Articles
<![CDATA[TONGGAK SEJARAH BIDANG PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.334 KB)
<![CDATA[ Barangkali tidak ada yang tidak sependapat untuk menempatkan tahun 1989 sebagai tahun yang sangat bersejarah, khususnya di bidang pendidikan. Pada tahun inilah lahir sebuah peristiwa yang sudah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Indonesia pada umumnya; yaitu dimilikinya "sumber peraturan" yang berupa undang-undang pendidikan untuk mengatur permasalahan pendidikan di negeri ini. Selama ini, sebelum kita memiliki undang-undang pendidikan, setiap terjadi dialog, diskusi, adu argumentasi serta polemik tentang masalah pendidikan yang tidak bisa diselesaikan melalui kata sepakat maka orang selalu berdalih: karena kita belum memi-liki undang-undang pendidikan! Ternyata bukan hanya itu saja! Banyak orang yang sete-ngah menuduh; adanya "noda-noda hitam" dalam sistem pendidikan kita, seperti belum memuaskannya mutu lulusan sekolah di berbagai jenjang, belum lakunya lulusan lembaga pendidikan di lapangan kerja, dsb, juga merupakan akibat dari belum dimilikinya undang-undang pendidikan.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DI SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: MAJALAH FASILITATOR ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (135.501 KB)
<![CDATA[ Pentingnya pendidikan budi pekerti di sekolah pada akhir-akhir ini semakin mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Para pakar pendidikan umumnya sependapat bahwa sebagai lembaga pendidikan maka sekolah hendaknya mampu menanamkan budi pekerti yang luhur kepada seluruh siswanya; terlepas dari apakah budi pekerti itu menjadi mata pelajaran tersendiri atau tidak. Teori Ki Hadjar Dewantara mengenai pentingnya pendidikan budi pekerti dalam keluarga dengan ibu sebagai pendidik utama masih berlaku adanya. Bahkan banyak ahli pendidikan Barat seperti Marjoribanks, Aldendorf, A. Mani, Rapph Linton, dsb, juga membenarkannya. Marjo-ribanks misalnya, dalam ?Families and Their Learning Environments : An Empirical Analysis? (1979), merekomendasi pentingnya pendidikan keluarga, utamanya orang tua, bagi pengembangan potensi dan pribadi anak. Meskipun demikian masyarakat tetap menaruh harapan terhadap sekolah agar dapat melaksanakan pendidikan budi pekerti secara efektif. Harapan masyarakat tersebut tidaklah terlalu berlebihan mengingat terjadinya dua realitas sosial yang telah menjadi rahasia umum; pertama, semakin banyaknya anak dan remaja (sekolah) yang melakukan tindakan asosial di masyarakat, dan kedua, semakin banyaknya lembaga keluarga yang kurang berhasil menjalankan fungsinya dengan baik.]]>
<![CDATA[MEMBURU JABATAN MENTERI PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (87.371 KB)
<![CDATA[Rasanya memang ada benarnya; meski dengan bahasa diplomatis untuk membangun masa depan bangsa yang lebih gemilang akan tetapi koalisi antarpartai politik tidak pernah lepas dari pembagian kekuasaan (sharing of power). Bahwa secara teoretis pembagian kekuasaan tersebut merupakan bagian dari metode untuk membangun masa depan bangsa tetapi kiranya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari motif pribadi para pemimpin partai politik yang berkoalisi. Kalau pimpinan partai politik tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden maka hampir dapat dipastikan, setidaknya pantas dicuri-gai, mereka memburu jabatan menteri. Itulah sebabnya sekarang banyak pimpinan partai politik yang mulai ?bermanis-ria? dengan calon presiden dan wakil presiden yang diperkirakan akan terpilih. Di antara puluhan jabatan menteri maka menteri pendidikan merupakan jabatan yang paling banyak diburu. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan PKB berharap bisa menyumbangkan duapertiga suaranya dibe-rikan untuk SBY-Boediono di Jawa Timur; dan dengan sumbangan tersebut posisi Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama akan diserahkan kepada kader Nahdlatul Ulama.]]>
<![CDATA["MISTERI" KURSI KOSONG PTN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.289 KB)
