Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.142
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Conference In Business, Accounting And Management (Cbam) 2012 JURNAL RELASI STIE MANDALA JEMBER Unes Law Review Kosmik Hukum LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Justisia Ekonomika Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Jurnal Abdi Insani HUKUM BISNIS KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Tadulako Master Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH RIO LAW JURNAL Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah PAMALI: Pattimura Magister Law Review Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Sylva Lestari Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Sambulugana Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Relasi : Jurnal Ekonomi FENOMENA: Journal of Social Science RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Annual Review of Legal Studies IJABAH: Indonesian Journal of Sharia Economics Business and Halal Studies eJEBA
Mohammad Saleh
Business And Economic Faculty, Jember University, Jember, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim Greenwashing dalam Produk Konsumen di Indonesia Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Mappiasse, Asdar; Saleh, Mohammad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4914

Abstract

greenwashing merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memasarkan produknya dengan mengklaim bahwa produk tersebut ramah lingkungan dan mendukung pelestarian lingkungan hidup, meskipun klaim tersebut tidak sepenuhnya benar. Praktik greenwashing semakin populer karena terbukti efektif meningkatkan daya tarik dan penjualan produk. Namun, penerapan metode ini dalam pemasaran justru melanggar hak-hak konsumen, Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana pengaturan hukum terkait klaim misleading (greenwashing) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas klaim greenwashing menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta perbandingan terhadap sistem hukum yang berlaku di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK telah memberikan perlindungan hukum terhadap praktik greenwashing melalui Pasal 4 tentang hak konsumen atas informasi yang benar, Pasal 7 dan Pasal 8 yang mewajibkan pelaku usaha untuk tidak menyesatkan konsumen, serta Pasal 10 yang melarang iklan palsu. Pasal 62 mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan tersebut.Namun,Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur praktik greenwashing, sehingga penerapan hukumnya masih bergantung pada norma umum dalam UUPK.
Penggunaan Barcode pada Tanda Tangan Notaris Dilihat dari Perspektif Teori Kepastian Hukum Nuzul Shinta Nur Rahmasari; Mohammad Saleh
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 6 (2024): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i6.2054

Abstract

With the development of an increasingly advanced era towards the digital to minimize the use of paper. Many things have switched to use technological sophistication to simplify what is being done, this happens in various sectors. Electronic signatures as part of the renewal of notarial law in Indonesia are part of cyber notary. The concept of cyber notary provides a legal frame, namely that the act of facing the parties or the appearers before the notary no longer has to meet in-person (face to face) in a certain place. Some rules that provide convenience to notaries actually clash with the obligation of a notary who requires to sign the minutes of the deed by presenting the parties in person. Article 16 of the UUJN letter m stipulates that the notary is obliged to read out the deed in front of the appearer in the presence of at least 2 (two) witnesses, or 4 (four) witnesses specifically for the making of an underhand testament deed, and signed at that time by the appearer, witnesses and notary. The type of this research is normative juridical which aims to find legal rules and norms to answer the legal issues at hand so that problem solving can be found related to the issues that have been studied. A deed of relaas made by a notary is possible for the notary to sign it electronically but it is different if what is made by a notary is a deed of partij, which is not possible to apply an electronic signature on it because it is still constrained by regulations.
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar) Saleh, Mohammad; rori, As
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i2.2481

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang beberapa cara dalam menangani seketa diluar pengadilan, diantaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun, dalam penelitian ini lebih terfokuskan kepada proses peyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan metode mediasi. Penelitian ini juga menjelaskan tentang bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. memaparkan prinsip-prinsip dan dasar hukum pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perbankan dilluar pengadilan. Penelitian ini bertempat di PT. BPRS Bhakti Sumekar.            Kualitatif diskriptif menjadi salah Metode gunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiand. dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, fenomena, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Pendekatan yang digunakan adalah Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah "kasus" tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu.             Hasil penelitian menemukan bahwa metode mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan diluar pengadilan sebagai salah satu bentuk alternatif dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian sengketa perbankan. Terbukti dengan dibentuknya lembaga-lembaga yang menyediakakn jasa mediasi. Mekanisme penyelesaian sengketa antar nasabah dan Bank pada Bank Indonesia dapat ditempuh dengan dua tahap. Pertama, Bank ajib menyelesaikan terlebih dahulu sengketa dengan nasabahnya sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) N0. 7/7/PBI/2005, tahap kedua adalah apabila sengketa belum dapat diselesaikan dengan baik, maka nasabah Bank dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi sesuai PBI No. 8/5/PBI/2006. metode mediasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu terbatas pada penyediaan tempat, membantu nasabah dan Bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang menjadi sengketa, penyediaan nara sumber, dan mengupayakan tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa antar nasabah dan Bank. Kata Kunci : Mediasi, Sengketa perbankan, Pengadilan 
KEABSAHAN KUASA LISAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Sa'diah, Azimatus; Saleh, Mohammad
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1323

