Articles
<![CDATA[SEKTOR PENDIDIKAN SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.088 KB)
<![CDATA[ Seperti yang sudah banyak diperkirakan oleh para pengamat sebelumnya, tentu saja berdasarkan berbagai indikator yang relevan, maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1992/1993 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Perkiraan tersebut di atas ternyata terbukti. Di dalam mengantarkan keterangan pemerintah di depan Sidang Paripurna DPR tanggal 6 Januari 1992 yang lalu Presiden RI Soeharto menjelaskan bahwa RAPBN 1992/1993 bernilai Rp 56,1 trilyun; yang berarti naik sebesar 11,0% apabila dibanding dengan APBN 1991/1992 yang sedang berjalan ini, yang nilainya berkisar pada angka Rp 50,5 trilyun. Kenaikan anggaran yang demikian itu kiranya telah menjadi semacam tradisi bagus dalam sistem perekonomian kita. RAPBN 1991/1992 yang lalu juga telah mengalami ke-naikan nilai sebesar 17,9% dibandingkan APBN tahun yang sebelumnya, 1990/1991; sedangkan RAPBN 1990/1991 nilai kenaikannya mencapai 17,2% dibandingkan dengan APBN pada tahun sebelumnya, 1989/1990.]]>
<![CDATA[DANA UNTUK PENELITIAN MINTA PERHATIAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.598 KB)
<![CDATA[ Masih dalam situasi yang serba sulit saat ini ternyata Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 1988/89 mengalami kenaikan. Seperti telah kita ketahui bersama, tanggal 5 Januari 1988 yang lalu Presiden Soeharto mengantarkan nota keuangan dan mengajukan RAPBN 88/89 di depan sidang paripurna DPR sebesar Rp. 28,9 trilyun lebih. Dari angka ini terlihat adanya kenaikan sekitar 27,1% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 87/88 yang besarnya Rp. 22,7 trilyun. Di dalam hal besarnya anggaran, semenjak beberapa tahun terakhir ini sektor pendidikan senantiasa mendapat perhatian yang cukup tinggi dari pemerintah. Keadaan ini dapat diamati dari perkembangan besarnya anggaran untuk sektor pendidikan dari tahun ke tahun. Pada Repelita I dan II anggaran untuk sektor pendidikan dapat dikatakan "sejajar" dengan sektor-sektor pembangunan yang lainnya. Akan tetapi mulai tahun '82/83 anggaran untuk sektor pendidikan mulai menonjol bila dibanding dengan sektor lainnya.]]>
<![CDATA[KUD DAN KELUARGA BERENCANA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.43 KB)
<![CDATA[Sekitar satu tahun yang lalu saya pernah "dibawa" ke suatu desa di Kabupaten Jembrana, Bali. Adapun maksud "pembawaan" saya ini -bersama dengan teman-teman dari BKKBN Pusat, USAID, dan World Bank- adalah untuk ditunjukkan bahwa di tempat ini pelayanan Keluarga Berencana (KB) sudah sampai di tingkat bawah; desa dan dusun. Keadaan tersebut di atas sebenarnya bukan barang baru bagi saya sebab di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saya juga melaksanakan eksperimentasi tentang pendekatan pelayanan KB pada kelompok masyarakat yang berada pada lapisan yang paling bawah, baik dalam artian fisik-geo- grafis maupun sosial. Benar atau salah mungkin apa yang terjadi di Bali dan DIY telah memberikan kontribusi inspirasi mengenai ide pemanfaatan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai pusat pelayanan KB bagi masyarakat pedesaan. Baru-baru ini Presiden Soeharto telah memberikan "lampu hijau" atas keterlibatan KUD dalam upaya memberi-kan pelayanan KB kepada masyarakat pedesaan; demikianlah informasi kebijakan di bidang per-KB-an yang dikomunika-sikan oleh Kepala BKKBN, Haryono Suyono, sesaat setelah menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka Jakarta..lh8]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN NONFORMAL, SI ANAK TIRI (?) ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.761 KB)
