Articles
<![CDATA[PAPE DAN PENDIDIKAN SWASTA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.042 KB)
<![CDATA[ Kalau tidak ada aral melintang maka tepat tanggal 18 s/d 21 September 1992 ini akan dilangsungkan konggres PAPE, Pan Pacific Association of Private School Educa-tion. Untuk kali ini merupakan konggres yang ke-XIV dan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari Indonesia kebetulan saya mendapatkan undangan untuk hadir dan sekaligus memberikan kontribusi pemikiran saya di dalam forum akademik di tingkat internasional itu. PAPE merupakan organisasi internasional yang berupaya menghimpun "kekuatan" pendidikan bangsa-bangsa di lingkungan Pasifik. Tempat lahir PAPE adalah di Jepang; dan secara historis lahirnya PAPE memang tidak dapat di-pisahkan dari keberhasilan Jepang dalam mengadaptasi dan menginovasi sistem pendidikan Barat.Setelah perang dunia ke-2 selesai maka secara bersungguh-sungguh Jepang sege-ra membenahi sistem pendidikannya, dari sistem yang tra disional dan konvensional menuju sistem yang modern yang kiblatnya ada di Barat, terutama Amerika Serikat (AS). Awalnya banyak pengamat pendidikan yang memperki-rakan bahwa cepat ataupun lambat Jepang akan kehilangan akar budayanya karena secara terang-terangan mengacu sis tem pendidikan Barat yang menurut ukuran saat itu tergo-long sangat modern; hal ini terjadi pada Dinasti Meiji. Kenyataannya perkiraan tersebut meleset; dan sampai saat ini Jepang tidak pernah kehilangan akar budayanya, meski sistem pendidikan "Barat"-nya juga berhasil mengangkat bangsa Jepang dari keterbelakangan.]]>
<![CDATA[PENJELASAN ATAS BERBAGAI TANGGAPAN MASALAH PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.82 KB)
<![CDATA[ Tulisan Dr. Sukardi, M.Ed, M.Sc. yang mengambil titel "Haruskah Sekolah Kejuruan Diserahkan ke Depnaker" (KR, 28/11/88) yang merupakan responsi dari penurunan hasil wawancara KR terhadap saya tentang pengelolaan sekolah kejuruan kiranya memang perlu dibaca; terutama bagi para para pengelola sekolah kejuruan kami sarankan untuk "menekuni" tulisan tersebut. Pada beberapa bagian dari tulisan tersebut memang kurang bersifat argumentatif, bahkan sangat tidak "pas", seperti pada ilustrasi tentang penyelenggaraan sekolah kejuruan di Amerika Serikat, tetapi secara keseluruhan tulisan tersebut akan membantu kita memperluas cakrawala; di samping tulisan itu juga mencerminkan adanya "sense of responsibility" dari sebagian para pengelola sekolah kejuruan di lingkungan Depdikbud. Dari berbagai kesamaan kepentingan antara seorang pengamat dengan seorang jurnalis memang sering muncul perbedaannya. Hal-hal esensial yang menarik bagi seorang pengamat belum tentu akan menarik buat seorang jurnalis; sebaliknya hal-hal yang kurang menarik bagi seorang pengamat akan tetapi karena sifatnya yang publikatif maka akan menjadi sangat menarik bagi seorang jurnalis. Tentu hal tersebut dapat kita terima. Setiap kata dan kalimat yang disajikan oleh seorang jurnalis memang dituntut mampu menjadi "attention catcher" bagi para pembacanya; demikian menurut teori komunikasi massa.]]>
<![CDATA[HUMANISME KURIKULUM 1994 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SURABAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.541 KB)
