Claim Missing Document
Check
Articles

MENGANALISIS HASIL AKREDITASI BAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.498 KB)

Abstract

       Pola pemilihan perguruan tinggi (lanjutan)  oleh  masyarakat kita bukan tidak mungkin akan segera berubah dengan gugurnya anggapan bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) senantiasa lebih baik dan lebih bermutu dibandingkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).  Hasil penilai-an yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang telah diumumkan oleh Depdikbud baru-baru ini membuktikan bahwa tidak seluruh program studi (progstu) di PTN sukses diakreditasi; demikian pula sebaliknya tidak seluruh progstu di PTS gagal diakreditasi.       Seperti telah diumumkan kepada masyarakat bahwa dalam sistem akreditasi yang baru sekarang ini hanya ada dua macam status akreditasi; masing-masing adalah Terakreditasi bagi progstu yang berhasil memenuhi kriteria mutu dan efisiensi serta Tidak Terakreditasi bagi progstu yang gagal memenuhi kriteria mutu dan efisiensi.       Dari pengumuman hasil akreditasi BAN  baik untuk tahun akade-mik 1996/1997 maupun 1997/1998 yang baru saja diumumkan dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh progstu PTN berhasil meraih status Terakreditasi; dan tidak seluruh progstu PTS gagal diakreditasi. Dari lebih 1.500 progstu yang diakreditasi ternyata sebagian besar berhasil meraih status Terakreditasi,  akan tetapi lebih dari 40 progstu ternyata gagal meraih status tersebut.  Dari yang gagal ini separo diantaranya justru berasal dari PTN;  bahkan sebagiannya dari PTN yang selama ini dianggap "bonafide" oleh masyarakat kita.         Sekarang ini,  ada progstu PTN  yang berhak membina PTN lain dan PTS akan tetapi ada pula progstu PTS yang berhak membina PTS lain dan PTN.  Jadi, masyarakat pun mulai sadar bahwa ternyata lem-baga PTN tidak selalu lebih unggul daripada PTS. Keadaan seperti ini cepat atau lambat pasti akan mendorong terjadinya perubahan pola pe-milihan perguruan tinggi (lanjutan) oleh masyarakat kita yang selama ini menjadikan PTN sebagai "university of choice".
PENDIDIKAN GURU SD PROGRAM PENYETARAAN : SIAPA BERTANGGUNG JAWAB ? Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.129 KB)

Abstract

       Berdasarka"time schedule" yang telah ditetapkan oleh Depdikbud, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka mulai pertengahan Bulan September 1990 ini dilakukanlah pengiriman daftar mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Penyetaraan (dikenal PGSD Penyetaraan) per lokasi kepada pengelola program PGSD tingkat Pusat.       Seperti  kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini Depdikbud baru saja melepas "balon" PGSD yang mempunyai dua jenis;  masing-masing  adalah PGSD yang dilaksanakan secara konvensional dan diikuti oleh para mahasiswa yang belum menjadi guru SD,  dikenal dengan  PGSD Prajabatan, serta PGSD yang dilaksanakan secara nonkonvensional dan diikuti oleh mahasiswa yang sudah menjadi guru SD, dikenal dengan PGSD Penyetaraan.       Sasaran PGSD Prajabatan sebanyak  6.460 mahasiswa dan diselenggarakan secara konvensional pada 18 perguruan tinggi negeri, PTN, dan perguruan tinggi swasta, PTS, yang ditunjuk.  Adapun rincian dari 18 perguruan tinggi ini adalah 10 IKIP Negeri, 2 FKIP Negeri, 3 IKIP Swasta, serta 3 FKIP Swasta.  Sedangkan sasaran PGSD Penyetaraan sekitar 20.000 mahasiswa dan diselenggarakan secara non-konvensional oleh Direktorat Pendidikan Dasar & Menengah (Dikdasmen)  bekerja sama  dengan  Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti); dalam hal ini Universitas Terbuka (UT).
RRI DI TENGAH KOMPETISI GLOBAL Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.524 KB)

