Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.085
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Conference In Business, Accounting And Management (Cbam) 2012 Signifikan : Jurnal Ilmu Ekonomi JURNAL RELASI STIE MANDALA JEMBER Unes Law Review Kosmik Hukum LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Justisia Ekonomika Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Jurnal Abdi Insani HUKUM BISNIS KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Tadulako Master Law Journal International Journal Of Science, Technology & Management (IJSTM) JOURNAL of LEGAL RESEARCH RIO LAW JURNAL Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah PAMALI: Pattimura Magister Law Review Case Law Jurnal Sylva Lestari Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Sambulugana Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Relasi : Jurnal Ekonomi RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal IJABAH: Indonesian Journal of Sharia Economics Business and Halal Studies eJEBA Socious Journal
Mohammad Saleh
Business And Economic Faculty, Jember University, Jember, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan ditinjau dari Kuhp dan Undang-Undang Perlindungan Anak Isir, Jehuda; Saleh, Mohammad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4611

Abstract

Tanggung jawab pidana pelaku penganiayaan dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan dan sanksinya. KUHP (Pasal 466–471 UU No. 1 Tahun 2023) mengatur penganiayaan secara umum tanpa memberikan perlindungan khusus bagi anak, sehingga dalam kasus penganiayaan terhadap anak sering kali diperlukan rujukan pada UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Pasal 76C jo. Pasal 80 UU ini mengatur sanksi lebih berat bagi pelaku penganiayaan terhadap anak, terutama apabila mengakibatkan luka berat atau kematian, dengan penambahan sepertiga hukuman jika pelaku adalah orang tua korban. Perbedaan lain yang signifikan terletak pada orientasi hukum yang diterapkan. KUHP cenderung menekankan pada aspek penghukuman terhadap pelaku, sementara UU Perlindungan Anak tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada aspek pemulihan korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif dengan menelaah ketentuan dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak serta relevansinya dalam penerapan hukum di Indonesia.
Determinan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Periode 2007-2015 Mohammad Saleh; Mochammad Dwi Ainoer Rizzal; Aisah Jumiati
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol. 4 No. 2 (2017): e-JEBA Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejeba.v4i2.5790

Abstract

Poverty is one of the problems that impede economic growth and national and regional development. It is therefore necessary to find solutions to reduce poverty and solve the problems that are being experienced. The purpose of this study to determine the influence of unemployment, wages and Gross Domestic Product (GDP) on poverty in Java. This research method is explanatory research method. The unit of analysis used in this study is the number of poor people in Java, factors affecting poverty include unemployment, wages and Gross Domestic Product (GDP). Data used in this research is secondary data. The results showed that the positive effect of unemployment and wages and GRDP a significant negative effect on poverty. From the results of this study are expected later able to provide references improvements creation of the welfare of society equally. Keywords: People poverty, unemployment, wage, Gross Regional Domestic Produc
The Urgency of Recognizing Professional Zakat as an Income Tax Deduction in the Indonesian Positive Legal System Carmadi, Carmadi; Saleh, Mohammad
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): JULY
Publisher : Postgraduate Program in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v5i2.3152

Abstract

Introduction: Professional zakat represents a form of actualizing religious obligations that holds significant potential in supporting the socio-economic development of the Muslim community in Indonesia. This research is motivated by the suboptimal utilization of professional zakat as an instrument for reducing income tax (PPh), despite the existence of legal foundations within Indonesia’s positive legal system, such as Law Number 36 of 2008 on Income Tax and Law Number 23 of 2011 on Zakat Management.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze the legal regulations, implementation, and legal implications of recognizing professional zakat as a deductible component of income tax, with a particular focus on the Amil Zakat Institution Yayasan Dana Sosial Al-Falah (LAZ YDSF) in Malang City.Methods of the Research: This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches.Results Main Findings of the Research: The findings indicate that although existing regulations provide legitimacy for tax reduction through professional zakat, its implementation still faces several challenges, including low public literacy on legal and taxation matters, and the lack of optimal synergy between tax authorities and zakat institutions. These findings highlight the need for policy reform and digitalization of reporting systems to enable effective, fair, and inclusive integration between zakat and taxation, while promoting dual compliance with both religious and fiscal obligations of the Indonesian Muslim community.
Akibat Hukum Penghapusan Presidential Threshold dalam Pemilihan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Anwar, Habib; Saleh, Mohammad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5699

