Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.354
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MONOGRAF Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Sriwijaya Law Review Substantive Justice International Journal of Law Lex Scientia Law Review PROGRESIF: Jurnal Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Musamus Law Review Malahayati International Journal of Nursing and Health Science Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Journal of Engineering and Information Technology for Community Service Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Central Banking Law and Institutions Probono and Community Service Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Community Service For Sustainable Community Journal PESHUM Jurnal Sumbangsih Dialogia Iuridica
Ria Wierma Putri
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Diseminasi Model Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Kain Organik pada Komunitas Kahut Sigerbori di Labuhan Ratu Bandar Lampung Naek Siregar; Ria Wierma Putri; - Rehulina; Abdul Muthalib Tahar
Jurnal Sumbangsih Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Sumbangsih
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v2i1.59

Abstract

Gerakan mempromosikan produk lokal dan ramah lingkungan meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan. Salahsatu usaha lokal di Bandar Lampung yang mendukung prinsip ramah lingkungan adalah Kahut Sigerbori yang merupakan usaha kain dengan pewarnaan alami dan organik bahkan motif shibori menggunakan flora alami. Pertumbuhan usaha lokal yang ramah lingkungan mendorong persaingan antar para usahawan sehingga mereka harus meningkat kreativitas dan kekhasan produk masing masing. Kekhasan produk menjadi nilai tambah yang akan meningkatkan nilai produk tersebut. Tetapi kekhasan ini juga dapat membuka peluang ketertarikan usahawan lain untuk meniru design, menggunakan merek yang sama tanpa izin ataupun membuat produk yang mirip. Kecurangan ini dapat dicegah apabila pemilik asli melakukan perlindungan terhadap produk ciptaannya yaitu Perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun terkadang pemilik tidak memahami bagaimana cara memperoleh perlindungan tersebut, mengetahui namun berpikir prosedurnya akan sangat rumit atau tidak memahami secara pasti bentuk HAKI yang tepat untuk produk usahanya. Terutama apabila berkaitan dengan metode tradisional, dilakukan oleh grup dan bukan merupakan pencipta pertama. Permasalahan ini sering dialami oleh para usahawan yang bergerak dibidang kerajina seperti halnya komunitas Kahut Sigerbori. Ada beberapa opsi yang dapat diterapkan untuk melindungi HAKI bagi produk kerajinan tangan Kahut Sigerbori dengan melihat tiap elemen elemen yang dapat dilindungi seperti design dilindungi hak cipta, tehnik pewarnaan dan pemotifan dengan perlindungan pengetahuan tradisional, organisme yang digunakan dapat dilindungi dengan sumber daya genetic serta dapat dimungkinkan apabila produk tersebut menggunakan bahan dari daerah geografis tertentu maka dapat dilindungi indikasi geografis bahkan paten jika terdapat inovasi baru.
Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Merek dalam Bisnis Waralaba Digital di Era Ekonomi Kreatif Alieffa Nanda Erviana; Rohaini; Ria Wierma Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4225

Abstract

Perkembangan ekonomi kreatif di era digital telah mengubah paradigma bisnis, di mana hak merek menjadi aset strategis dalam menciptakan nilai tambah dan daya saing, terutama pada model bisnis waralaba digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak merek serta pemanfaatannya dalam pengembangan bisnis waralaba digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis masih belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan praktik waralaba digital, terutama terkait penggunaan merek dalam platform daring, domain, dan lisensi digital. Implikasinya, diperlukan pembaruan regulasi dan pedoman yurisprudensi yang lebih responsif terhadap transformasi ekonomi berbasis teknologi. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara perlindungan hak merek dan inovasi ekonomi kreatif untuk mendorong kepastian hukum serta pertumbuhan usaha berkelanjutan di era digital.
Protection of Traditional Cloth Tapis Lampung in Communal Intellectual Property Rights Regime Yunita Maya Putri; Ria Wierma Putri; Rehulina Rehulina
Dialogia Iuridica Vol. 14 No. 1 (2022): Dialogia Iuridica Journal Vol. 14 No. 1 Year 2022
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v14i1.5231