Abstract

ABSTRAKPenggunaan surat kuasa lisan dalam suatu perkara hukum yang mempunyai risiko kerugian finansial yang cukup besar bagi para pihak memerlukan pertimbangan yang matang. Tidak semua tindakan hukum harus mendapat izin lisan. Sesuai dengan undang-undang hukum, penting untuk dicatat bahwa tidak semua tindakan hukum dapat dilakukan dengan cara lisan, sehingga menimbulkan tingkat risiko yang signifikan terkait dengan pemberian persetujuan lisan. Dalam praktiknya, penggunaan surat kuasa lisan untuk membuat suatu akta yang mengikat secara hukum bergantung pada bimbingan seorang Notaris dan dibatasi pada perbuatan hukum tertentu yang dapat memberikan keuntungan bagi orang yang memberi kuasa. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a, asas kehati-hatian mengamanatkan agar Notaris senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Notaris wajib menilai secara aktif risiko hukum yang mungkin timbul dalam pembuatan suatu akta yang sah menurut hukum dengan menggunakan surat kuasa lisan. Kewajiban tersebut di atas berangkat dari asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Notaris dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Kesalahan Notaris dapat terjadi akibat kelalaian Notaris. Apabila suatu akta yang sah menurut hukum menjadi batal atau dianggap melanggar hukum karena penetapan pengadilan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi yang berwujud maupun tidak berwujud. Kata Kunci: Akta Otentik, Kuasa Lisan, Peraturan Perundang-Undangan
Liability of Housing Developers and Residents Relating to Environmental Management Dues Arif Sandjaja; Mohammad Saleh
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 3 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (March - April 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i3.349

Abstract

The purpose of this study is to investigate the legal relationship that occurs between developers and housing residents during the process of buying and selling houses starting from the binding agreement for the sale and purchase of houses until the house is occupied. Furthermore, this study discusses the liability of developers and housing residents in the event of default or unlawful acts. The policy of shutting down clean water supply carried out by developers to residents is often not only related to the failure to pay Environmental Management Dues (IPL) bills which are combined with water bills, but also often associated with other things as an effort to suppress housing residents. From a legal perspective, the developer's actions can be categorized as unlawful. On the other hand, housing residents who are dissatisfied with the developer's services choose not to pay (IPL), where from the developer's perspective, the resident's actions are in default. This study will examine legal relations and legal resolution solutions related to conflicts over Environmental Management Dues between Developers and Housing Residents.
Customary Criminal Liability And The Harm Caused By Perpetrators Of Customary Offenses Anggraeni, Yustina; Saleh, Mohammad
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 3 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (March - April 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i3.365

Abstract

Customary law is the original law of the Indonesian nation. Every formation of legislation must be based on the values of social justice, one of which is the religious-magical nature of customary law. This research wants to examine customary criminal liability and how to recover losses caused by perpetrators. This research method uses normative juridical research. The results and discussion of this research show that the position of the application of customary sanctions in the national criminal system is recognized as long as it is in accordance with State principles and the formulation of the balance of customary criminal liability must be adjusted to regional characteristics. Where recovery does not only affect bodies or individuals but can also use compensation to carry out certain rituals.
Analysis of Judge's Consideration in Applying the Principles of Contract Law and Nebis in idem in the Examination of Civil Disputes Related to the Birth of an Agreement (Case Study of Case No. 969/Pdt.G/2022/PN.Tng. and No. 173/Pdt/2023/PT.BTN.) Esti Ayu Hutami; Mohammad Saleh
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1849

Abstract

This study aims to explore the considerations made by judges of the Banten High Court in resolving Civil Case Number 173/Pdt./2023/PN.BTN. concerning a dispute over the sale and purchase of land, which involves marital property and is linked to the principles of nebis in idem and the fundamental theory of contract formation. The methodology involves inventorying primary and secondary legal materials related to land law, followed by the identification of these materials according to the central issues of the research. Through analysis of these legal materials, the researcher seeks to provide insights and solutions to the questions raised. The findings revealed that the judges of the High Court of Banten affirmed the decision of the Tangerang District Court in Civil Dispute Number 173/Pdt./2023/ PT.BTN. They found that the reasons behind the initial decision were correct, especially regarding the land and building ownership issue involving Mr. Arhan. Hence, it is crucial for judges to thoroughly review all aspects of a case, particularly the subject matter, to ensure a fair and just outcome that benefits all parties involved.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Asuransi Kerugian Sartika, Dede Dewi; Saleh, Mohammad
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2123

