Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.185
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Jendela Hukum Jurnal Dinamika Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Widya Yuridika Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Ius Constituendum Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL RECHTENS Syntax Idea Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Berajah Journal Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Verstek Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Dedikasi Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Trunojoyo Law Review Journal of Economic & Business Law Review QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Journal of Private and Economic Law Jurnal Magister Hukum Perspektif Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SASI Acten Journal Law Review Jurnal Legislasi Indonesia Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Rechtenstudent Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Nuzulia Kumala Sari
Universitas Jember
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Rekontruksi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Dalam Perspektif Cyber Notary: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat Aulia, Farah Nizrina; Ali, Moh.; Sari, Nuzulia Kumala
Acten Journal Law Review Vol. 2 No. 2: Aug 2025
Publisher : PT Matra Cendikia Abadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71087/ajlr.v2i2.33

Abstract

Cyber ​​notary as part of the development of digital technology has become a new innovation in notary services. However, in the midst of the presence of cyber notary, it raises new challenges, especially in the aspect of the classical principles of notary, especially the principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo which is oriented towards the notary's devotion to the duties that have been carried out so far. This article is oriented to examine the concept of cyber notary and the principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo in terms of challenges and implementation. In addition, this article contains a comparative study of other countries using the United States as a reference for comparison as well as a representative of the use of cyber notary. This research is a legal research that uses a statutory approach and a comparative approach to describe ideas for the renewal of notary law in the aspect of cyber notary in Indonesia. The result of this research show The concept of cyber notary has shifted the paradigm of conventional notaries based on physical to digital systems. However, in its implementation, it does face quite big challenges. A comparative study with the United States through the RON system shows that this country has succeeded in adjusting notary integrity with job accountability through legal means and infrastructure, as well as forming national standards that represent technological progress without sacrificing ethical aspects. Therefore, there needs to be a rigid regulation in the Notary Law that represents progressive positive law in responding to the challenges of the development of the era, by reformulating notary law that not only accommodates technological devices, but also reconstructs the meaning of job fidelity in aspects that are in accordance with the values ​​of trust and caution.
Legal Aspects of Medical Action Without Informed Consent in ER Jember Lung Hospital in 2020 Wahjuni, Edi Wahjuni; Sari, Nuzulia Kumala
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.3.2671

Abstract

Before working on a medical action, the doctor must provide information and get approval from a competent patient or next of kin, in the form of informed consent documents. The formulations of these research problems are a) How is the implementation of informed consent for emergency patients at Jember Lung Hospital Emergency Room (ER)? and b) What are the legal aspects of working on a medical action without informed consent in handling the emergency patients? The research  method that  is used  is juridically normative with the method of legal approach. The data sources are from primary and secondary legal sources, and interview results. The research site is at Emergency Room of Jember Lung Hospital. During January to March 2020 there were 956 emergency patients who received medical action at the Emergency Room of Jember Lung Hospital. Four of the 956 emergency patients were taken without informed consent.Keywords: emergency, informed consent and medical treatment
Pengaruh Globalisasi Terhadap Perekonomian Ditinjau dari Hukum Niaga Harianti, Isnin; Fahamsyah, Ermanto; Sari, Nuzulia Kumala
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i6.15439

Abstract

Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan hukum niaga dan perekonomian dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap hukum niaga dan perekonomian Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang muncul. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini mengungkap bahwa globalisasi memperkenalkan dinamika baru dalam hukum niaga yang memerlukan adaptasi regulasi dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi memberikan peluang ekspansi pasar dan investasi, namun juga menimbulkan persaingan yang ketat yang mempengaruhi pelaku usaha lokal. Berdasarkan Teori Pertumbuhan Endogen dan Hipotesis Kuznets, penelitian ini merekomendasikan strategi hukum niaga yang progresif dan inklusif untuk mengoptimalkan manfaat globalisasi bagi perekonomian nasional, sekaligus melindungi kepentingan domestik.
Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia Muthar, Achmad; Fahamsyah, Ermanto; Sari, Nuzulia Kumala
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i9.17300

