Articles
<![CDATA[BELANTARA SEKOLAH DASAR KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.418 KB)
<![CDATA[Ini kisah sedih tentang Sekolah Dasar (SD) kita. Sekarang ini, ketika (konon) bangsa Indonesia sudah memasuki era siberkomunikasi, ternyata lebih separo ruang kelas SD kita dalam kondisi rusak; rusak ringan sampai berat. Sebagaimana diberitakan Kompas edisi 23 Januari 2004, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, Sungko-wo, menginformasikan sebanyak 535.825 dari sekitar 900.000 ruang kelas SD di tanah air dalam kondisi rusak. Lebih lanjut Pak Sungkowo menerangkan penyebab kerusakan ruang kelas tersebut adalah karena termakan usia, bencana alam, serta adanya aksi perusakan dan pembakaran di daerah konflik. Selanjutnya diakui bahwa ruang kelas yang kondisinya rusak tersebut memang sudah cukup berumur; gedungnya dibangun tahun 70 s/d 80-an ketika pemerintah menggalakkan pembangunan SD Inpres. Berita tersebut sungguh menyedihkan kita. Bagaimana pun SD yang nota bene merupakan pendidikan dasar adalah pondasi pendidikan nasional kita. Bagaimana mungkin pendidikan kita dapat bermutu kalau ruang kelas SD-nya rusak; bagaimana SDM kita berkualitas apabila pendidikannya saja tidak bermutu; dan bagaimana bangsa kita dapat bersaing dengan bangsa lain kalau SDM-nya tidak berkualitas.]]>
<![CDATA[PENDERITAAN SANG GURU DI TIMOR-TIMUR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: MAJALAH PUSARA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.519 KB)
<![CDATA[ Pengakuan Panglima Kodam IX Udayana mengenai masih sering terjadinya, sampai sekarang ini, intimidasi bagi para guru (dan dokter) yang bertugas di Propinsi Timor Timur barangkali agak mengejutkan masyarakat Indonesia pada umumnya; baik masyarakat kebanyakan maupun masyarakat berpendidikan termasuk para dokter itu sendiri. Namun pengakuan seperti itu kiranya sama sekali bukan barang baru bagi kalangan guru, khususnya guru yang bertugas di daerah "rawan" termasuk Timor Timur. Seperti kita ketahui baru-baru ini Panglima Kodam IX Udayana, Adam Damiri, menyatakan dan mengakui bahwa memang sampai saat ini pun masih sering berlangsung intimidasi terhadap para guru (dan dokter) yang bertugas di Timor Timur meskipun hal itu tidak terjadi pada seluruh guru (dan dokter). Dalam realitanya, menurut Pak Adam lebih lanjut, Propinsi termuda Indonesia tersebut masih sangat memerlukan jasa dan pengabdian para guru (dan dokter) untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat. Pengakuan Pak Adam tersebut menyusul tercetusnya pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) yang akan segera menarik para dokter yang sedang menjalankan tugas di Timor Timur apabila aparat keamanan tidak mampu lagi memberikan perlindungan keamanan secara lebih memadai. Ketua Umum PB-IDI terpaksa mengeluarkan "ancaman" menyusul terjadinya kasus penganiayaan, jadi tak sekedar intimidasi, terhadap dua orang dokter yang sedang menjalankan tugas di RSUD Dili, Timor Timur. Memang, setelah pemerintah membuka kemungkinan terjadinya pemisahan Timor Timur dari kedaulatan RI konon banyak anggota masyarakat prointegrasi mengalami intimidasi. Bagi masyarakat luar Timor Timur yang bertugas di Dili dan wilayah lainnya konon intimidasi tersebut sudah sampai pada tindak kekerasan.]]>
<![CDATA[IUD DAN SUNTIK KONTRASEPSI "FAVOURITE" ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.571 KB)
