Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.136
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Justitia et Pax Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Jurnal Public Policy Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan NEGREI: Academic Journal of Law and Governance MAQASIDI MEUSEURAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Lok Seva: Journal of Contemporary Community Service Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Aulia, Eza
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Mustafa, Mustafa; Aulia, Eza
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 1 (Juni 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1917

Abstract

Negara kesejahteraan (welfare State) ialah suatu tujuan berdirinya sebuah negara sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena Negara lebih mengutamakan hak dari seluruh warganya, salah satu upaya pemerintah dalam melindungi dan memberikan hak kepada warganya ialah dengan di berikannya Dana Desa dari dasar Undang-undang Otonomi Desa memberikan hak untuk Kepala Desa dan perangkatnya untuk mengelola Keuangannya sendiri, adapun dalam penggunaan Dana Desa tersebut tidaklah lepas dari pengawasan, pengawasan Dana Desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan namun juga harus di lakukan oleh masyarakat sehingga penggunaan Dana Desa berjalan sesuai dengan konsep Negara kesejahteraan sehingga seluruh masyarakat merasakan manfaat dari Dana Desa tersebut
TINJAUAN YURIDIS ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH Jefrie Maulana; Djusfi, Apri Rotin; Aulia, Eza
Justitia et Pax Vol. 39 No. 2 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v39i2.7450

Abstract

The existence of local political party wing organisations in Aceh has not yet received legal legitimacy. This creates legal uncertainty and injustice for local political parties in balancing national political parties so that special rules regarding local political party wing organisations must receive attention from the government. Further review through normative juridical studies by analysing aspects of legal certainty of the rights of local political parties in Aceh in the formation of party wing organisations and their driving factors. The formation of local political party wing organisations in Aceh in terms of statutory rules there is a legal vacuum, namely a situation where there are things that have not been regulated by law. This is in accordance with the adage het recht hink achter de feiten aan, i.e. the law always lags behind reality. Of course, this results in the absence of legal certainty for local political parties regarding the right to establish local political party wing organisations. The driving factor in the formation of local political party wing organisations in Aceh is the urgent need for local political parties to balance national political parties in facing unequal or unbalanced conditions in terms of external support in the form of political machines outside the party.
Implementation Of Central Aceh Regency Government Policy In Ecotourism Development Maulana, Jefrie; Eza Aulia; Dara Quthni Effida; Ilka Sandela
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i1.8903

Abstract

The Aceh Tengah Regency ecotourism development policy is based on the Qanun RIPPARDA since 2018-2025. On its way, the development of ecotourism over the past five years has not had a significant impact. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the Aceh Tengah regency government policy in the development of ecotourism and what are the obstacles faced by the Aceh Tengah regency government in implementing the policy. The aim in this this research are to find out and explain the implementation of the policy of the Central Aceh district government in the development of ecotourism and provide an overview of the obstacles experienced by the Central Aceh district government in implementing policies on ecotourism development. This research is a qualitative research by applying descriptive analysis method and empirical juridical approach. The results showed that the ecotourism development policy in Central Aceh Regency has not been supported by separate implementing regulations such as regulations within the scope of tourism destinations, tourism industry, marketing and tourism institutions based on the provisions of tourism legislation. Constraints faced in policy implementation include, among others, a regulatory vacuum that has an impact on the emergence of illegal businesses, the non-absorption of local revenue in the field of tourism to the maximum, and the emergence of ecotourism businesses that do not rely on environmental protection, the high cost of licensing administration in the field of environmental impact control and the behaviour of people who are not friendly to tourists
Peningkatan Kapasitas Panitia Pengawas Dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Barat Maulana, Jefrie; Quthni Effida, Dara; Asmaul husna; Aulia, Eza; Rotin Djusfi, Apri; Fahrimal, Yuhdi
MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (Desember 2023)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/meuseuraya.v2i2.2242

