Garuda - Garba Rujukan Digital

The Implementation and Development of Multiculturalism-Based Scouting Education in Junior High School Sofwan, Sofwan; Rachman, Maman; Samsudi, Samsudi
The Journal of Educational Development Vol 4 No 1 (2016): June 2016
Publisher : The Journal of Educational Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Scouting Education helps the students toachieve competence in cognitive, psychomotor, and affective domains. The statements of the problemin this study are: 1) how is the scouting education management model that has been held in the Junior High School? 2) howis the development of the management model of multiculturalism-based scouting education according to the needs? 3) how is the model of multiculturalism-based scouting educationin SMP developed? This study aims at: 1) describing the management model of scouting education in Junior High School, 2) developing a management model of multiculturalism-based scouting education in Junior High School,3) producing a viable and valid management model of multiculturalism-based scouting education in the Junior High School. This research employed Research and Development (R & D). The focus of research was the development of management model of multiculturalism-based scouting education in Junior High School. The data was collected through interview, observation, documentation, and Focus Group Discussion (FGD). The data measurement used theoretical and empirical validities. The validity of the data used the construct validity, triangulation of sources, methods, internal, and external. Based on the preliminary research, three public schools that became the subject of research were SMP 1 Mranggen, SMP 3 Mranggen, and SMP 2 Demak. Those state SMPs have had the vision and mission, but have not possessed any multicultural education subject. The existing scouting management has not been reflected in the planning, organizing, implementing, and monitoring (POAC).

The Implementation and Development of Multiculturalism-Based Scouting Education in Junior High School Sofwan, Sofwan; Rachman, Maman; Samsudi, Samsudi
The Journal of Educational Development Vol 4 No 1 (2016): June 2016
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Scouting Education helps the students toachieve competence in cognitive, psychomotor, and affective domains. The statements of the problemin this study are: 1) how is the scouting education management model that has been held in the Junior High School? 2) howis the development of the management model of multiculturalism-based scouting education according to the needs? 3) how is the model of multiculturalism-based scouting educationin SMP developed? This study aims at: 1) describing the management model of scouting education in Junior High School, 2) developing a management model of multiculturalism-based scouting education in Junior High School,3) producing a viable and valid management model of multiculturalism-based scouting education in the Junior High School. This research employed Research and Development (R & D). The focus of research was the development of management model of multiculturalism-based scouting education in Junior High School. The data was collected through interview, observation, documentation, and Focus Group Discussion (FGD). The data measurement used theoretical and empirical validities. The validity of the data used the construct validity, triangulation of sources, methods, internal, and external. Based on the preliminary research, three public schools that became the subject of research were SMP 1 Mranggen, SMP 3 Mranggen, and SMP 2 Demak. Those state SMPs have had the vision and mission, but have not possessed any multicultural education subject. The existing scouting management has not been reflected in the planning, organizing, implementing, and monitoring (POAC).

Meningkatkan Keaktifan Belajar Matematika Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning Fitriyani, Titi; Nugraha, Ugi; Sofwan, Sofwan
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 4 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Berdasarkan hasil observasi awal dikelas 5 SDN 86/II Timbolasi, keaktifan belajar peserta didik dalam pembelajaran Matematika tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kurangnya penggunaan model pembelajaran yang tepat. Salah satu alternatif untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan model yang sesuai dengan materi pembelajaran, yaitu dengan menerapkan model problem based learning. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang berpedoman pada model Kemmis dan Mc Taggart yang terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observation) dan refleksi (reflection). Penelitian ini dilaksanakan di kelas 5 SDN No 86/II Timbolasi dengan jumlah 11 orang peserta didik. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan dokumentasi dan instrumen pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan dokumentasi. dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada mata pelajaran Matematika kelas 5 SDN No 86/II Timbolasi dari hasil observasi keaktifan belajar peserta didik pada siklus I jumlah peserta didik yang belum mencapai tinggkat aktif pada siklus I sebanyak 4 orang peserta didik atau 36% dan peserta didik yang aktif sebanyak 7 orang peserta didik atau 64% yang memenuhi kriteria aktif. Selanjutnya pada siklus II diperoleh jumlah peserta didik yang tidak aktif sebanyak 0 atau 0% dan sebanyak 11 orang peserta didik telah memenuhi kriteria aktif atau setara dengan 100%. Berdasarkan kriteria keaktifan yang telah ditetapkan oleh Sekolah Dasar Negeri 86/II Timbolasi bahwa seorang peserta didik dikatakan aktif apabila memenuhi kriteria keaktifan yang telah ditentukan yaitu 70%.