Abstract

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat pesat dan telah melampui dimensi jarak antar negara, baik menyangkut bidang Ideologi, politik,sosial, budaya dan kedamaian dunia. Kenyataan ini telah menyebkan lahirnya paradigma hubungan antar bangsa yang dulu perdagangan hanya lingkup kota dan negara sekarang telah antar negara. Sedangkan pelakunya bisa individu, kelompok, lembaga, badan hukum maupun istitusi pemerintah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana peran hukum terhadap globalisasi ekonomi di Indonesia? Bagaimana dampakglobalisasi ekonomi terhadap Indonesia?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian Normatif melalui pendekatan Undang-Undang. Adapun hasil dalam penelitian ini ialah Peranan hukum tersebut haruslah dapatterukur, sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi faktor pendorong utama dalam pembangunan ekonomi. Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional. Globalisasi ekonomi telah menimbulkan tantangan baru bagi ekonomi nasional yaitu semakin kuatnya kompetisi, multinasionalisasi produksi, dan integrasi keuangan global. Tantangan baru tersebut digerakkan oleh institusi internasional dan institusi transnasional melalui aktor globalisasi yang diperankan oleh aktor – aktor utama yaitu TNCs, WTO , dan lembaga keuangan global IMF, dan Bank Dunia. Ketiga aktor globalisasi tersebut menetapkan aturan – aturan seputar investasi, intelectual Property Ringts dan kebijakan internasional.
ANALISIS DAMPAK HUKUM TERHADAP INOVASI BISNIS BERBASIS E-COMMERCE DALAM INTERNET OF THINGS (IOT) MELALUI GAGASAN SOCIETY 6.0 Oktaviyani, Evin; Sari, Nuzulia Kumala; Tektona, Rahmadi Indra
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.37883

Abstract

Digitalisasi di Indonesia telah mengubah secara signifikan proses bisnis dan perizinan usaha, berdampak positif pada kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan regulasi hukum ekonomi terkait dengan pembentukan perusahaan, kepemilikan, dan perlindungan konsumen di ekosistem digital menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang antara inovasi dan keamanan. Harmoni dalam sebuah hukum bisnis adalah sebuah konsep pemikiran yang matang guna mencapai pemasaran negara berbasis digitalisasi, inovasi dari berbagai penjuru dunia terus digalakkan guna memajukan negaranya sendiri agar menjadi negara yang maju dan kompetitif dalam persaingan pasar global. Melalui gagasan 6.0 Internet menjadi dominan yang membantu kehidupan manusia salah satunya menggunakan Internet of Things (IoT). IoT memiliki peran penting dalam industri e-commerce. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus memantau perkembangan ekosistem digital dan meresponsnya dengan kebijakan yang sesuai untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif khususnya di sektor e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak teknologi dan inovasi pada keadilan dalam penegakan hukum di era digital melalui metode studi literatur. Penelitian ini akan membantu pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan kebijakan publik untuk memahami implikasi teknologi dan inovasi terhadap keadilan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar bagi peneliti masa depan untuk lebih mendalami isu-isu ini melalui penelitian empiris yang lebih mendalam.
Kepastian Hukum Perlindungan Pemilik Hak Cipta Atas Penggunaan Karya Oleh Artificial Intelligence (AI) Gayatri, Annisa Zerlina Cindy; Sari, Nuzulia Kumala; Halif, Halif
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2361

