Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Arena Hukum Justitia et Pax Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Jurnal Public Policy Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan MAQASIDI MEUSEURAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Lok Seva: Journal of Contemporary Community Service Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurist Argumentum Pemikiran Intelektual Hukum
Aulia, Eza
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
TINDAK LANJUT REKOMENDASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH Apri Rotin Djusfi; Chandra Darusman S.; Phoenna Ath-Thariq; Muhammad Ikhwan Adabi; Jefrie Maulana; Eza Aulia
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i2.10639

Abstract

Salah satu pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam tahapan pemilu di berbagai daerah adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa proses dan bukan tindak pidana pemilu. Pada pelaksanaan pemilu 2024, terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat menyatakan terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 huruf e jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat meneruskan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Barat memiliki kekuatan mengikat apabila diteruskan kepada penyelenggara pemilu lainnya seperti KIP Kabupaten. Namun sebaliknya, apakah suatu rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Aceh Barat kepada pemerintah daerah setempat juga memiliki kekuatan mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Barat kepada pemerintah daerah dan untuk mengetahui apakah suatu rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Aceh Barat wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan sebagai bahan hukumnya. Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat atau kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut memiliki batasan-batasan tertentu. Suatu rekomendasi tidak bersifat mengikat secara hukum namun rekomendasi tersebut menjadi penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai upaya menjaga pelaksanaan demokrasi agar berjalan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum. Meskipun pemerintah daerah berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi tersebut, namun tidak ada sanksi langsung jika rekomendasi tersebut tidak dijalankan. Rekomendasi Panwaslih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersifat administratif dan bukan suatu bentuk keputusan yang mengikat secara langsung sehingga kewajiban pemerintah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti bergantung kepada regulasi yang ada
ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH Eza Aulia; Putri Kemala Sari; Adella Yuana
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i2.10664

Abstract

Pasal 65 ayat (1) UUPA memuat norma yang mengatur pelaksanaan pilkada di daerah adalah 5 tahun sekali, namun terdapat ketentuan nasional yang diatur berdasarkan Pasal 201 ayat (3) dan (8) UU 10/2016 Jo. UU No. 6 Tahun 2020, menyatakan kepala daerah hasil pemilihan 2017 akan berakhir masa jabatan di tahun 2022 dan pilkada dilaksanakan secara serentak nasional pada bulan november 2024. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya kontradiktif norma apabila merujuk kepada siklus pelaksanaan Pilkada di Aceh, yang sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2017 maka seharusnya diselenggarakan kembali pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, norma pasal 65 ayat (1) UUPA merupakan norma yang sifatnya lex spesialis, namun dapat dikesampingkan apabila memenuhi syarat legal formal yang diatur pada Pasal 8 ayat (2) UUPA. Atas dasar tidak terpenuhinya syarat legal formil untuk melaksanakan pilkada secara serentak pada 2024, seharusnya berdasarkan ketentuan lex spesialis maka pilkada di Aceh hendakanya tetap dilaksanakan berdasarkan siklus pilkada yang ditentuakan oleh UUPA yaitu pada tahun 2022
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH Djusfi, Apri Rotin; Eza Aulia; Jefrie Maulana
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.170

Abstract

Bergabungnya individu-individu dalam suatu partai politik lokal, tidak menutup kemungkinan seiring dengan berjalan waktu berpotensi menimbulkan perselisihan di antara individu-individu tersebut. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka perselisihan diselesaikan melalui arbitrase atau badan peradilan sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, keputusan yang telah diputuskan oleh mahkamah partai politik lokal atau sebutan lain tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Para pihak yang tidak menerima keputusan dari mahkamah partai politik lokal atau sebutan lain dapat mengajukan upaya hukum ke badan peradilan. Tidak adanya penyebutan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai politik lokal di dalam peraturan pemerintah tentang partai politik lokal di Aceh menimbulkan tafsir yang berbeda terkait badan peradilan tersebut. Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi para pihak dan untuk itulah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh perlu disempurnakan melalui revisi.
TINJAUAN YURIDIS ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH Jefrie Maulana; Djusfi, Apri Rotin; Aulia, Eza
Justitia et Pax Vol. 39 No. 2 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v39i2.7450