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai proses nasabah dalam pengajuan klaim terhadap perusahaan asuransi dan perlindungan hukum terhadap nasabah jika dalam proses pengajuan klaim terjadi penolakan dari pihak perusahaan asuransi, memberikan gambarandan langkah-langkah apa saja yang dilakukan nasbah jika mendapatkan resiko kerugian atas kendaraan yang dimilikinya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan seperti kesalahpahaman nasabah ataupun pihak perusahaan asuransi, karena dalam pelaksanaan di lapangan banyak nasbah yang belum mengetahui banyak apa yang harus dilakukian jika resiko terjadi dan langkah apa yang harus dilakukan jika nasabah merasa dirugikan. Masih banyak masyarakat yanb belum memahami pentingnya asuransi dalam meminimalisir kerugian akibat terjadi resiko dengan kendaraan bermotor, sebagian masyarakat asuransi masih menjadi hal yang merugikan dan proses yang berbelit-belit.
Strategi Penguatan Umkm Berbasis Halal Di Desa Rejo Agung Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Fathorrazi, Moehammad; Hardinawati, Lusiana Ulfa; Saleh, Mohammad; Suparman; Belgis, Maria
LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): November 2025
Publisher : Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30739/loyalitas.v8i2.3936

Abstract

One of the main obstacles faced by Micro, Small and Medium Enterprises in Rejoagung Village is the lack of halal certification. Although halal certification is a mandatory requirement for all food products circulating in Indonesia, many Micro, Small and Medium Enterprises in this village do not understand the importance of halal certification and have not taken care of it. In fact, halal certification not only guarantees the halalness of the product, but can also increase consumer confidence and open up wider market opportunities. To overcome this problem, efforts are needed to increase awareness of Micro, Small and Medium Enterprises about the importance of halal certification. Through the community service program, it is hoped that it can provide socialization and assistance to Micro, Small and Medium Enterprises so that they are motivated to take care of the halal certification of their products. Finally, at the end of the service, ten halal certificates were successfully issued for Business Actors who are partners of Sekolah Kopi Raisa. Thus, Micro, Small and Medium Enterprises in Rejoagung Village can develop further and make a greater contribution to the village economy.
SOSIALISASI PEMAHAMAN HUKUM DAN ETIKA DALAM INTERAKSI DI LINGKUNGAN SEKOLAH PADA SMA NEGERI 1 LUWUK Rahmia Rachman; Mohamad Safrin; Abraham Kekka; Suarlan; Mohammad Saleh; S, Irzha F.
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Abdi Masyarakat November 2025
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v9i1.6903

Abstract

Peningkatan pemahaman hukum dan etika dalam interaksi di lingkungan merupakan kebutuhan mendesak mengingat masih maraknya perundungan, diskriminasi, penyalahgunaan media sosial, serta rendahnya kesadaran terhadap konsekuensi hukum di kalangan pelajar. Kesadaran hukum dan etika sejak dini penting untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang kondusif, aman, dan harmonis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA negeri 1 Luwuk dengan sasaran 30 siswa yang bertujuan memberikan edukasi mengenai pentingnya hukum dan etika dalam interaksi sosial di sekolah. Metode pelaksanaan menggunakan ceramah dan diskusi yang diawali pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti materi dan mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum serta etika yang lazim terjadi di sekolah. Dengan begitu, dapat menumbuhkan kesadaran siswa mengenai pentingnya perilaku yang patuh dan menghargai orang lain. Kegiatan PKM ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya sekolah yang lebih disiplin dan harmonis serta menjadi dasar bagi pengembangan program pembinaan hukum dan etika berkelanjutan di lingkungan pendidikan.
Co-Authors Abdul Khair Abraham Kekka Aisah Jumiati Andi Dewi Primayanti Andrew Wijaya Anggraeni, Yustina Anwar, Habib Arif Sandjaja Baydoun, Safaa Borjac, Jamilah Carmadi, Carmadi Diana Sulianti K Tobing Dwi Fajar Ardiyanto Esti Ayu Hutami Falikhatun - Falikhatun Falikhatun Hastacya, Dimas Jovanka Hermansyah Hermansyah Isir, Jehuda Ismail Ismail Kafrawi Kafrawi Lutfiani, Hilda Mappiasse, Asdar Maria Belgis Mau, Hedwig Adianto Maulana, Muhammad Rafi Mochammad Dwi Ainoer Rizzal Moehammad Fathorrazi Mohamad Safrin Mostafa, Wael Muhammad Irdyan Soewatijo Munir, Akhmad Naidha, Indi Ninik Alfiyah Nursiah Moh. Yunus Nurwijayanti Nuzul Shinta Nur Rahmasari Oktaviasari, Awanda Cindy Perryawan, Eko Rachmania Nurul Fitri Amijaya Rahmia Rachman Riska Yulianti, Riska rori, As S, Irzha F. Sa'diah, Azimatus Salman, Hisham Sandjaja, Arif Sarkawi Sarkawi Sartika, Dede Dewi SENO, PUTHUT BAYU Sri Iswati Suarlan Suhadi Suhadi Suparman Syakila, Rima Mangheskhar Tahir, Maulana Amin Widodo, Agnes Visca Hemaskesuma