<![CDATA[ (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) .............................. (Pasal 31 UUD 1945)Suatu kalimat sederhana yang mudah dibaca dan dipahami, kalimat yang mengandung nilai-nilai edukatif, sosio-pedagogis dan nilai positif lainnya. Ibarat buah pastilah manis rasanya dan ibarat gadis pastilah cantik dan baik budinya. Kita memang tidak akan mempermasalahkan kalimat di atas tetapi ingin mencoba melihat dunia pendidikan kita saat kini, yang mau tidak mau harus cekelan pada kalimat tersebut.Kita tidak akan mempertajam perbedaan antara istilah pendidikan dan pengajaran, oleh karena sebenarnya merupakan satu konsep yang saling "hamengkoni". Kalau kita berbicara pendidikan maka dibenak kita akan tergambar satu ruang lingkup yang sangat luas dari suatu usaha dan kegiatan untuk memberikan nilai-nilai pada anak didik, sedangkan kalau kita berbicara pengajaran maka akan terasa bahwa ruang tersebut sedikit menyempit. Tetapi bukankah pendidikan dan pengajaran itu mempunyai kehendak juga hakekat yang sama? Dengan demikian dalam pembicaraan ini kita berangkat pada suatu pengertian bahwa pendidikan dan pengajaran (seolah) tidak ada perbedaanya.]]>
<![CDATA[MEMPRIHATINKAN SEKOLAH "KEKERINGAN" ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (45.91 KB)
<![CDATA[ Kesan pertama pada waktu mengadakan observasi di sekolah-sekolah pada minggu pertama memasuki tahun ajaran baru 1991/1992 adalah munculnya beberapa sekolah yang "kekeringan" karena tidak berhasil memperoleh siswa baru dalam jumlah yang cukup. Di beberapa daerah atau wilayah terdapat sekolah yang hanya mendapatkan siswa baru tidak lebih dari 10 orang; bahkan ada sekolah yang hanya mampu menggaet 4 siswa baru saja. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada beberapa SD tidak memperoleh siswa baru dalam jumlah yang pantas; kalau diidentifikasi barangkali ada belasan -atau lebih- SD yang siswa barunya tidak lebih dari 10 anak. Di wila-yah ini juga terdapat SMTA yang siswa barunya tak lebih dari 5 orang. Sungguh memprihatinkan! Apabila kita mengadakan observasi di dalam kancah yang lebih luas dan populasi yang lebih besar sebenarnyafenomena seperti itu telah menjangkiti beberapa propinsi sekaligus, tak terkecuali Jawa Tengah. Tahun ajaran baru kali ini rasanya membuat "pusing" para kepala sekolah serta pengelola yayasan pendidikan; masalahnya berkaitan dengan eksistensi lembaga pendidikan yang dikelolanya. Minimnya jumlah siswa mengait langsung masalah efisiensi penyelenggaraan; dan masalah efisiensi ini mengait lang-sung masalah eksistensi. Beberapa SD di Jawa Tengah ter-paksa ditutup karena jumlah siswanya yang teramat minim; beberapa SD di wilayah lain pun konon banyak yang sedang dipertimbangkan ditutup dengan alasan yang sama.]]>
<![CDATA[MASIH MISKIN: PENELITIAN SOSIO-KULTURAL PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.569 KB)
<![CDATA[ Masalah pertanahan di Indonesia makin lama terasa semakin kompleks saja; berbagai kasus saling bermunculan di sana-sini, baik kasus-kasus pertanahan yang melibatkan orang per orang secara individual maupun kasus-kasus pertanahan yang melibatkan banyak orang secara massal. Berbagai ilustrasi dapat diangkat; kasus "gubug 1 milyar", kasus pembebasan tanah di Kedung Ombo, kawasan segitiga emas, kasus ketidakberesan sertifikasi tanah di berbagai tempat, kasus double-registered dan sebagainya. Itu semua hanya merupakan sedikit ilustasi dari banyak kasus pertanahan yang terjadi di negara kita pada akhir-akhir ini. Kasus-kasus ini nampaknya menempatkan masalah pertanahan pada posisi yang semakin "crucial" saja. Demikian banyaknya kasus-kasus pertanahan di negara kita akhir-akhir ini nampaknya telah mengundang para pejabat pemerintah untuk memberikan "warning" kepada masyarakat; dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Dalam Negeri, Panglima ABRI, sampai Presiden.]]>
<![CDATA[BELAJAR SPMB DARI AUSTRALIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN JAWA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.211 KB)
<![CDATA[ Banyaknya PTN yang merencanakan menarik diri dari keanggotaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dengan alasan keuangan, diakui atau tidak, telah mengancam eksistensi SPMB itu sendiri sebagai model seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kemungkinannya sederhana, kaukus SPMB akan segera bubar atau tetap berjalan dengan sedikit anggota ?sindikat?. Kalau SPMB benar-benar bubar karena alasan keuangan sesungguhnya sangat memalukan; terlepas dari siapa yang salah dalam kasus tersebut. Masak aktivitas yang ditangani kaum cerdik pandai di kampus tersandung masalah keuangan. Akan tetapi kalau bubarnya SPMB didasarkan pada pertimbangan akademik rasanya lebih dapat diterima meskipun selama ini terbukti telah membantu masyarakat, khususnya para kandidat mahasiswa baru, dalam penghematan waktu dan biaya. Bagaimana pelaksanaan SPMB di manca negara? Dalam hal ini kita dapat belajar dari Australia yang kualitas dan industri pendidikannya mulai diakui oleh masyarakat internasional.]]>
