Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of International Law QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Ilmiah METADATA NOMOI Law Review Buletin Konstitusi Indonesian Journal of International Law EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran INSPIRING LAW JOURNAL Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Rechtsvinding
Suhaidi Suhaidi
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pancasila Legal Theory and Indonesia's Marine Economic Rights Management in International Law Sitorus, Andi Putra; Suhaidi, Suhaidi
Media Syari'ah Vol 25 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.15946

Abstract

As long as the government is unable to properly manage natural resources, the maritime economic rights of Indonesia will continue to be poorly managed, resulting in a significant loss of the country's marine wealth to other countries. Protecting Indonesia's marine resources requires an applicable legal theory. Pancasila's legal theory can provide answers since the principles it upholds have always been at the heart of Indonesian society. This justice and civilization need the state to correctly use its rights and obligations and not take away the maritime resources of other countries; therefore, these principles should be adopted by the entire country. By assembling information on Indonesia's marine riches and legal theory resources such as the Pancasila legal theory, this study aims to establish norms in the field.Selama pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya alam dengan baik, hak ekonomi maritim Indonesia akan terus tidak terkelola dengan baik, sehingga kekayaan laut negara hilang secara signifikan ke negara lain. Melindungi sumber daya laut Indonesia membutuhkan teori hukum yang aplikatif. Dalam hal ini, teori hukum Pancasila dapat memberikan jawaban karena prinsip-prinsip yang dijunjungnya selalu ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia. Keadilan dan peradaban ini membutuhkan negara untuk menggunakan hak dan kewajibannya dengan benar dan tidak merampas sumber daya maritim negara lain. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini harus diadopsi oleh seluruh negara. Dengan menghimpun informasi kekayaan laut Indonesia dan sumber teori hukum seperti teori hukum Pancasila, kajian ini bertujuan untuk menetapkan norma-norma pada tataran praktis. 
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIKAN TNI ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KAPAL DI WILAYAH LAUT TERITORIAL Harahap, Mhd Ripai; Yunara, Edi; Suhaidi, Suhaidi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4230