Abstract

      Kalau saja perjalanan sejarah lima puluh tahun atau setengah abad yang lalu, tepatnya tanggal 11 September 1945, bisa diputar ulang lagi maka hari ini kita akan menyaksikan kegembiraan dan kebahagiaan yang sangat dalam dengan berdirinya sebuah radio kebangsaan rakyat Indonesia; Radio Republik Indonesia (RRI).  RRI memang merupakan perwujudan dari radio rakyat, radio kebangsaan, radio perjuangan dan entah apa lagi sebutannya.          Ya ...,  RRI berdiri tanggal 11 September 1945 hanya dua puluh lima hari setelah bangsa kita menyatakan kemerdekaannya. Apabila momentum proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu maka berdirinya RRI juga merupakan puncak perjuangan putra-putra bangsa di bidang keradioan; kalau pro-klamasi merupakan pintu gerbang kemerdekaan maka berdirinya RRI merupakan pintu depan informasi. Kiasan kalimat ini menggambarkan demikian pentingnya suatu bangsa memiliki pemancar radio rakyat, radio kebangsaan dan radio perjuangan.          Memang, secara historis berdirinya RRI harus melalui tahapan perjuangan yang cukup melelahkan;  bukan tidak hanya perjuangan idealita, akan tetapi juga perjuangan fisik. 
MENCEGAH AIDS DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN SURYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.736 KB)

Abstract

Baru-baru ini seorang petinggi Departemen Kesehatan,  Hadi M. Abednego,  ketika memberikan presentasi pada suatu forum lokakarya mengemukakan bahwa penyebaran penyakit AIDS, Acquired Immuno Defficiency Syndrome,  suatu jenis penyakit modern yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodefficiency Virus (HIV),  di negara kita saat ini sudah tidak boleh dipandang enteng lagi.        Pernyataan Pak Hadi tersebut  didasarkan  pada  data penyebaran penyakit AIDS di Indonesia yang tergolong relatif sangat cepat. Pada tahun 1987 baru ditemukan satu orang penderita AIDS; selanjutnya belum sampai sepuluh tahun kemudian,  tepatnya per awal Juli 1996, jumlah penderita AIDS itu membengkak menjadi 407 orang dengan pengidap HIV sekitar 40 ribu orang.  Lebih lanjut Pak Hadi mengutip perhitungan kesehatan dari WHO, World Health Organization, yang menyebutkan pada tahun 2000 nanti diperkirakan akan terdapat sekitar 81 ribu penderita AIDS dengan 2,5 juta pengidap HIV. Konon jumlah ini bukan tak mungkin akan lebih besar lagi bila pemerintah Indonesia tidak segera membuat antisipasi dan langkah nyata dari sekarang.       Membengkaknya  jumlah penderita AIDS tersebut  di atas  antara lain disebabkan posisi geografis Indonesia yang sangat strategis telah menyebabkan terjadinya interaksi sosial dengan kaidah-kaidah yang makin melonggar. Perilaku masyarakat pun mulai berubah; muncullah kemudian sekelompok masyarakat yang perilaku seksualnya keluar dari kaidah sosial-religius kita.  Mereka suka berganti-ganti pasangan dengan tanpa mempedulikan norma dan aturan. Kelompok masyarakat inilah yang lalu menjadi berisiko tinggi terhadap penyakit AIDS.       Untuk "mengerem" lajunya  angka penderita AIDS  di  Indonesia maka sudah tiba saatnya dilakukan langkah-langkah preventif yang riil dan konkrit;  dan ini tentunya perlu mendapat dukungan dari segenap anggota masyarakat kita.
MENGHITUNG KONTRIBUSI DANA PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.54 KB)

Abstract

       Bagaimana kinerja pendidikan nasional kita? Menurut laporan UNDP di dalam "Human Development Report 1999", Indonesia hanya menempati peringkat 105 dari 174 negara  berdasarkan keberhasilan membangun manusia. Dalam urutan ini Australia menduduki ranking 7, Singapura 22,  Brunei Darussalam 25, Malaysia 56, Thailand 67, dan Philippina 77.  Untuk tahun ini, UNDP di dalam dokumen yang mutakhir "Human Development Report 2000", menyebutkan bahwa Indonesia mengalami penurunan ke peringkat 109. Pada satu pihak, peringkat ini mengisyaratkan belum memuaskannya pembangunan manusia di negara kita; di lain pihak menganjurkan kita untuk mau mengakui keunggulan negara-negara tetangga.      Keadaan yang sama terjadi dalam hal daya kompetisi ekonomi.  Menurut WEF dalam "Global Competitiveness Report 2000", Indonesia hanya menempati peringkat 44 dari 53 negara  berdasar kemampuan daya saing ekonomi.  Tiga tahun lalu (1997) kita berada di peringkat 15. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing ekonomi negara kita menurun secara signifikan dalam tiga tahun terakhir.       Di dalam urutan tersebut  Singapura menduduki  ranking 2, Taiwan 11, Jepang 21, Malaysia 25, Korea Selatan 29, Thailand 31, dan Philippina 37.  Hal itu berarti  bahwa kita harus mau mengakui keunggulan negara-negara tetangga di dalam hal pembangunan daya saing ekonominya. Badai krisis ekonomi yang menghantam Indonesia semenjak pertengahan tahun 1997 yang lalu nampaknya benar-benar  telah meluluhlantakkan fondasi ekonomi kita  yang memang kurang kokoh. Ironisnya,  para pakar dan praktisi ekonomi nasional kita yang pintar-pintar,  dan apalagi yang sok pintar,  ternyata sampai kini tidak berhasil mencari solusinya.
UT : UNIVERSITASNYA PARA PEGAWAI ?! Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.393 KB)