<![CDATA[ Untuk memulai tulisan ini pembaca akan saya ajak membuka lembaran sejarah pendidikan tinggi kita beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 1985 ketika Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di negara kita mengaplikasi Pola Sipenmaru dalam sistem seleksi masuk perguruan tinggi bagi kandidat mahasiswa barunya maka terjadilah peristiwa akademik yang hampir tidak diperhitungkan sebelumnya; yaitu terjadinya "misteri" kursi kosong yang tidak berpenghuni. Sipenmaru 1985 diikuti oleh sebanyak 512.050 calon mahasiswa untuk berkompetisi saling memperebutkan 71.280 kursi kuliah yang disediakan PTN; tiap kursi kuliah ra-ta-rata diperebutkan oleh tujuh atau delapan calon. Dari deretan angka ini tergambarkan ketatnya kompetisi untuk memasuki PTN saat itu; meskipun demikian ternyata tidak seluruh calon mau menggunakan haknya untuk belajar pada PTN. Klarifikasinya sbb: setelah PTN menseleksi dan meng umumkan para calon yang dinyatakan diterima ternyata tak semua calon yang "beruntung" ini mau mendaftarkan ulang (her-registrasi) sehingga haknya untuk menjadi mahasiswa PTN terpaksa dibatalkan. Rasanya memang aneh; untuk bisa memasuki PTN harus melewati kompetisi yang ketat, tetapi setelah diterima tidak mau mendaftar ulang. Akibat peristiwa tersebut di atas maka terjadilah kursi kosong yang waktu itu menjadi semacam misteri; dan jumlahnya pun relatif tidak sedikit, 2.128 kursi kosong. Untuk mengisi kekosongan ini terpaksa diselenggarakanlah seleksi mahasiswa baru gelombang ke-2 khusus bagi IKIP, karena kursi kosong ini terjadi di lingkungan IKIP; hal yang sebelumnya hampir tak pernah terjadi pada PTN.]]>
<![CDATA[MENCERMATI KENAKALAN REMAJA SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.552 KB)
<![CDATA[ Pada waktu saya mempresentasikan hasil penelitian (research) kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja dihadapan para peserta seminar beberapa waktu yang lalu, mulanya banyak para peserta yang cukup "kaget" dan bersikap kurang percaya. Apa pasal ....? Karena berdasar hasil penelitian kami tersebut saya menunjuk faktor 'lingkungan sekolah' sebagai salah satu faktor dominan yang dapat menjelaskan tingkat kenakalan remaja sekolah tersebut. Menurut hasil penelitian kami tersebut faktor lingkungan sekolah telah berkorelasi positif terhadap tingkat kenakalan remaja sekolah; artinya semakin banyak mereka "bergaul" dengan lingkungan sekolah maka semakin tinggi kecenderungannya untuk bernakal-ria. Sebagian dari peserta seminar tersebut pada mulanya "kaget" dan bersikap kurang percaya, bagaimana mung kin sekolah yang selama ini dikenal sebagai lembaga yang mengajarkan kecerdasan dan "kebaikan" ternyata ikut memberi kontribusi terhadap kenakalan siswa/siswinya. Di balik itu mereka juga mengkhawatirkan, jangan-jangan hasil penelitian kami tersebut dapat mengecilkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan atau sekolah.]]>
<![CDATA[JABATAN STRUKTURAL DI PERGURUAN TINGGI DAN OTONOMI KAMPUS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.07 KB)
<![CDATA[ Kiranya para anggota civitas akademika Perguruan Tinggi Negeri (PTN), khususnya para profesor alias guru besar, banyak yang menyambut gembira atas kebijakan (paling baru) pemerintah mengenai "pembebasan" pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan struktural yang pada akhir-akhir ini sangat merisaukan. Seperti kita ketahui bersama baru-baru ini Menpan T.B. Silalahi menyatakan bahwa para guru besar tak perlu mengembalikan tunjangan jabatan struktural yang pernah diterimanya. Pernyataan ini disambut gembira oleh para civitas akademika pada umumnya dan para guru besar pada khususnya. Mereka lebih gembira lagi ketika di hari ke-mudiannya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Bambang Suhendro menyatakan hal yang senada; dalam kasus keterlanjuran pembayaran tunjangan struktural bagi para guru besar maka mereka yang semestinya terkena ketentuan pengembalian akan dibebaskan dari ketentuan itu. Memang akhir-akhir ini banyak guru besar pada PTN yang risau. Pasalnya: mereka yang pernah menjabat struk-tural ketika usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih dikenai ketentuan untuk mengembalikan komulasi tunjangan struktural yang pernah diterimanya. Setelah dikalkulasi ada yang terkena belasan rupiah,bahkan konon ada seorang guru besar yang (mestinya) terkena 21 juta rupiah. Tentu angka yang besar untuk seorang guru besar.]]>
<![CDATA[UNIVERSITAS TERBUKA : OPTIMISME VS REALISME ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.534 KB)
<![CDATA[ Berapakah jumlah seluruh mahasiswa di negara kita --mahasiswa yang menginduk pada perguruan tinggi di Indonesia-- saat ini? Lalu berapakah jumlah perguruan tinggi yang telah menampungnya? Pada tahun akademik 1984/1985 jumlah mahasiswa di seluruh tanah air menunjukkan angka 1.023.600 orang, dan sementara itu pada tahun akademik 1985/1986 jumlahnya membesar menjadi 1.106.100 orang. Melalui pendekatan interpolasi (interpolatif approach) dapat diprediksi data tentang jumlah mahasiswa kita saat ini, ialah sebesar 1.271.100 orang. Sementara itu jumlah perguruan tinggi di negara kita berkisar pada angka 600-an; terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebanyak 44 lembaga serta Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sekitar 550 lembaga. Dibalik itu negara kita yang termasuk dalam kelompok negara kepulauan terbesar di dunia ini terdiri atas 13.677 pulau. Ini berarti bahwa rata-rata tiap per-guruan tinggi --PTN maupun PTS-- di negara kita telah menampung 2.119 mahasiswa yang berasal dari 23 pulau. Satu perguruan : 2.119 mahasiswa : 23 pulau. Sebuah perbandingan yang sangat sangat senjang.]]>