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang status Artificial Intelligence (AI) dalam UU No. 28 Tahun 2014. Peneltian ini bertujuan untuk menentukan status hukum dan tanggungjawab AI. Ketika AI mengambil karya berlisensi kemudian memodifikasi karya tersebut dan menghasilkan karya baru tanpa adanya campur tangan manusia, maka menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta yang karyanya diambil oleh AI. Ketika pemilik hak cipta akan mengajukan gugatan maka kepada siapa dia harus menggugat karena AI disini bertindak dengan sendirinya. Selain itu, karya yang dihasilkan murni oleh AI status hukumnya belum jelas sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa AI hanyalah alat dan bukan subjek hukum. Regulasi di Indonesia masih lemah terhadap AI praktik data scraping dan penggunaan karya berhak cipta sebagai training data, UU Hak Cipta bahkan regulasi Indonesia belum sama sekali mengatur tentang AI. Selain itu, aturan tentang status karya AI masih belum diatur dalam regulasi apakah karya tersebut menjadi domain publik atau diberi lisensi khsuus. Atas kekosongan hukum di atas, tentu menimbulkan celah hukum dan keresahan di masyarakat sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan masih belum tercapai
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU BUNGKUL KABUPATEN INDRAMAYU Edi Wahjuni; Nuzulia Kumala Sari; Reston Sipta Sihite
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v6i1.3167

Abstract

Business actors at the Bungkul gas station 34.45232 located on Jalan Soekarno Hatta, Bojong Sari Village, Indramayu Regency, West Java have been proven to have committed fraud in filling fuel oil at the gas station which was found by the Directorate General of Consumer Protection and Orderly Commerce. permissible error limit. Business actors in this case cause harm to consumers, consumer rights and protection issues. The use of measuring instrument technology in the business world is needed in the hope of satisfying consumers but in reality it causes many problems. There is an additional tool at the fuel measuring pump in the form of an electronic circuit to commit fraud. This practice results in harm to people who are not aware that they have been cheated while refueling. Various modes are carried out by the SPBU officers, one of which is by manipulating the measuring instrument at the gas station so that it seems as if the fuel that is served by the consumer is in accordance with the price paid. Business actors violate consumer rights, especially the right to obtain measurements, measurements, scales, comfort and safety in using goods and/or services. Then the method used is the statutory approach, the conceptual approach. The results of this study indicate that the Bungkul gas station must be responsible for providing compensation or compensation in the form of a refund of the amount that has been harmed. Keywords: Business actors, Consumers; Loss.
Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence Sheila Novia Anggita; Nuzulia Kumala Sari
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p1

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan akta autentik oleh notaris serta menilai implikasi hukumnya terhadap teori kehati-hatian dan tanggung jawab hukum notaris. Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis konsep dan menerapkan regulasi yang berlaku, serta dianalisis secara deduktif melalui teori hukum progresif, prinsip kehati-hatian, dan teori tanggung jawab hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI berpotensi meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan akta autentik, namun tidak dapat menggantikan peran esensial notaris dalam menjamin keabsahan formal dan material akta. Hambatan utama dalam implementasi AI adalah adanya syarat kehadiran fisik para pihak dan prosedur konvensional lainnya yang masih diwajibkan secara hukum. Di samping itu, tanggung jawab hukum tetap melekat pada notaris sebagai pejabat umum, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun etika profesi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara hati-hati dan tetap dalam koridor ketentuan hukum positif, termasuk hukum teknologi informasi yang berlaku.
Peran Produk Digital Fintech Terhadap Inklusi Keuangan Dan Tranformasi Ekonomi Masyarakat Indonesia Di Era Ekonomi Digital Maulida, Fidia; Sari, Nuzulia Kumala; Halif, Halif
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.130-136

