Garuda - Garba Rujukan Digital

Akibat Hukum Penghapusan Presidential Threshold dalam Pemilihan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Anwar, Habib; Saleh, Mohammad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5699

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen utama dalam menentukan kepala pemerintahan. Salah satu kebijakan dalam sistem pemilu presiden, adalah presidential threshold, yang mengharuskan pasangan calon didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 ketentuan presidential threshold dihapuskan, sehingga menciptakan perubahan fundamental dalam mekanisme pencalonan presiden di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penghapusan presidential threshold terhadap mekanisme pemilihan presiden serta mengidentifikasi landasan yuridis penerapan kebijakan presidential threshold dalam sistem pemilu Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil kajian dalam penelitian ini akan dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold berimplikasi pada ketidakpastian regulasi pemilu, sehingga memerlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar tidak terjadi kekosongan hukum. Selain itu, tanpa ambang batas, jumlah kandidat presiden berpotensi meningkat, yang dapat menyebabkan fragmentasi suara. Dari perspektif hukum tata negara, perubahan ini dapat memperluas akses pencalonan, tetapi juga berpotensi melemahkan stabilitas pemerintahan jika presiden terpilih tidak memiliki dukungan kuat di parlemen. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pemilu untuk menyeimbangkan prinsip demokrasi dan efektivitas pemerintahan.

LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS FOR TAMARENJA SNAKEFRUIT: IMPLICATIONS FOR THE LOCAL COMMUNITY’S ECONOMY Tahir, Maulana Amin; Saleh, Mohammad
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i1.405

Geographical Indication is a term that indicates the area of origin of a good or product. This uniqueness is caused by unique environmental factors, including natural and human influences, contributing to the goods and products' reputation, quality, and characteristics. Registered Geographical Indications can be a valuable asset that supports the regional economy. One of the regional products that can potentially obtain Geographical Indication protection is Tamarenja Snakefruit from Tamarenja Village, Donggala Regency, Central Sulawesi Province. This study aims to examine the potential for legal protection of Geographical Indication Rights for Tamarenja Snakefruit and to examine the efforts of the Tamarenja Village Government and Community in registering Tamarenja Snakefruit as a Geographical Indication product. This study uses a descriptive qualitative research approach with an empirical legal research type, which involves collecting primary data through direct interviews with informants and document searches. The results of the study indicate that Tamarenja Snakefruit has the potential to be registered as a Geographical Indication product at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Therefore, the involvement and efforts of the Tamarenja Village Government are significant in facilitating the registration process to improve the local economy. The Donggala Regency dan Tamarenja Village Government has made various efforts to register Tamarenja Snakefruit as a Geographical Indication product, including by conducting outreach to snakefruit farmers regarding the importance of registering geographical indications as a form of legal protection for intellectual property rights and as an instrument for improving the economy of snakefruit farmers. Abstrak Indikasi Geografis merupakan sebutan yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk. Keistimewaan ini disebabkan oleh faktor lingkungan yang unik, termasuk pengaruh alam dan manusia, yang berkontribusi terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan produk. Indikasi Geografis yang terdaftar dapat menjadi aset berharga yang mendukung perekonomian daerah. Salah satu produk daerah yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis adalah Buah Snakefruit Tamarenja yang berasal dari Desa Tamarenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi perlindungan hukum Hak Indikasi Geografis bagi Buah Salak Tamarenja dan untuk mengkaji upaya Pemerintah dan Masyarakat Desa Tamarenja dalam mendaftarkan Buah Salak Tamarenja sebagai produk Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan narasumber dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Buah Salak Tamarenja berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan dan upaya Pemerintah Desa Tamarenja sangat penting dalam memfasilitasi proses pendaftaran untuk meningkatkan perekonomian setempat. Pemerintah Kabupaten Donggala dan Desa Tamarenja telah melakukan berbagai upaya dalam mendaftarkan Buah Snakefruit Tamarenja sebagai produk Indikasi Geografis diantaranya dengan melakukan sosialisasi kepada para petani buah salak akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis sebagai bentuk perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dan merupakan salah satu instrumen peningkatan ekonomi para petani buah snakefruit