Status Hukum WNI Eks ISIS Dalam Perspektif Hukum Internasional Basniwati, AD; Sofwan, Sofwan; Nugraha, Lalu Guna; Pitaloka, Diva
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab Negara dalam melindungi warga negaranya yang terdampak oleh ISIS; kedua, bagaimana status hukum WNI eks ISIS dalam perspektif Hukum Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, upaya perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan melalui perwakilan negara RI di negara yang ditempati WNI. Negara melalui Pemerintah memberikan perlindungan kepada WNI yaitu dengan memberikan bantuan, perlindungan dan mengumpulkan WNI di wilayah yang netral/aman, serta berupaya untuk memulangkan mereka kembali ke Indonesia dengan biaya ditanggung oleh negara sebagaimana amanat undang-undang; kedua, status kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai precious right (hak yang sangat berharga), karena dengan kehilangan status kewarganegaraan seseorang akan menjadi stateless yang di mana berdampak pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa status hukum WNI yang melakukan tindak pidana terorisme di luar teritorial Indonesia masih dan tetap berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) selama tidak melakukan hal-hal sebagaimana termaktub di dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.Kata Kunci: Status Hukum; Tanggung Jawab Negara.

Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang) Sofwan, Sofwan; Jayadi, Haeruman; Rusnan, Rusnan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perumusan norma hukum dalam penyusunan dan pembentukan undang-undang, karena kekeliruan dan kesalahan dalam merumuskan norma dalam pasal dan ayat undang-undang akan menimbulkan implikasi hukum dalam implementasi undang-undang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum dengan perumusan norma dalam undang-undangyang dijadikan sampel kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dengan mengkaji norma dalam undang-undang dan pendekatan konseptual (konceptual aproach) yaitu mengkajipandangan para pakar yang terkait dengan obyek kajian. Analisis hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hokum, yaitu penafsiran gramatikal dan autentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perumusan norma hukummasih banyak kekeliruan dalam menggunakan frasa normatif; wajib, dilarang, berhak, harus, dapat, dan berwenang sebagai frasa yang harus digunakan dalam perumusan norma undang-undang termasuk dalam perumusan ketentuan sanksi, yaitu ada pasal dan ayat yang memuat norma yang dapat dikenakan sanksi, tetapi tidak dirumuskan sanksinya di pasalyang memuat sanksi,sehingga norma tersebut menjadi “norma tidur” yang tidak dapat diterapkan dalam menghadapi permasalahan hukum konkrit. Oleh karena itu, dalam perumusan norma hukum dalam pasal dan ayat undang-undang harus diperhatikan dan menggunakan frasa normatif yang tepat sehingga tidak mengalami masalah dalam implementasinya.Kata Kunci: kejelasan perumusan norma, dan undang-undang.

Penyuluhan Hukum Tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Amalia, Riska Ari; Sofwan, Sofwan; Jayadi, Haeruman; Basniwati, AD
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.126

Tujuan kegiatan ini adalah (1) memperkuat pemahaman konsep penyusunan rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa beserta perangkat desa dan anggota BPD di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, (2) memberikan keterampilan untuk Menyusun rancangan peraturan desa bagi Kepala Desa beserta perangkat desa dan anggota BPD di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun manfaat Kegiatan adalah (1) memberikan sumbangsih pemikiran bagi public mengenai penyusunan rancangan peraturan desa dan (2) menjadikan Kepala Desa beserta perangkat desa dan anggota BPD di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah paham dan terampil dalam menyusun rancangan peraturan desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah dan diskusi. Kegiatan dihadiri oleh staf kecamatan, kepala desa, staf desa, anggota BPD, serta anggota lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 12 Juni 2023, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Materi penyuluhan adalah mengenai kewenangan desa dalam membuat peraturan desa, tahapan rancangan penyusunan peraturan desa, partisipasi public dalam penyusunan peraturan desa, dan klarifikasi dan evaluasi rancangan peraturan desa.

