Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of International Law QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Ilmiah METADATA NOMOI Law Review Jurnal Hukum Lex Generalis Buletin Konstitusi EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
Suhaidi Suhaidi
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
KEWENANGAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ASAHAN DALAM PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TRAWL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DIWILAYAH PEN Fauzi, Ilham; Suhaidi, Suhaidi; Siregar, Mahmul; Akbar, Faisal
EduYustisia Vol 1, No 2 (2022): Oktober - Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.479 KB)

Abstract

Pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 71 tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Melarang Pengoprasian Alat Tangkap Trawl di seluruh zona WPPNRI. Akan tetapi di Kabupaten Asahan salah satu sentral perikanan terbesar yang ada di Sumatera Utara dan merupakan daerah yang memiliki nelayan yang hari ini masih banyak menggunakan alat tangkap Trawl. Permasalahan dalam penelitian ini dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 Secara normatif, kewenangan daerah Provinsi di laut untuk mengelola sumber daya alam paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai sehingga tidak ada kesingkronan dalam penegakan hukum pelarangan penggunaan alat tangkap trawl.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisa data yang dipergunakan pada bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif terhadap data primer dan data skunder yang memaparkan serta menganalisis pelarangan penggunaan alat tankap Trawl serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode dedukatif. Pelarangan penggunaan pengoperasian alat tangkap Trawl hanya dapat dioptimalkan dengan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat nelayan Kabupaten Asahan, Meninggkatkan dan memperkuat koordinasi anatara para penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sama-sama mempunyai kewenangan di perairan dan peran Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk mengkaji ulang kembali kewenangan Provinsi guna mengelola sumber daya alam yang ada di laut
Al-Tarbiyah wa Thuruqu al-Tadris: Strategi Pendidikan Islam untuk Membentuk Generasi Unggul Nurmawati, Nurmawati; Suhaidi, Suhaidi; Taufiqurrahman, Taufiqurrahman; Ainin, Nadia
Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Vol. 9 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jipp.v9i1.2068

Abstract

Islamic education plays a central role in shaping generations that are morally, intellectually, and spiritually excellent. This literature review aims to investigate various strategies and methods within Al-Tarbiyah wa Thuruqu al-Tadris (Education and Teaching Methods) in the context of Islam, with the ultimate goal of forming a generation capable of facing the challenges of the modern era. In this research, the scholar explores literature related to Islamic education, particularly focusing on Al-Tarbiyah (education) and Thuruqu al-Tadris (teaching methods) as key instruments. The research approach includes the analysis of classical texts, contemporary literature, and the thoughts of Islamic education scholars. The research findings highlight the importance of understanding the principles of tarbiyah in Islam, along with the implementation of innovative teaching methods that align with the demands of the times. Educational articles, textbooks, and empirical research related to this theme are also analyzed to gain a more comprehensive insight. This study illustrates the alignment between Islamic education and character formation, as well as how thuruqu al-tadris can be effectively applied. These findings can contribute to the development of better Islamic education strategies, with the hope of shaping a generation that excels not only academically but also possesses moral integrity and spiritual resilience in navigating the dynamics of the modern world.
PENINGKATAN PEMAHAMAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PADA MASYARAKAT suhaidi, suhaidi; Alhayyan, Riadhi; Leviza, Jelly
Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 8 No. 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.164 KB) | DOI: 10.30997/qh.v8i3.7070

Abstract

Peningkatan Pemahaman serta Kesadaran Hukum merupakan salah satu bagian dari pendidikan serta pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari ruang lingkup terkecil yaitu keluarga dan serta individu-individu yang tergabung di dalam nya. Hukum Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluasluasnya. Dalam ruang lingkup berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Terkait ini hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari kegiatan sosialisasi di Desa Pardomuan Ajibata, Toba Samosir ini adalah dalam rangka guna untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memahami mengenai Hukum Lingkungan Pasca berlakunya UU nomor 11 Tahun 2020 Pada Masyarakat Desa Pardomuan Ajibata, Toba Samosir. Target kegiatan sosialisasi ini secara umum adalah masyarakat desa Pardomuan Ajibata meningkat pemahaman hukumnya dan target secara khusus adalah 1). Agar masyarakat desa Pardomuan Ajibata sadar akan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara; 2). Masyarakat desa Pardomuan Ajibata memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum lingkungan; 3). Serta terbentuknya suasana di dalam masyarakat yang aman tentram, lingkungan yang terjaga dan untuk aparatur pemerintah desa semakin baik dalam menjalankan tata kelola pemerintah desa. Metode kegiatan sosialisasi untuk mencapai tujuan tersebut yaitu pelatihan berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang berkaitan dengan bidang hukum yang diajarkan.
IMPLEMENTASI PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 22 TAHUN 2018 Iswahyudi, Fauzi; Nasution, Faisal Akbar; Suhaidi, Suhaidi; Agusmidah, Agusmidah
BULETIN KONSTITUSI Vol 3, No 1 (2022): Vol. 3 No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The harmonization of draft regional regulations is part of the stages of drafting the formation of laws and regulations to harmonize the substance of the draft laws and regulations and adapt them to the techniques of drafting laws and regulations, as an effort to minimize the occurrence of cancellation or revocation of regional regulations due to disharmony with regulations. related legislation. The formulation of the problem that will be described in this paper is how to implement the harmonization of regional legal products based on the provisions of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 22 of 2018 concerning the Harmonization of Draft Laws and Regulations Formed in the Regions by the Designer of Legislation -Invitation. The method used in this research is a normative juridical research method. The results of the study indicate that in the process of forming regional regulations, they must go through the stages of harmonization by involving the drafting of laws and regulations. The results of the study show that there are still many regional regulations in the regions that have not gone through the harmonization stage, thus allowing the draft regional regulations that have been formed not to comply with the laws and regulations both formally and materially. Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2018.
Pancasila Legal Theory and Indonesia's Marine Economic Rights Management in International Law Sitorus, Andi Putra; Suhaidi, Suhaidi
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 25, No 1 (2023)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.15946