Abstract

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen utama dalam menentukan kepala pemerintahan. Salah satu kebijakan dalam sistem pemilu presiden, adalah presidential threshold, yang mengharuskan pasangan calon didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 ketentuan presidential threshold dihapuskan, sehingga menciptakan perubahan fundamental dalam mekanisme pencalonan presiden di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penghapusan presidential threshold terhadap mekanisme pemilihan presiden serta mengidentifikasi landasan yuridis penerapan kebijakan presidential threshold dalam sistem pemilu Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil kajian dalam penelitian ini akan dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold berimplikasi pada ketidakpastian regulasi pemilu, sehingga memerlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar tidak terjadi kekosongan hukum. Selain itu, tanpa ambang batas, jumlah kandidat presiden berpotensi meningkat, yang dapat menyebabkan fragmentasi suara. Dari perspektif hukum tata negara, perubahan ini dapat memperluas akses pencalonan, tetapi juga berpotensi melemahkan stabilitas pemerintahan jika presiden terpilih tidak memiliki dukungan kuat di parlemen. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pemilu untuk menyeimbangkan prinsip demokrasi dan efektivitas pemerintahan.
Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Perryawan, Eko; Saleh, Mohammad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5700

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan KTR serta mengidentifikasi perangkat daerah yang memiliki otoritas dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji regulasi terkait, serta analisis kepustakaan guna memahami bagaimana kebijakan ini telah diimplementasikan di berbagai daerah. Sumber data yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan kebijakan dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KTR di tingkat provinsi masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya ketidakjelasan batas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, minimnya koordinasi antarperangkat daerah, serta keterbatasan sumber daya dalam pengawasan dan penegakan aturan. Selain itu, tidak semua daerah memiliki regulasi turunan yang kuat untuk mendukung kebijakan KTR, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran masih lemah. Dinas Kesehatan Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi merupakan perangkat daerah yang berperan penting dalam implementasi kebijakan ini, tetapi keterbatasan wewenang dan anggaran sering kali menjadi hambatan dalam pengawasan yang efektif. Berdasarkan temuan ini, diperlukan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penguatan kebijakan afirmatif untuk mendukung efektivitas kebijakan KTR. Dengan adanya kebijakan yang lebih terstruktur dan koordinasi yang lebih baik, diharapkan KTR dapat berjalan lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok bagi masyarakat.
Implikasi Hukum Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Widodo, Agnes Visca Hemaskesuma; Saleh, Mohammad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5701

Abstract

Undang-Undang Desa memberi harapan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran Negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta akuntabel serta terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi. Selain itu, Undang-Undang Desa sejalan dengan visi dan misi Pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan dan desa, yang tercakup dalam program Nawa-Cita. Peraturan desa yang terbaru diharapkan mampu membawa angin segar bagi perubahan yang signifikan di desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Subtansi Undang-Undang ini mengandung makna yang sangat mengembirakan bagi masyarakat, reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang ini. Namun sejalan dengan di sahkan nya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa yang terbaru terdapat Kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa bisa terjadi pada beberapa   ketentuan yang multitafsir atau tidak dijelaskan secara rinci
Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Naidha, Indi; Saleh, Mohammad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5698

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi program reintegrasi sosial bagi mantan narapidana serta strategi pemerintah dalam mengatasi stigma sosial yang menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak atas pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research, sementara analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola efektivitas kebijakan dan faktor penghambat dalam reintegrasi sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan wawasan yang lebih komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas program pemasyarakatan di Indonesia. Implementasi program reintegrasi sosial merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan guna memastikan mantan narapidana dapat kembali ke masyarakat secara produktif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum bagi program pembinaan dan reintegrasi sosial, termasuk peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam mendukung adaptasi pasca-pembebasan. Untuk mengatasi stigma sosial, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti kampanye kesadaran publik dan program edukasi berbasis komunitas guna mengubah persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana. Tantangan struktural, seperti kurangnya koordinasi antar-lembaga dan minimnya keterlibatan sektor swasta, masih menjadi kendala utama dalam membuka akses kerja bagi mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk insentif bagi perusahaan, penghapusan hambatan administratif, serta penguatan kebijakan afirmatif guna membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis kebijakan yang berkelanjutan, mantan narapidana dapat memperoleh kembali haknya serta berkontribusi secara produktif dalam masyarakat.
PENERAPAN PRINSIP PACTA SUN SERVANDA DALAM KASUS PELANGGARAN HAM PADA KEBIJAKAN OPEN THE GATE POLICYMILIK JERMAN Oktaviasari, Awanda Cindy; Saleh, Mohammad
Jurnal HUKUM BISNIS Vol 9 No 5 (2025): Volume 9 No 5 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This study examines the application of the pacta sunt servanda principle in the context of Germany’s Open the Gate Policy as a response to the Syrian refugee crisis. The pacta sunt servanda principle obliges states to honor international agreements they have ratified, including the 1951 Refugee Convention and various European Union regulations such as the Lisbon Treaty and the Dublin Regulation. In practice, Germany initially became one of the most open countries to refugees; however, this policy triggered serious challenges, including allegations of human rights violations in refugee camps and procedural inconsistencies with international standards. This research employs a normative juridical method with statutory and historical approaches. The findings indicate that although Germany adhered to international agreements at the outset, it faced legal and reputational consequences due to inadequate human rights protections in implementation. The study recommends the importance of aligning domestic policies with international obligations to prevent violations against refugees and asylum seekers. Furthermore, the active involvement of international institutions such as the UNHCR is essential in monitoring the enforcement of human rights principles at the global level. Keywords: Pacta Sunt Servanda, Open the Gate Policy, Germany, Syrian Refugees, Human Rights Violations, International Law
Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Penanganan Corona Virus Disease 2019 Saleh, Mohammad; Ismail, Ismail; Mau, Hedwig Adianto
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.26197

