Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Dispen-ku Android-Based Application: Assisting Religious Court Judges in Deciding for Marriage Dispensation Zuhriah, Erfaniah; Mayasari, Lutfiana Dwi; Rahmawati, Erik Sabti; Razak, Abdul Qayuum Bin Abdul; Sukadi, Imam
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 18 No. 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v18i2.8773

Abstract

The high rate of child marriage in Indonesia following the marriage dispensation procedure demands an application to help judges decide the proposals accurately and effectively. This 4D development model research aims to create a standard reference in making decisions regarding the dispensation of marriage proposals using an application. The first stage is defining variables used at the application as measurement, the second stage is designing, namely the process of preparing a conceptual framework in the form of technological innovation, the third stage is developing technological innovation and the fourth stage is disseminating, namely the use of an application. At the defining stage, the variables to measure the level of urgency in granting the marriage dispensation include Social, Partnership Role, Financial, Spiritual, and Reproductive or Sexual Readiness. At the designing stage, the Dispen-Ku application is created using Kodular, a website that provides tools for creating Android applications using block programming. In the disseminating stage, the Dispen-ku application which has been uploaded to the Playstore page is distributed to research subjects, namely two judges in Religious Courts.
Legitimasi Hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294INDPPII2025 Tentang Penundaan Retreat Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah Ananda Fredinand Perdana Putra; Imam Sukadi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol. 8 No. 1 (2026): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang berisi perintah penundaan keikutsertaan kepala daerah kader partai dalam kegiatan Retreat di Akademi Militer Magelang menimbulkan perdebatan hukum terkait batas kewenangan partai politik terhadap pejabat publik yang telah menduduki jabatan pemerintahan. Instruksi tersebut menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan partai dan tanggung jawab kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan yang harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum surat instruksi tersebut dalam sistem hukum Indonesia dan meninjau validitasnya dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Fokus penelitian ini mencakup: 1) Menelaah kedudukan hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2) Menganalisis Legitimasi hukum surat tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Surat instruksi partai politik tidak memiliki legitimasi hukum yang mengikat terhadap pejabat publik, karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Surat tersebut hanya bersifat internal dan moral bagi kader partai; 2) Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan partai politik harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat dan keadilan publik, bukan pada kepentingan golongan. Oleh karena itu, kepala daerah sebagai pejabat publik wajib menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai serta berpegang pada prinsip good governance dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.