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang berkualitas dengan berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi kebutuhan dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Pemilu yang berkualitas tidak terlepas dari sistem pengawasan untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penanganan sengketa yang mungkin muncul selama pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karenanya kapasitas sumber daya manusia panitia pengawas pemilihan umum hingga level kecamatan menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk (1) memberikan transfer pengetahuan terkait pengawasan pemilihan umum kepada panitia pengawas di Kabupaten Aceh Barat dan (2) menyusun rencana tindak lanjut sebagai komitmen mendorong pemilihan umum yang berkualitas. Mitra dalam kegiatan ini adalah Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat dengan kelompok sasaran 36 (tiga puluh enam) panitia pengawas di tingkat kecamatan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan perubahan positif peserta mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan jenis pelanggaran pemilu menjadi lebih baik. Selanjutnya dengan adanya kegiatan ini, kompetensi para peserta meningkat sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dijalankan secara optimal. Pemaparan dari narasumber diharapkan dapat menjadi informasi pendukung bagi peserta dalam mengawal pelaksanaan pemilu di Kabupaten Aceh Barat tahun 2024.
TINDAK LANJUT REKOMENDASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH Apri Rotin Djusfi; Chandra Darusman S.; Phoenna Ath-Thariq; Muhammad Ikhwan Adabi; Jefrie Maulana; Eza Aulia
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i2.10639

Abstract

Salah satu pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam tahapan pemilu di berbagai daerah adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa proses dan bukan tindak pidana pemilu. Pada pelaksanaan pemilu 2024, terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat menyatakan terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 huruf e jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat meneruskan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Barat memiliki kekuatan mengikat apabila diteruskan kepada penyelenggara pemilu lainnya seperti KIP Kabupaten. Namun sebaliknya, apakah suatu rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Aceh Barat kepada pemerintah daerah setempat juga memiliki kekuatan mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Barat kepada pemerintah daerah dan untuk mengetahui apakah suatu rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Aceh Barat wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan sebagai bahan hukumnya. Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat atau kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut memiliki batasan-batasan tertentu. Suatu rekomendasi tidak bersifat mengikat secara hukum namun rekomendasi tersebut menjadi penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai upaya menjaga pelaksanaan demokrasi agar berjalan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum. Meskipun pemerintah daerah berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi tersebut, namun tidak ada sanksi langsung jika rekomendasi tersebut tidak dijalankan. Rekomendasi Panwaslih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersifat administratif dan bukan suatu bentuk keputusan yang mengikat secara langsung sehingga kewajiban pemerintah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti bergantung kepada regulasi yang ada
ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH Eza Aulia; Putri Kemala Sari; Adella Yuana
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i2.10664

Abstract

Pasal 65 ayat (1) UUPA memuat norma yang mengatur pelaksanaan pilkada di daerah adalah 5 tahun sekali, namun terdapat ketentuan nasional yang diatur berdasarkan Pasal 201 ayat (3) dan (8) UU 10/2016 Jo. UU No. 6 Tahun 2020, menyatakan kepala daerah hasil pemilihan 2017 akan berakhir masa jabatan di tahun 2022 dan pilkada dilaksanakan secara serentak nasional pada bulan november 2024. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya kontradiktif norma apabila merujuk kepada siklus pelaksanaan Pilkada di Aceh, yang sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2017 maka seharusnya diselenggarakan kembali pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, norma pasal 65 ayat (1) UUPA merupakan norma yang sifatnya lex spesialis, namun dapat dikesampingkan apabila memenuhi syarat legal formal yang diatur pada Pasal 8 ayat (2) UUPA. Atas dasar tidak terpenuhinya syarat legal formil untuk melaksanakan pilkada secara serentak pada 2024, seharusnya berdasarkan ketentuan lex spesialis maka pilkada di Aceh hendakanya tetap dilaksanakan berdasarkan siklus pilkada yang ditentuakan oleh UUPA yaitu pada tahun 2022
TINJAUAN PENGISIAN JABATAN JAKSA AGUNG BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2004 DALAM MEWUJUDKAN INDEPEDENSI LEMBAGA KEJAKSAAN Muhammad Ali Murtadha; Eza Aulia; Jefrie Maulana
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i1.11584