Abstract

As long as the government is unable to properly manage natural resources, the maritime economic rights of Indonesia will continue to be poorly managed, resulting in a significant loss of the country's marine wealth to other countries. Protecting Indonesia's marine resources requires an applicable legal theory. Pancasila's legal theory can provide answers since the principles it upholds have always been at the heart of Indonesian society. This justice and civilization need the state to correctly use its rights and obligations and not take away the maritime resources of other countries; therefore, these principles should be adopted by the entire country. By assembling information on Indonesia's marine riches and legal theory resources such as the Pancasila legal theory, this study aims to establish norms in the field.Selama pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya alam dengan baik, hak ekonomi maritim Indonesia akan terus tidak terkelola dengan baik, sehingga kekayaan laut negara hilang secara signifikan ke negara lain. Melindungi sumber daya laut Indonesia membutuhkan teori hukum yang aplikatif. Dalam hal ini, teori hukum Pancasila dapat memberikan jawaban karena prinsip-prinsip yang dijunjungnya selalu ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia. Keadilan dan peradaban ini membutuhkan negara untuk menggunakan hak dan kewajibannya dengan benar dan tidak merampas sumber daya maritim negara lain. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini harus diadopsi oleh seluruh negara. Dengan menghimpun informasi kekayaan laut Indonesia dan sumber teori hukum seperti teori hukum Pancasila, kajian ini bertujuan untuk menetapkan norma-norma pada tataran praktis. 
PENINGKATAN KESADARAN MELALUI PENDIDIKAN BELA NEGARA DALAM MENGAHADAPI ERA GLOBALISASI DIKALANGAN PELAJAR Riskya T., Benaya; Serdiansyah, Ilham; Fajriah S., Aryuni; Geraldo M., Brian; Subakdi, Subakdi; Mulyadi, Mulyadi; Suhaidi, Suhaidi; Manalu, Ronald
Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Vol. 2 No. 11 (2024): Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
Publisher : Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan Bela Negara memiliki peranan penting dan menjadi modal yang penting dalam menghadapi era globalisasi. Pendidikan bela negara ini menjadi kunci dalam mengembangkan sikap cinta tanah air dan meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki sifat selektif terhadap budaya asing. Peningkatan sikap bela negara menjadi penting untuk menghindari sikap westernisasi, konsumtif, dan sikap individualisme. Pendidikan bela negara ini memiliki peran besar dalam kepribadian masyarakat yang harus ditanamkan sejak kecil untuk menumbuhkan sifat nasionalisme sehingga tujuan negara dapat tercapai. Teknik analisis penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun teknik dari pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, survey dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 38 Jakarta pada bulan Oktober 2024.
KESADARAN REMAJA TERHADAP DINAMIKA DEMOKRASI SUBSTANTIF DAN PENGIMPLEMENTASIAN MELALUI PEMILU UNTUK MEMBANGUN PARTISIPASI AKTIF DI ERA MODERN Jelila M., Fehima; Marlin R, Rio; Zakiyah, Umi; Athalah , M. Raditya; Subakdi, Subakdi; Mulyadi, Mulyadi; Suhaidi, Suhaidi; Manalu , Ronald
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan kegiatan Project Based Learning (PjBL) yang berfokus pada sosialisasi pemilu di kalangan siswa kelas 12 di SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan pemilu sebagai salah satu sarana dan bagian penting dari demokrasi substantif. Kami berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru kepada siswa untuk lebih selektif dalam memilih pemimpin di masa depan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi ini mencakup survei, presentasi, dan kuesioner. Hasil kuesioner disajikan dalam bentuk tabel dan diagram lingkaran, yang menunjukkan persentase jawaban responden terkait pemahaman dan kesadaran mereka mengenai pemilu. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan demokrasi dalam membentuk sikap politik generasi muda dan menunjukkan dampak sosialisasi pemilu terhadap pandangan serta perilaku politik mereka. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan remaja.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 460K/PDT/2016) Marihot Manurung, Edward Lambok; Suhaidi, Suhaidi; Rizky, Fajar Khaify
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2356