<![CDATA[ Dari kegiatan midsurvey PUS yang datanya diungkap pada bulan Maret 1990 ditemukan informasi bahwa tingkat partisipasi peserta KB di DIY mencapai 74% (data survey 1989 adalah 72%). Tingkat partisipasi di daerah pedesaan ternyata relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka serupa untuk daerah perkotaan; yaitu 76% dibanding 74%. Sementara itu tingkat partisipasi pada masyarakat status ekonomi rendah, menengah, dan tinggi berturut-turut adalah 76%, 74% dan 72%. Apabila dilihat dari angka-angkanya tersebut di atas nampak bahwa partisipasi masyarakat pedesaan dengan segala keterbatas-annya itu di dalam hal ber-KB tidaklah kalah apabila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Pada sisi yang lainnya masyarakat berekonomi rendah pun ternyata partisipasinya juga cukup membanggakan dalam hal ber-KB. Seperti halnya temuan pada survey tahun 1989 maka kontrasepsi IUD tetap menjadi "favourite"; terbukti sebanyak 46,1% dari para peserta KB memakai jenis kontrasepsi ini. Jenis kontrasepsi lain yang juga termasuk banyak diminati oleh peserta KB secara berturut-turut ialah pil (17,0%), suntik (15,1%), kondom (9,7%), serta tubektomi (7,0%). Sementara itu jenis-jenis kontrasepsi yang lain juga digunakan, meskipun dengan persentase yang relatif kecil. Perincian penggunaan jenis kontrasepsi pada para peserta KB di DIY menurut data tahun 1990 ditunjukkan pada Tabel 3. Periksa Tabel 3!]]>
<![CDATA[KESEHATAN DI DIY TERBAIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.676 KB)
<![CDATA[ Disiplin kependudukan, KB, dan kesehatan memang tiga bidang pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Keberhasilan DIY dalam mengendalikan laju pertum-buhan penduduk yang merupakan kesuksesan di bidang kependudukan tidak terlepas dari suksesnya pembangunan di bidang KB dan bidang kesehatan masyarakat. Setidak-tidaknya ada tiga faktor yang mengendalikan laju pertum-buhan penduduk; masing-masing adalah angka kelahiran (fertility), angka kematian (mortality), dan perpindahan penduduk (migration). Nampaknya DIY secara demografis dapat mengontrol perkembangan angka fertilitas, mortalitas dan migrasi secara proporsional, meskipun bukan berarti sempurna sama sekali. Proporsionalisasi seperti inilah yang membuat DIY mencapai keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya. Adapun implikasi proporsionalisasi dalam bidang kesehatan dapat dijelaskan sbb: secara matematis sebenarnya tingkat kematian (mortalitas) bayi dan anak yang tinggi dengan sendi-rinya bisa menghambat laju pertumbuhan penduduk, namun demikian secara demografis dan sosial hal ini tentu tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Apalah artinya pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan kalau kesehatan masyarakat tidak terkontrol; penduduk banyak yang sakit, bahkan banyak pula yang meninggal dunia. Yang kita inginkan bersa-ma adalah di satu sisi laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan, sementara itu pada sisi yang lain kesehatan masyarakat pun terjamin adanya. Dan hal ini ternyata benar-benar dapat direalisasikan oleh dan untuk masyarakat DIY.]]>
<![CDATA[SERIUSLAH BENAHI PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (101.824 KB)
<![CDATA[ Berbicara mengenai kinerja pendidikan nasional suatu negara kiranya tidak ada yang lebih mengerikan terkecuali Indonesia. Po-sisi kita sekarang ini tidak hanya terpuruk dalam soal ekonomi dan politik, tetapi dalam soal-soal yang lain pun juga mengalami kondisi yang sama; termasuk didalamnya soal pendidikan. Suka tidak suka, kinerja pendidikan nasional kita saat ini memang memprihatinkan. Pada akhir tahun 1998 yang lalu Bank Dunia sudah membikin laporan pendidikan di Indonesia dengan judul "Education in Indonesia : From Crisis to Recovery", yang waktu itu saya mengusulkan agar judulnya diganti dengan "From Crisis to Crisis". Dalam laporan setebal 174 halaman dan terdiri dari tujuh bab tersebut meskipun tidak langsung tetapi secara jelas menggambarkan