Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Keabsahan Penghapusan Paten Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sari, Nuzulia Kumala; Puspaningrum, Galuh Kumala; Zahro, Saudatus
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18, No 1 (2024): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.87-102

Abstract

Penelitian ini menganalisis penghapusan Paten PT Jaindo Metal Industries berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran karena adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini akan membahas terkait keabsahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari penghapusan Paten akan berdampak pada menghilangnya segala perlindungan hukum yang semula dimiliki oleh Pemegang Paten dan Penerima Lisensi. Pada putusan peninjauan kembali pertimbangan hukum hakim telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum karena keterlambatan pembayaran biaya tahunan masih dapat dikenakan denda. Surat Edaran yang dijadikan dasar untuk menghapus Paten tidak dapat menganulir peraturan perundang-undangan karena termasuk pada tataran peraturan kebijakan (beleidsregel). Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual tidak memenuhi syarat untuk menghapus Paten milik PT Jaindo Metal Industries sehingga harus batal demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelarasan serta pembaharuan oleh pemerintah terkait Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan terkait Paten.
The Meaning of Halal in The Food Industry in The Metaverse Era (A Comparison) Susanti, Dyah Ochtorina; Sari, Nuzulia Kumala; Adonara, Firman Floranta; Tektona, Rahmadi Indra; Driss, Bakhouya
SASI Volume 30 Issue 2, June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i2.1906

Abstract

Introduction: The background of this research is that there are still many food products that have not been halal certified, even though the government through the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) has provided convenience in registering halal products online with free assistance. Especially in this metaverse era, where technology has developed rapidly so that the use of digital technology should be able to encourage development through the halal industry.Purposes of the Research: The purpose of this study, firstly, is to know and understand the meaning of halal in both Islamic law and the Civil Code. Second, understanding the halal industry in the metaverse era in terms of the theory of utilitarianism and Maqashid Sharia.Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with a legal-statutory approach and a conceptual approach.Results of the Research: The results of this study are: First, that halal in Islamic Law and the Civil Code have different contexts, but have a similar meaning, namely referring to something that is permitted and not prohibited by law. Second, the halal industry based on utilitarianism has utility value both for business actors who register their food products, as well as for the general public as consumers. Furthermore, based on Maqashid Sharia, halal food is included in the category of protecting the soul (nafs) and protecting the mind (aql).
Pemberdayaan Perempuan Melalui Perkumpulan Untuk Mendorong Kesetaraan Gender Hanisah, Fairuz; Sari, Nuzulia Kumala
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.33193

Abstract

Ketidaksetaraan gender seringkali menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan yang berkepanjangan karena perempuan seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Perkumpulan dan pemberdayaan perempuan telah muncul sebagai kekuatan penting yang mendukung perubahan sosial yang positif. Artikel ini bertujuan untuk memahami peran dan pentingnya perkumpulan serta program pemberdayaan perempuan dalam mendukung kesetaraan gender. Penelitian ini akan menggunakan analisis dokumen hukum untuk mempelajari kerangka hukum serta studi literatur untuk mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai sumber tertulis. Perkumpulan perempuan memberikan ruang bagi perempuan untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman serta pengetahuan. Namun, dukungan yang berkelanjutan diperlukan untuk memberikan pendanaan, pelatihan, dan pengembangan jaringan bagi perkumpulan perempuan. Perkumpulan perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara luas.   Abstract Women's Empowerment through Associations to Promote Gender Equality.Gender inequality is often one of the main causes of persistent poverty as women often have more limited access to resources and economic opportunities. Women's associations and empowerment have emerged as important forces supporting positive social change. This article aims to understand the role and importance of women's associations and empowerment programs in supporting gender equality. The research will use legal document analysis to study the legal framework as well as literature review to collect and evaluate various written sources. Women's associations provide a space for women to support each other and share experiences and knowledge. However, ongoing support is needed to provide funding, training and network development for women's associations. Women's associations have great potential to be agents of change in achieving gender equality and women's empowerment at large.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU BUNGKUL KABUPATEN INDRAMAYU Wahjuni, Edi; Sari, Nuzulia Kumala; Sihite, Reston Sipta
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v6i1.3167