Abstract

Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19), pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden menetapkan Corona Virus sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat maka management penanggulangan.  bencana harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-udangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji data kepustakaan yang merupakan data sekunder, berupa kebijakan pemerintah dalam penanganan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19) yang kemudian terkait dengan penerapan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) dalam upaya penegakan melalui jalur hukum dengan sarana sanksi pidana.
Preferensi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian D.co Pizza Bondowoso Sebagai Produk Alternatif Yulianti, Riska; Saleh, Mohammad; Jumiati, Aisah
IJABAH Vol. 3 No. 2 (2025): IJABAH
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ijabah.v3i2.1261

Abstract

Currently there is widespread news regarding calls for action to switch to alternative products from companies that support Israel's genocide against Palestine, one of which is through an international boycott under the command of Boycott, Divestment, Sanctions. One of the BDS lists is another quite controversial boycott list, including Pizza Hut, MCD, Wix, Burger King, Papa John's Pizza and Domino's Pizza. The Indonesian Ulema Council also issued MUI Fatwa number 83 of 2023 as a response to the Palestinian struggle. The above phenomenon makes people more careful in buying products that are on the boycott list and start switching to alternative products, namely local products. One of the local Bondowoso products which is an alternative product is D.Co Pizza Bondowoso which has its own competitiveness and characteristics. separately, but it is not yet known exactly what factors influence people's shift to alternative products, especially at D.Co Pizza Bondowoso. This research aims to determine and analyze the influence of knowledge of MUI fatwa number 83 of 2023 and religiosity on purchasing decisions for D.Co Pizza Bondowoso. The method used is explanatory research using binary logistic regression analysis. From the results of logistic regression analysis calculations, a significant relationship was obtained between knowledge on purchasing decisions and religiosity on purchasing decisions.
Co-Authors Abdul Khair Abraham Kekka Adilla Faradila Ahmad Roziq Aisah Jumiati Andi Dewi Primayanti Andi Mascunra Amir Andrew Wijaya Anggraeni, Yustina Anwar, Habib Arif Sandjaja Baydoun, Safaa Borjac, Jamilah Carmadi, Carmadi Diana Sulianti K Tobing Diera, Miftah Ichda Duwi Yunitasari Dwi Fajar Ardiyanto Esti Ayu Hutami Falikhatun - Falikhatun Falikhatun Fattimah Maddusila Harisandi , Yudhistira Hasanah, Iit Hoiriyah Hastacya, Dimas Jovanka Herman Cahyo Diartho Hermansyah Hermansyah IRZHA FRISKANOV. S, IRZHA Isir, Jehuda Ismail Ismail Kafrawi Kafrawi Kristiawan, Rudi Lutfiani, Hilda Mappiasse, Asdar Maria Belgis Mau, Hedwig Adianto Maulana, Muhammad Rafi Mochammad Dwi Ainoer Rizzal Moehammad Fathorrazi Mohamad Safrin Mostafa, Wael Muhammad Irdyan Soewatijo Munir, Akhmad Naidha, Indi Ninik Alfiyah Nursiah Moh. Yunus Nurwijayanti Nuzul Shinta Nur Rahmasari Oktaviasari, Awanda Cindy Perryawan, Eko Rachmania Nurul Fitri Amijaya Rahmia Rachman Riska Yulianti, Riska rori, As Sa'diah, Azimatus Salman, Hisham Sandjaja, Arif Sarkawi Sarkawi Sartika, Dede Dewi SENO, PUTHUT BAYU Sigit Soeparjono Sri Iswati Suarlan Sudirman Sudirman Suparman Syakila, Rima Mangheskhar Widodo, Agnes Visca Hemaskesuma Wilantari, Regina Niken Zainuri Zainuri, Zainuri