Kedudukan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jayadi, Haeruman; Kaharuddin, Kaharuddin; Sofwan, Sofwan; Basniwati, AD
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.190

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Peraturan Lembaga Negara sederajat Presiden dengan target khusus berupa dihasilkannya bahan ajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-undangan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Melalui pendekatan perundang-undangan tersebut peneliti akan melakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan UU kaitannya Peraturan Lembaga Negara. Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran dari para ahli/pakar Hukum Tata Negara dan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Lembaga Negara. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya jurnal ilmiah dan bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara dan ilmu perundang-undangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk melakukan perbaikan terhadap UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, setelah proposal penelitian disetujui langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan penelitian berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan-bahan yang sudah ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah analisis dilakukan dilanjutkan dengan menyusun draf laporan penelitian. Draf laporan penelitian kemudian didiskusikan dengan teman sejawat yang ahli di bidang Hukum Tata Negara dan ilmu perundang-undangan untuk mendapatkan masukan perbaikan. Selanjutnya melakukan finalisasi laporan penelitian yang dilanjutkan dengan seminar internal bagian terkait dengan hasil penelitian. Berdasarkan hasil seminar internal bagian tersebut kemudian merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan perbaikan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Filsafat Ta’wil Nasr Hamid Abu Zaid dalam Perspektif Pendidikan Islam Sofwan, Sofwan
Jurnal Kependidikan Vol. 11 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/jk.v11i2.9166

Takwil yang digunakan oleh Abu Zaid dalam pembacaan teks yakni dengan mendekati teks dan berusaha mengungkapkan misteri-misterinya dimulai dengan pembacaan kemudian tingkat analitis. Pembacaan melalui tafsir dengan perangkat takwil dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya memahami Alquran secara kontekstual, Abu Zaid mengusung dua terma penting dalam mengembangkan pendekatan penafsirannya terhadap Alquran, yakni al-Ma’na (makna) dan al-Maghza (signifikansi) merupakan makna yang direpresentasikan oleh sebuah teks atau apa yang direpresentasikan oleh tanda-tanda, sedangkan signifikansi menamai hubungan antara sebuah makna itu dan seseorang atau sebuah persepsi, situasi atau sesuatu yang dapat dibayangkan. Natsir hamid Abu zaid melihat bahwa masalah pokok untuk mengatasi keterbelakangan dalam pendidikan adalah dengan merombak sistem dan kurikulum serta konsep pendidikan yang dikotomis kepada sistem yang integrated antara ilmu agama dan umum, dan dengan mempersiapkan guru yang komitmen- profesional dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik.

Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah: (Kajian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat) Sofwan, Sofwan; Haeruman; Basniwati, AD
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.137

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan pidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas penegakan peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan penegakan sanksi pidana yang termuat dalam peraturan daerah yang dilakukan oleh para aparat yang melaksanakan tugas penegakan hukum, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal dengan menggunakan analisis induktif yang bertitik tolak dari data dan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan teori-teori, dan asas-asa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan pidana (sanksi pidana kurungan) sebanyak 34 (tiga puluh) peraturan daerah dan penegakkannya tidak efektif sehingga tidak dapat memberikan efek jera kepada pelanggar, karena setiap pelanggaran ketentuan pidana dalam peraturan daerah diselesaikan secara persuasif. Kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah sebagai berikut; kurangnya koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja, masih kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan peraturan daerah, dan anggaran yang tersedia untuk yang masih kurang. Oleh karena disarankan untuk dilakukan koordinasi yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah (PPNS di OPD) dengan Penyidik Pegawai Negeri di Satuan Polisi Pamong Praja. Perlu peningkatan kuantitas PPNS baik di Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan) maupun PPNS yang ada di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian perlunya peningkatan dan penambahan di Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan.

Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima Sofwan, Sofwan; Jayadi, Haeruman; Basniwati, AD
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.138

Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan di desa. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara individu maupun melalui organisasi seperti melalui lembaga kemasyarakatan di desa. Oleh karena itu di desa harus dibentuk lembaga kemasyarakatan desa seperti; Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Lembega Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Untuk memberikan legalitas keberadaan lembaga kemasyarakatan desa dibentuk dengan peraturan desa. Di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima belum ada peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa, maka Tim dari Fakultas Hukum Universitas Mataram memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pelatihan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut telah dilakukan bersama dengan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga telah menghasilkan Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, untuk selanjutnya proses selanjutnya dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan dan diundangkan dan diberlakukan.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search