Abstract

       Different places different faces, begitulah kata sebuah peribahasa. Entah seberapa jauh kemutlak-benaran "peribahasa klasik" tersebut, yang jelas lain di Inggris memang lain pula di Indonesia; hal ini berlaku untuk berbagai dimensi, termasuk di dalamnya dimensi pengembangan pendidikan terbuka.       Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di Inggris terdapat 'Open University of England' yang amat terkenal itu; sementara itu Universitas Terbuka (UT) di Indonesia yang merupakan "Open University of Indonesia" ternyata pamor akademiknya belumlah semegah yang ada di Inggris. Itulah sekilas "kelainan" yang menyekat kedua negara ter sebut dalam hal pengembangan universitas terbukanya.       Barangkali  hal tersebut masih dalam batas wajar; perbedaan usia lembaga serta perbedaan kultur akademik antara  kedua bangsa tersebut kiranya merupakan penyebab utamanya.       Usia universitas terbuka di Inggris memang lebih tua dibanding universitas terbuka di Indonesia; tentunya "ketuaan" usia ini banyak memberikan pengalaman akademik yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan lembaga. Di samping itu kultur bangsa Inggris memang lebih mendukung pengembangan sistem pendidikan terbuka.  Jadilah universitas terbuka  di Inggris yang lebih "berpamor" daripada universitas terbuka kita.
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI INDONESIA TIMUR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.328 KB)

Abstract

       Sementara ini pemerintah kita tidak bermaksud untuk membangun atau membuat perguruan tinggi yang baru; tetapi akan membangun unit-unit politeknik dalam jumlah yang relatif banyak sebagai jawaban untuk ikut memecahkan persoalan kebutuhan tenaga kerja di negara kita yang keadaannya cukup kompleks.       Masalah tenaga kerja di negara kita saat ini memang masih sangat kompleks.  Data yang dikomunikasikan Menaker baru-baru ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja pada thn 1986 yang baru saja kita lampaui menunjukkan angka-angka yang masih sangat terbatas. Keadaan ini cukup memprihatinkan, di samping masalah kualifikasi tenaga kerja yang tidak kalah seriusnya.       Depdikbud tentu saja tidak dapat terlepas dari problematika ketenagakerjaan ini; mengingat bahwa lembaga ini telah dibakukan oleh pemerintah sebagai "pencetak" tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi dan kuantifikasinya.       Kebijakkan tentang pendirian politeknik dalam jumlah yang relatif banyak bertujuan untuk menjawab permasalahan kekurangan "tenaga kerja trampil tingkat tinggi" (high skilled worker) di negara kita.
UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.171 KB)

Abstract

Dimulai September 2002 nanti  Ujian Masuk Perguruan Tinggi (UMPT) di Indonesia, baik PTN maupun PTS, dimungkinkan dilaku-kan dua kali dalam setiap tahunnya; yaitu awal semester ganjil dan semester genap.  Kebijakan baru yang dilontarkan oleh Mendiknas ini konon sekarang ini sedang disusun rambu-rambu teknisnya oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.          Kalau selama ini UMPT hanya diselenggarakan menjelang awal semester ganjil saja,  nantinya direncanakan setiap menjelang awal semester genap pun dilakukan hal yang sama.  Dengan demikian di setiap tahunnya ada dua kelompok mahasiswa baru, yaitu mahasiswa baru semester ganjil dan mahasiswa baru semester genap. Risikonya di semester genap pun  perguruan tinggi wajib menyediakan paket perkuliahan yang ditempuh mahasiswa di semester ganjil. Dengan kata lain di dalam waktu yang bersamaan akan terdapat dua paket perkuliahan yang dijalankan.  Demikian kira-kira informasi teknis yang diperoleh dari petinggi Depdiknas.          Lebih lanjut diperoleh informasi bahwa kebijakan UMPT dua kali setiap tahun nantinya  hanya dijalankan oleh perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS,  yang benar-benar siap melaksanakannya. Bagi perguruan tinggi yang memang belum siap  atau bahkan tidak siap tidak akan dipaksa untuk melaksanakannya; artinya perguruan tinggi seperti ini menjalankan UMPT seperti sedia kala, yaitu sekali dalam setiap tahunnya.          Untuk mensosialisasikan dan sekaligus memantapkan gagasan atau kebijakan tersebut  dalam waktu dekat akan dikumpulkan para rektor atau pimpinan PTN dan PTS oleh Depdiknas.
HISTORIA RADIO REPUBLIK INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.353 KB)