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (financial technology atau fintech) telah memberikan kontribusi besar terhadap perluasan inklusi keuangan dan transformasi ekonomi di Indonesia. Produk digital fintech, seperti layanan peer-to-peer lending, dompet digital, dan sistem pembayaran berbasis aplikasi, membuka akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, khususnya di daerah terpencil dan kelompok berpendapatan rendah. Namun, efektivitas fintech dalam mendorong inklusi keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi digital, kurangnya perlindungan konsumen, serta risiko keamanan data. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peran strategis layanan digital fintech dalam memperluas inklusi keuangan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat, terhadap proses transformasi ekonomi nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara inovasi teknologi, kebijakan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci utama untuk memastikan keberlanjutan peran fintech dalam memperkuat ekonomi digital Indonesia.
The Analysis of Murabahah bil Wakalah Agreements Implementation Consistency toward Sharia Financial Institutions in Indonesia Moh. Wahyu Al Waris; Nuzulia Kumala Sari
Rechtenstudent Vol. 4 No. 3 (2023): Rechtenstudent December 2023
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v4i3.295

Abstract

Murabahah bil wakalah is buying and selling using the wakalah system. In this buying and selling system, the seller represents his purchase to the customer, thus the first contract is a wakalah contract after the wakalah contract ends which is marked by the delivery of goods from the customer to the Sharia Financial Institution (LKS), then the institution provides a murabahah contract. The practice of murabahah bil wakalah financing in several LKS, namely at PNM Mekaar Syariah West Aceh Branch, Bank BRI Syariah KCP Majayala, KSPPS Istiqamah Padang Panjang, Bank DKI Head Office, and Bank Mualamalat Indonesia Malang Branch . This research is deemed necessary to formulate how the Murabahah bil wakalah agreement should be applied in financing so as not to violate the rules of muamalah fiqh. Meanwhile, this research method uses a normative juridical research type with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show that the murabahah financing practices in several LKS above do not meet the pillars and requirements of murabahah as stipulated in Islamic law. So it is doubtful that the sharia value of the contract carried out is formally something that is not fulfilled.
Co-Authors Afiif Hadiani Pratiwi Alif Ardiansyah Amru Hanifa Mukti Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Anis Khafifah Mz Anisah Anisah anisah Aris Yuni Pawestri Aulia, Farah Nizrina Awaludin Marwan Ayu Citra Santyaningtyas Ayu Herlin Norma Yunita Ayuning Tiyas, Vica Putri A’an Efendi A’an Efendi Bakhouya Driss, Bakhouya Basuki Kurniawan Bayu Dwi Anggono Dani Harianto Dyah Ochtorina Susanti Dylan Kinyawa Savero Katemba Edi Wahjuni Efendi, A’an Emi Zulaika Enggita Anggraeni Okta Ermanto Fahamsyah Fidia Maulida Firdaus, Sendy Pratama Firman Floranta Adonara Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Gayatri, Annisa Zerlina Cindy Hais Subaga Athazada Halif Halif, Halif Halif, Halif Handono, Mardi Hanisah, Fairuz Harianti, Isnin Himami, Desyana I Gede Widhiana Suarda Ichah Yunia Rahmawati Ikarini Dani Widiyanti Imam Rofiqi Iwan Rachmad Soetijono Like Olivia Shilvya Maulida, Fidia Mawardah, Dinda Agnis Melly Yunandita Emaniar Moh. Ali Moh. Ali Moh. Bahrul Ulum Moh. Wahyu Al Waris Muh Fanny Chamdani Mukti, Amru Hanifa Muthar, Achmad Natasha Intania Sabila Nurul Hasanah Oktaviyani, Evin Prabowo, Muhammad Rezka Eki Priambudi, Zaki Puspaningrum, Galuh Kumala Putri, Auliya Safira Rahmadi Indra Tektona Rania Devayanti Reston Sipta Sihite Rio Wibowo Agung Prasetiyo Romatua, Romatua Sabila, Natasha Intania Santyaningtyas, Ayu Citra Sendy Pratama Firdaus Setyawan, Angelina Regita Kerin Sheila Novia Anggita Sheilla Octaviani Soesanti, Desy Sunputri, Margareta Fanandi Tektoka, Rahmadi Indra Ulinnuha, Unsiya Zulfa Wahjuni, Edi Wahjuni, Edi Wahjuni Yusuf Adiwibowo Zahro, Saudatus Zaki Priambudi