Abstract

The existence of local political party wing organisations in Aceh has not yet received legal legitimacy. This creates legal uncertainty and injustice for local political parties in balancing national political parties so that special rules regarding local political party wing organisations must receive attention from the government. Further review through normative juridical studies by analysing aspects of legal certainty of the rights of local political parties in Aceh in the formation of party wing organisations and their driving factors. The formation of local political party wing organisations in Aceh in terms of statutory rules there is a legal vacuum, namely a situation where there are things that have not been regulated by law. This is in accordance with the adage het recht hink achter de feiten aan, i.e. the law always lags behind reality. Of course, this results in the absence of legal certainty for local political parties regarding the right to establish local political party wing organisations. The driving factor in the formation of local political party wing organisations in Aceh is the urgent need for local political parties to balance national political parties in facing unequal or unbalanced conditions in terms of external support in the form of political machines outside the party.
TINJAUAN PENGISIAN JABATAN JAKSA AGUNG BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2004 DALAM MEWUJUDKAN INDEPEDENSI LEMBAGA KEJAKSAAN Murtadha, Muhammad Ali; Aulia, Eza; Maulana, Jefrie
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i1.11584

Abstract

This study examines the normative regulation of Article 19 of Law Number 16 of 2004 concerning the appointment and dismissal of the Attorney General in Indonesia and its implications for prosecutorial independence. The research employs a normative juridical method using a statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The findings indicate that the President's exclusive authority to appoint and dismiss the Attorney General without an adequate checks and balances mechanism poses a significant risk to the independence of the Attorney General’s Office. While the House of Representatives (DPR) has proposed legislative involvement in the appointment process, the final agreement between the government and DPR maintained full presidential authority. This raises concerns about potential political intervention and the dependency of the Attorney General on the executive branch. A comparative analysis reveals that other countries, such as the United States and Myanmar, implement stricter selection and dismissal mechanisms to ensure prosecutorial independence. In the United States, the Attorney General is appointed by the President with Senate approval and can be removed through an impeachment process. In Myanmar, the selection process involves independent oversight to maintain prosecutorial integrity. The study highlights the importance of implementing a stronger checks and balances system in Indonesia to prevent political influence and safeguard the professionalism of the Attorney General’s Office. Strengthening legal frameworks and ensuring institutional independence are crucial for maintaining the integrity of law enforcement. This study concludes that reforms in the Attorney General’s appointment mechanism are necessary to enhance the independence and credibility of the prosecutorial system in Indonesia.
THE KONSEPSI KEPEMILIKAN SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS PALA KABUPATEN ACEH SELATAN Effida, Dara Quthni; Aulia, Eza; Maulana, Jefrie
LITIGASI Vol. 24 No. 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v24i2.9663

Abstract

Indonesian GIs is still little than of their leading commodities that have the potential to receive legal protection as GIs. One of them is South Aceh's nutmeg as leading commodities. The research question revolves around the concept of social ownership within the legal protection framework of South Aceh Nutmeg's geographical indication and how its legal protection operates. This study aims to elucidate the concept of social ownership concerning the legal protection potential of South Aceh Nutmeg's geographical indication. This research employs a normative juridical method using legislative analysis and a conceptual approach. The registration of geographical indications is vital for securing legal protection concerning social ownership rights and the product's regional origin. Geographical indications serve as instruments to protect products possessing unique geographical characteristics, acting as a claim to social ownership for the communities producing these goods. There are four fundamental principles in developing the concept of social ownership: active participation, sustainable management, responsibility in preservation, and equitable benefit-sharing. The development of social ownership concepts is anticipated to resolve issues related to the deserving and fair legal protection of the South Aceh Nutmeg Geographical Indication. Keyword: Social Ownership, Geographical Indication, Nutmeg, South Aceh.
Peningkatan Kapasitas Panwaslih dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Barat Daya Asmaul Husna; Jefrie Maulana; Eza Aulia; Dara Quthni Effida; Yuhdi Fahrimal
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 6, No 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v6i2.9315