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan ditinjau dari Kuhp dan Undang-Undang Perlindungan Anak Isir, Jehuda; Saleh, Mohammad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4611

Tanggung jawab pidana pelaku penganiayaan dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan dan sanksinya. KUHP (Pasal 466–471 UU No. 1 Tahun 2023) mengatur penganiayaan secara umum tanpa memberikan perlindungan khusus bagi anak, sehingga dalam kasus penganiayaan terhadap anak sering kali diperlukan rujukan pada UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Pasal 76C jo. Pasal 80 UU ini mengatur sanksi lebih berat bagi pelaku penganiayaan terhadap anak, terutama apabila mengakibatkan luka berat atau kematian, dengan penambahan sepertiga hukuman jika pelaku adalah orang tua korban. Perbedaan lain yang signifikan terletak pada orientasi hukum yang diterapkan. KUHP cenderung menekankan pada aspek penghukuman terhadap pelaku, sementara UU Perlindungan Anak tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada aspek pemulihan korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif dengan menelaah ketentuan dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak serta relevansinya dalam penerapan hukum di Indonesia.

Determinan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Periode 2007-2015 Mohammad Saleh; Mochammad Dwi Ainoer Rizzal; Aisah Jumiati
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol. 4 No. 2 (2017): e-JEBA Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejeba.v4i2.5790

Poverty is one of the problems that impede economic growth and national and regional development. It is therefore necessary to find solutions to reduce poverty and solve the problems that are being experienced. The purpose of this study to determine the influence of unemployment, wages and Gross Domestic Product (GDP) on poverty in Java. This research method is explanatory research method. The unit of analysis used in this study is the number of poor people in Java, factors affecting poverty include unemployment, wages and Gross Domestic Product (GDP). Data used in this research is secondary data. The results showed that the positive effect of unemployment and wages and GRDP a significant negative effect on poverty. From the results of this study are expected later able to provide references improvements creation of the welfare of society equally. Keywords: People poverty, unemployment, wage, Gross Regional Domestic Produc

The Urgency of Recognizing Professional Zakat as an Income Tax Deduction in the Indonesian Positive Legal System Carmadi, Carmadi; Saleh, Mohammad
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 5, No 2 (2025): JULY
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v5i2.3152

Introduction: Professional zakat represents a form of actualizing religious obligations that holds significant potential in supporting the socio-economic development of the Muslim community in Indonesia. This research is motivated by the suboptimal utilization of professional zakat as an instrument for reducing income tax (PPh), despite the existence of legal foundations within Indonesia’s positive legal system, such as Law Number 36 of 2008 on Income Tax and Law Number 23 of 2011 on Zakat Management.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze the legal regulations, implementation, and legal implications of recognizing professional zakat as a deductible component of income tax, with a particular focus on the Amil Zakat Institution Yayasan Dana Sosial Al-Falah (LAZ YDSF) in Malang City.Methods of the Research: This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches.Results Main Findings of the Research: The findings indicate that although existing regulations provide legitimacy for tax reduction through professional zakat, its implementation still faces several challenges, including low public literacy on legal and taxation matters, and the lack of optimal synergy between tax authorities and zakat institutions. These findings highlight the need for policy reform and digitalization of reporting systems to enable effective, fair, and inclusive integration between zakat and taxation, while promoting dual compliance with both religious and fiscal obligations of the Indonesian Muslim community.

Aplikasi Teori Easterlin di Kabupaten Jember: The Application of the Easterlin Theory in Jember Regency Saleh, Mohammad
Fenomena Vol 2 No 2 (2003): FENOMENA: Journal of the Social Sciences
Publisher : LP2M UIN KH.Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/fenomena.v2i2.336

-

Akibat Hukum Penghapusan Presidential Threshold dalam Pemilihan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Anwar, Habib; Saleh, Mohammad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5699