<![CDATA[ Seperti yang sudah menjadi keputusan politik kita tahun ajaran baru ini sekolah-sekolah mulai mengaplikasi kurikulum baru yang lazim disebut dengan Kurikulum 1994. Kurikulum ini diaplikasi dari satuan pendidikan SD, SLTP sampai dengan sekolah menengah, baik Sekolah Menengah U-mum (SMU) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan demikian saat ini para pimpinan sekolah, guru, dan siswa sedang beradaptasi terhadap kurikulum yang baru. Keinginan untuk bisa memiliki kurikulum baru yang antisipatif terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi memang sudah lama terpendam; meskipun demikian untuk merealisasi keinginan itu ternyata diperlukan wak-tu yang tidak singkat. Usaha untuk menyusun Kurikulum 1994 sesungguhnya sudah mulai dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu; meskipun demikian format atau struktur kurikulumnya baru bisa diselesaikan pada awal tahun 1993 yang lalu. Secara resmi untuk pendidikan dasar selesai tanggal 25 Februari 1993 dengan dikeluarkannya SK Mendikbud No.060/U/1993, untuk SMU juga selesai tanggal 25 Februari 1993 dengan dikeluarkannya SK Mendikbud No.061/U/1993, sementara itu untuk SMK baru selesai pada tanggal 27 Februari 1993 de-ngan dikeluarkannya SK Mendikbud No.080/U/1993.]]>
<![CDATA[CINA BELAJAR DARI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.064 KB)
<![CDATA[Seperti biasa jam 03.00 pagi saya bangun, sholat malam, buka e-mail, dan menjelajah dunia ?mengendarai? internet. Pagi itu ada e-mail masuk dari Huazhong Normal University (HNU); seorang civitas pascasarjana minta ijin untuk menjadikan makalah-makalah saya yang sudah ada di HNU sebagai bahan diskusi di Program Pasca Sarjana mengenai kehidupan yang konon dianggap sudah keterlanjuran materialismenya. Meski banyak perguruan tinggi di Cina dan Hong Kong pernah saya kunjungi, bahkan kantor Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi Cina pun pernah saya kunjungi, akan tetapi HNU belum. Tetapi saya ingat betul, dari seorang pejabat Ditjen Pendidikan Tinggi Cina saya mendapat informasi bahwa HNU termasuk universitas yang bonafide. Berdasarkan pada ?Top 40 General and Science Universities in China? yang cukup populer itu; HNU berada pada ranking ke 16 dari 40 universitas di Cina. Ranking pertama adalah Tsinghua University, kedua Peking Uni-versity, ketiga Nanjing University, dan ditutup ranking paling bontot adalah Central China Agricultural University. Jadi HNU yang berada di Daerah Wuhan sama sekali bukan universitas jelek; dan realitas ini lebih membuat bangga atas pemikiran-pemikiran saya yang dijadikan dasar berdiskusi ten-tang kehidupan ini oleh para mahasiswa pascasarjana universitas tersebut.]]>
<![CDATA[JASA RADIO BAGI DUNIA PENDIDIKAN KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.325 KB)
<![CDATA[Di hadapan para peserta "Lokakarya Siaran Radio Pendidikan" yang diselenggarakan sekitar sembilan belas tahun yang silam, atau tepatnya tanggal 3 Januari 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menganjurkan untuk mempertimbangkan rekomendasi pakar media Wilbur Schramm di dalam salah satu karyanya yang bertitel "The New Media : Memo to Educational Planners", (1970). Di dalam karyanya tersebut Schramm, yang selama ini dikenal sebagai "bapak media" karena kepakarannya pada bidang permediaan, menge mukakan tentang kemungkinan dilaksanakannya inovasi pen-didikan dengan memanfaatkan jasa media, termasuk pula di antaranya media radio. Untuk mendukung anjurannya tersebut menteri kita menegaskan bahwa dengan munculnya berbagai problematika pendidikan di Indonesia yang makin lama semakin kompleks maka inovasi pendidikan tidak mungkin lagi hanya dilak- sanakan secara tradisional dan konvensional; oleh karena itu usaha-usaha nonkonvensional perlu ditangani secara lebih serius. Akhirnya pada kesempatan tersebut di atas menteri mengharapkan agar segera dirumuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan program penerapan broadcasting dalam pendidikan, untuk selanjutnya disusun suatu pola rencana umum untuk mengintegrasikan broadcasting (yang dimaksud adalah siaran radio) dalam pendidikan secara pragmatis dan realistis.]]>
