Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : PUSKAPSI Law Review

Urgensi Penerapan Constitutional Complaint di Indonesia: Suatu Kajian Hak Asasi Manusia Setiawan, Andri
PUSKAPSI Law Review Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3473.093 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v1i2.27819

Abstract

Pengadopsian hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 pada dasarnya merupakan upaya negara dalam memberikan status hak warga negara secara konstitusional. Namun, pelaksanaan jaminan terhadap hak asasi manusia belum sejalan dengan cita-cita negara yang termaktub dalam UUD NRI 1945 sebagai wujud konkrit perlindungan terhadap warga negara. Hal ini ditandai dengan tidak adanya jalan hukum yang dapat ditempuh oleh pencari keadilan lewat constitutional complaint, dimana negara hanya menyediakan melalui jalan judicial review. Padahal, pada faktanya banyak tindakan penyelenggara negara yang melanggar dan merugikan hak konstitusional warga negara, tetapi hingga saat ini aturan terkait penjaminan dan perlindungannya hanya menjadi sebuah resolusi belaka karena belum ada produk hukum yang mengaturnya. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara jaminan hak asasi manusia yang dan UUD NRI 1945 untuk memperkuat konstitusionalisme. Selanjutnya, praktik constitutional complaint yang diterapkan di beberapa negara juga dapat digunakan sebagai titik penilaian terhadap tingkat relevansinya di negara Indonesia. Tulisan ini mendeskripsikan melalui sudut pandang historis, komparatif, dan rekonstruksi untuk menemukan format ideal penerapan constitutional complaint di Indonsia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan UUD NRI 1945 mempunyai hubungan kausalitas dan beberapa mekanisme praktik constitutional complaint di negara lain memiliki relevansi dengan Indonesia yang dapat diadopsi sebagai bahan masukan untuk menerapkannya. Sebab, dengan menerapkan constitutional complaint secara eksplisit negara telah melindungi hak-hal konstitusional warga negara yang diatur UUD NRI 1945 untuk memperkuat sistem konstitusionalisme.
Co-Authors Abdillah, Falah Haikal Adi Subakti Kurniawan, Adi Subakti Aditiawan, Lalu Fahat Aditir, Myhammad Afifah, Yusriyyah Nur Afrianti, Lusiana Ahadiah Agustina Akhbar Akhbar Ambia, Fadia Syaira Nur Amil, Amil Anggara, Veron Bella Antikowati Antikowati Anwar, Kaerul AZUZ, FAIDAH Baharudin Baharudin Bambang Budiono Bambang Purnomo Bayu Dwi Anggono Bhisma Murti Dedy Suryadi Dewi, Novi Yanti Sandra Edwar Ali Eko Budi Satoto Enok Wartika, Enok Erwin Erwin Fadilla, Asifa Nurul Fikri Fitratusnnisa, Fitratunnisa Hanafiah Hanafiah, Hanafiah Helda Yenni, Helda HENDRY, JANS Hendry, Jans Henry Praherdhiono Herdiana, Dian Herlina, Yekti Herryawan Pujiharsono Ibrahim, Dhafin Al Ida Arianingsih Ida Fiteriani Jamal, Cecep Ali Joko Prihartono Khairuddin - Khairunnisa, Fahira Dewi Khalidah, Karimatul Khoirunnisa, Citra Kodriati, Nurul Legoningsih, Astri Nine Lestari, Citra Ayu Loilatu, Halija Magdalena, Belina Angelina Marianah, Marianah Merlin Mulia, Merlin Muanah, Muanah Muhammad Haikal Muqoddam Noor Alis Setiyadi Nuraini, Safitri Nurul Qomariah Pontia W, F. Trias Pratiwi, Firdha Yovianti Purnawirawan, Indra Purwo Subekti Putri, Ade Maulydiah Raharjo, Kitfirul Aziz Rahmadi, Rizky Rahmawati, Lina Nuraeni Revaldi, Yasa Reza, Muhammad Dhimas Alfa Rini Yanti, Rini Rochman, Fajar Rosidawani, Rosidawani Rudy M Harahap, Rudy M Salam, Suryawati Saputra, Dimas Azib Siti Aisyah Nurjannah, Siti Aisyah Siti Nur Khasanah Sudirman L, Sudirman Sufiana Sukmawati Saleh Sulis Setiawati Sulthoni Sumarno . Supriatna Supriatna Tri Sulistyarini Triyono, Hendro Utti Marina Rifanti Wibisono, Putro Yanti Heriyawati