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen utama dalam menentukan kepala pemerintahan. Salah satu kebijakan dalam sistem pemilu presiden, adalah presidential threshold, yang mengharuskan pasangan calon didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 ketentuan presidential threshold dihapuskan, sehingga menciptakan perubahan fundamental dalam mekanisme pencalonan presiden di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penghapusan presidential threshold terhadap mekanisme pemilihan presiden serta mengidentifikasi landasan yuridis penerapan kebijakan presidential threshold dalam sistem pemilu Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil kajian dalam penelitian ini akan dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold berimplikasi pada ketidakpastian regulasi pemilu, sehingga memerlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar tidak terjadi kekosongan hukum. Selain itu, tanpa ambang batas, jumlah kandidat presiden berpotensi meningkat, yang dapat menyebabkan fragmentasi suara. Dari perspektif hukum tata negara, perubahan ini dapat memperluas akses pencalonan, tetapi juga berpotensi melemahkan stabilitas pemerintahan jika presiden terpilih tidak memiliki dukungan kuat di parlemen. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pemilu untuk menyeimbangkan prinsip demokrasi dan efektivitas pemerintahan.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Perryawan, Eko; Saleh, Mohammad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan KTR serta mengidentifikasi perangkat daerah yang memiliki otoritas dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji regulasi terkait, serta analisis kepustakaan guna memahami bagaimana kebijakan ini telah diimplementasikan di berbagai daerah. Sumber data yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan kebijakan dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KTR di tingkat provinsi masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya ketidakjelasan batas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, minimnya koordinasi antarperangkat daerah, serta keterbatasan sumber daya dalam pengawasan dan penegakan aturan. Selain itu, tidak semua daerah memiliki regulasi turunan yang kuat untuk mendukung kebijakan KTR, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran masih lemah. Dinas Kesehatan Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi merupakan perangkat daerah yang berperan penting dalam implementasi kebijakan ini, tetapi keterbatasan wewenang dan anggaran sering kali menjadi hambatan dalam pengawasan yang efektif. Berdasarkan temuan ini, diperlukan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penguatan kebijakan afirmatif untuk mendukung efektivitas kebijakan KTR. Dengan adanya kebijakan yang lebih terstruktur dan koordinasi yang lebih baik, diharapkan KTR dapat berjalan lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok bagi masyarakat.

Implikasi Hukum Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Widodo, Agnes Visca Hemaskesuma; Saleh, Mohammad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5701

Undang-Undang Desa memberi harapan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran Negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta akuntabel serta terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi. Selain itu, Undang-Undang Desa sejalan dengan visi dan misi Pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan dan desa, yang tercakup dalam program Nawa-Cita. Peraturan desa yang terbaru diharapkan mampu membawa angin segar bagi perubahan yang signifikan di desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Subtansi Undang-Undang ini mengandung makna yang sangat mengembirakan bagi masyarakat, reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang ini. Namun sejalan dengan di sahkan nya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa yang terbaru terdapat Kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa bisa terjadi pada beberapa ketentuan yang multitafsir atau tidak dijelaskan secara rinci

Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Naidha, Indi; Saleh, Mohammad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5698

Penelitian ini menganalisis implementasi program reintegrasi sosial bagi mantan narapidana serta strategi pemerintah dalam mengatasi stigma sosial yang menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak atas pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research, sementara analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola efektivitas kebijakan dan faktor penghambat dalam reintegrasi sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan wawasan yang lebih komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas program pemasyarakatan di Indonesia. Implementasi program reintegrasi sosial merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan guna memastikan mantan narapidana dapat kembali ke masyarakat secara produktif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum bagi program pembinaan dan reintegrasi sosial, termasuk peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam mendukung adaptasi pasca-pembebasan. Untuk mengatasi stigma sosial, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti kampanye kesadaran publik dan program edukasi berbasis komunitas guna mengubah persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana. Tantangan struktural, seperti kurangnya koordinasi antar-lembaga dan minimnya keterlibatan sektor swasta, masih menjadi kendala utama dalam membuka akses kerja bagi mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk insentif bagi perusahaan, penghapusan hambatan administratif, serta penguatan kebijakan afirmatif guna membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis kebijakan yang berkelanjutan, mantan narapidana dapat memperoleh kembali haknya serta berkontribusi secara produktif dalam masyarakat.

Title

Found 50 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 50 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 50 Documents
Search