Abstract

Lampung Province has a Traditional Cultural Expressions (TCE) heritage in the form of cloth “Tapis"; if it is not appropriately maintained, it will be vulnerable to being recognized by other countries that can take advantage of its existence. Currently, Indonesia regulates cloth protection in the copyright regime. However, the copyright regime has limitations in protecting it, for example, the limited time of protection provided. In addition, Tapis has Intellectual Property Rights (IPR) potential, not only in copyright-protected motifs but also in original materials and crafts that Geographical Indications can protect. So it can maintain the existence and the work of art and culture itself. In addition, the community can get economic benefits and cultural developments in Indonesia as a developing country. Based on the background above, this research will analyze the development of IPR and the construction initiative to protect Tapis Lampung. In this study, the empirical normative legal method examines and interviews the cloth weaver group through historical approaches. The data used are from laws, regulations, and interviews. Protection for Tapis Lampung can be achieved by using two measures: preventive legal protection by implementing an integrated cultural data collection system that carries out cultural recording and documentation efforts to prevent claims of intellectual property rights protection against culture. Furthermore, in repressive legal protection, rules can provide a legal basis for parties who will take action against outside parties that are considered to have taken or recognized the rights to cultural property clearly and systematically.
Tinjauan Hukum Mengenai Perbedaan Unsur Kesengajaan Dan Kelalaian Dalam Sengketa Medis Di Indonesia Hafizh Abdul Aziz; M. Fakih; Rinaldy Amrullah; Hieronymus Soerjatisnanta; Ria Wierma Putri
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16496

Abstract

Sengketa medis sering kali memicu perdebatan mengenai apakah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian, yang berdampak pada jenis pertanggungjawaban hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meninjau peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta literatur hukum yang relevan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun kesengajaan dan kelalaian memiliki elemen hukum yang berbeda, keduanya memerlukan pembuktian yang kuat dalam proses hukum. Analisis ini memberikan wawasan tentang pentingnya pemahaman yang jelas atas perbedaan tersebut untuk menentukan jalur penyelesaian sengketa yang tepat, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan efisien dalam penyelesaian sengketa medis.
Exploring the Discourse of Subject in Intellectual Property Rights: Communal Rights in Indonesia Ria Wierma Putri; Yunita Maya Putri; Febryani Sabatira
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2903

Abstract

The objective of this study is to expound on the discourse surrounding the categorization of intellectual property rights (IPR) under public and private international law, which has been a topic of contention among legal experts. Through an in-depth analysis of the IPR debate, including public and private case examples, and the contrast between traditional and communal IPR, this study intends to explore Indonesia's perspective towards IPR and communal rights. Indonesia acknowledges communal rights within IPR and has implemented various legal and policy instruments to safeguard them. It is envisaged that the research findings will advance the ongoing discourse on the classification of IPR under public or private international law, and enhance the comprehension of the legal framework governing IPR in Indonesia. This study will also bring into focus the recognition and protection of communal rights in IPR, which is a crucial subject in modern international law.
Position Of Children In The Distribution Of Inheritance From Incestual Marriage According To Islamic And Civil Law Diva Pitaloka; Muhammad Havez; Joko Jumadi; Ria Wierma Putri
Journal of Law and Policy Transformation Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v9i2.9874

Abstract

Marriage is a sacred process with several legal requirements that must be obeyed when one of the conditions for the validity of a marriage is not fulfilled. Furthermore, if things contained in the prohibition of marriage, such as committing inbreeding or incest, then the marriage is considered invalid or can even be canceled by law. When a marriage is considered invalid or even annulled by law, it will have legal consequences for the position of children born from the marriage, including the position of children in inheritance. This research uses a normative legal approach method that uses doctrines and principles of law as a reference and uses primary and tertiary legal materials. From this research, it can be concluded that inbreeding or incest is considered invalid in Indonesia, so it results in the position that children born from incest relationships are illegitimate children and are also referred to as adulterous children or discordant children (civil code). In terms of inheritance, children of incest have no inheritance at all. Both Islamic and Civil Law state that children of incest only have relation to their biological mother and mother's family, while to their biological father, there are no relations at all because they have no obligation to inherit each other and only have a right to demand the necessary maintenance from their biological father asset’s
KEPENTINGAN INDONESIA MENGAKSESI KONVENSI APOSTILLE DAN RELEVANSINYA DI BIDANG KENOTARIATAN Melly Aida; Yunita Maya Putri; Ria Wierma Putri; Kasmawati Kasmawati; Ria Silviana
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2908