Abstract

Abstract: This study examines the legal authority of the Indonesian Navy (TNI AL) to investigate the crime of ship piracy in the territorial waters of Indonesia, with an emphasis on the limits of authority between law enforcement officers and the potential for regulatory conflicts. Indonesia's vast and strategic sea area involves many institutions in law enforcement functions, such as the TNI AL, Polri, Bakamla, Ministry of Transportation, and Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. This multi-institutional involvement often results in overlapping authority, especially in the process of investigating crimes of piracy that are cross-border and international in nature. This research is to answer (this uses a normative legal method with a statute approach and a case approach. Authority is very important to be given legal rules so that there is no clash of authority and conflict between law enforcement institutions including the sea area has various types of law enforcers who on average have the authority to conduct investigations including the Indonesian Navy. However, in the crime of ship hijacking, seen from the existing law, the Indonesian Navy has not been authorized to investigate the crime, due to the absence of a legal basis that is relevant and certain to provide the authority to investigate the Indonesian Navy.Keyword: Investigative Authority, Indonesian Navy, Ship Hijacking, Territorial Sea Area, Conflict of Authority, Law of the SeaAbstrak: Penelitian ini mengkaji secara yuridis kewenangan penyidikan TNI Angkatan Laut (TNI AL) terhadap tindak pidana pembajakan kapal di wilayah laut teritorial Indonesia, dengan menitikberatkan pada batasan kewenangan antar-aparat penegak hukum dan potensi konflik regulasi. Wilayah laut Indonesia yang luas dan strategis melibatkan banyak institusi dalam fungsi penegakan hukum, seperti TNI AL, Polri, Bakamla, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keterlibatan multi-institusi ini seringkali menimbulkan tumpang tindih kewenangan, khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana pembajakan yang bersifat lintas batas dan berskala internasional. Penelitian ini untuk menjawab (ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kewenangan sangat penting diberi aturan hukum agar tidak terjadi benturan kewenangan dan konflik antar lemabaga penegak hukum termasuk wilayah laut memilik berbagai macam penegak hukum yang rata-rata memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan termasuk TNI Angkatan Laut. Namun pada tindak pidana pembajakan kapal dilihat dari undang-undang yang ada TNI Angkatan Laut belum berwenang menyidik Tindak Pidana tersebut, akibat ketiadaan dasar hukum yang secara relevan dan pasti memberikan kewenangan penyidikan pada TNI Angkatan Laut.Kata kunci: Kewenangan Penyidikan, TNI Angkatan Laut, Pembajakan Kapal, Wilayah Laut Teritorial, Konflik Kewenangan, Hukum Laut
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN LINGKUNGAN ATAS PETERNAKAN BABI DI KOTA BINJAI Djalil, Felix Novian; Suhaidi, Suhaidi; Affila, Affila; Leviza, Jelly
Inspiring Law Journal Vol 3, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peternakan babi dikota Binjai dapat dipetakan di berberapa Kecamatan yang ada yaitu Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Utara namun keberadaanya sangat mengusik warga yang ada di sekitar mengingat dampak dari aktivitas ternak yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri bersifat tertutup dikarenakan dikelola oleh etnis tertentu dalam waktu yang sudah lama dan bertahun tahun dan aktivitas itu memberikan keresahan masyarakat terlebih masalah pencemaran lingkungan dan polusi yang di timbulkan sehingga terjadi Pelanggaran norma Ketentraman dan Ketertiban kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dibahas adalah : Bagaimana Pengaturan tentang izin lingkungan atas peternakan babi di kota Binjai? Bagaimana penegakan hukum izin lingkungan atas peternakan babi di Kota Binjai? Bagaimana Hambatan dan upaya dalam penegakan hukum Izin Lingkungan atas peternakan babi di Kota Binjai? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengkaji Penegakan Hukum Lingkungan Atas Peternakan Babi di Kota Binjai.  Sumber Bahan Hukum dalam penelitian yuridis empiris ini adalah Sumber Data Primer yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat yaitu berupa hasil wawancara dari informan pejabat dan peternak babi di Kota Binjai. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan juga dengan penelitian lapangan (Field research), yaitu wawancara langsung dengan informan. Penelitian ini dilakukan di lokasi usaha peternakan yaitu di Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Utara dan instansi yang terkait. Dasar hukum Penerbitan izin lingkungan Kota Binjai dikeluarkannya Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penerbitan Izin lingkungan, Walikota Binjai Mengeluarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 tahun 2012 tentang Izin Usaha peternakan menetapkan bahwa perusahaan peternakan jenis ternak babi yang wajib memiliki izin usaha peternakan adalah perusahaan peternakan yang memiliki babi indukan sebanyak 25 ekor  atau 125 ekor babi campuran. Masih banyak peternak yang belum memiliki izin, dan tidak diurusnya kembali izin oleh peternak babi di Kota Binjai. Penegakan hukum lingkungan secara administratif, perdata dan pidana terhadap peternak babi di Kota Binjai belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Binjai dikarenakan belum ada laporan dari masyarakat kepada instansi yang berwenang terhadap usaha ternak babi di Kota Binjai. Ketegasan instansi terkait dalam melakukan penerapan hukum terhadap peternak babi yang tidak memiliki izin lingkungan serta kerjasama antar lintas sektoral serta disediakannya anggaran biaya untuk mempermudah kegiatan dalam penertiban terhadap peternak babi yang tidak memiliki izin lingkungan. Perlunya dibentuk lembaga yang mengawasi peternak babi di Kota Binjai sehingga dengan adanya tim pengawas maka peternak-peternak babi bisa dibina, diawasi, dan dikendalikan
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI JALUR LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA PARDOMUAN AJIBATA KABUPATEN TOBA Alhayyan, Riadhi; Suhaidi, Suhaidi; Affila, Affila
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25279

Abstract

Pembangunan yang dilakukan oleh manusia layaknya pisau bermata dua, yaitu dapat menghasilkan dampak positif maupun dampak negatif. Desa Pardomuan Ajibata adalah satu diantara desa yang dikelilingi oleh pembangunan baik dari pihak negeri maupun swasta. Hal ini berujung pada pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa pardomuan Ajibata. Tujuan diadakannya pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat serta aparat desa tentang pentingnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur luar pengadilan (non litigasi). Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta jenis penelitian adalah evaluative-analisis yaitu meninjau secara konseptual semua aspek hukum dari mediasi dan arbitrase. Adapun pembahasan dari penelitian ini adalah tentang 1) penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 2) regulasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan 3) Implementasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur luar pengadilan dapat mendorong pemahaman hukum di desa Pardomuan Ajibata. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Pardomuan Ajibata memberikan hasil yang maksimal terhadap pemahaman hukum tentang Penyelesaian sengketa luar pengadilan. Selain itu masyarakat dapat menggunakan opsi non litigasi dengan win-win solution tanpa menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang bersengketa.
PEMAHAMAN HUKUM TENTANG MODEL GANTI RUGI DALAM HUKUM LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT DI DESA PARDOMUAN AJIBATA KABUPATEN TOBA Suhaidi, Suhaidi; Alhayyan, Riadhi; Leviza, Jelly
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25282