Abstract

The practice of violating electoral rules is a phenomenon that often occurs in the election process, especially during the campaign period. All violations that occur must be responded to by taking action through law enforcement in accordance with applicable laws and regulations in order to maintain the implementation of democratic elections and strengthen popular sovereignty. One of the institutions that has the authority in terms of law enforcement against election violations is the Election Supervisory Committee (Panwaslih). However, the low capacity, knowledge, and understanding of field supervisory officers make it difficult to take action against election violations during the campaign period. This community service activity aims to increase the capacity of field supervisory officers in Southwest Aceh Regency so that they have knowledge and understanding related to election supervision so that they can work optimally. The service activities were carried out through lectures and focus group discussions with a statute approach and case study approach. Participants in this activity were all field supervisory officers in Southwest Aceh Regency. The results obtained from this service are (1) participants understand and can identify potential election violations during the campaign period and (2) participants understand the legal basis and identify articles that can be imposed for each election violation during the campaign period. This activity will be a provision for election supervisors in Southwest Aceh Regency and they will apply this understanding in carrying out their duties and functions as supervisors of the implementation of elections in realizing a democratic party that is based on direct, general, free, confidential, honest and fair.
PEMBAHARUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (ANALISIS KESESUAIAN KEBUTUHAN HUKUM DI INDONESIA) Nur Muhammad Ikhsan; Eza Aulia
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v3i2.14872

Abstract

Rape constitutes one of the most serious forms of sexual violence, as it directly violates human dignity, personal autonomy, and fundamental human rights. In Indonesia, the regulation of rape was historically governed by Article 285 of the Criminal Code inherited from the colonial era, which narrowly defined rape as sexual intercourse committed by a man against a woman outside marriage through violence or threat. This formulation was increasingly considered inadequate to address contemporary social realities, including diverse forms of sexual violence, male victims, and sexual coercion within marital relationships. In response to these shortcomings, Indonesia enacted Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, introducing significant reforms to the regulation of rape.This study aims to analyze whether the reformed regulation of rape under Law Number 1 of 2023 is consistent with the legal needs of Indonesian society. The research employs a normative juridical method, focusing on doctrinal legal analysis through statutory and conceptual approaches. The study examines primary legal materials in the form of legislation, supported by secondary legal materials such as legal doctrines, scholarly books, academic journals, and purposively selected expert opinions from criminal law scholars.The findings reveal that the reformulation of rape, particularly the expansion of the victim’s subject from “a woman” to “any person,” represents a progressive shift toward a victim-oriented and inclusive criminal law policy. This development aligns with the principles of justice, utility, and legal certainty as articulated in Gustav Radbruch’s theory of legal objectives, and reflects a stronger commitment to human rights protection and equality before the law. However, the recognition of rape within marriage, as regulated in Article 473 paragraph (2)(a), remains controversial. Although normatively intended to protect victims, this provision raises significant challenges related to evidentiary standards, legal certainty, and compatibility with prevailing social, cultural, and religious values. Consequently, while the reform generally moves in the right direction, further refinement is required to ensure effective implementation, proportional criminalization, and balanced protection of legal interests within Indonesian society.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adabi, Muhammad Ikhwan Adella Yuana Apri Rotin Djusfi Asmaul Husna Chandra Darusman S Chandra Darusman S. Cut Asmaul Husna Damrus, Damrus Ilka Sandela Jalaluddin Jefrie Maulana Jefrie Maulana Krisna, Liza Agnesta Lestari, Rachmatika Maulana, Jefrie Muhammad Agus Muljanto Murtadha, Muhammad Ali Nur Muhammad Ikhsan Phoenna Ath Thariq Putri Kemala Sari Quthni Effida, Dara Rahmat Djowanda Rahmat Jhowanda Reni Juliani, Reni Via Susanti Via Susanti Yuhdi Fahrimal Zuhrizal Fadhly