<![CDATA[KELUARGA SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN SURYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.323 KB)
<![CDATA[ Pemerintah dan masyarakat boleh saja membangun gedung-gedung sekolah yang megah, boleh saja mengisinya dengan peralatan yang serba 'sophisticated', boleh saja membuat sistem pendidikan yang serba canggih; akan tetapi tidak boleh melupakan bahwa pusat pendidikan yang paling utama bagi sang anak adalah keluarga. Oleh karena demikian pentingnya pendidikan keluarga bagi sang anak maka seharusnya pendidikan keluarga dapat dilaksanakan seefektif mungkin. Konsep keluarga sebagai pusat pendidikan yang pernah "disodorkan" oleh tokoh pendidikan nasional kita, Ki Hadjar Dewantara, terlahir 101 tahun yang silam, telah diakui oleh para pakar pendidikan kita; bahkan oleh para pakar pendidikan dari berbagai manca negara. Interaksi antar personal di dalam sebuah keluarga memang bersifat spesifik: bersifat emosional (dalam konotasi positif), akrab, tidak formal, tidak birokratis, namun penuh harapan. Situasi yang demikian telah memikat sekaligus mengikat sang anak untuk mengembangkan potensi dan kepribadiannya.]]>
<![CDATA[INDONESIA MENGEJAR NOBEL FISIKA ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (105.842 KB)
<![CDATA[Setelah melalui tahapan seleksi yang superketat akhirnya tiga ilmuwan Amerika Serikat (AS) ditetapkan sebagai pemenang hadiah nobel (nobel prize) fisika tahun 2009 ini. Mereka adalah Charles K. Kao, Williard S. Boyle dan George E. Smith. Apabila Charles dihargai atas terobosannya menemukan teknologi transmisi cahaya melalui serat optik maka Williard dan George dihargai atas temuannya tentang charged-couple device yang merupakan bagian penting kamera digital yang sangat diperlukan saat ini. Masyarakat AS memang boleh bangga karena hampir seluruh nobel tahun 2009 ini jatuh ke tangan AS; baik untuk kategori fisika, kimia, ekonomi, kesehatan maupun perdamaian. Nobel perdamaian bahkan diraih oleh presidennya sendiri, yaitu Barack Obama, yang belum genap satu tahun memimpin AS. Khusus nobel fisika; tahun 2008 lalu diterima oleh tiga ilmuwan Jepang yaitu Makoto Kobayashi, Toshihide Maskawa dan Yoichiro Nambu. Itu memang di luar AS; akan tetapi semenjak tahun 2000 s/d tahun 2006 nobel fisika senantiasa diterima oleh ilmuwan AS secara berturutan. Kalau nobel fisika tahun 2000 diterima oleh Jack St. Clair Kilby maka tahun 2006 diterima oleh John C. Mather dan George F. Smoot.]]>
<![CDATA[SKRIPSI DIPERBINCANGKAN LAGI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (441.55 KB)
<![CDATA[ Perbincangan mengenai penulisan skripsi bagi para mahasiswa di perguruan tinggi akhir-akhir ini menghangat kembali; hal ini merupakan "kelanjutan" dari munculnya berbagai kasus tentang deviasi dalam pembuatan karya tulis ilmiah tersebut, misalnya kasus penjiplakan skripsi, pembuatan skripsi mahasiswa dengan jalan "membayar" pada orang lain, dan sebagainya. Di Jawa Tengah baru saja ada penelitian mengenai penulisan skripsi pada mahasiswa PTN dan PTS. Penelitian yang telah melibatkan mahasiswa dari sekitar sepuluh perguruan tinggi tersebut memberikan kesimpulan bahwa penu-lisan skripsi tetap dianggap penting oleh sebagian besar responden; meskipun demikian sebanyak 75% dari responden tersebut menyatakan tidak akan menulis skripsi kalau hal itu bukan merupakan kewajiban. Seperti kita ketahui saat ini banyak perguruan tinggi yang tidak mewajibkan penu-lisan skripsi bagi mahasiswa atau kandidat lulusannya. Di kalangan kampus diskusi mengenai perlu dan ti-daknya, atau wajib dan tidaknya, penulisan skripsi bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi banyak diperbin-cangkan kembali. Sebagian orang berpendapat bahwa penu-lisan skripsi hendaknya diwajibkan bagi semua mahasiswa yang akan segera mengakhiri studinya di perguruan tinggi, namun demikian sebagian dari mereka menolak gagasan ini dan mempertahankan konsep lama tentang penulisan skripsi bagi mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi (IP) tinggi saja. Sebagian bahkan menyarankan agar penulisan skripsi dihapus dari kurikulum karena banyak mahasiswa yang terhambat penyelesaian studinya karena skripsi.]]>
<![CDATA[MEMBENAHI KONSEPSI WAJIB BELAJAR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (97.518 KB)
<![CDATA[ Ketika Panitya Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional (RUUPN) mengadakan pertemuan baru-baru ini maka masalah penyelenggaraan pendidikan di negara kita sempat menghangat. Masalah ini memang sangat penting karena menyangkut siapa sesungguhnya yang paling bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di negara kita. Rumusan Pasal 49 Ayat 1 RUUPN yang berbunyi, "Pe- merintah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pen didikan nasional berdasarkan undang-undang ini", rupanya banyak mendapat "tantangan" dari para peserta. Kenapa ? Karena dipandang tanpa diberi kesempatan oleh pemerintah pun secara universal masyarakat memiliki hak untuk menye lenggarakan pendidikan. Beberapa fraksi dalam Pansus tersebut pada hakekatnya mempunyai pendapat yang senada, meski disampaikan dengan "gaya pengutaraan" yang berbeda, bahwa hak atau kesempatan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan di negeri ini tidak perlu menunggu pemberian dari pemerintah. Secara otomatis dan universal masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan, sebagaimana hak dan kesempatan yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Dengan demikian pemerintah dan masyarakat secara 'sama' dan bersama-sama memiliki hak dan kesempatan (serta tanggung jawab) untuk menyelenggarakan pendidikan.]]>
<![CDATA[SEJUMLAH GAGASAN SOAL PENAMAAN SEKOLAH KEJURUAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (415.189 KB)
<![CDATA[ Sebuah kasus aktual baru saja muncul di Yogyakarta; sejumlah siswa sekolah kejuruan melakukan aksi unjuk rasa untuk menyatakan keberatan atau ketidaksetujuannya atas penggantian nama sekolahnya. Di dalam kasus ini para siswa Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) berkeberatan atas penggantian nama sekolahnya menjadi Sekolah Me-nengah Seni dan Kerajinan (SMSK). Mereka juga menyatakan ingin menjadi seniman, bukan sekedar pekerja seni. Kasus tersebut cukup menarik; dari apa yang dilakukan oleh para siswa terlihat bahwa sebenarnya mereka mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap nasib sekolahnya. Kasus tersebut kiranya juga telah memberikan indikasi bahwa tidak benar kalau masuknya para siswa ke sekolah kejuruan sekedar kompensasi atas tidak diterimanya mereka di sekolah umum. Keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang khas di sekolahnya menunjukkan bahwa mereka memang memiliki ketertarikan yang relatif tinggi terhadap sekolah kejuruan, dalam hal ini sekolah kejuruan seni rupa. Tulisan ini tentu tidak akan membahas permasalahan yang terjadi pada sekolah tersebut, apalagi ikut mencampuri urusan rumah tangga sekolah; tetapi kasus tersebut mengingatkan kita pada permasalahan klasik di sekolah kejuruan yang sampai kini nampaknya belum tersolusi secara memadai. Adapun permasalahan klasik yang dimaksudkan masing-masing menyangkut sistem penamaan sekolah dan menyangkut orientasi siswa terhadap kualifikasi lulusan sekolah itu sendiri.]]>