Abstract

Kita harus mengemudikan siaran RRIsebagai alat perjuangan dan alat revolusiseluruh Bangsa Indonesiadengan jiwa kebangsaan yang murnihati yang bersih dan jujur serta budiyang penuh kecintaan dan kesetiaankepada Tanah Air dan Bangsa                                     ( Tri Prasetya RRI )       Ketika penjajah Belanda  masih  berkuasa di negara kita  ternyata mereka sangat jeli memanfaatkan sarana yang sangat potensial untuk menyebar-luaskan informasi, yaitu siaran radio.  Tentu saja waktu itu pemanfaatan siaran radio lebih diorientasikan pada kepentingan politik kaum penjajah.        Pada tahun 1925  mereka mendirikan stasiun siaran  yang disebut Bataviasche Radio Vereniging (BRV) di Jakarta, yang selanjutnya disusul dengan stasiun-stasiun siaran lainnya.  Setelah itu dimulailah siaran radio yang jelas-jelas lebih mereferensi pada kepentingan politik kaum penjajah. Pada awal tahun 1930-an lagi-lagi mereka mendiri-kan Nederlands Indishe Radio Omroep Maatchappij (NIROM) yang merupakan perkumpulan radio Belanda.         Tentu bisa diduga,  materi siaran radio tersebut dijadikan sebagai sarana dan media komunikasi antar orang-orang Belanda (Nederlander) yang tinggal di Indonesia.  Lebih daripada itu secara sistematis materi siarannya juga dirancang mampu memberikan pengaruh kepada bangsa kita untuk menyulut konflik ideologis di antara bangsa Indonesia itu sendiri. Tidak bisa diragukan, sarana yang potensial dan efektif ini dapat memberikan keuntungan politik yang sangat besar bagi pihak pemerintah penjajah waktu itu.
"MENDOBRAK" PINTU DUNIA INDUSTRI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.991 KB)

Abstract

       Ada suatu aktivitas akademik penelitian kejuruan (vocational research) yang dilaksanakan di negeri India, yang hasilnya cukup menarik disimak dan dipresentasikan. Aktivitas ini bersifat "makro",  yang menyangkut masalah kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan lembaga ketenagakerjaan di negeri itu. Penelitian tersebut diorientasikan kepada seluruh politeknik, atau sekolah kejuruan "tinggi" di India.       Salah satu temuan yang menarik dan sangat pantas dicatat adalah, sebanyak 69% dari politeknik-politeknik tersebut melaporkan, bahwa lembaga kejuruannya telah dihubungi oleh kalangan industri untuk "merekrut" para siswanya setelah lulus kelak (Bhat N.R. Indentification of Factors Facilitating and Constraining Industry Polytechnic Collaboration).       Sebagai catatan, penelitian tersebut dapat terlaksana melalui sebuah proyek kerja sama, inter TTTI Education Research Project, yang dikoordinir oleh Dr. (Mrs) J. Indersan. Proyek merupakan salah satu bentuk kerja sama antar-TTTI (Technical Teachers Training Institute) di India.       Penelitian tersebut menjadi menarik karena adanya beberapa alasan. (1) penelitian kejuruan relatif jarang dilakukan; (2) berlangsung di negara yang "belum maju", namun sudah mampu menempatkan diri sebagai the best ten countries industri berat dunia; (3) hasilnya menunjukkan adanya perhatian yang tinggi dari kalangan industri terhadap masalah placement lulusan sekolah; (4) terciptanya "inter-dependensi" antara lembaga pendidikan dengan lembaga ketenagakerjaan, yang dalam prespektif panjang me- rupakan alternatif pemecahan masalah tenaga kerja.