Abstract

Desa seringkali menjadi lokasi utama masalah lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara, yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, pemahaman yang baik tentang model ganti rugi dalam hukum lingkungan sangat penting. Pengabdian kepada masyarakat di Desa Pardomuan Ajibata ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan yang berkaitan dengan model ganti rugi, termasuk tanggung jawab pelaku pencemaran, dampak kerugian pada masyarakat desa, dan proses hukum terkait. Selain itu, pengabdian ini mencari pemahaman masyarakat desa terhadap model ganti rugi dalam konteks hukum lingkungan dan faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman mereka. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam pemahaman hukum tentang model ganti rugi di kalangan masyarakat desa, sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi, sumber daya, dan akses ke sistem hukum yang kompleks. Pentingnya edukasi hukum dan penyuluhan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam kasus pencemaran lingkungan juga diidentifikasi.Pengabdian ini berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana pemahaman hukum dapat memengaruhi penegakan hukum dan perlindungan lingkungan di desa. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya upaya kolaboratif antara pemerintah desa, pemangku kepentingan, dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa model ganti rugi dalam hukum lingkungan dapat diterapkan secara efektif, menjaga supremasi hukum, dan melindungi hak serta kesejahteraan masyarakat Desa Pardomuan Ajibata.
TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PESERTA KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM MENANGANI PERKAWINAN ANAK Putri, Samitha Andimas; Purba, Hasim; Suhaidi, Suhaidi; Yefrizawati, Yefrizawati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.543

Abstract

Child marriage still occurs in Indonesia, even though Law No. 16/2019 has increased the minimum age for getting married from 16 year old for the bride specified in Article 7, paragraph 1 and 19 year old for the groom to 19 year old for both of them. Indonesia is the country which participates in the Convention of Elimination of All Types of Discrimination Against Women as it is specified in Article 16, paragraph 2 which reads : “the betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory.” Indonesia is also the country which participates in Beijing Declaration and Platform for Action in which there is the 12th of critical areas of concern : one of them is the elimination of all types of discrimination towards girls. Indonesia also participates in Sustainable Development Goals in which one of them is Target 5.3 the elimination of all harmful practices, such as child marriage
Arabic Language Learning Design Based on Student Islamic Boarding School Suhaidi, Suhaidi
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 11 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i11.2093

Abstract

This study aims to find out how the design of Arabic Language Learning at Mohammad Natsir Institute of Da’wah, inhibiting factors of learning Arabic, and the steps to overcome these obstacles. The research uses a qualitative approach. The data collection employs observation techniques, interviews, and documentation. Checking the validity of the data uses three techniques, namely the extension of the researcher's presence, observational persistence, and triangulation. For data analysis, three stages are used: data reduction, data presentation, and conclusion/verification. Based on the results of the analysis, the conclusions are as follows: First, the design of the students’ Arabic learning is applied from the first semester to the fourth semester, especially for the students of the first and second semesters who must focus on learning Arabic, so that Indonesian language courses are studied in the next semester. Second, the inhibiting factor of Arabic learning is that the initial ability of the students is still very low, and the core issue is that the resources who become the mobilizer and the figure in language have not been instrumental in building Arabic language skills. Thirdly, some steps have been taken, such as increasing the hours of Arabic lessons, specializing Arabic materials in the first and second semesters, classifying students by ability, providing additional materials to students with special needs, and making extracurricular programs, playing Arabic audio, and translating some announcements both spoken and written in Arabic.
Impact of The Enforcement of ASEAN Economic Community on Policy and Strategy of Sea Transportation Development in Indonesia Aflah, Aflah; Purba, Hasim; Suhaidi, Suhaidi; Siregar, Mahmul
Indonesian Journal of International Law Vol. 20, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aimed to determine the impact of the ASEAN Economic Community (AEC) on the national shipping industry highly imbalanced with relevant business policies. The AEC agreement is also expected to positively affect the shipping industry while controlling domestic and competing in international activities. In this study, a normative method was used, with the collection of data carried out through literature studies. The Maritime Vision of Indonesia, which is the Policy Direction and Strategy for The Development of Marine Transportation, was also implemented to motivate the country toward becoming the World Maritime Axis. This emphasized becoming a developed, sovereign, independent, and strong maritime country, which was able to positively contribute to regional and global security and peace, according to national interests. Furthermore, the Marine Policy of Indonesia was prepared regarding the Development Vision of the country, as stated in Law Number 17 of 2007 concerning the National Long-Term Development Plan 2005-2025 and Law Number 32 of 2014 emphasizing Marine Affairs. The results showed that the implementation of ASSM (ASEAN Shipping Single Market) impacted the national shipping industry, due to increasingly open competition. Based on the AEC era, Indonesia should be internally and externally ready, for the effective and efficient prioritization of shipping transportation activities. The country should also be ready to compete nationally and internationally, specifically in sea transportation, as one of the important components of the national shipping sector.
Violation of Airspace Transit Rights by U.S. Military Aircraft in Indonesia's Archipelagic Sea Lanes Fajar P, Khairuddin Alwi; Suhaidi, Suhaidi; Sutiarnoto, Sutiarnoto
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 1 (2025): January-June 2025
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i1.1381