<![CDATA[MENGERLING PENDIDIKAN BUDI PEKERTI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: MAJALAH FASILITATOR ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (137.708 KB)
<![CDATA[ Pernah suatu ketika situasi pendidikan nasional Indonesia mengalami "gangguan" dengan banyaknya kasus perkelahian dan kasus tawuran yang melibatkan anak sekolah. Banyak anak sekolah terlibat perkelahian dan tawuran baik antarpelajar maupun antara pelajar dengan pihak luar. Ketika itu banyak anggota masyarakat menilai bahwa sekolah telah gagal mena-namkan budi pekerti luhur kepada siswa dan lulusannya. Munculnya kasus perkelahian dan tawuran yang melibatkan anak sekolah merupakan refleksi dari perilaku antisosial di masyarakat; dan ini sekaligus merupakan bukti atas gagalnya penanaman budi pekerti luhur di kalangan anak sekolah. Penilaian masyarakat yang berbau complain tersebut sebenarnya dapat dilihat dari sisi yang positif (positive thinking); bahwa masyarakat masih mendambakan pendidikan budi pekerti dapat dilaksanakan secara efektif di sekolah. Sekolah masih diyakini sebagai lembaga dan komunitas yang dapat menanamkan keluhuran budi pekerti bagi anak sebagai bekal dalam menja-lani kehidupan sosialnya. Meskipun kadarnya menurun tetapi situasi seperti itu sampai sekarang belum bisa terhapuskan sama sekali]]>
<![CDATA[MENDUNIAKAN PENDIDIKAN YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.575 KB)
<![CDATA[Atas nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-S/M) Indonesia saya baru saja melakukan kunjungan profesional ke The Board of Studies (BOS) of New South Wales (NSW) Australia. Di sana disambut pimpinan, antara lain Liaison Officer Kim Owens, Director of Curriculum John O?Brien, serta Head of Registration and Accreditation Paul Hewitt. Lembaga BOS, kalau di Indonesia semacamBAN-S/M, sangat dikenal oleh masyarakat Australia; hal ini disebabkan di samping lembaga tersebut langsung di bawah Department of Education and Training setingkat direktorat jenderal juga fungsinya yang sangat menentukan ?merah-biru?-nya sekolah. Lembaga ini bertanggung jawab atas keberhasilan penyeleng-garaan ?ujian nasional? di Australia. Ketika Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas, Boerhanuddin Tola, saya kontak dari kantor BOS, ia membenarkan bahwa BOS NSW banyak membantu penyelengaraan ujian nasional, khususnya dalam perin-tisan National Examination Authority (NEA) di Indonesia. NSW, utama-nya Sydney, memang merupakan Kota Pendidikan yang terkenal di dunia.]]>
<![CDATA[MENCERMATI KEGAGALAN CBSA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.705 KB)
<![CDATA[ Dalam sebulan yang terakhir ini di Kota Pendidikan Yogyakarta setidak-tidaknya telah dilaksanakan dua kali seminar nasional untuk menkaji masalah pelaksanaan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) pada lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah di negara kita, dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Seminar yang pertama diselenggarakan oleh Unit Pengembangan Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang berlangsung 23 November 1994 dengan mengambil tema "Sistem Belajar Peserta Didik Aktif"; sedangkan seminar kedua diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) Yogyakarta yang berlangsung 7 Desember 1994 dengan mengambil tema "Refleksi Pendidikan di Indonesia". Sebagai pengamat pendidikan saya mendapat kesempatan berpresentasi pada seminar pertama, sedangkan senior saya Prof. Conny Semiawan men-dapat kesempatan untuk tampil pada seminar kedua. Pelaksanaan CBSA di sekolah-sekolah kita mendapat porsi yang cukup untuk dibahas dalam dua seminar itu; dan berbagai pandangan yang muncul ternyata mengarah pada indikator-indikator kekurang-berhasilan (baca: kegagalan) mengakomodasi konsep CBSA sampai pada tingkat operasional di lapangan. Dari segenap peserta seminar tak satupun yang menyatakan konsep CBSA itu jelek, akan tetapi juga tak satupun peserta seminar yang menyatakan keberhasilan pelaksanaan CBSA di tingkat operasional.]]>