Abstract

Business actors at the Bungkul gas station 34.45232 located on Jalan Soekarno Hatta, Bojong Sari Village, Indramayu Regency, West Java have been proven to have committed fraud in filling fuel oil at the gas station which was found by the Directorate General of Consumer Protection and Orderly Commerce. permissible error limit. Business actors in this case cause harm to consumers, consumer rights and protection issues. The use of measuring instrument technology in the business world is needed in the hope of satisfying consumers but in reality it causes many problems. There is an additional tool at the fuel measuring pump in the form of an electronic circuit to commit fraud. This practice results in harm to people who are not aware that they have been cheated while refueling. Various modes are carried out by the SPBU officers, one of which is by manipulating the measuring instrument at the gas station so that it seems as if the fuel that is served by the consumer is in accordance with the price paid. Business actors violate consumer rights, especially the right to obtain measurements, measurements, scales, comfort and safety in using goods and/or services. Then the method used is the statutory approach, the conceptual approach. The results of this study indicate that the Bungkul gas station must be responsible for providing compensation or compensation in the form of a refund of the amount that has been harmed. Keywords: Business actors, Consumers; Loss.
Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off Sari, Nuzulia Kumala; Romatua, Romatua
Journal of Economic and Business Law Review Vol. 1 No. 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.204 KB)

Abstract

Tahun 2018 DC Comic mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Tergugat yakni PT Marxing Fam Makmur atas permasalahan sengketa kepemilikan merek Superman di Indonesia. DC Comic sebagai pihak yang mengenalkan merek Superman secara global merasa dirugikan akibat adanya produk dengan nama yang sama secara tanpa ijin Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak ekslusif yang dimiliki oleh merek Superman DC, yang dapat mengakibatkan adanya pengaburan dan pengurangan kapasitas terhadap merek Superman DC Comic. Ketika mendaftarkan suatu merek perlu diperhatikan syarat syarat agar merek tersebut dapat didaftarkan secara sah di dalam daftar umum merek. DC Comic merupakan perusahaan yang berasal dari negara yang mengikuti Perjanjian International mengenai merek dimana yang disepakati bersama mengenai Hak Prioritas dan Ketentuan Merek Terkenal. Indonesia sebagai negara yang turut serta dalam Perjanjian tersebut tentu harus menghargai Hak hak yang disepakati dalam Perjanjian Tersebut disesuaikan dengan Peraturan perundang undangan di dalam negeri. Maka diperlukannnya penegakan hukum yang tegas dan selaras dengan Perjanjian Internasional tersebut yang sudah diakomodir dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL Sari, Nuzulia Kumala; Mawardah, Dinda Agnis
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i3.823

Abstract

Abstract       Indonesia as a country that has customs, habits and cultural diversity with characteristics in each region. Cultural diversity itself is clearly seen in the geographical, ethnic, socio-cultural, religious and belief aspects. Traditional Cultural Expressions are one source of communal intellectual property containing the characteristics of traditional heritage produced, developed, and maintained by indigenous communities. Traditional Cultural Expressions become an attraction for commercial use so that it becomes one of the reasons for the need for legal protection of Traditional Cultural Expressions through the Integrated Cultural Data Collection System. The type of research in this paper uses normative juridical by examining various legal rules such as laws and literature containing theoretical concepts which are then linked and discussed in this paper. AbstrakIndonesia sebagai salah satu negara yang memiliki adat istiadat, kebiasaan serta keberagaman budaya dengan ciri khas di setiap daerahnya. Keberagaman budaya itu sendiri terlihat jelas pada aspek-aspek geografis, etnis, sosio cultural, agama dan kepercayaan. Ekspresi Budaya Tradisonal merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual komunal yang mengandung karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat adat. Ekspresi Budaya Tradisional menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial sehingga menjadi salah satu alasan perlunya perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang dan literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dan dibahas dalam penulisan ini.  
Legal Protection for Soybean Farmers in Cooperation Based on the Muzara'ah Akad with the Murabahah System Susanti, Dyah Ochtorina; Efendi, A’an; Sari, Nuzulia Kumala
SASI Volume 28 Issue 2, June 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i2.765

Abstract

Introduction: During the pandemic Covid-19, the global soybean market experienced a shock which resulted in the availability of imported soybeans in several countries decreasing and soybean prices increasing. This also has an impact on small and medium industries that cannot afford soybeans for their processed food raw materials, one of which is the production of “tempe”. Purposes of the Research: The purpose of this study is to explain the concept of cooperation to provide legal protection to soybean farmers based on a muzara'ah akad with a murabahah system. Methods of the Research: The research method used is normative legal research with a statute legal approach and a conceptual approach. Results of the Research: The result of this study include 2 (two) things, namely the concept of cooperation and the form of legal protection. The concept of cooperation consists of: The first scheme, cooperation between the government (Pemda) with soybean farmers and Islamic banks. The second scheme is the cooperation of Islamic banks with soybean farmers using a murabahah akad. The third scheme, namely cooperation between soybean farmers and cultivator using muzara’ah akad. In connection with the form of legal protection, it is divided into 2 (two) namely: first, external legal protection regulated in Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers, which was later changed to Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, and second, internal legal protection, namely 3 (three) concepts of cooperation as outlined in a written agreement as a form of guarantee of legal certainty for the parties, especially for soybean farmers.
Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence sari, Nuzulia Kumala; Santyaningtyas, Ayu Citra; anisah, Anisah
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 3 (2023): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.365-384

