JURNAL KREASI RAKYAT Vol. 1 No. 2 (2023): May - July
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Kreyat Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64617/kreyat.v1i2.122-128

Abstract

This journal discusses the impact of Indonesia's cancellation as the host of the FIFA U20 World Cup in 2023 on the Indonesian economy. The analysis reveals that the cancellation has had negative effects on various economic sectors, including investment, tourism, and infrastructure. Investments have decreased, economic growth has been hindered, and job opportunities have been reduced. Additionally, infrastructure projects have been left unfinished, resulting in wastage of resources. In conclusion, effective economic recovery measures are needed, such as diversifying the economy and developing alternative tourism options.
PEMANFAATAN TWITTER SEBAGAI MEDIA DARING KOMUNIKASI POLITIK PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA Muhammad Rafly; Shanti Iriani; Azwin Nugraha
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 7: Februari 2024
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i7.706

Abstract

Kehadiran media sosial Twitter membuat aktivitas komunikasi politik menjadi semakin ramai dan aktif. Karakteristik khas yang dimiliki Twitter sebagai media sosial dapat mempermudah manusia untuk melakukan aktifitas Komunikasi dan berbagi informasi. Hal tersebut yang dimanfaatkan Partai Solidaritas Indonesia dalam penggunaan Twitter sebagai media komunikasi politiknya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam semistruktur. Teori yang digunakan adalah teori media sosial dari Nasrullah dan CMC untuk melihat pemanfaatan Twitter sebagai media komunikasi politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia menggunakan Twitter untuk melakukan interaksi kepada pemilih potentialnya yaitu generasi muda millenial. Pemanfaatan yang dilakukan melalui Twitter salah satunya melalui kampanye media sosial dengan menggunakan fasilitas tagar (hashtag) pada Twitter. Twitter memiliki peran penting dalam menyatukan dan membuat aktif generasi muda milenial untuk membahas isu politik. Hambatan yang dialami Partai Solidaritas Indonesia dalam penggunaan Twitter sebagai media komunikasi politik adalah tidak adanya kontrol dan aturan terkait pelanggaran pengguna mengenai isi konten di Twitter. Masalah pesatnya perkembangan media sosial lain juga menjadikan keterbatasan pemanfaatan Twitter untuk kedepannya sebagai media komunikasi politik
Study of Understanding of MSME Actors in Balangan Regency on Trademark Rights Muhammad Noor Ridani; Muhammad Rafly; Muhammd Haris
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i2.6

Abstract

ABSTRACTTrademark is a crucial thing for producers as a hallmark of a product, especially to MSMEs as the largest contribution to the national economic generation after Covid-19, the author hopes that MSME actors have legal awareness regarding trademarks because it is a differentiator of a product from other products and focuses on one of the areas in Hulu Sungai South Kalimantan, namely Balangan Regency. This article aims to find out how public legal awareness of trademark rights and provide an understanding to MSME actors of the importance of registering a product's trademark. The writing of this article uses empirical juridical research methods, namely interviewing directly to the object of research so as to get accurate answers from the perspective of business actors so that they can provide suggestions on the problems obtained so as to produce a study that in the area especially which is the object of this research and compare it with trademark legislation, from the results of the study it can be concluded that the community of MSME actors in Balangan Regency is very interested in trademark registration but they do not really understand how the trademark registration procedure to provide legal protection to their products.Keywords: Legal Effects, Intellectual Property Rights, Trademark Rights, MSMEs. ABSTRAK Merek merupakan hal yang krusial bagi produsen sebagai ciri khas sebuah produk terutama kepada UMKM selaku sumbangsih terbesar pembangkit ekonomi nasional pasca Covid-19, penulis berharap pelaku UMKM memiliki kesadaran hukum berkenaan dengan perihal merek karena ia merupakan pembeda sebuah produk dengan produk lainnya dan berfokus ke salah satu daerah di Hulu Sungai Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Balangan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap hak merek dan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM betapa pentingnya pendaftaran merek suatu produk. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu mewawancarai langsung kepada objek penelitian sehingga mendapat jawaban yang akurat dari perspektif pelaku usaha sehingga dapat memberikan saran terhadap permasalahan yang didapat sehingga menghasilkan sebuah penelitian bahwa di daerah khususnya yang menjadi objek penelitian ini dan membandingkannya dengan Perundang-undangan merek, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat pelaku UMKM di Kabupaten Balangan sangat tertarik mengenai pendaftaran merek tetapi mereka belum terlalu memahami bagaimana prosedur pendaftaran merek untuk memberikan perlindungan hukum pada produknyaKata Kunci : Akibat Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merek, UMKM
Perspektif Advokat Kota Banjarmasin terhadap Efektivitas Persidangan melalui Media Elektronik (E-Court) M. Sanusi Helmi; Amelia Rahmaniah; Muhammad Noor Ridani; Muhammad Rafly; Syahrani
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.491

Abstract

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah merubah secara perlahan proses persidangan di Indonesia menggunakan sistem elektronik. Berbagai fitur yang tersedia di dalam aplikasi bisa memudahkan bagi siapa saja yang mau beracara di Pengadilan. Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum yang sering beracara di pengadilan sebagai bagian dari profesinya, sangat terikat kepada peraturan tersebut. Bahkan diwajibkan bagi seorang advokat apabila menjadi pihak Penggugat di dalam persidangan harus menggunakan e-court untuk mendaftarkan perkaranya. Melalui metode penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di beberapa kantor Advokat yang terdapat di Kota Banjarmasin. Dari semua kantor advokat yang diwawancarai penulis, menemukan hasil dari 7 (Tujuh) advokat yang berdomisili di Kota Banjarmasin berpendapat dan menyatakan bahwa melalui persidangan elektronik efektivitas dan efesiensi waktu di persidangan sudah dirasa efektif terutama di dalam mencapai asas, cepat, mudah dan sederhana. Akan tetapi mereka juga menyatakan bahwa persidangan melalui media elektronik yang diharapkan bisa memudahkan, justru jadi bomerang karena lebih ribet untuk mendaftarkan perkara. Yang mana kedua perspektif tersebut akan lebih rinci dijelaskan di dalam tulisan ini.
Analisis Sentimen Kebijakan Penempatan Dana 200T Di Bank Bumn Menggunakan Algoritma Support Vector Machine Taufik Ramlan Alfiansyah; Audy Abdillah Hidayat; Alfarezi Hidayat Pratama; Agil Aqshol Mahenda; Muhammad Rafly; Fuad Nur Hasan
Journal of Computing and Informatics Research Vol 5 No 1 (2025): November 2025
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi (FKPT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/comforch.v5i1.2329

Abstract

The policy of placing Rp200 trillion in state-owned banks (BUMN) has sparked extensive debate and elicited diverse public reactions. Frequently discussed issues include the transparency of the policy, potential risks to the national budget, and the role of the banking sector in strengthening liquidity and supporting economic recovery. Timely insights into public reception are essential so that government communication strategies and risk-mitigation measures can be better targeted. This study aims to map the direction of public sentiment, identify the most salient topics, and evaluate the extent to which computational classification approaches can be used to monitor opinions on an ongoing basis. The findings indicate clear polarization between support and criticism. Negative discussions typically emphasize accountability, governance, and concerns over fiscal risk, while positive discussions highlight the policy’s potential benefits for liquidity, smoother credit distribution, and overall economic stability. These results provide an empirical basis for government and industry stakeholders to sharpen key messages, clarify mechanisms and oversight processes, and anticipate issues that could lead to misinformation. In addition, sentiment monitoring can be conducted periodically as an early-warning system to detect shifts in public perceptions toward similar policies in the future.