kegagalan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia. Tingkat partisipasi pendidikan yang rendah, angka drop-out yang tinggi, angka me-lanjutkan yang terbatas, prestasi belajar siswa yang rendah, dsb, merupakan indikator gagalnya pendidikan nasional kita. Apa yang ditulis oleh Bank Dunia tersebut, meski saya juga diminta memberi justifikasi sebelum resmi dipublikasikan, sebenar-nya amat memalukan kita semua; namun demikian secara substantif memang banyak benarnya. Nyatanya: sampai kini tingkat partisipasi SLTP masih rendah meski wajib belajar sembilan tahun sudah dicanangkan sejak enam tahun lalu, angka putus sekolah masih tinggi meski kita sering berteriak-teriak untuk menyelamatkan masa depan anak-anak, dan banyak lulusan sekolah tidak bisa berbahasa internasional meski bertahun-tahun dikasih pelajaran Bahasa Inggris.]]>
<![CDATA[KEMESRAAN KOMUNIKASI DAN MUTU LULUSAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (96.908 KB)
<![CDATA[ Hari ini lima tahun yang lalu di negara kita yang tercinta ini muncul sebuah perguruan tinggi negeri dalam bentuk dan wajah yang sama sekali baru bila dibandingkan dengan perguruan tinggi, PTN dan PTS, konvensional pada umumnya; yaitu Universitas Terbuka (UT). Kehadiran UT di tengah-tengah keinginan masyarakat un-tuk mendapatkan pelayanan pendidikan tinggi secara lebih memuaskan memang mempunyai arti yang sangat strategis; baik dari dimensi pemerataan kesempatan pelayanan pendidikan tinggi maupun dari dimensi eksperimentatif penyelenggaraan sistem pengajaran. Daya tampung UT yang secara kuantitatif melebihi daya tampung keseluruhan PTN yang terdapat di Indonesia secara langsung merupakan bukti empiris tentang betapa berperannya lembaga pendidikan nonkonvensional ini dalam upaya meningkatkan pemerataan kesempatan belajar, khusus nya belajar di perguruan tinggi, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Hal tersebut mengingatkan kita pada inti sambutan Presiden RI Soeharto ketika meresmikan berdirinya UT, 4 September 1984, yang mengemukakan bahwa UT merupakan jawaban yang sangat tepat untuk meratakan kesempatan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan tinggi di dalam kondisi dan situasi masyarakat kita, terutama dengan kondisi tem pat tinggal di berbagai kepulauannya.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN KENAPA TIDAK DELAPAN TAHUN? ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.746 KB)
<![CDATA[ Sebuah konsep atau rumusan jangka panjang yang tengah ditekuni dan distudi lebih lanjut oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kita dewasa ini adalah tentang pendidikan dasar atau "basic education". Manifestasi dari pendidikan dasar selama ini ada-lah pada Sekolah Dasar (SD),termasuk didalamnya Madrasah Ibtidaiyah (MI), yang waktu penyelesaiannya selama enam tahun. Sedangkan jenjang diatasnya adalah sekolah mene-ngah yang terbagi dalam Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) serta Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) yang masing-masing waktu penyelesaiannya selama tiga tahun. Jenjang Paling atas adalah Perguruan Tinggi (PT) dengan waktu penyelesaian bervariasi menurut programnya. Dalam rumusan jangka panjang Depdikbud, nantinya pendidikan dasar merupakan manifestasi dari SD dan SMTP kedalam satu paket; sehingga memerlukan waktu penyelesa-ian selama sembilan tahun. Untuk lebih konkritnya, kalau kita sekarang menge nal terminalisasi SD enam tahun - SMTP tiga tahun - SMTA tiga tahun - PT; maka terminalisasi dalam rmusan jangka panjang tersebut kira-kira adalah SD sembilan tahun - SM (Sekolah Menengah) tiga tahun - PT.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIK PENDIDIKAN DASAR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.17 KB)