Abstract

This study examines the normative regulation of Article 19 of Law Number 16 of 2004 concerning the appointment and dismissal of the Attorney General in Indonesia and its implications for prosecutorial independence. The research employs a normative juridical method using a statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The findings indicate that the President's exclusive authority to appoint and dismiss the Attorney General without an adequate checks and balances mechanism poses a significant risk to the independence of the Attorney General’s Office. While the House of Representatives (DPR) has proposed legislative involvement in the appointment process, the final agreement between the government and DPR maintained full presidential authority. This raises concerns about potential political intervention and the dependency of the Attorney General on the executive branch. A comparative analysis reveals that other countries, such as the United States and Myanmar, implement stricter selection and dismissal mechanisms to ensure prosecutorial independence. In the United States, the Attorney General is appointed by the President with Senate approval and can be removed through an impeachment process. In Myanmar, the selection process involves independent oversight to maintain prosecutorial integrity. The study highlights the importance of implementing a stronger checks and balances system in Indonesia to prevent political influence and safeguard the professionalism of the Attorney General’s Office. Strengthening legal frameworks and ensuring institutional independence are crucial for maintaining the integrity of law enforcement. This study concludes that reforms in the Attorney General’s appointment mechanism are necessary to enhance the independence and credibility of the prosecutorial system in Indonesia.
THE LEGAL POLITICS OF MINING MANAGEMENT IN ACEH AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 3 OF 2020 ON MINERAL AND COAL MINING Kemalasari, Putri; Eza Aulia; M. Nahyan Zulfikar; Ilka Sandela
NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. The enactment of Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining has had an impact on Aceh as a special autonomous region in the management of mining activities. The ratification of this law is considered to be in conflict with Law Number 11 of 2006 on the Governance of Aceh and Government Regulation Number 3 of 2015 concerning National Government Authority in Aceh. Aceh’s special status in the mining sector includes the authority to issue Mining Business Licenses. In response to this issue, the Aceh Government, through letter Number 543/11240, affirmed its stance on maintaining Aceh's special authority in managing mineral and coal mining. Subsequently, the Ministry of Home Affairs issued Letter Number 118/4773/OTDA, reaffirming that the Central Government retains authority to determine Norms, Standards, Procedures, and Criteria (NSPK) related to mining affairs, human resource development supervision, and foreign investment (PMA) matters.This study employs a normative legal research method with a statutory approach. The aim of the study is to examine the legal politics of mining management in Aceh following the enactment of Law Number 3 of 2020, particularly in the context of its special autonomy. The study further seeks to analyze and describe the harmonization of both legal frameworks in determining the special authority of Aceh in mining management. The research findings show that, normatively, the provisions of Law Number 3 of 2020 also apply to the regions of Yogyakarta, DKI Jakarta, Aceh, West Papua, and Papua, insofar as no specific law regulates otherwise for these regions. With the enforcement of this law, Aceh's authority in the mining sector, as previously granted under Law Number 11 of 2006, has been reduced. Based on an Instruction from the Governor of Aceh, mining management in Aceh continues to operate as usual. This is supported by an Instruction from the Ministry of Home Affairs, which confirms that Aceh may disregard provisions of the new law if there are existing regulations specifically governing mineral and coal mining in the region.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH Djusfi, Apri Rotin; Eza Aulia; Jefrie Maulana
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.170

Abstract

Bergabungnya individu-individu dalam suatu partai politik lokal, tidak menutup kemungkinan seiring dengan berjalan waktu berpotensi menimbulkan perselisihan di antara individu-individu tersebut. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka perselisihan diselesaikan melalui arbitrase atau badan peradilan sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, keputusan yang telah diputuskan oleh mahkamah partai politik lokal atau sebutan lain tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Para pihak yang tidak menerima keputusan dari mahkamah partai politik lokal atau sebutan lain dapat mengajukan upaya hukum ke badan peradilan. Tidak adanya penyebutan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai politik lokal di dalam peraturan pemerintah tentang partai politik lokal di Aceh menimbulkan tafsir yang berbeda terkait badan peradilan tersebut. Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi para pihak dan untuk itulah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh perlu disempurnakan melalui revisi.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adabi, Muhammad Ikhwan Adella Yuana Apri Rotin Djusfi Asmaul Husna Chandra Darusman S Chandra Darusman S. Cut Asmaul Husna Damrus, Damrus Fiandy Mauliansyah Ilka Sandela Ilka Sandela Jalaluddin Jefrie Maulana Jefrie Maulana Jhoanda, Rahmad Kemalasari, Putri Krisna, Liza Agnesta Lestari, Rachmatika M. Nahyan Zulfikar Muhammad Agus Muljanto Muhammad Ali Murtadha Phoenna Ath Thariq Putri Kemala Sari Putri Kemala Sari Quthni Effida, Dara Rahmat Djowanda Rahmat Jhowanda Reni Juliani, Reni Via Susanti Via Susanti Yuhdi Fahrimal Zuhrizal Fadli