Abstract

Dalam era globalisasi, kerja sama antar negara dan antar warga negara dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun diplomasi, dan kepentingan untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain semakin menjadi prioritas. Namun, dalam menjalin kerja sama tersebut, hal-hal administratif seperti legalisasi dokumen publik asing menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi. Proses yang rumit dan biaya yang tinggi menjadi hambatan bagi banyak orang untuk mendapatkan pengesahan dokumen publik yang diperlukan untuk berbagai keperluan. Belum lagi, dokumen publik yang telah dilegalisasi oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak secara otomatis dapat diterima di negara yang dituju. Seperti akta notaris, surat kuasa, dan dokumen-dokumen lainnya harus dilegalisasi terlebih dahulu sebelum dapat diakui oleh negara tujuan. Hal ini membuat banyak orang merasa kesulitan dalam menggunakan dokumen publik di luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille, dengan demikian proses legalisasi dokumen asing publik di Indonesia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Notaris sebagai pejabat publik memiliki peran penting dalam proses legalisasi dokumen tersebut, baik dalam memberikan legalisasi dokumen asing publik yang diperlukan, maupun dalam pengesahan tanda tangan atau legalisir pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh pihak asing.. Dalam kenotariatan, Kehadiran Konvensi Apostille diharapkan memudahkan akses bagi warga negara Indonesia untuk menggunakan dokumen publik di luar negeri dan notaris dapat memberikan legalisasi dengan menyertakan Apostille pada dokumen publik yang diterbitkan oleh notaris. Keanggotaan Indonesia di dalam Konvensi Apostille memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga negara dan membantu dalam mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga negara serta meningkatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis dan administrasi di luar negeri.
Navigating Legal Complexities in Localising the Sustainable Development Goals Agenda for Village Governance in Indonesia HS Tisnanta; Febryani Sabatira; Ria Wierma Putri; Lenilde Pereira; Desia Rakhma Banjarani
Sriwijaya Law Review Volume 8 Issue 2, July 2024
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol8.Iss2.2997.pp335-357

Abstract

Indonesia's commitment to the global Sustainable Development Goals (SDGs) is exemplified by its Village SDGs program, which serves as a strategic pilot initiative. Nevertheless, the efficacy of the Village SDGs is contingent upon several critical factors, including resource availability, community engagement, and stakeholder collaboration. These factors present significant challenges that impede progress. Given that villages constitute 91% of Indonesia's territory, developments at this local level have profound implications for the national implementation of the SDGs. This study elucidates that persistent challenges in resource allocation and stakeholder coordination remain despite advancements in embedding the SDGs within the national legal framework. The assessment of the Village SDGs highlights local capacity disparities and underscores the necessity for enhanced support mechanisms. Integrating the SDGs within village governance necessitates tailored approaches that are sensitive to local contexts. This paper establishes a comprehensive framework for the Village SDGs roadmap within local governance to achieve the global agenda. It explores three pivotal aspects, namely the incorporation of the SDGs into the national legal framework, the evaluation of Village SDGs implementation, and the contextualisation of the SDGs within village governance. Employing a normative legal approach and secondary data sources, the research reveals significant progress while also identifying critical gaps that must be addressed to ensure the effective implementation of the Village SDGs.
Co-Authors - Rehulina Abdul Muthalib Tahar Abdul Muthalib Tahar Agus Triono Agus Triono Algizca Rasya Alieffa Nanda Erviana Almira Fardani Lahay Chandrika Karisa Adhalia Daryanti Haidar Desia Rakhma Banjarani Desia Rakhma Banjarani Diva Pitaloka Dorothy Rouli Pandjaitan Febryani Sabatira Febryani Sabatira Febryani Sabatira Febryani Sabatira Hafizh Abdul Aziz Henky Mayaguezz Hieronymus Soerjatisnanta Himal C Arya HS Tisnanta Joko Jumadi Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kasmawati Lenilde Pereira M. Fakih Mahathir Muhammad Melly Aida Muhammad Fakih Muhammad Febriyan Saputra Muhammad Havez Naek Siregar Natamiharja, Rudi Nunung Rodliyah orima davey Orima Melati Davey Orima Melati Davey Orima Melati Davey Rehulina Rehulina Rehulina Ria Silviana Rinaldy Amrullah Riyantika, Annisa Rohaini Rohaini Rudy Rudy Sarbini Sarbini Sumarja, F.X Susi Susanti Tristiyanto Tristiyanto Tristyanto Tristyanto Warda Zakiya Yennie Agustin MR Yunita Maya Putri