Abstract

Algoritma pembelajaran mesin dalam menciptakan karya menjadi permasalahan dalam menilai orisinalitas terhadap karya lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence dalam lingkup hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan terkait orisinalitas lagu dan/atau musik yang ada dalam ketentuan nasional maupun internasioal terhadap pemanfaatan artificial intelligence dalam lingkup hak cipta. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan terkait pengaturan hak cipta, Pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan batasan orisinalitas yang pasti dalam ketentuan hukum internasional terkait hak cipta, sedangkan Indonesia memuat batasan orisinalitas terhadap lagu dan/atau musik yang termuat dalam undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Adapun ketentuan yang ada belum memadai dalam memberikan perlindungan lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence layaknya beberapa negara yang telah membentuk konsepsi perlindungan dalam menilai permasalahan terkait orisinalitas. Pembentukan peraturan dan pertegasan batas orisinalitas menjadi hal yang perlu untuk dimuat dalam peraturan di Indonesia guna mendukung perkembangan teknologi artificial intelligence.
TRANSFORMASI PENDIDIKAN HUKUM MELALUI PROGRAM LAWPRENEUR: MEWUJUDKAN LULUSAN BERDAYA SAING GLOBAL DI ERA INDUSTRI 5.0 Sari, Nuzulia Kumala; Anggono, Bayu Dwi; Suarda, I Gede Widhiana; Arundhati, Gautama Budi; Marwan, Awaludin
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20968

Abstract

Perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat pada era Industri 5.0 menuntut adanya lulusan hukum yang tidak hanya memahami hukum secara teknis tetapi juga memiliki keterampilan kewirausahaan dan teknologi. Program LawPreneur merupakan suatu langkah strategis untuk mencetak lulusan hukum yang memiliki keahlian tambahan dalam bidang bisnis berbasis hukum dan teknologi. Program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan lulusan hukum dan kebutuhan pasar akan profesional hukum yang siap bersaing, dan berinovasi di sektor legal-tech. Dalam beberapa tahun terakhir, lulusan hukum dihadapkan pada tantangan baru di pasar kerja. Selain peran tradisional seperti advokat, jaksa, atau hakim, muncul kebutuhan terhadap peran inovatif seperti konsultan hukum bagi bisnis teknologi, pengelola startup hukum, dan profesional hukum di perusahaan digital. Sebagai respons, Program LawPreneur menawarkan pendidikan yang mengintegrasikan hukum, kewirausahaan, dan teknologi, didukung oleh mitra-mitra bisnis, salah satunya HeyLaw. Melalui pelatihan dan magang, mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis dalam mengelola bisnis hukum berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi Program LawPreneur di fakultas hukum dalam membentuk profil lulusan yang kompeten dalam kewirausahaan hukum berbasis teknologi, serta mengidentifikasi arah pengembangan LawPreneur untuk meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja dan memenuhi kebutuhan industri 5.0.  Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif interaktif, dengan memvalidasi data melalui triangulasi sumber. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini mencakup rekomendasi strategis bagi pengembangan Program LawPreneur, peningkatan keterampilan lulusan, dan pemetaan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri 5.0. Penelitian ini selaras dengan roadmap Riset Unggulan UNEJ yang berfokus pada daya saing lulusan dan kesiapan menghadapi era digital.
Management of Royalties on Songs and/or Music in Indonesia Sunputri, Margareta Fanandi; Handono, Mardi; Sari, Nuzulia Kumala
Law Review Volume 25 Issue 1 (March 2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v25i1.7324

Abstract

The existence of a royalty system is a form of protection and fulfillment of economic rights for creators, copyright holders and owners of related rights to songs and/or music. In order to carry out royalty management for songs and/or music in Indonesia, a Collective Management Institution (which is referred to as LMK) and a National Collective Management Institution (which is referred to as LMKN) were formed. LMK and LMKN in this case have the authority to attract, collect, and distribute royalties. Through this article, the author wants to explain the management of royalties on songs and/or music in Indonesia, related to institutions authorized to carry out royalty management on songs and/or music in Indonesia, the implementation of royalty management on songs and/or music, as well as the settlement efforts that can be taken if there is a dispute over royalty management on songs and/or music in Indonesia. This research is a normative juridical research type, using the Legislation Approach and Conceptual Approach. Through this research, it can be concluded that LMK and LMKN are both entitled to carry out royalty management of songs and/or music in Indonesia. Where the withdrawal of royalties is carried out by LMKN, while the collection and distribution are carried out by LMK and LMKN. Regarding dispute resolution efforts, if there is a dispute regarding the distribution of royalties, the resolution is mediation through LMKN, while for royalty withdrawal disputes can be resolved in accordance with the provisions contained in the Copyright Law.