<![CDATA[ Keberanian pemerintah dalam menetapkan pendidikan dasar dari enam menjadi sembilan tahun tentunya memiliki makna tersendiri dalam pembangunan nasional kita, khusus nya pembangunan di bidang pendidikan. Adapun konsep awal nya ialah bahwa perpanjangan masa didik di tingkat dasar dari enam menjadi sembilan tahun diharapkan bisa mening-katkan kualitas manusia Indonesia baik dalam skala indi-vidual maupun dalam skala kolegial (nasional). Dari segi konsep, kiranya tidak satu pun diantara kita yang tidak sependapat. Betapapun, dalam proses ke-majuan alam dan jaman seperti saat ini maka peningkatan kualitas merupakan tuntutan yang tidak dapat terelakkan. Meskipun secara konsepsual pendidikan dasar sembi lan tahun telah terformulasi secara ideal namun demikian dalam mekanisme operasionalisasinya ternyata masih me-ngandung banyak kelemahan,bahkan seringkali kelemahannya cukup mendasar; hal ini bisa dilihat dari berbagai perun dangan dan peraturan yang ada.]]>
<![CDATA[SERTIFIKASI RAWAN KETIDAKJUJURAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (110.937 KB)
<![CDATA[Belum lama ini saya bertemu dengan puluhan guru dan widyaiswara di P4TK Medan untuk berdiskusi tentang masa depan pendidikan di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa masa depan pendidikan Indonesia ada di tangan guru dan mereka menyambut gembira dilakukannya sertifikasi untuk men-dapatkan peningkatan penghasilan. Keyakinannya, peningkatan penghasilan pasti akan diikuti peningkatan kinerja pendidikan. Ternyata kegembiraan tersebut disertai keluhan; untuk dapat mengikuti sertifikasi sangat tergantung nasib dan diperlukan persyaratan yang berat, termasuk kejujuran. Kalau nasibnya tidak baik; meskipun berstatus pegawai tetap dan sudah senior belum tentu ?dipanggil? dinas pendidikan untuk mengikuti sertifikasi. Keluhannya, di lapangan banyak terjadi guru yang senior tidak disertakan dalam proses sertifikasi sementara yang lebih yunior justru disertakan. Ini kan nasib! Masalah beratnya persyaratan, dalam hal ini pengisian portofolio, juga dikeluhkan hampir semua guru. Keluhan seperti itu ternyata juga terjadi tempat lain seperti Jakarta, Yogyakarta, Samarinda, Palu, dsb. Di daerah remote yang jauh dari sumber informasi seperti di daerah pelosok terlebih lagi. Hal ini diakui oleh pejabat dinas pendidikan Riau, NTB, Kalimantan Barat, Papua, dan sebagainya.]]>
<![CDATA[REFLEKSI POLITIK PENDIDIKAN KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (138.112 KB)
<![CDATA[ Di samping menulis dua buku yang cukup dikenal bagi masyarakat pendidikan, yaitu ?Pedagogy of Opressed? serta ?Cultural Action for Freedom?, ternyata Paulo Freire yang oleh banyak kalangan sering disebut sebagai salah satu tokoh liberalisme pendidikan, juga mengarang buku yang diberi judul ?The Politic of Education?. Dalam buku yang terakhir ini, meski tidak diuraikan di dalam chapter yang tersendiri akan tetapi secara implisit terdeskripsi betapa pentingnya politik pendidikan untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Dalam buku tersebut dilukiskan persoalan menyangkut pemberantasan buta huruf, pemeranan guru, reformasi agraria, pemeranan pekerja sosial, pemberantasan buta politik, humanisasi pendidikan, peran gereja, dsb, yang tidak terlepas dari politik pendidikan. Negara yang politik pendidikannya buruk kinerja pendidikannya juga buruk; sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus kinerja pendidikannya juga bagus. Memang dunia pendidikan itu tidak mungkin lepas dari kekuasaan, dan Paulo Freire telah mencoba mengangkat ke permukaan. Bahkan kekuasaan di suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. ]]>