<![CDATA[KETERBATASAN MENGANTISIPASI GEMPA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.658 KB)
<![CDATA[ ?Kalau memang dianggap keliru tidak memberikan informasi akan datangnya gempa dan tsunami kepada masyarakat, saya siap koq dipecat oleh Presiden!? Begitu kira-kira pernyataan ?gentle? Pak Kusmayanto Kadiman selaku Menteri Riset dan Teknologi yang dimuat beberapa media. Pernyataan tersebut muncul karena banyaknya reaksi masyarakat yang bernada menyalahkan dirinya, yang dianggap lalai tidak segera menginformasikan akan datangnya gempa dan tsunami. Beberapa media memberitakan pengakuan Pak Kusmayanto bahwa Indonesia sudah menerima berita akan terjadinya tsunami 45 menit sebelum kejadian yang membawa kerugian hampir 100 milyar rupiah dan ratusan nyawa tersebut benar-benar terjadi. Sayang berita dari Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) yang berpusat di Hawaii dan Japan Meteorological Agency itu tidak segera ditindaklanjuti. Media lain memberitakan bahwa tidak benar Pak Kusmayanto menerima berita akan terjadinya gempa sebelum peristiwa sesungguhnya terjadi. Lepas dari itu semua; reaksi masyarakat kita terhadap hal tersebut memang sangat beragam, dari yang bisa memaklumi s/d yang jelas-jelas menyalahkan. Seorang anggota DPR bahkan menuduh Pak Kusmayanto menyembunyikan informasi tsunami. Reaksi lain menyatakan bahwa kalau benar Pak Kusmayanto tidak menyebarkan informasi akan terjadinya gempa dan tsunami, padahal dia sudah mengetahui sebelumnya, maka dirinya dapat diperkarakan secara hukum; alias dibawa ke pengadilan. ]]>
<![CDATA[MENYAMAKAN PTS BERSTATUS "DISAMAKAN" ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.043 KB)
<![CDATA[ Didalam beberapa tahun terakhir ini pembangunan pendidikan di negara kita, khususnya untuk tingkat pendidikan tinggi terasa semakin meningkat; bukan untuk pendidikan tinggi negeri saja, akan tetapi pendidikan tinggi swasta pun mendapat perhatian yang semakin besar. Sebagai ilustrasi dapat diangkat. Sejak beberapa tahun yang lalu Depdikbud menerapkan pola pengembangan dan pembinaan PTS, perguruan tinggi swasta, dalam sebuah "fase fisik". Hal ini dimaksudkan oleh pemerintah supaya PTS segera membenahi kebutuhan fisiknya (ruang pustaka, ruang kuliah, sarana mobilitas, dsb) untuk mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang lebih intensif. Seperti diketahui sarana fisik merupakan kebutuhan dasar untuk kepentingan tersebut. Sekarang ini pola pengembangan dan pembinaan PTS sudah meningkat pada "fase akademis"; hal mana dimaksudkan oleh pemerintah supaya PTS segera membenahi masalah-masalah akademisnya (ratio dosen-mahasiswa, sistem perkuliahan, sistem ujian, dsb) agar lulusan yang dihasilkan benar-benar mempunyai kualifikasi akademis yang dapat dipertangggung-jawabkan. Ilustrasi tersebut diatas hanya merupakan contoh dari berbagai kebijakan pemerintah, melalui Depdikbud, sebagai manifestasi dari besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan pendidikan tinggi swasta.]]>
<![CDATA[PROBLEM PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.842 KB)
<![CDATA[ DANIEL BELL, seorang pengamat perkembangan industri dunia yang cukup tersohor pernah mengatakan bahwa kalau dulu para "penguasa tanah" (landowner) menjadi figur yang sangat dominan dalam masyarakat, maka dalam masyarakat industri figur tersebut akan diambil alih oleh "kaum bisnis" (businessmen). Selanjutnya Bell juga memprediksikan bahwa dalam masyarakat industri lanjut (Post Industrial Society) nanti maka figur yang sangat dominan dalam masyarakat tsb akan beralih kepada kaum "ilmuwan" dan "peneliti" (scientist and researchmen). Dengan kata lain bahwa para "penguasa tanah" dan "kaum bisnis" tidak akan lagi selalu berada di puncak tangga. Apa yang oleh Bell tersebut kiranya dapat menyadarkan kita tentang betapa pentingnya kegiatan "keilmuan" dan "penelitian" untuk menyongsong era yang semakin kompleks. Itulah sebabnya maka perguruan tinggi sebagai suatu lembaga "pembelajaran" dan "pembudayaan" telah mencanangkan tridharmanya dengan bobot yang sepadan. Dharma tersebut masing-masing adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ketiganya merupakan sebuah integralitas dimana masing-masing dharma saling mengadakan interaksi, interrelasi dan interdependensi. Tentu saja apabila hal ini diukur dengan sebuah skala idealitas.]]>