Abstract

Abstract: Life which is characterized by regular interaction and interdependence is an ecosystem structure which contains an important essence, where the environment lives as an inseparable unit. This type of research method itself uses a normative juridical research method, namely research carried out by examining library materials or secondary materials. Environmental protection and management based on Law No. 32 of 2009, environmental protection and management is a s ystematic and integrated effort carried out to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement. Environmental dispute resolution can be achieved through court or outside court. A lawsuit through the court can only be pursued if the chosen effort to resolve the dispute outside the court is declared unsuccessful by one or the parties to the dispute. In terms of preserving the environment, the application of civil law is also expected to be able to guarantee the implementation of environmental preservation and restoration of the damaged environment, so by reviewing decision. Keywords: Damage, Environment, Life Abstrak: Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, di mana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jenis dari metode penelitian ini sendiri menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dalam hal menjaga kelestarian lingkungan penerapan hukum perdata juga diharapkan harus dapat menjamin terlaksana nya pelestarian lingkungan serta pemulihan terhadap lingkungan yang di rusak tersebut, sehingga dengan meninjau dari putusan No.460K/PDT/2016 yang dimana dalam putusannya tidak di temui adanya unsur sanksi untuk melakukan. Kata kunci: Kerusakan, Lingkungan, Hidup 
OPTIMIZATION OF THE ROLE OF LEGISLATION DESIGNERS IN IMPLEMENTING HARMONIZATION OF REGIONAL REGULATION DRAFT Iswahyudi, Fauzi; Nasution, Faisal Akbar; Suhaidi, Suhaidi
NOMOI Law Review Vol 5, No 2 (2024): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v5i2.21826

Abstract

Harmonization of regional regulations as an effort to ensure alignment between draft regional regulations and higher regulations. The role of the drafter of legislation is very important in this process, considering the complexity of regulations and the need for an integrated legal system. This research aims to analyze the optimization of the role of legislative regulation designers in carrying out harmonization of draft regional regulations. This research uses normative legal research with a statutory approach.. The results of the study indicate that drafters have a strategic responsibility in ensuring the consistency of legislation, both vertically and horizontally. However, a number of challenges were identified, such as lack of coordination between stakeholders, limited technical capacity, and political uncertainty that affects the independence of drafters. Effective harmonization of regional regulations requires the role of drafters who are not only legal technicians, but also facilitators in building legal integration that is responsive to the dynamics of society and the needs of regional development. This optimization is important to create regional regulations that are quality, fair, and do not conflict with higher regulations.
FOOD ESTATE POLICY REVIEWED FROM ENVIRONMENTAL CRIMINAL LAW Nasution, Faradila Umaya; Syahrin, Alvi; Suhaidi, Suhaidi
NOMOI Law Review Vol 6, No 1 (2025): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v6i1.24226

Abstract

The conditions during the Covid-19 pandemic have made the issue of food security a hot topic of discussion because the government is worried about a food deficit in Indonesia. Not only because of the pandemic, the issue of food security has become a national and even international issue. In an effort to overcome and prevent the food crisis, the government issued a food estate policy as a solution to overcome the food crisis. However, in its implementation, the food estate program was carried out on land such as production forest areas and debt protection. Thus, land acquisition for the program creates new problems for the environment. This study uses a normative legal research method with a regulatory approach. The results of the study show that the food estate program often does not produce results according to expectations. Even in the context of environmental criminal law, the food estate program often violates the neglect of administrative obligations such as violations of permits. So that this program needs to be evaluated and planned carefully before the program is implemented.
Co-Authors Agusmidah Agusmidah Ainin, Nadia Ali, Tengku Mabar Alvi Syahrin Anggreni Atmei Lubis, Anggreni Atmei Apriliandi, Ryan Arsjad, Jesline Athalah , M. Raditya Azwar, T. Keizerina Dewi BUDIMAN GINTING Dedi Harianto Edi Yunara Faisal Akbar Nasution Fajriah S., Aryuni Fauzi Iswahyudi, Fauzi Geraldo M., Brian Harahap, Feby Yanti Harahap, Mhd Ripai Ibnu Affan Ida Ayu Putu Sri Widnyani ILHAM FAUZI Isnaini Isnaini Jelila M., Fehima Jelly Leviza Jerold, Jerold MAHMUL SIREGAR Manalu , Ronald Manalu, Ronald Marihot Manurung, Edward Lambok Marlin R, Rio Marsella, Marsella Marzuki Marzuki Mulyadi Mulyadi Mustamam, Mustamam Nasution, Faradila Umaya Nasution, Mirza Nasution, Mulia Syahputra Nasution, Siti Nurahmi Nurmawati Nurmawati Pulungan*, Adnin Putra, Wahyudi Prima Rafiqi Rafiqi, Rafiqi Rajagukguk, Eko Yudis Parlin Riadhi Alhayyan Riskya T., Benaya Rizky, Fajar Khaify Serdiansyah, Ilham Siagian, Edumanihar Silalahi, Tania Yosefin Agustina Sipayung, Jekson Sitepu, Runtung Sitorus, Andi Putra Subakdi, Subakdi Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Taufiqurrahman Taufiqurrahman Turnip, Palber Ventyrina, Ine Zulyadi, Rizkan