Abstract

This study aims to examine the legal conformity of United States military aircraft operations within Indonesia’s Archipelagic Sea Lanes (ALKI) under the regime of archipelagic sea lanes passage as established by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), and to determine the juridical criteria for identifying violations of airspace transit rights in this context. The research employs a normative juridical method based on statutory, conceptual, and case approaches, analyzing relevant UNCLOS provisions, Indonesia’s domestic regulations, doctrinal interpretations, and documented state practices related to military overflight. The findings indicate that while UNCLOS guarantees the right of continuous and expeditious overflight through designated archipelagic sea lanes, such rights are not absolute and must be exercised in normal mode, in good faith, and with due regard to the security interests of the archipelagic state. Ambiguities surrounding the interpretation of “normal mode” for military aircraft and the absence of detailed operational parameters create legal grey areas that may lead to differing perceptions between user states and Indonesia regarding alleged violations. The study concludes that clearer interpretative standards and cooperative mechanisms are necessary to prevent legal uncertainty and diplomatic friction. Academically, this research contributes to the development of international maritime and air law scholarship by bridging doctrinal analysis of UNCLOS with contemporary Indo-Pacific security practices, and by proposing a balanced legal framework that reconciles international navigation freedoms with the sovereign rights of archipelagic states.
Eradicating Criminal Acts of Corruption through the Follow the Asset Approach: A Conceptual Analysis from a Criminal Law Perspective Hutagalung, Argo Johnnes Parlinggoman; Suhaidi, Suhaidi
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i2.1196

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has a broad impact on the national economy, governance, and public trust. Efforts to eradicate corruption have tended to focus on the perpetrator (follow the suspect), thus suboptimally recovering state financial losses. One emerging approach is "follow the asset," a law enforcement strategy that emphasizes tracking, confiscating, and seizing assets resulting from corruption. This article aims to conceptually analyze the "follow the asset" approach from a criminal law perspective and its relevance to eradicating corruption in Indonesia. The research method used is normative legal research with a conceptual and statutory approach. The results indicate that the "follow the asset" approach plays a strategic role in creating a deterrent effect, recovering state losses, and strengthening the objectives of criminal punishment. However, its implementation still faces normative and implementation obstacles, particularly regarding evidence, inter-institutional coordination, and the asset confiscation regime.
Co-Authors Affila Aflah, Aflah Agusmidah Agusmidah Ainin, Nadia Ali, Tengku Mabar Alvi Syahrin Anggreni Atmei Lubis Athalah , M. Raditya BUDIMAN GINTING Dedi Harianto Djalil, Felix Novian Edi Yunara Faisal Akbar Nasution Fajar P, Khairuddin Alwi Fajriah S., Aryuni Fauzi Iswahyudi, Fauzi Geraldo M., Brian Harahap, Mhd Ripai HASIM PURBA Hutagalung, Argo Johnnes Parlinggoman Ibnu Affan Ida Ayu Putu Sri Widnyani ILHAM FAUZI Isnaini Jelila M., Fehima Jelly Leviza Jerold, Jerold Lubis, Imam Tauhid Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Manalu , Ronald Manalu, Ronald Marihot Manurung, Edward Lambok Marlin R, Rio Marsella, Marsella Marzuki Marzuki Mulyadi Mulyadi Mustamam, Mustamam Nasution, Faradila Umaya Nasution, Mulia Syahputra Nurmawati Nurmawati Putra, Wahyudi Prima Putri, Samitha Andimas Rafiqi Rajagukguk, Eko Yudis Parlin Riadhi Alhayyan Riskya T., Benaya Rizkan Zulyadi Rizky, Fajar Khaify Serdiansyah, Ilham Siagian, Edumanihar Sihombing, Mikael Gomgom Marisi Silalahi, Tania Yosefin Agustina Sipayung, Jekson Sitepu, Runtung Sitorus, Andi Putra Subakdi, Subakdi Sutiarnoto Sutiarnoto Taufiqurrahman Taufiqurrahman Turnip, Palber Ventyrina, Ine Yefrizawati